Home

Selamat datang, aktivis difabel penuh gelora! Ini adalah website untuk mengabarkan kerja kami, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) Sulawesi Selatan. Saat ini, kami sedang menjalankan sejumlah Program seperti, Jurnalisme Solusi untuk isu disabilitas, Mempersiapkan Tim Advokasi Difabel berhadapan dengan Hukum, Asistensi Sekolah Menerapkan Sistem Pendidikan Inklusi, Perpustakaan Disabilitas, Membangun Bengkel Kerja Disabilitas, Advokasi Kebijakan Disabilitas, Makassar Barrier Free Tourism, Kaderisasi dan pengorganisasian Difabel, Makassar Barrier Free Day, dll.

Advertisements
The only disability in life is a bad attitude (Scott Hamilton)

Recent Posts

Mengukur Kemampuan JASMANI & ROHANI Calon Kandidat Dalam PEMILU dan PILKADA: Sebuah Perspektif Disabilitas

Mengapa Difabel Protes? SURAT KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 menuai protes dari komunitas difabel di seluruh Indonesia. Keputusan ini terkait Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. … Continue reading Mengukur Kemampuan JASMANI & ROHANI Calon Kandidat Dalam PEMILU dan PILKADA: Sebuah Perspektif Disabilitas

Kontroversi Keputusan KPU terkait “Mampu” Jasmani dan Rohani

Rilis PerDIK 17 Januari 2018. KPU Angkat Bicara. # Statemennya Dianggap Melukai Difabel, ini Penjelasan KPU # Ini Klarifikasi Misna Atas Protes Penyandang Disabilitas¬†# Soal Disabilitas Medik, Misna Menyadari Ada Kesalahan Makassar – Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna Attas mengklarifikasi statemennya yang dianggap mendiskreditkan penyandang disabilitas atau difabel dengan statementnya menyebut “disabilitas medik” di sejumlah … Continue reading Kontroversi Keputusan KPU terkait “Mampu” Jasmani dan Rohani

KPU + (BNN + IDI + HIMPSI) = Difabel Tanpa Hak Politik [?]

Berhati-hatilah, KPU mengeluarkan Keputusan yang bisa mengancam Hilangnya HAK POLITIK DIFABEL dalam PEMILU Jaman Now di Republik ini. Benarkah? Ya, Keputusan KPU RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pilgub/Pilbup/Pilwali memberi kewenangan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Seluruh … Continue reading KPU + (BNN + IDI + HIMPSI) = Difabel Tanpa Hak Politik [?]

Rilis Perdik #4_Proses Pendampingan Difabel Berhadapan Dengan Hukum: Kasus Penganiayaan Andi Takdir Ketua Ppdi Bone Oleh Anggota Satpol PP Bone

Rilis perkembangan kasus penganiayaan difabel di Bone (4/1/2018) # Korban Sebut Satpol PP Bikin Laporan Kronologis Tidak Obyektif # Laporan Kronologi Satpol PP Bone Dianggap Tidak Obyektif MAKASSAR – Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, Andi Takdir mengaku keberatan dengan Laporan Kronologi peristiwa penganiayaan terhadap dirinya yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol … Continue reading Rilis Perdik #4_Proses Pendampingan Difabel Berhadapan Dengan Hukum: Kasus Penganiayaan Andi Takdir Ketua Ppdi Bone Oleh Anggota Satpol PP Bone

More Posts