Difabel Harus Merdeka Sepenuhnya: Segera Susun 15 RPP Penghormatan Hak Disabilitas!

Oleh: H. Bakri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Di tengah keramaian car freeday, pegiat difabel berkumpul untuk menyuarakan aspirasi menolak PP Sapujagat di depan Hotel Aryaduta, Pantai Losari (13/8/2017). Sebelumnya aksi penolakan PP sapujagat telah lebih dulu dilakukan di tiga kota: Jakarta, Jogja dan Bandung. Aksi penolakan PP sapujagat di Makassar adalah aksi bersama pegiat-pegiat difabel, yang terhimpun dalam Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDik Sulsel), Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin Sulsel), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI Sulsel) dan beberapa pegiat difabel diluar Sulsel juga ikut bergabung. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes ke pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sepakat hanya membuat 1 rancangan peraturan pemerintah. Seyogianya pemerintah harus membuat setidaknya 7 PP yang tercakup 15 ketentuan PP. PP Sapujagat dinilai menyimpang dari komitmen Presiden Joko Widodo dalam Piagam Soeharso[1].

Meninjau Kembali PP “Sapu Jagat” Implementasi UU Penyandang Disabilitas

Oleh: Fajri Nursyamsi*

Kebijakan 1 PP “sapu jagat” justru akan semakin memangkas kesempatan untuk menumbuhkan pemahaman dan keberpihakan masing-masing K/L terkait terhadap isu disabilitas.

PEMERINTAH BERENCANA MEMBENTUK SATU PERATURAN PEMERINTAH (PP) “sapu jagat” untuk melaksanakan 15 ketentuan PP yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Keputusan Pemerintah itu mendapat penolakan dari masyarakat penyandang disabilitas yang berasal dari berbagai organisasi penyandang disabilitas maupun organisasi lain yang aktif dalam advokasi isu disabilitas.

Ketika KEMENKUMHAM Membatasi HAM Difabel

Oleh Nur Syarif Ramadhan

SELAIN TENTU SAJA HUT KEMERDEKAAN RI, hal yang paling banyak dinanti-nanti oleh sebagian besar pemuda-pemudi di Indonesia di Agustus ini adalah dibukanya pendaftaran CPNS oleh pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham). Tak tanggung-tanggung, pemerintah membuka formasi sebanyak 19.210 yang terbagi menjadi 1.864 PNS untuk Mahkamah Agung, 17.962 kursi CPNS untuk kementerian hukum dan HAM, plus jatah Papua sebanyak 301 CPNS. Hal yang membuat kantor polisi belakangan disesaki oleh antrian pemuda-pemudi yang sebelum bertarung di meja ujian, harus berkompetisi terlebih dahulu mengurus SKCK.

Romansa Seorang Ibu Melawan Diskriminasi Disabilitas

Oleh Nur Syarif Ramadhan

SELAIN PERTAMA KALINYA MENGIKUTI DISKUSI pembahasan peraturan perundang-undangan terkait isu pemenuhan hak-hak difabel di Jogjakarta, saya juga beruntung bisa bertemu dan berdiskusi dengan seorang tokoh difabel yang telah sepuh. Sejak muda ia sudah berjuang untuk mengangkat harkat, martabat dan kesetaraan hidup bagi difabel.

Sebenarnya, saya sudah menemukan namanya dalam daftar peserta yang dikirimkan panitia sehari sebelum acara berlangsung. Saya menduga dia lah orangnya, tetapi saya belum yakin betul, apakah nama itu memang dirinya, atau sosok lain. Ternyata, dugaan itu benar. Dialah Ariani Soekanwo, yang dalam beberapa catatan sejarah lebih sering disebut Ariani Muin. Banyak aktivis difabel—tua maupun muda—mengenalnya sebagai aktivis yang membela hak-hak difabel—ibu Ariani lebih suka menyebut istilah Penyandang Disabilitas.

Ibu Ariani Soekanwo dan Nur Syarif Ramadhan