4 buku koleksi terbaru Pustakabilitas

1. Perpustakaan ramah difabel
2. Inovasi pendataan disabilitas
3. Pelayanan publik bagi disabilitas, dan satu buku serius dan asyik dibaca 
4. ‘Analisis putusan difabel berhadapan dengan hukum’.

Let’s learning disability at Pustakabilitas Perdik 💙

Buka Puasa Bersama dan Kemandirian Sebuah Organisasi Gerakan

Bagi Perdik, usia belia organisasi tidak membuatnya harus menunda memikirkan kebertahanan lembaga. Ekonomi adalah salah satu pilarnya. Di usia menjelang tiga tahun, belum banyak yang bisa kami lakukan, tapi jejaknya jelas. Tinggal mengunjungi laman www.ekspedisidifabel.wordpress.com kalian bisa menelesuri tapak-tapak perkembangan gagasan dan tindakan kawan-kawan PerDIK.

Pengetahuan, adalah pilar lain dari keberdayaan. Tanpa gagasan organisasi akan mati. Prinsip ini saya pelajari dari komunitas ININNAWA. Tak peduli ada atau tidak resources untuk menjalankan gagasan itu, yang penting merumus dan mendiskusikannya dulu. Gagasan adalah bara dapur organisasi gerakan. Tanpanya, kalian jangan mengharap perubahan penting bisa dilakukan olehmu maupun bersama kawan-kawanmu.

Itulah mengapa, mengikuti jejak Ininnawa yang telah memproduksi orang dan gagasan serta sejumlah teknologi kekuasaan (perpustakaan, penerbitan, mekanisme kaderisasi, instrumen dan manual, dst), PerDIK juga memiliki Pustakabilitas. Masih tertatih dalam mengumpulkan bulir-bulir pengetahuan terkait isu disabilitas dari mana saja, tentu saja. Tapi ia tetap digerakkan oleh suatu tim yang mengurusnya.

PerDIK kemarin mengundang buka bersama sejumlah organisasi mitra gerakan. Tak banyak dan tak mewah, sederhana saja. Ini kali ketiga kami lakukan. Di tahun pertama, seorang anggota PerDIK menanggung semua persiapannya. Maklum, waktu itu sekret hanya serupa garasi dengan ruangan kerja sempit seluas kamar tidur saja. Kali berikutnya, di ramadhan kedua, PerDIK mengundang lagi mitranya. Ada sedikit saving dan kontribusi anggota waktu itu. Sekret masih di tempat yang sama. Tapi saat itu, PerDIK sudah melakukan tindakan-tindakan kecil pergerakan yang membuatnya dikenal publik Makassar dan sekitarnya.

Semalam, PerDIK melakukan buka puasa bersama yang ketigakalinya, sekaligus syukuran dengan kantor baru yang kami sebut Rumah PerDIK. Berbeda dari dua sebelumnya, kali ini, unit usaha organisasi yang mengajukan diri menanggung semua biayanya. Ya, inilah pilar ekonomi PerDIK. Kami punya dua, satu unit mengurusi ATK dan photocopy, bernama “Toko Difabel Berdikari” dan satu yang lain adalah “Catering Difa”. Semua masih merangkak tentu saja, tapi berjalan. Sebisa mungkin, PerDIK untuk memenuhi kebutuhan organisasi mulai kebutuhan kantor, pelatihan, diskusi, dan bahkan konsumsi setiap kegiatan dikelola oleh unit usaha ini.

Fraud? Tentu tidak! Kami mengelolanya secara terpisah, transparan, dan menginformasikan ke pihak lain bahwa unit ini ada dan pengurus PerDIK bertanggung jawab memastikannya berjalan dan lebih mandiri ke depannya. Ada beberapa rencana lebih serius, tapi belum cukup orang untuk bisa menjalankannya. Ingat prinsip soal gagasan tadi. Gagasan yang utama. Berikutnya dijalankan setahap demi setahap.

M. Luthfi sedang menyampaikan Tauzia di acara buka puasa bersama
PerDIK, 19 Mei 2019
M. Luthfi sedang menyampaikan Tauzia di acara buka puasa bersama
PerDIK, 19 Mei 2019

Hal menarik, semalam mitra PerDIK, Gerkatin Sulsel datang dan melalui Andi Arfan membawa 5 lusin donat dari usaha organisasi mereka. Wow, donat jumbo dengan beragam rasa. Unit usaha ini sudah besar, mempekerjakan sejumlah Tuli, dan menghidupkan organisasi. Hj Ramlah Mella dkk mengaturnya sedemikian rupa berdasar budaya organisasi mereka. Begitu seharusnya setiap lembaga gerakan menjaga nafas dan tubuhnya agar tetap bisa bergerak sehat.

Produksi gagasan dan kader (melalui Pustakabilitas), produksi tindakan pembelaan dan pengorganisasian (melalui unit bantuan advokasi hukum difabel PerDIK–kali lain saya akan cerita bagian ini) dan produksi finansial gerakan (melalui toko dan catering) adalah tiga pilar agar organisasi bisa berumur panjang dan membawa perubahan.

Kepada semua pihak, yang telah berkontribusi dan hadir semalam serta selama ini mendukung gerakan kami, kami berterima kasih. 
Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetaplah bergerak!

Salam inklusi

Bincang Perspektif dan Isu-Isu Disabilitas di Desa Jenetaesa

Tadi pagi 11 Mei 2019, jam 9 teng – 12 siang, sebagai fasilitator Perdik yang diundang pemerintah desa Jenetaesa, saya memfasilitasi diskusi dengan sejumlah tomas dan pengurus Self Help Group (SHG) di desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang (dekat Bantimurung), Kabupaten Maros. SHG itu serupa Kelompok Difabel Desa (KDD) yang mengakomodasi warga difabel berkumpul dan berorganisasi. Tema diskusi adalah perspektif dan isu-isu Disabilitas. Tak mudah bicara Perspektif, sebuah istilah akademis di kampung di mana difabel tidak akrab dengan istilah-istilah kampus yang ngilmiah. Tetapi ada beberapa metode yang bisa dipakai agar diskusi tidak menggunakan alat-alat kampus semisal slide presentasi dan seperangkat kata dan kalimat akademik. Metode yang umum dipakai oleh pengorganisir adalah ‘Badai Pemikiran’ alias brainstorming atau curah pendapat.

Pertama-tama tentu saja mendiskusikan makna kata-kata yang terlanjur mereka mulai kenal, seperti kata disabilitas. Kami lalu mulai mengidentifikasi kata-kata maupun makna lokal ketika partisipan diminta menguraikan ‘apa yang terlintas di benak mereka ketika mendengar kata disabilitas, cacat, difabel atau istilah lain yang dikenal semisal orang berkebutuhan khusus. Mereka menuliskan di kertas satu dua kata lalu menempelkan di depan.

Ajaib, seluruh jawaban bernada negatif. Mulai dari istilah lokal sampai kata-kata yang dipinjam dari bahasa pembangunan muncul. “Kodi”, “masolang”, dan “panra'” adalah istilah Bugis atau Makassar. Artinya rusak, serupa makna dengan kata ‘cacat’ yang saat ini banyak ditentang dan ditinggalkan. Kata lain yang paling banyak adalah “kasihang” atau belas kasih atau mesakke dalam bahasa Jawa.
Diskusipun berlanjut dan anggota SHG ini (SHG merupakan bagian dari program AMAN Sulsel dan HWDI Sulsel yang didirikan pada pertengahan 2017 dengan support dari Disability Right Fund–DRF) memaparkan sejumlah contoh di kampung dan saya juga memberi sejumlah contoh pembanding yang menguatkan dari khazanah literatur yang saya baca maupun temui dalam rentang kerja pengorganisasian dan advokasi difabel selama ini. Mereka bersemangat dan nyaris seluruhnya bicara memberi pandangan atau sanggahan.

Pukul 12 siang, atau tepat adzan dzuhur kami selesaikan pertemuan ini. Memang singkat saja untuk obrolan perspektif dan isu-isu. Di akhir sesi, seluruh pandangan itu kita kategorisasi sesuai perspektif umum dalam kajian-kajian disabilitas, yakni perspektif medik, moral, sosial, dan kritis. Lalu saya pun menekankan bahwa perspektif kritis merupakan cara pandang yang tidak hanya berhenti pada upaya memahami fenomena kedisabilitasan ini dalam kehidupan sehari-hari di desa, tetapi persoalan sesungguhnya adalah bagaimana mengubah keadaan yang membuat difabel mengalami kerentanan dan ketertinggalan.

Jadi, terbentuknya SHG adalah didasarkan pada perspektif kritis, bahwa diskriminasi yang dialami difabel dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial-kemasyarakat, politik pembangunan desa dll harus dihentikan, diubah menjadi penghormatan atas identitas difabel dan bahwa difabel memiliki hak-hak dasar yang mesti dipenuhi. Dalam Regulasi Disabilitas UU No. 8 Tahun 2016 (perda Maros terkait itu juga akan disahkan) setidaknya terdapa 34 jenis hak mulai dari hak hidup sampai hak memilih dan memakai alat kontrasepsi.

Ishak Salim sedang memfasilitasi diskusi perspektif dan isu-isu disabilitas di desa Jenetaesa

Seluruh hak itu tidak cukup hanya diatur dalam regulasi, namun lebih penting dari semuanya adalah menegakkannya dengan segala kehormatan dan kedaulatan para difabel, mulai dari skala rumah tangga, komunitas (semisal SHG atau KDD), DPOs (organisasi masyarakat sipil), organisasi sosial – politik, kelompok pemberdaya ekonomi, pendesaian infrastruktur dll dll. Semuanya harus kerja bersama, memanfaatkan modal-modal sosial yang masih ada (rasa saling percaya, kedekatan, maupun gotong royong). Salah satu persoalan yang menggambarkan perspektif ini adalah ketika seorang ibu bertanya “Jika anak saya ini akan saya daftarkan di sekolah Madrasah di samping kantor desa ini, bisa?” tanyanya seperti sekaligus menantang saya atau siapapun di ruangan ini untuk menjawabnya. Anak yang dimaksud ada dalam ruangan ini. Ia berusia sekolah dasar, mungkin 8 atau 10 tahun umurnya. Sepintas, anak ini adalah Sindroma Down atau mungkin hanya lambat belajar (learning disability).

Saya dengan tegas menjawabnya, “bisa!”

Lalu kami sama-sama mendiskusikan bagaimana cara memperjuangkannya. Pertama, persoalan ini jangan hanya disuarakan oleh orang tua murid di sekolah, melainkan didukung dan didampingi oleh pengurus SHG dan bila perlu datang bersama kepala desa menghadap ke pihak sekolah. Jika pihak sekolah berkeras bahwa mereka tidak bisa menerima anak ini, maka lanjutkan advokasi ke pihak dinas pendidikan kabupaten, karena pendidikan dasar berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Bila perlu, saat menghadap di tingkat dinas, SHG, Pemerintah desa juga dihadirkan Organisasi disabilitas skala Maros, semisal PerDIK atau HWDI Maros dan pihak media massa jika ingin gaungnya meluas. Saya juga menyebut beberapa nama tokoh aktivis difabel seperti Mia Un (Ketua HWDI Sulsel) dan Bambang (Ketua PPDI Sulsel) yang punya pengaruh dalam advokasi kebijakan untuk difabel.

Setelah merasa tindakan seperti itu bisa dilakukan, muncul pertanyaan, bagaimana jika pihak sekolah menyatakan tidak mampu karena tidak memiliki guru khusus dengan keahlian khusus mendidik anak–misalnya ketika mengalami tantrum. Kita bisa menempuh cara lain melalui perluasan jaringan ke pihak kampus. UNM adalah salah satu institusi pendidikan yang mencetak guru-guru sekolah dasar, termasuk guru-guru dengan kapasitas mengajar di sekolah inklusif. Kita bisa mengajak Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa atau PGSD untuk jadi relawan di sekolah Madrasah yang dimaksud ibu tadi. Tindakan kerelawanan ini bisa dilakukan sampai pihak sekolah mampu mengupayakan sendiri guru-guru khususnya atau shadow teachers.


Ishak Salim sedang memfasilitasi diskusi perspektif dan isu-isu disabilitas di desa Jenetaesa


Memang panjang prosesnya dan sayangnya kita tidak punya cara lain saat ini untuk membuatnya berjalan secara instan. Inilah prinsip ‘Mengubah Keadaan’ ini. Kita melakukan perubahan bersama-sama. Orang tua siswa ditemani, guru-guru ditemani, dinas pendidikan ditemani, pemerintah desa ditemani, dan semuanya tanpa kecuali saling mengisi dalam kerja mewujudkan sistem pendidikan inklusi ini.

Kita belum selesai kawans, sampai bertemu di medan perjuangan selanjutnya.

Salam inklusi

*trims buat kepala desa Jenetaesa (PJS) dan Ihsanul Amri yang sudah mengajak mengisi sesi diskusi kampung.