Pembahasan Buku FIQH Penguatan Penyandang Disabilitas dan kerja panjang yang harus dipikirkan oleh difabel

Keluarga PerDIK berpose dengan Kiai Haji Dr. Muhaimin Kamal (salah satu anggota tim penyusun Buku FIQH Penguatan Penyandang Disabilitas usai Bedah dan Diskusi Buku tersebut di Universitas Hasanuddin, Makassar. 30 April 2019.

Buku ini buku penting. Harus disebarkan ke banyak institusi yang bersentuhan langsung terkait isu ibadah, muamalah, perdata, dan kebijakan publik. Para ulama di kampung-kampung perlu membacanya, para pengurus masjid perlu mengupasnya dan mengubah banyak desain masjid agar lebih akses, harus dipelajari dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan warga difabel di berbagai daerah bahkan oleh para kepala desa dan BPDesa, serta Aparat penegak hukum.

Buku ini terkhusus kepada para difabel yang selama ini harus susah payah mencari sendiri jawaban-jawaban dari persoalan ubudiyah dan muamalah yang mereka hadapi. Semoga kalian, yang punya buku ini bisa juga membacanya, mendiskusikannya, lalu merencanakan tindakan-tindakan mengubah keadaan dan lingkungan yang lebih baik bagi difabel, keluarga, komunitas, masyarakat dan para ulama.

Untuk para fuqaha, dan aktivis difabel yang sudah turut serta berkontribusi dalam terbit dan dibahasnya buku ini di beberapa daerah, semoga diberikan kesehatan dan umur panjang. Juga tentu saja, kepada teman-teman YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum) sebagai pengampu Pilar Disabilitas dalam PROGRAM Peduli mendapatkan rahmat atas upaya-upayanya dalam memuluskan kerja-kerja sampai terbit dan dibahasnya buku ini.

Pembahasan buku ini menunjukkan bahwa pengetahuan itu diproduksi dan bergerak menjadi pengetahuan umum dan akhirnya semoga bisa menjadi pengetahuan yang menggerakkan perubahan sosial yang lebih baik. Menjalankan Ibadah menjadi khusyuk, tidak lagi dipersulit dengan sadar maupun tidak sadar oleh takmir masjid (dengan sadar menghalangi pengguna kursi roda tidak masuk masjid, dan tidak sadar kalau masjid yang didirikannya tidak akses sehingga menghalangi sebagian besar difabel tidak beribadah di masjid itu).

76 diktum yang jadi pokok bahasan dalam buku fiqih ini merupakan masukan dari difabel untuk dibahas oleh para fuqaha. semoga ke depan bisa bertambah lagi pokok bahasannya dan difabel lain yang masih belum tersentuh bahasannya dalam buku ini bisa didalami kembali.

Salam inklusi, keep read and fight!

Info mengunduh bukunya

“Bolehkah membuka kitab suci menggunakan kaki? Apakah ijab qabul dengan menggunakan bahasa isyarat sah? Bolehkah melakukan salat di kursi roda? Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, sebuah panduan dan pedoman yang membantu orang dengan disabilitas untuk menjalankan ibadah keagamaan. Selain itu, fiqih ini juga disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangna Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB) untuk mendorong adanya fasilitas dan infrastruktur ibadah yang lebih ramah terhadap difabel, dan yang terpenting memberikan pemahaman dan penyadaran akan perspektif orang dengan disabilitas yang sesuai dengan syariat Islam. Buku ini disusun dengan dukungan dari Lakpesdam PBNU, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, dan The Asia Foundation melalui Program Peduli yang didukung oleh Pemerintah Australia di Indonesia. Unduh buku Fiqih Disabilitas di

https://programpeduli.org/pp-publikasi/fiqih-penguatan-penyandang-disabilitas/

Tafsir atas Ajaran Islam Menghambat Difabel menjadi Mukmin?

Undangan Diskusi dan Bedah Buku FIQH Disabilitas, 30 April 2019

Dalam perspektif sebagian Muslim, orang sakit, abnormal, cacat, atau kini lebih familiar disebut difabel atau penyandang disabilitas adalah orang-orang yang perlu dibantu. Dengan demikian, perspektif amal menjadi ciri khas ummat jika berhadapan persoalan-persoalan disabilitas.

Penyandang disabilitas atau difabel kemudian sekadar menjadi objek amal yang secara individual diterapkan dengan memberikan santunan baik uang maupun bantuan material lainnya. Secara institusional, perspektif amal ini diejawantahkan melalui program-program karitatif sebagaimana banyak dipraktikkan oleh dua Organisasi Islam terbesar di negeri ini, yakni NU dan Muhammadiyah. Hal serupa juga menghinggapi cara berpikir negara yang juga tak lepas dari cara pandang ‘amal’ ini melalui berbagai skema bantuan sosial—kurang fokus pada mengurangi hambatan bagi difabel yang ditimbulkan oleh desain kebijakan, infrastruktur dan hal lain di luar tubuh difabel.

Pandangan Islam mengenai difabel masih dibungkus dengan beragam tafsir. Misalnya terkait ketentuan ‘orang-orang utama’ yang memiliki kesempurnaan fisik dan mental, pandai berenang dan berkuda. Selain itu, dari aspek fiqh, masih banyak hal terkait difabel yang tidak dibahas secara khusus dan detail. Misalnya, bagaimana hukumnya jika seorang Tuli yang pelafalan lafads Qur’annya tidak memenuhi ketentuan tajwid dalam shalat, khususnya saat akan menjadi imam shalat bagi keluarganya.

Lalu bagaimana pula hukumnya jika seorang paraplegia yang tidak dapat mengontrol buang air kecil, di mana sehari-harinya memakai pampers dan seterusnya. Juga bagaimana pertanggungjawaban agama difabel mental di mana antara umur kalender dan mentalnya berbeda? Bagaimana hukumnya shalat menggunakan kursi roda, atau yang lebih provakatif, bagaimana hukumnya bagi pengurus takmir masjid yang tidak menyediakan aksesibilitas dalam rumah ibadah. Di mana desain masjid menyulitkan atau tidak memungkinkan difabel berkursi roda masuk, tidak bisa berwudhu, tidak bisa memahami ceramah tanpa bahasa isyarat, dst. Memang ada konsep fiqh terkait aspek darurat dan rukhsah. Namun dalam banyak kasus, konsep ini justru berdampak terkucilnya difabel di rumah dan tidak didesainnya tempat ibadah yang akses bagi difabel.

Aktivis gerakan difabel termasuk cukup serius mendorong lahirnya fiqih disabilitas, bahkan di kancah nasional di mana Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama akhirnya memutuskan membahasnya pada Bahtsul Masail pada tahun 2017. Beberapa pertanyaan yang diajukan misalnya terkait dengan sejauhmanakah ajaran Islam meneguhkan semangat pemihakan terhadap difabel yang secara umum dalam pergaulan sosial masih terdiskriminasi, termasuk di dalamnya dalam aspek peribadatan, tidak aksesnya tempat-tempat ibadah, dan bahkan ada pula penceramah agama yang [justru] melecehkan difabel.

Di antara diskriminasi yang menimpa difabel dalam konteks ajaran Islam misalnya terkait legalisasi perceraian atau poligami karena [alasan] perempuan yang difabel (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Kemudian soal peniadaan hak waris karena difabel diposisikan berada di bawah pengampuan. Juga termasuk tidak diperkenankannya difabel menjadi pihak dalam ‘hubungan perdata’ seperti perjanjian di perbankan dan asuransi karena difabel dianggap di bawah pengampuan serta tidak diakui atau lemahnya posisi difabel dalam persaksian.

Cara pandang seperti ini dalam Islam menghambat partisipasi difabel tertentu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Permakluman atas tidak hadirnya difabel—dengan merunut ke tafsiran ajaran agama—dalam hal ini Islam, menjadi suatu bentuk pengacuhan atau pengabaian difabel untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satu bentuk pengabaian itu adalah pembiaran desain-desain masjid, desain kegiatan keagamaan, desain sumber-sumber informasi keagamaan yang tetap hanya bisa diakses oleh jamaah non-difabel atau hanya cocok bagi orang-orang bertubuh lengkap tersebut.

Dari pengalaman penelitian penulis pada 10 keluarga difabel di Yogyakarta bersama tim riset Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel – SIGAB Indonesia pada 2014 lalu, hanya sebagian kecil saja anggota keluarga difabel bisa menikmati kegiatan keagamaan, misalnya bagi difabel netra—yang sebenarnya secara kelembagaan telah cukup mapan dalam mengelola aktivitas-aktivitas keagamaan secara internal, misalnya diadakan oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI). Anggota difabel lainnya, lebih banyak mengalami pengabaian dalam menerima ajaran-ajaran baik di sekolah maupun di masjid.

Pengabaian yang berlangsung terus menerus ini semakin merentankan difabel, khususnya secara spiritual dan bisa memiskinkan pengalaman spiritualnya. Memang, kondisi kerentanan ini kemudian memeroleh dukungan melalui skema bantuan berbasis amal atau karitas, namun tindakan amal ini hanya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat jangka pendek—memenuhi kebutuhan dalam hari-hari tertentu, namun tidak mampu mengatasi persoalan jangka panjang. Sementara untuk mengatasi persoalan-persoalan jangka panjang ini, seperti mengatasi berbagai ragam hambatan ketidaksesan difabel memasuki peluang-peluang berpartisipasi secara sosial-keagamaan dan bekerja dengan pendapatan layak serta belajar di sekolah-sekolah umum masih jauh dari harapan.

Perjuangan difabel di ranah adikodrati atau spiritualitas telah mencapai pada hadirnya sebuah Buku Fiqh Disabilitas. Buku ini merupakan kerja bersama antara ulama dan aktivis difabel, di mana sumbangsih utama dari aktivis difabel–yang kerap juga beririsan di mana juga sebagai akademisi dan santri, adalah menghadirkan perspektif disabilitas dalam memaknai ajaran. Mari ikuti kegiatan Bedah Buku FIQH Penguatan Penyandang Disabilitas bersama Yasmib Sulawesi dan P3KG Universitas Hasanuddin, pada Selasa, 30 April 2019, pukul 09.00 – 15.00 bertempat Gedung Pertemuan Ilmiah Unhas. Kontak person Masita Syamsuddin.

Catatan ini ditulis oleh Ishak Salim[]

Poster undangan

Rabaan Pertama Begitu Menggoda: Sebuah review sosialisasi penggunaan templet

Oleh: Muhammad Luthfi (Aktivis PerDIK)

Akhirnya benda keramat ini telah berada di tanganku. Benda yang diagung-agungkan  sebagai perwujudan inklusifitas pada pelaksanaan Pemilu tahun ini. Ya, itulah “templet” (template braille, red). Terlepas dari  berbagai kontroversi seputar benda ini, mulai dari ketidakberdayaan braille user memperjuangkan 5 templet untuk 5 surat suara, isu  terhapusnya tulisan  braille pada salah satu calon presiden, hingga    oknum komisioner yang mengklaim bahwa KPU menyediakan 5 templet untuk 5 surat suara.  Apapun itu, yang jelas benda ini sangat sakti, bukan hanya menjadi jaminan difabel visual dapat memilih dengan mandiri “untuk 2 surat suara”, hehe… akan tetapi benda ini juga dijadikan alat pencitraan  oleh  peserta dan penyelenggara Pemilu.

Luar biasakan!

Foto saat sosialisasi penggunaan template braile (1)

Malam ahad ini, tepatnya tanggal 13 April 2019. Kami selaku  Relawan Demokrasi (Relasi) KPU Kota Makassar, mendapat tugas memfasilitasi sosialisasi penggunaan templet bagi  para binaan  Yukartuni (Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia) yang berlokasi tak jauh dari markas KPU Kota Makassar.

Sebelum acara sosialisasi dimulai, saya terlebih dahulu melakukan orientasi terhadap templet ini, jujur saja, ini pengalaman  pertama saya  meraba templet sebesar ini. Ukurannya kira-kira seeperti koran yang dibentangkan. 

Templet ini memiliki 22 lubang (kotak coblos)  dengan ukuran 2 X  2 cm. 22 lubang ini dibagi ke dalam 2 baris. Baris atas memiliki 12  kotak coblos , dan baris bawah terdapat 10 kotak coblos. Pada bagian atas templet ini terdapat judul dalam tulisan  latin  biasa “awas” kemudian diikuti dengan tulisan braille yang berada di bawahnya.

Untuk nama-nama calon anggota DPD yang memiliki nomor urut 21 sampai 32.  nama mereka dalam huruf braille berada diatas kotak coblos (baris atas)  sementara nama mereka dalam tulisan awas, berada disela-sela hruruf braille tersebut. Tak jauh berbeda halnya dengan calon anggota DPD dengan nomor urut 33 sampai 42. Nama mereka berada di  atas kotak coblos (baris bawah) baik dalam tulisan braille, maupun tulisan awas yang diselipkan diantara titik-titik seksi tersebut.

Cukup lama waktu yang saya butuhkan untuk memahami templet ini. Kira-kira 15 menit, setelah jari saya meraba kesana kemari barulah saya paham, bahwa  templet ini layout-nya berbentuk table tanpa garis pinggir yang terdiri dari 2 baris dan 12 kolom. Setiap sel pada  table ini terdiri dari nama calon DPD (tulisan awas dan braille) dan kotak coblos.  Hal yang menarik, sekaligus cukup menyulitkan saya ketika pertama kali meraba, ialah, nama anggota DPD  (huruf braille) dipotong-potong  6 karakter per baris, hal ini karena space 1 sel hanya memungkinkan  6 karakter (termasuk spasi). Contohnya, apabila nama lengkap calon nomor urut 99 adalah   Dr. H. Ishak Salim, SIP,MA, maka akan dipotong menjadi  4 baris seperti ini  99(spasi) Dr (spasi) H-Ishak-Salim-SIP,MA. 

Mungkin untuk nama calon yang terdiri dari 2 kata dengan 5 karakter terlihat mudah, tapi bagaimana dengan nama calon yang memiliki lebih dari 5 karakter perkata pada Namanya? Contohnya  nomor urut 93 H. Nursyarif Ramadhan M. Ed, maka Namanya akan terpotong ke dalam 4 baris  seperti ini: 93 (spasi) H (Spasi) Nu-rsyar-if (spasi) Ramad-han (spasi) M.Ed.  Untuk nama yang seperti ini, karakter yang digunakan pada baris  ketiga dan keempat adalah 7, sehingga huruf braille tersebut akan  dempet dengan garis kolom braille.  Belum lagi pada tulisan braille ini, tidak ada tanda huruf besar, dan tanda baca untuk gelar atau singkatan nama.

Setelah mengetahui fakta ini, saya kembali terdiam sejenak, mencoba memikirkan bagaimana cara yang mudah menyampaikan model templet ini, dan bagaimana cara  mudah menggunakan templet ini saat di bilik suara. Lima menit berlalu, sayapun menemukan cara mudah untuk menjelaskan model templet ini, dan  cara cepat menemukan kotak coblos calon yang kita pilih.

Nur Syarif Ramadhan (penulis PerDIK) sedang mencoba contoh template barile

Sembari menunggu kedatangan ibu Endang Sari (Komisioner KPU Kota Makassar), saya mengambil microphone dan membuka acara dengan sedikit berbasa-basi lalu  menjelaskan model templet epada para peserta.

Secara singkat saya menggambarkan tampilan templet ini, mulai dari ukuran, jumlah kotak coblos, dan layout tabel braille tanpa garis pinggir ini. Harus saya akui, cukup  sulit menjelaskan serta membahasakan secara sederhana tampilan benda sakti ini. Dapat saya katakan, hanya 20% peserta yang menangkap penjelasan  layout templet ini.

Untuk memahamkan para peserta yang   belum  mendapat gambaran jelas tentang templet ini, saya lalu meminta mereka maju  satu persatu ke meja fasilitator. Sambal saya merabakan templet ini secara keseluruhan, saya juga mengambil jari peserta untuk saya rabakan braille dan kotak-kotak coblos pada benda ini.

Setelah mereka mendapatkan gambaran utuh tentang templet ini. Saya lalu menambahkan trik cara cepat menggunakan templet saat di bilik suara. Caranya ialah, pertama-tama para difabel visual, harus  mengetahui nomor urut calon DPD yang mereka pilih. Kemudian, mereka harus mengetahui kotak coblos paling ujung kiri atas, adalah  kotak coblos untuk nomor urut 21, karena nomor urut calon anggota DPD dimulai dari nomor urut 21. Selanjutnya silahkan mereka menghitung ke arah kanan terdapat kotak coblos nomor urut 22 sampai 32. Kemudian  untuk baris bawah, kotak coblos dimulai dari nomor urut 33 hingga 43. Singkatnya, para difabel cukup menghafal nomor urut calon, dan meraba kotak coblos dari kiri atas kea rah kanan, atas, dilanjutkan meraba kotak coblos baris bawah sebelah kiri ke sebelah kanan bawah. 

Saya tidak  menyarankan mereka membaca tulisan braille yang ada di atas kotak coblos, karena cukup  rumit dan memakan waktu  untuk dapat  menemukan nomor dan nama calon dengan tampilan templet yang seperti ini. Terlebih lagi apabila nama calon yang diinginkan berada ditengah table, maka sangat rawan difabel netra mencoblos kotak coblos yang salah, karena garis kolom braille yang menjadi batas antar calon, tidak begitu banyak membantu.

Hal-hal tersebut belum termasuk bahan yang digunakan dalam pembuatan templet ini. Saya tidak berkata ini bahan yang jelek, hanya saja,  dalam memilih bahan untuk templet, haruslah menjadi pertimbangan bahwa benda ini akan dikirim ke tempat yang jauh, sehingga  akan melewati beberapa proses seperti: pengepakan, pengiriman,   pendistribusian, dan penyimpanan. Dalam proses ini, sangat besar mungkin terjadi kerusakan, apabila templet tidak dibuat dari bahan yang  kuat.  Contohnya pada malam sosialisasi ini. Templet yang tiba kepada kami, sudah dalam kondisi sedikit lembab. Belum lagi titik-titik braille yang telah merapat dengan permukaan karton.  

Saya yakin saat masih berada di percetakan, templet ini pasti masih dalam kondisi yang bagus. Hanya saja, dengan ukuran sebesar ini, saya rasa, ketebalan templet ini perlu ditingkatkan agar dapat tahan lama saat dikirim ke tempat-tempat jauh dengan kondisi geografis, dan cuaca yang berbeda.

Lalu bagaimana dengan tampilan templet yang  seperti ini? Saya juga yakin, tampilan ini pastilah telah dibuat dengan matang, tentunya dengan “menyesuaikan” dengan “desain” surat suara  yang digunakan oleh “non difabel”.

Saya ada beberapa saran  untuk perbaikan tampilan templet ke depannya. Antara lain:

  1. Desain surat suara “harus” ramah terhadap huruf braille. Hal ini hanya bisa tercapai, apabila penyelenggara Pemilu terlebih dahulu mengkomunikasikan desain surat suara yang akan  dicetak , apakah  sudah ramah terhadap huruf braille? Jangan seperti tahun ini, dan tahun-tahun sebelumnya.  Dimana tampilan templetlah yang harus menyesuaikan dengan desain surat suara yang telah dicetak. Huruf Braille memiliki standart  yang berbeda dalam penulisannya.  Misalnya, untuk huruf awas, ukuran   fon dapat disesuaikan dengan space yang ada, Akan tetapi  berbeda halnya dengan huruf Braille. Huruf ini tidak dapat diubah fon-nya untuk disesuaikan dengan ukuran kertas. Kalaupun harus diubah, huruf Braille hanya dapat diperbesar ukurannya seperti terdapat di beberapa  tombol lift.  Termasuk juga jarak antar huruf  braille  yang jelas berbeda dengan huruf awas.
  2. Saran berikutnya adalah, model layout templet, sebaiknya dibuat portraite (bukan lansekap) hal ini untuk memudahkan difabel visual meraba di tempat yang sempit seperti di bilik suara. Berdasarkan pengalaman saya, saat melakukan simulasi tanpa templet saja, saya membutuhkan waktu 3 menit untuk dibantu membentangkan surat suara, dan diarahkan untuk mencoblos sesuai dengan pilihan saya. Dengan model templet seperti ini, difabel visual membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menhyalurkan suaranya.
  3. Templet Braille seharusnya  lebih simple. Dalam artian, templet Braille tidak perlu terlalu banyak menuliskan tulisan dalam huruf Braille.  Hal ini akan membuat difabel visual  membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan dan mencoblos pilihannya. Untuk poin ini, saya memiliki ide, yaitu dengan menggunakan  Singkatan Braille (sibra). Saya mengusulkan agar KPU meminta para  peserta Pemilu,  untuk membuat Sibra-nya masing-masing untuk dicantumkan di templet. Hal ini akan memiliki dampak yang besar, contohnya para peserta Pemilu akan mengetahui  bahwa ada pemilih dari kalangan difabel, dan tentu dengan pengetahuannya tersebut, mereka diharapkan memiliki kepeduian terhadap isu-isu difabel dalam semua aspek kehidupan.
  4. Saran saya yang  terakhir,  kalaupun penggunaan sibra nantinya tetap akan  membuat templet akan dipenuhi oleh huruf Braille sebagaimana pada ulasan  templet ini.    Solusinya adalah, cukuplah mencantumkan nomor urut di samping kotak coblos. Hal positif dari saran saya ini adalah, para pemilih difabel harus proaktif mengettahui nomor urut calon  yang akan mereka coblos.
Foto saat sosialisasi penggunaan template braile (2)

Keempat saran saya ini dapat digambarkan dengan hanya 2 kata saja. Apa itu? “Kedaulatan Braille” ya, Braille adalah identitas bagi difabel visual. sama halnya dengan Bahasa isyarat bagi difabel tuli. Braille bukan hanya  digunakan sebagai alat bantu, akan tetapi Braille haruslah menjadi jati diri seorang Difabel visual. Semaju apapun teknologi saat ini, Braille tetap dibutuhkan bagi difabel visual. Kesadaran inilah yang harus dimiliki oleh para   Braille user dan aktifis difabel.

Berikutnya, negara sebagai pihak penyelenggara Pemilu. Wajib menghormati Braille sebagai identitas difabel visual yang berdaulat. Sebagaimana slogan “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”  apakah negara telah menghormati kedaulatan difabel visual sebagai pemilih?  Tak butuh perenungan yang lama, untuk menjawab hal ini. Jawabannya dapat kita lihat dari kondisi templet  yang tersaji saat ini.

Note: tulisan ini hanya mengulas Templet calon anggota DPD. Hal ini karena, sebagai  Koordinator Relasi Basis Difabel, saya hanya diberikan templet untuk DPD saja. Sementara untuk Templet Pilpres, jangankan diberikan bendanya,  kesempatan merabanya langsung saja saya belum diberikan.  😊

Menerawang Aksesibilitas Pemilu 2019

Catatan pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara

Oleh Muhammad Luthfi ( Koordinator Relawan Demokrasi Basis Difabel – Aktivis PerDIK)

Hari ini  Rabu 3 April 2019. Saya  berperan sebagai  difabel netra yang tengah mengikuti proses Pemilu 2019. Bersama dengan Koordinator Relawan Demokrasi KPU Makassar, Kak Ansar yang berperan sebagai pendamping. Dalam skenarionya, saya adalah pemilih kategori DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yang   menggunakan surat keterangan pindah  memilih (Formulir A5).

M. Lutfi

Diawali dengan perjalanan menuju TPS yang berlokasi di Pelataran Parkir Hotel Max One, selama proses ini,  kami memperagakan bagaimana seharusnya seorang non-difabel  mendampingi difabel visual saat berjalan.   Mulai dari cara saya memegang lengan atas pendamping, berjalan  ½ langkah di belakang pendamping, hingga bagaimana posisi saat melalui jalan sempit, yang dimana saya harus berada  satu garis lurus di belakang pendamping, termasuk bagaimana posisi tangan pendamping yang sedikit menyilang di belakang tubuhnya.

Tahapan berikutnya ialah saat memasuki TPS.  Setelah Melihat kehadiran kami, petugas KPPS memberitahu kepada para warga di TPS agar memberikan jalan  kepada kami.  Setibanya di meja KPPS mereka lalu menanyakan apakah Ansar pendamping saya? Setelah  diiyakan, mereka lantas memberikan surat keterangan pendampingan (Formulir C3) untuk ditandatangani oleh pendamping dan saya.

Pada intinya, surat ini berisi keterangan dan pernyataan bahwa Ansar adalah pendamping saya, dan tidak akan mengintervensi  pilihan saya dalam Pemilu ini. 

Mereka lalu mengecek KTP saya dan mencocokkan dengan data mereka. Saat meminta surat undangan memilih (Formulir C6) saya menjelaskan bahwa saya adalah DPTb yang membawa A5. Mereka kembali membaca KTP saya, dan  memberikan keterangan bahwa saya telah pindah TPS yang berada di kecamatan dan Daerah pemilihan yang berbeda (Dapil) sehingga saya hanya mendapatkan 4 surat suara dari 5 surat suara yang mestinya didapatkan oleh pemilih. Adapun keempat surat suara tersebut adalah  DPRD Provinsi, DPR pusat, DPD, dan  Pemilihan Presiden. Seusai bertandatangan, kamipun diminta untuk duduk sambal menunggu antrian. 

Tak lama berselang,  giliran saya mencoblos pun tiba, diawali dengan pemanggilan nama, pemberian 4 surat suara, dan masuk ke bilik suara.  Sejujurnya bilik suara ini sangat sempit, ditambah lagi ukuran badan kami yang cukup cabi (berisi), maka jadilah  sebagian tubuh kami berada diluar bilik suara.

Sambill membuka surat suara pendamping menjelaskan warna dan jenis surat suara yang dibukanya. Setelah seluruh lipatan terbuka, pendamping lalu membentangkannya, dan memberikan kesempatan kepada saya  untuk meraba setiap sisi surat suara yang berukuran sangat besar itu. Kira-kira  lebarnya seperti koran yang dibuka  melintang ,  kemudian  dibujurkan.  Sementara untuk panjangnya lebih panjang dari koran yang dibujurkan tadi.

Pendamping lalu menanyakan pilihanku, kemudian ia  menggenggamkan paku dan mengarahkannya sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Lalu, Tus… saya mencoblos dengan  penuh keyakinan. Oh ia, sebelumnya, pendamping mengarahkan gambar parpol yang akan kucoblos, tepat berada di atas bantalan (spon) coblosan.

Setelah itu pendamping melipatnya kembali. Lalu kami kembali melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali lagi.  Untuk satu surat suara, kami  membutuhkan 3 menit, jika ditotal kami membutuhkan 12 menit.

Setelah prosesi coblos mencoblos selesai, kami lalu keluar dari bilik suara. Pendamping kembali membimbing tangan saya untuk memasukkan  surat suaraku ke kotak suara yang tersedia.  Dalam kesempatan ini, saya   kembali meraba kotak suara kardus yang besar ini. Sembari memasukkan surat suara, saya sempat  berhayal,  dan mengingat kembali pengalaman memasukkan amplop uang di kotak donasi bencana di Kota Kembang beberapa tahun yang silam, hehe

Usai prosesi memasukkan surat suara di kotak donasi,  maksudnya kotak suara, yang sedikit slowmotion itu, saya lalu memasukkan jari kelingking kiri saya di tinta  Pemilu. Saya lagi-lagi kembali berhayal, andai saja semua orang tahu dan paham bahwa kelingking kiri itu adalah simbol “Inklusi”, maka semestinya pelaksanaan Pemilu ini dapat menjadi  manivestasi  inklusifitas di tengah masyarakat. Terlebih lagi kegiatan ini diselenggarakan oleh negara yang katanya  menghargai dan  melindungi keragaman “Keragaman Kemampuan”.

Seusai semua rangkaian rituall tersebut, sayapun kemballi ke tempat duduk Semula. Tak lama bersselang, seorang jurrnalis datang menghampiri saya. Ia menanyakan bagaimana tanggapan saya terhadap pelaksanaan simulasi tadi.

Sejenak saya berpikir, lalu menyampaikan bahwa,

Ada 3 pihak yang menjadi sorotan pada catatan saya terkait dengan pelaksanaan simulasi hari ini.

Pihak yang pertama  ialah Difabel. Berdasarkan pengalaman hari ini, para difabel sebaiknya memilih pendamping yang berasal dari keluarga dekat, atau orang yang memiliki ikatan emosional yang kuat, hal ini lebih kepada  faktor kesalingpercayaan antara difabel dan  pendamping. Hal penting berikutnya ialah, apabila  memungkinkan pilihlah pendamping yang memiliki pilihan yang sama dalam semua kategori pemilihan. Hal ini untuk menghindari adanya intervensi  baik langsung maupun tidak langsung dari pendamping kepada difabel.  Catatan yang terakhir ialah, sampaikanlah pilihan-pilihan kita sebagai difabel kepada pendamping, sebelum ke TPS, hal ini untuk menjaga  kerahasiaan pilihan kita (kecuali pendamping)  dan mengefektifkan waktu saat di bilik suara.

Pihak kedua ialah KPU sebagai penyelenggara. Sebenarnya, sangat banyak catatan saya untuk KPU,  bahkan bisa dibuat buku, akan tetapi, khusus untuk simulasi hari ini, cukup beberapa saja. Hal yang  utama ialah harusnya simulasi hari ini, menghadirkan semua ragam difabel untuk merasakan sensasi ritual pencoblosan yang amazing ini. Hal ini menjadi penting karena beberapa poin:

  1. Agar KPU dan seluruh jajarannya, termasuk PPK, PPS, dan KPPS yang hadir menyaksikan secara langsung bagaimana ragam difabel menyalurkan hak suaranya. Dengan menyaksikan sendiri, KPU dan pasukannya akan mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman baru tentang difabel.
  2. Agar KPU dan jajarannya mendapatkan perspektif baru dalam menyediakan  tempat dan layanan yang tepat bagi para difabel. Khususnya  pemilihan lokasi,  dan model TPS yang akses.
  3. Agar KPU dan pasukannya, terlebih lagi para PPK, PPS, dan KPPS, mendapatkan kesempatan langsung berinteraksi dengan para difabel.  Sejujurnya, faktor inilah yang sering menjadi hambatan bagi para difabel dalam  memeriahkan pesta demokrasi ini. Sering kali di lapangan terjadi miskomunikasi antara petugas dan pemilih  difabel. Misalnya, KPPS yang tidak mengetahui fungsi braille template, bahkan tidak menyadari keberadaan templet di TPS-nya. Belum lagi para KPPS yang kebingungan melayani Pemilih Tuli. Hal-hal ini  dapat  dihindari apabila mereka telah memiliki  pengalaman berinteraksi langsung dengan para difabel, tentu dibarengi dengan pengetahuan yang tepat tentang  mereka.

Pihak yang ketiga ialah media. Tak dapat dipungkiri kekuatan media sangatlah besar, bahkan dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis. Sayangnya, pada pelaksanaan Pemilu, awak media sering kali hanya meliput TPS yang berada di pusat-pusat rehabilitasi, difabel atau TPS yang  berada di tengah perkampungan difabel. Lantas mereka membuat berita tentang aksesibilitas pada pelaksanaan pemilu tersebut.

contoh braille template untuk DPD Sulawesi Selatan

Hal ini tentunya tidak tepat, mengingat bahwa, TPS-TPS di lokasi tersebut, “Pastilah”  di setting sesuai dengan kebutuhan para difabel, karena mereka adalah pemilih mayoritas di TPS tersebut.

Untuk melihat sejauh mana penyediaan layanan yang aksesibel bagi para difabel. Para awak media, “harusnya”  meliput di TPS-TPS yang di mana difabel menjadi  minoritas di sana, terlebih  lagi TPS yang hanya memiliki 1 difabel di dalam DPT-nya. Selain itu, Awak media juga harus meliput di  TPS yang di DPT-nya tidak ada difabel.  Untuk hal ini, mereka dapat mewawancarai KPPS-nya tentang apa upaya yang ia  lakukan dalam mengantisipasi apabila ada DPTB atau DPK (daftar pemilih khusus) difabel yang hendak menyalurkan  suara di TPS-nya.

Dengan membuat liputan-liputan yang seperti ini, media dapat mendorong kesadaran, pemahaman, dan pelaksanaan pemilu yang inklusif untuk semua.

Akhirnya, menutup catatan singkat ini, saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya para difabel untuk berbondong-bondong  menyalurkan suara pada tanggal 17 April 2019.  

“Pemilih Berdaulat Negara Kuat”

Note : Bagi masyarakat, atau difabel yang menemukan TPS yang tidak akses, atau mendapatkan layanan yang menyulitkan difabel, dapat menghubungi DPP Perdik  melalui email perdiksulsel@gmail.com