Ketika KEMENKUMHAM Membatasi HAM Difabel

Oleh Nur Syarif Ramadhan

20170726_103934

SELAIN TENTU SAJA HUT KEMERDEKAAN RI, hal yang paling banyak dinanti-nanti oleh sebagian besar pemuda-pemudi di Indonesia di Agustus ini adalah dibukanya pendaftaran CPNS oleh pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham). Tak tanggung-tanggung, pemerintah membuka formasi sebanyak 19.210 yang terbagi menjadi 1.864 PNS untuk Mahkamah Agung, 17.962 kursi CPNS untuk kementerian hukum dan HAM, plus jatah Papua sebanyak 301 CPNS. Hal yang membuat kantor polisi belakangan disesaki oleh antrian pemuda-pemudi yang sebelum bertarung di meja ujian, harus berkompetisi terlebih dahulu mengurus SKCK.

Nah, dari belasan ribu formasi CPNS yang disediakan oleh pemerintah, hanya ada 1 formasi khusus bagi difabel. Ini tentu saja menyalahi ketentuan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 53 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Mengacu dari pasal tersebut, seharusnya ada 384 formasi khusus yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas. Tapi, pada kenyataannya mereka hanya menyediakan 1 formasi. Formasi itupun dikHususkan lagi hanya bagi difabel kinetik (daksa). Jadi untuk difabel lain (tuli, netra dan sebagainya), sama sekali tidak mendapatkan kesempatan. Protes pun berdatangan dari berbagai LSM, organisasi maupun komunitas yang fokus berjuang di ranah difabel. Sayangnya, tak ada respon yang ditampilkan pemerintah menyikapi masalah ini. Hingga kini, proses pendaftaran CPNS itu tengah berlangsung, dan tak ada tanda-tanda jika formasi khusus bagi difabel akan bertambah. Ya, itulah kado kemerdekaan HUT RI yang pemerintah berika ke difabel tahun ini.

kemenkumham2

Difabel Menyikapi Perlakuan Tak Adil

Nah, lantas harus bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Tentu saja tidak boleh didiamkan. Saya sendiri berpikir, bagi teman-teman difabel yang merasa memenuhi kualifikasi yang menjadi prasyarat untuk mendaftar dan juga memiliki ketertarikan dalam bidang pekerjaan yang mereka sediakan, mari mendaftar. Itulah bentuk perlawanan selanjutnya yang harus dilakukan. Kalaupun kemudian kita dihalang-halangi, ataupun dalam proses pendaftaran teman-teman difabel mendapat perlakuan yang diskriminatif, barulah kita melakukan advokasi.

Toh dulu banyak teman-teman difabel yang mencoba peruntungan saat pemerintah membuka perekrutan CPNS yang sama sekali tidak menyediakan formasi khusus bagi difabel. Anton misal, tunanetra total yang menjadi PNS dalam perekrutan CPNS tanpa jalur khusus bisa membuktikan bahwa meskipun ia buta, ia berhasil melulusi semua tahapan yang disyaratkan pemerintah. Dan saya rasa banyak sosok difabel seperti Anton yang melakukan itu. Saat ini Anton bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah dasar regular (non-SLB) di kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, saya pikir, kita, para difabel, maupun LSM, Organisasi maupun Komunitas yang selama ini fokus berjuang dalam ranah kesetaraan bagi difabel, perlu melakukan introspeksi diri, atau mungkin perlu merenungkan beberapa hal.

Tahun 2014, pemerintah melalui kementerian sosial pernah membuka penerimaan CPNS formasi khusus disabilitas sebanyak 300 formasi. Pada kenyataannya, difabel yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, jumlahnya bahkan tak menyentuh angka 150 ataupun setengah dari kuota yang disediakan. Lebih miris lagi ketika melihat hasil tes tertulis, hanya ada 31 difabel ataupun kurang lebih 10 % (sepuluh persen) yang dinyatakan lulus dan kemudian diangkat menjadi PNS.

Dari 31 difabel yang diangkat menjadi PNS tersebut, 19 difabel bekerja pada lingkungan kementerian sosial, dan 11 lainnya disebar ke kementerian lain sebagaimana bidang kemampuannya masing-masing. Saya khawatir, jangan sampai kita terlalu asyik berkoar-koar meneriaki pemerintah untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi difabel, tetapi kita lupa jika kualitas teman-teman kita juga masih jauh di bawah standar yang seharusnya.

kemenkumham3.jpg

Alangkah jauh lebih baik jika kita juga fokus membenahi mentalitas difabel tertentu seperti ini. Para difabel yang katanya besar keinginannya untuk mengakses lapangan pekerjaan, tapi tak berani membuka diri semisal bergaul dengan masyarakat pada umumnya, ataupun mengakses pendidikan di sekolah regular (non-SLB). Untuk itu, mari keluar dari kungkungan mentalitas inferior itu dan bersama-sama turut memperjuangkan hak-hak difabel. Bagaimanapun, jalan keluar terbaik mengatasi ketimpangan peran difabel di ranah public adalah dengan keluar dari kungkungan pikiran sempit semacam itu. Mari kita terima identitas kedifabilitasan (disabilitas) tersebut dan berbuat yang terbaik untuk Republik yang semakin menua ini[].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s