Setelah Empat Belas Tahun Melawan Praktik Politik Pencacatan

Sigab, yang memiliki kepanjangan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel baru saja memperingati hari berdirinya. Kini usianya memasuki angka ke-14. Usia yang masih muda sebagai sebuah organisasi pergerakan. Kata ‘Sasana’ menarik perhatian saya. Entah mengapa kata ini mereka pakai. Saya belum menanyakan kepada para pendirinya. Jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Sasana memiliki dua arti. Pertama, sasana adalah ‘pelajaran’, ‘petunjuk’ atau ‘nasihat’. Kedua, sasana merupakan ‘tempat berlatih’ atau ‘gelanggang’.

Memikirkan Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

Komisi Nasional Disabilitas atau KND adalah amanat UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Bagaimanapun Lembaga ini harus terbentuk untuk mendukung percepatan pemenuhan Hak-hak Difabel, demikian argumentasi ahli hukum. Hanya saja, hingga saat ini, sebagai sebuah institusi yang kelak berdiri dia belum memiliki gagasan-gagasan soal struktur dan norma-norma seperti apa yang akan menopangnya. Untuk itu, seluruh pihak yang berkepentingan mengenai isu difabilitas atau kemanusiaan pada umumnya harus duduk bersama mendiskusikannya.

Sebuah Kerja Merespon Pemikiran Seorang Penulis

Setelah tulisan Ishak Salim berjudul Praktik Kuasa-Pengetahuan dibalik Pemikiran Seorang Penulis: Respon Kritis atas tulisan Daeng Gassing yang berisi respon kritis atas tulisan saudara Ipul Daeng Gassing di website pribadinya yang berjudul Fajrin dan Pendar Cahaya dari Hatinya, esoknya (pagi ini), Daeng Gassing segera merespon kembali respon tersebut di website-nya dengan judul tulisan Mengenal Lebih Dekat Persoalan Difabel Lewat Kritikan.

Praktik Kuasa-Pengetahuan dibalik Pemikiran Seorang Penulis: Respon Kritis atas tulisan Daeng Gassing

Tulisan Ipul Daeng Gassing menggoda saya untuk mengomentarinya dengan sudut pandang sebagai seorang aktivis difabel. Saya dan sejumlah kawan mendirikan organisasi yang kami sebut PerDIK, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan yang memiliki mandat memproduksi pengetahuan terkait perlawanan atas segala bentuk Politik Pencacatan di negeri ini.

Tentu saja, komentar saya bukan untuk mendistorsi semangat Daeng Gassing yang telah mengangkat isu-isu difabilitas dalam tulisan-tulisannya, tetapi saya melakukannya untuk berbagi pengetahuan dan berharap cara pandang kita terhadap persoalan disabilitas bisa lebih luas lagi.

Seberapa Akses Masjid di lingkungan Anda bagi Difabel?

Masjid adalah tempat ibadah bagi Ummat Islam. Sangat banyak teks-teks suci yang mengambarkan keutamaan beribadah di masjid. Hingga wajar apabila setiap orang “mewajibkan” dirinya untuk beribadah di masjid. Namun persoalan yang muncul bukan hanya pada bagaimana beribadah itu dijamin kebebasannya dan dilindungi, tetapi bagaimana jaminan dan perlindungan itu menciptakan ruang atau struktur kemudahan bagi siapapun untuk beribadah di rumah ibadah tersebut.

 

Bahrul Fuad, Aktivis Gerakan Sosial yang Memperjuangkan Hak-Hak Difabel.

Salam, Cak Fu atau Bahrul Fuad dan FX Rudi Gunawan, Dua kawan seperjuangan kita dalam upaya memenuhi hak-hak difabel di seluruh Indonesia, terpilih sebagai kandidat Anggota/komisioner Komnas HAM Republik Indonesia.

Saya tidak begitu mengenali Bung Rudi Gunawan selain melalui sejumlah tulisannya di Majalah Diffa yang ia pimpin. Tetapi, saya mengenal Cak Fu dan pernah berinteraksi dalam sejumlah kegiatan terkait isu HAM dan spesifik hak difabel. Saya dan Cak Fu juga sama-sama pernah belajar di negeri Holland walau kampus yang berbeda.

Jika bisa belajar di sekolah umum, mengapa difabel harus ke SLB?

Nur Syarif Ramadhan (Aktivis Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan—PerDIK)

“BUTUH BERAPA PERTANYAAN yang harus saya ajukan agar Anda turut menyetujui pendapat saya bahwa sistem Sekolah Luar Biasa itu tidak sepantasnya ada di tanah Republik ini. Seharusnya setiap sekolah menerapkan sistem pendidikan inklusi. Setiap pendidik menempatkan persoalan kepada [penyesuaian] sistem pendidikan dan tidak menimpakan kesalahan atau persoalan kepada anak-anak dan kondisi dirinya.”

Siapa Peduli Pemilih Difabel?

BANYAK ORANG TIDAK TAHU apa itu difabel dan bagaimana mereka menikmati hak-hak serta memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak politik difabel.

Bagi mereka yang mengikuti perkembangan Pemilihan Presiden Mei 2004, tentu ingat bagaimana KPU kemudian menggagalkan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai calon Presiden karena alasan sakit atau tidak ‘sehat jasmani dan rohani’. Diktum ini, ada dalam regulasi, dan menjadi alat negara mendiskriminasikan warga difabel dalam berpartisipasi di bidang politik.

Selamat Hari Buruh Internasional: Penuhi Hak Atas Pekerjaan bagi Difabel Indonesia!

Semua orang, berdasarkan usia produktifnya berhak atas pekerjaan. Difabel adalah salah satu elemen kependudukan suatu negara yang paling mengalami perlakuan diskriminatif dan pengabaian atas hak atas pekerjaan tersebut.

Mengapa pihak yang bertanggungjawab atas ketersediaan lapangan pekerjaan dan penerimaan pekerja ini melakukan tindakan diskriminatif dan pengabaian? ada banyak faktor yang mendorongnya.