Tegakkan hak-hak penyandang disabilitas, DIFABEL harus MERDEKA sepenuhnya!

Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UUPD) yang diterbitkan pemerintah pada April 2016 lalu hingga saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Lalu, bagaimana pemerintah memiliki acuan menerapkan UUPD dan memenuhi hak-hak difabel di Indonesia? Tentu saja pemerintah akan kesulitan menghormati hak-hak tersebut.

Lihat saja peristiwa baru-baru ini, bagaimana Kementerian Hukum  dan HAM hanya menyiapkan 1 formasi CPNS untuk difabel, padahal jumlah yang akan diterima melebihi angka 19 ribu pegawai. UUPD pada pasal 53 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Itu berarti, seharusnya ada 384 formasi khusus yang harus disediakan bagi difabel. Apa artinya ini? Artinya pada tingkat kementerian sekalipun kepedulian memenuhi aturan Penghormatan Hak Difabel masih dengan mudah diacuhkan. Inilah salah satu akibat dari ketiadaan aturan pelaksanaan setingkat PP (Peraturan Pemerintah).

Pada awal Agustus 2017, Kementerian Sosial menginisiasi pertemuan dengan sejumlah organisasi penyandang disabilitas dan aktivis difabel di Yogyakarta. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Bambang Sugeng menyampaikan keinginan kementerian sosial menyatukan saja 15 PP sebagaimana diamanatkan UUPD menjadi cukup 1 PP saja. Kontan saja, seluruh peserta dari perwakilan Organisasi Disabilitas dan Organisasi yang consern pada isu-isu Disabilitas menyampaikan protes yang berujung penolakan mereka atas rencana simplifikasi itu.

Protes tersebut sampai sekarang masih berlangsung. Kemarin, 11 Agustus 2017, atas inisiatif sejumlah aktivis difabel dan dukungan dari Bappenas terjadi pertemuan. Sebelumnya, gerakan menolak PP Sapujagat sudah memutuskan agar gerakan ini menyiapkan 7 draft RPP sebagaimana diinginkan berdiri sendiri (tidak disatukan). Berdasarkan 7 draft RPP itulah, maka gerakan penolakan PP Sapujagat ini kemudian berhasil meyakinkan pihak Bappenas untuk mendorong kementerian/lembaga terkait menyiapkan draft RPP dan menolak hanya satu PP saja.

 

Namun, walaupun Bappenas sudah memberi dukungan, belum tentu kementerian sosial yang selama ini merasa diri sebagai “pemimpin sektor disabilitas” akan menyerahkan atau bahkan mempercayakan kementerian lainnya untuk mengurusi urusan disabilitas. Pun demikian dengan kementerian/lembaga lain selain kemensos belum tentu merasa siap untuk memikul tanggung jawab yang selama ini diemban [secara berlebihan] oleh kemensos. Jadi, dukungan Bappenas—walaupun kita bersyukur akan dukungan tersebut—belumlah cukup kuat untuk membuat gerakan disabilitas ini merasa puas dan Kita Harus Tetap Mendorong agar 7 PP ini disiapkan dan disahkan.

Untuk itu, sebagaimana gerakan disabilitas menolak PP Sapujagat ini telah bergulir, maka kami penggerak gerakan disabilitas di Sulawesi turut serta dalam aksi tersebut dan berjanji akan mengawal proses ini hingga pemerintah memenuhi amanat UU Penyandang Disabilitas demi penghormatan kepada Difabel seadil-adilnya. Mari Jaga dan Lanjutkan Perjuangan Penegakan Hak-Hak Difabel!!!

Pantai Losari Makassar, 13 Agustus 2017

 

KAMI YANG MENOLAK “RPP SAPU JAGAT PENYANDANG DISABILITAS” 

  1. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK SulSel) 08124106722
  2. Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulawesi Selatan (+62 813-4398-3772)
  3. Gerakan Mandiri Difabel Mamuju (Gema Difabel Mamuju) Sulawesi Barat (082 344 717 055)
  4. Ikatan Alumni Ilmu Politik Unhas (+62 811-460-600)
  5. Ikatan Alumni PSBD Wirajaya (+81354886540)
  6. Active Society Institute, AcSI (+62 852-5516-4723)
  7. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI SulSel
  8. DPD HWDI Sulawesi Selatan (+62 853-4188-3630)
  9. DPD Pertuni Sulawesi Selatan (+62 852-5543-2646)
  10. DPC Pertuni Kota Makassar (+62 853-9658-4550)
  11. PerDIK Bulukumba (+62 852-9986-8893)
  12. PerDIK Enrekang (+85398815678)
  13. DPD Pertuni Sulawesi Barat (+62 851-4510-1606)
  14. Aksara Bantaeng (+62 811-4611-799)
  15. Yasmib Sulsel
  16. Aliansi Pemuda Peduli Kemanusiaan Sulawesi Barat, APPK SULBAR (+6285-241-714-198)
  17. Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) Kupang – Nusa Tenggara Timur.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s