MENYIAPKAN KABUPATEN ENREKANG RAMAH TERHADAP DIFABEL

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya pada upaya promosi, pemenuhan, perlindungan serta penghargaan terhadap hak-hak Difabel (selanjutnya disebut secara bergantian penyandang disabilitas atau difabel) dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Asasi Penyandang Disabilitas melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Continue reading “MENYIAPKAN KABUPATEN ENREKANG RAMAH TERHADAP DIFABEL”

Berbagi BUKU: Difabel & Perlawanan Kecil Sehari-hari

Salam Pergerakan Difabel Indonesia.
sampul final
Kami, PerDIK SulSel menghimpun tulisan-tulisan yang pernah dipublikasikan di blog kami sejak 24 Oktober 2016 (tak lama setelah PerDIK berdiri) sampai pertengahan Januari 2018. Temanya membentang dari mulai Ekspedisi Difabel sampai soal Protes ke KPU yang mengabaikan Hak Politik Difabel. Ada banyak yang telah kami dan kawan-kawan seperjuangan tuliskan. Jumlahnya 9 tema dengan jumlah halaman lebih 500.
Tema-tema itu meliputi: Literasi (12 tulisan), Advokasi (17 tulisan), Tokoh (4 tulisan), Stigma (3 tulisan), Gagasan (18 tulisan), Ekspedisi Difabel (8 tulisan), Relawan (1 tulisan), dan Spirit (4 tulisan). Himpunan tema ini kemudian kami beri judul “Difabel dan Perlawanan kecil sehari-hari”.
Model tulisan di dalamnya cukup beragam dan tentu saja kaya akan informasi soal isu Disabilitas. Bagi Anda yang ingin mengenali isu ini akan memperoleh banyak pengetahuan dan tentu saja informasi soal dinamika perjuangan gerakan difabel di sulsel maupun indonesia umumnya.
Lagi pula, langkah ini merupakan komitmen kami untuk menggiatkan literasi disabilitas. Syukur-syukur kalau akhirnya buku ini bisa menggoda kawan-kawan seperjuangan yang lain juga memproduksi pengetahuan yang mereka bangun selama ini.
Silakan, bagi kawan-kawan yang tertarik, unduh filenya dan bantu sebarkan.
UNDUH
https://drive.google.com/open?id=1k9LiZ-n9Tx_BdBtuiN0fjqI7TOabRwfd
Salam inklusi!

Mengukur Kemampuan JASMANI & ROHANI Calon Kandidat Dalam PEMILU dan PILKADA: Sebuah Perspektif Disabilitas

IMG-20170813-WA0127
Ishak Salim Ketua Badan Pengurus PerDIK

Mengapa Difabel Protes?
SURAT KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 menuai protes dari komunitas difabel di seluruh Indonesia. Keputusan ini terkait Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Di awali dari Kota Makassar, protes komunitas penggiat isu disabilitas kepada Misnah Attas, komisioner KPU Sulsel yang menyatakan bahwa jika seorang bakal calon teridentifikasi memiliki disabilitas-medik, maka pencalonannya dapat dibatalkan dan diganti oleh pihak pengusul.

Continue reading “Mengukur Kemampuan JASMANI & ROHANI Calon Kandidat Dalam PEMILU dan PILKADA: Sebuah Perspektif Disabilitas”

Kontroversi Keputusan KPU terkait “Mampu” Jasmani dan Rohani

Rilis PerDIK 17 Januari 2018.
KPU Angkat Bicara. # Statemennya Dianggap Melukai Difabel, ini Penjelasan KPU # Ini Klarifikasi Misna Atas Protes Penyandang Disabilitas # Soal Disabilitas Medik, Misna Menyadari Ada Kesalahan

Makassar – Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna Attas mengklarifikasi statemennya yang dianggap mendiskreditkan penyandang disabilitas atau difabel dengan statementnya menyebut “disabilitas medik” di sejumlah media.

pemiludifabel
ilustrasi

Continue reading “Kontroversi Keputusan KPU terkait “Mampu” Jasmani dan Rohani”

KPU + (BNN + IDI + HIMPSI) = Difabel Tanpa Hak Politik [?]

Berhati-hatilah,
KPU mengeluarkan Keputusan yang bisa mengancam Hilangnya HAK POLITIK DIFABEL dalam PEMILU Jaman Now di Republik ini. Benarkah?
WARNING KPU
Ya, Keputusan KPU RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pilgub/Pilbup/Pilwali memberi kewenangan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia (HIMPSI) dan Badan Narkotika Nasional untuk memeriksa dan memutuskan setiap Bakal calon Gubernur/Bupati?Walikota berikut para wakilnya sebagai ‘Sehat Jasmani maupun Rohaninya serta bebas dari Narkotika’.

Continue reading “KPU + (BNN + IDI + HIMPSI) = Difabel Tanpa Hak Politik [?]”

Rilis Perdik #4_Proses Pendampingan Difabel Berhadapan Dengan Hukum: Kasus Penganiayaan Andi Takdir Ketua Ppdi Bone Oleh Anggota Satpol PP Bone

Rilis perkembangan kasus penganiayaan difabel di Bone (4/1/2018)

# Korban Sebut Satpol PP Bikin Laporan Kronologis Tidak Obyektif
# Laporan Kronologi Satpol PP Bone Dianggap Tidak Obyektif

MAKASSAR – Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, Andi Takdir mengaku keberatan dengan Laporan Kronologi peristiwa penganiayaan terhadap dirinya yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone. Sabab laporan itu tidak objektif dalam menjabarkan kronologis.

WhatsApp Image 2018-01-03 at 23.51.34

Continue reading “Rilis Perdik #4_Proses Pendampingan Difabel Berhadapan Dengan Hukum: Kasus Penganiayaan Andi Takdir Ketua Ppdi Bone Oleh Anggota Satpol PP Bone”

Rilis Perdik #0_Proses pendampingan Difabel Berhadapan dengan Hukum: Kasus Penganiayaan Andi Takdir Ketua PPDI Bone oleh Anggota Satpol PP Bone

Rilis PerDik, 25 Desember 2017

# Oknum Satpol PP Aniaya Ketua PPDI Bone, PerDIK Minta Polisi Profesional Tuntaskan Kasus Itu – # PerDIK Kecam Oknum Satpol PP Bone yang Diduga Aniaya Difabel Didepan Anaknya – # Arogan Terhadap Difabel, PerDIK Minta Kasatpol PP Evaluasi Intenalnya

andi takdir dipukul

MAKASSAR – Pengurus Pusat Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) meminta pihak kepolisian untuk profesional dalam menangani kasus dugaan penganiayaan salah satu penyandang disabilitas daksa kinetik, Andi Takdir, 30 tahun, oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone di Lapangan Merdeka Watampone, pada Sabtu (23/12/2017) malam.

Continue reading “Rilis Perdik #0_Proses pendampingan Difabel Berhadapan dengan Hukum: Kasus Penganiayaan Andi Takdir Ketua PPDI Bone oleh Anggota Satpol PP Bone”