Belajar Hukum di Rumah PerDIK

Oleh: Sujono Said (Difabel Visual, Staf Pengajar di SLB Yukartuni Makassar)

Jumat 22 November 2013, telah berlangsung ujian meja bertempat di ruang seminar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. 

“Kepada mereka yang namanya terlampir di hadapan 4 (Empat) penguji,  Prof. DR. Muliati S.H,M.H, Sukardi S.H,M.H, Makka Muharram S.H,M.H, dan DR Syamsiar arief S.H,M.H, dinyatakan lulus dengan nilai A, dan dinyatakan telah bergelar S.H,” 

Tok tok tok! 

Itulah bunyi berita acara judisium yang diiringi ketokan palu 3 kali setelah penulis bersama puluhan mahasiswa lainnya menjalani prossesi ujian meja kala itu. Kamipun menerima ucapan selamat mulai dari dekan, ketua prodi, para penguji, dan staf fakultas yang menghendel jalannya acara.

Sudah enam tahun gelar kesarjanaan ini melekat dalam diri. Tepat 22 November 2019 lalu, saat terjadi sebuah peristiwa sakral, penulis membaca kembali undangan dari Pustakabilitas – PerDIK yang mengadakan diskusi tematik. Tema kali ini adalah ‘masalah hukum’.

“Wah! Dapat kado nih dari Pustakabilitas PerDIK.” ujarku senang dalam hati. 

Sore itu, penulis bersama praktisi hukum seperti lawyer dan paralegal. Ibu Ratna Kahali dari LBH, Kanda Fauziah Erwin (Lawyer PerDIK), serta Rizki (paralegal dan juru Bahasa Isyarat) yang telah banyak mendampingi difabel saat bersinggungan langsung dengan hukum.

Bu Ratna Kahali sedang memaparkan materi nya.

Tapi, kali ini penulis tidak lagi belajar hukum pidana, perdata, tatanegara, dagang, perancangan kontrak, dan lainnya. Melainkan, yang penulis pelajari sore ini adalah ‘sejumlah kecacatan dalam mekanisme hukum, utamanya ketika kaum disabilitas bersinggungan dengan hukum.

Suasana diskusi Pustakabilitas – PerDIK bertemakan kecacatan sistem peradilan di Indonesia (22 November 2019).

Ini, kaitannya dengan diri dan senasib penulis, wah! Penulis baru sadar kalau penulis adalah seorang disabilitas yang boleh jadi bersinggungan dengan hukum, namun semoga saja tidak, asal jangan penulis yang memulai alias pelaku. Tapi, kalau diperkarakan? Gimana?. Tentu penulis siap Insya Allah. 

Sore itu, diskusi dihadiri oleh teman-teman dari komunitas Tuli, perwakilan dari PERADI, dan masih banyak lagi. Banyak hal yang penulis dapatkan dari pemaparan teman-teman lawyer dan rekan paralegal. Teman-teman lawyer, banyak berbicara mengenai sisi hukum serta pengalaman mereka mendampingi disabilitas, saat beracara di setiap level mulai dari penyidik hingga hakim.

Dua pengacara, Ratna Kahali (LBH Makassar) dan Fauziah Erwin (PerDIK) dalam diskusi Pustakabilitas – PerDIK

    Sedangkan rekan paralegal, lebih banyak berbicara bagaimana mendampingi client mereka yang notabene adalah difabel saat bersinggungan dengan hukum seperti beberapa kasus yang melanda kaum disabilitas di Sulawesi Selatan yang penulis ikuti dari media online yang akurasinya terjamin. 

Beberapa kasus difabel berhadapan dengan hukum di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah di kabupaten Soppeng, di mana korbannya merupakan seorang Tuli. Berdasar paparan para praktisi hukum ini, penulis memahami bahwa mereka menjadi korban lantaran ketakberdayaan mereka di mata orang-orang yang bukan hanya merasa sempurna, tapi juga memiliki power. Bahkan, yang harusnya jadi protector, justeru jadi predator.

Dari paparan mereka, penulis berkesimpulan bahwa banyak kasus hukum yang korbannya difabel, mengalami kebuntuan saat proses di tingkat pertama dalam hal ini penyidikan. Lantaran paradigma mereka yang belum atau kurang tercerahkan. Mereka seolah-olah ingin menyamakan difabel dan non-difabel saat mereka saat dimintai keterangan atau di BAP. Tawaran dari diskusi ini adalah perlu metode baru dalam beracara yang lebih akses di semua tahapan dan tidak melanggar KUHAP. Hal ini penting karena difabel, terutama difabel komunikasi di mana ada perbedaan kemampuan berbahasa, di mana Tuli berbahasa isyarat dan non-tuli berbahasa lisan. Pun demikian difabel-difabel lainnya yang kemampuannya beragam dan tidak selalu sesuai dengan kemampuan orang pada umumnya.

Suasana diskusi Pustakabilitas – PerDIK bertemakan kecacatan sistem peradilan di Indonesia. Seorang peserta bertanya dengan berbahasa isyarat

Begitupun di tingkat persidangan. Terlebih ketika difabel didengarkan keterangannya, baik sebagai korban maupun sebagai terdakwa, agar fakta di persidangan dapat diungkap secara terang  benderang. Ini penting, karena akan menjadi pertimbangan dalam rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan putusan yang seadil-adilnya. Sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut.

Peran Paralegal

    Hal lain, yang sering dialami oleh rekan paralegal, adalah mereka baru didatangkan saat terdakwa atau saksi akan didengar keterangannya di persidangan dalam hal ini adalah saksi korban misalkan. Sehingga, rekan paralegal tidak mempunyai kesiapan yang maksimal untuk mendampingi klien mereka di persidangan.

    Penulis menyarankan agar advokat dan paralegal menjalin koordinasi yang lebih baik agar rekan paralegal dapat menghadiri setiap proses peradilan—persidangan. Mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya, tanggapan jaksa atas eksepsi, pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa, hingga putusan yang inkrach.

    Mengapa paralegal harus hadir di sidang awal? agar mereka juga tahu pasal yang didakwakan, berikut uraian kronologi yang membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum, apakah bersesuaian dengan alat bukti, BAP, dan lain-lainnya. Sehingga, ketika mereka dibutuhkan untuk membantu klien mereka dalam pemeriksaan sesuai kapasitas mereka, mereka bisa lebih all ready.

    Kehadiran mereka, juga dapat memberikan catatan untuk menjadi rujukan bagi hakim, jaksa, dan penasihat hukum demi kelancaran sebuah proses beracara. Oleh karena itu, sekali lagi sinergi antar lawyer dan paralegal harus intensif. Selain itu, setahu penulis, setiap pengadilan negeri sudah mempunyai website yang memuat jadwal sidang. Sehingga, itu lebih memudahkan rekan-rekan paralegal untuk self preparation atau persiapan.

    Sebelum terlampau jauh, izinkan penulis untuk flash back. Di tahap penyidikan, untuk kelengkapan berkas sebelum pelimpahan ke jaksa, ada yang disebut dengan rekonstruksi yang merupakan bagian dari olah tempat kejadian perkara. Disini, menurut penulis, perhatian aparat masih minim. Karena, jika korbannya adalah tanpa-disabilitas, terkadang mereka menyiapkan puluhan personil untuk olah TKP. Tapi, kalau korbannya ‘dengan disabilitas’, mereka kadang hanya dikawal oleh satu dua orang aparat. Bahkan, hanya dikawal oleh satu orang penyidik yang secara kebetulan menangani kasus tersebut.

    Oleh karena itu barangkali, pihak aparat harus memberi perhatian yang sama ketika difabel bersinggungan dengan hukum dalam hal ini perkara pidana akan melakukan rekonstruksi. Karena, selama ia manusia, ia tentu memerlukan rasa aman terlebih ketika mereka sedang bersinggungan dengan masalah hukum di tingkat pertama.

Berdasar pengalaman penulis, difabel terlebih ketika mereka adalah perempuan apapun kondisi disabilitasnya, ketika mereka berhadapan dengan hukum tentu membutuhkan cara-cara yang lebih persuasive agar mereka lebih terbuka kepada aparat, lawyer, dan teman-paralegal yang memberikan pendampingan. 

Mengapa? Mereka juga memiliki ketakutan yang amat tinggi, sependek pengetahuan penulis bahwa fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban juga memberikan rasa aman kepada siapapun warga Negara yang bersinggungan dengan hukum, tentu hal ini juga berlaku bagi warga dengan kondisi disabilitas. Perlindungan ini, diberikan sejak bergulirnya kasus ini di tahap pertama, hingga pasca jatuhnya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkrach).

Tawaran dari diskusi

Dan akhirnya, menutup tulisan ini, izinkan penulis menyampaikan catatan yang sebagian penulis kutip dari hasil diskusi ditambah lagi dengan apa yang penulis kembangkan sendiri berdasar pengetahuan hukum penulis. Izinkan penulis memulai dengan sebuah pertanyaan, bagaimana ketika ada seorang disabilitas bersinggungan dengan hukum dan sudah sampai ke tahap penyidikan? Jawabannya adalah kawal terus kasus ini dengan sepenuh hati.

Karena, dengan jalan ini maka para penegak hukum di semua level akan tercerahkan perspektif maupun paradigmanya. Sehingga, mereka tidak melulu terpaku pada KUHP dan KUHAP. Karena, bukan undang-undang semata yang harus menjadi panduan kita menangani kasus hukum, ada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemudian, salah satu dari sekian sumber hukum adalah pengetahuan dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri.

    Olehnya itu, sebagaimana rekomendasi dari teman-teman praktisi saat diskusi kemarin adalah jalan terus ketika ada kasus hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap(inkrach). Hal ini, sejalan dengan pemikiran penulis bahwa mungkin dengan jalan inilah sehingga dapat muncul terobosan-terobosan hukum yang terus mengalami perkembangan tanpa harus menunggu adanya revisi KUHP, KUHAP, dan undang-undang lain seperti KUH perdata, dan juga hukum acaranya.

    Hal ini, karena mengingat penyusunan atau perombakan regulasi akan memakan waktu yang amat lama, sedangkan kaum disabilitas yang bersinggungan dengan hukum juga semakin mengalami peningkatan. Sehingga dengan demikian, maka kita juga harus melakukan langkah-langkah yang sifatnya menjadi terobosan perkembangan system hukum di Negara kita. Sehingga, asas equality before the law dan equal justice under the law  bukan hanya sekadar asas. Tapi, hal ini dapat mencakup rasa keadilan bagi para pencari keadilan termasuk dalam hal ini adalah teman-teman disabilitas sendiri.

    Dan akhirnya, penulis mengucapkan al-hamdulillah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah berupa kado istimewa ini serta teriring ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada koordinator Pustakabilitas PerDIK, yang dengan tema ini telah memberi ruang bagi penulis untuk belajar hukum bersama dengan teman-teman disabilitas beserta mereka yang punya kepedulian, semoga apa yang kita perjuangkan selama ini akan membuahkan hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat[].

Dari Rumah PerDIK Merancang Pergerakan Difabel

foto bersama usai Raker 2020-2021

Oleh Ishak Salim (Ketua PerDIK)

INI TIDAK BISA DITUNDA LAGI, sebuah organisasi pergerakan sejak berdiri 11 Juni 2016 lalu tak pernah punya rencana kerja yang tersusun rapih dan terukur.

Begitu kira-kira kegelisahan beberapa aktivis difabel PerDIK. Kami memang beberapa kali mengagendakan sebuah raker layaknya organisasi-organisasi sosial. Tapi mental “gerombolan” masih mengidap di pikiran kami, jadinya kami bergerak dengan dipandu oleh kejadian demi kejadian yang mesti direspon. 

Saat berencana mendirikan PerDIK, seorang kawan mengusulkan agar kami melakukan pendakian gunung tertinggi di Sulawesi, yakni Gunung Latimojong di Kabupaten Enrekang. Kami waktu itu langsung setuju dan mulailah mengorganisir kelompok-kelompok pencinta alam dan beberapa media yang jurnalisnya kepincut juga ingin mendaki. Singkatnya, kami berhasil saat itu. Tiga difabel, Abd Rahman (Low vision, difabel visual), Eko Peruge dan Risma (keduanya difabel kinetik) berhasil memuncak di ketinggian 3478 mdpl.

Eko, Risma dan Rahman dalam saresehan bersama Bupati Enrekang usai pendakian

Memasuki tahun 2017, kami mulai memikirkan kantor. Karena duit tidak mendukung, kamar depan rumah mertua saya, yang sebelumnya menjadi sekret Active Society Institute (AcSI, 2007-2009) akhirnya jadi ruang PerDIK. Seperti sebelumnya, buku-buku koleksi saya dan istri saya segera dilimpahkan ke PerDIK. Saat itu, PerDIK jadi memiliki sayap gerakan, namanya Pustakabilitas. Secara pribadi, saya memiliki impian mengenai bangunan pergerakan difabel yang berbeda dengan apa yang ada selama ini, khususnya di Sulawesi Selatan (lihat di link ini).

Tahun 2017, kami merespon apa saja yang berkaitan dengan pemikiran maupun praktik yang kami sebut ableism, atau jika diindonesiakan bisalah disebut abelisme, atau dalam istilah disertasi saya, saya sebut ‘politik pencacatan’. Pengertianya, sebuah tindakan yang berangkat dari pikiran-pikiran yang bersandar pada baik perspektif bio-medik maupun bio-mistis. Jika bio-medik mengagungkan cara pandang ‘kelengkapan organ tubuh, kesehatan prima akan raga dan jiwa, serta kemoderenan sistem pengobatan medis dan panti rehabilitasi dan dengannya menganggap orang-orang yang tidak lengkap, tidak sehat, dan tidak mengakses layanan dokter dan psikolog sebagai warga kelas ‘pesakitan’, orang-orang sakit, orang-orang rehab. Sementara, pikiran para bio-mistis, selalu menghubungkan hal-hal supranatural sebagai acuan jika berhadapan dengan orang-orang “disabled” ini. Dia yang membawa sial, dia yang berdosa, dia yang kena kutukan, dia yang kesambet, dia yang karena saat hamil melanggar pantangan dan tabu dan seterusnya merupakan dasar seseorang melabeli, menidakmampukan, memisahkan, dan mendiskreditkan difabel. Apa saja yang tampak dalam jangkauan kami, kami akan segera “counter”, baik melakukan narasi tanding, advokasi dan tentu saja pengorganisasian.

Kami membaca dan menulis, kami menolong dan membela, kami menemukan dan mengorganisir, dan kami mencoba segala sesuatu lalu bisa jadi kami ternyata salah atau kalah, atau sebaliknya, benar lalu menang atau malah kelelahan. Kami tak berani melakukan hal-hal besar, kami selalu merasa lebih mudah menemukan dan mengumpulkan kerikil demi kerikil, dan sebenarnya itu alat ampuh untuk melakukan penyadaran. Kami melempari orang dengan kerikil dan membuat mereka terkejut lalu bertanya atau menyapa kami, jika marah tak pernah semarah besar kalau mereka dilempari batu atau terhalang batu besar di lingkungan yang selama ini para ableist menikmati kemudahan dan kenyamanan dalam sistem sosial, pendidikan, politik, pekerjaan dan lain-lain yang didesain bagi mereka yang lengkap anggota tubuhnya, berfungsi baik indera dan saraf motoriknya dll. Orang-orang ini, tak pernah merasakan kalau kaki tak selamanya tulang dan daging, bahwa membaca tak selamanya dengan mata, bahwa berbicara tak selamanya dengan mulut, atau bergembira tak selamanya dengan senyuman dan tertawa terbahak-bahak. 

Ya, di tahun 2017 berisi respon dadakan peristiwa demi peristiwa dan tawaran gagasan dari siapa saja yang ingin berkolaborasi. kami pernah bersemangat menyampaikan gagasan membangun unit layanan disabilitas di kampus-kampus dan buat MOU dengan Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) buat UPLD tapi tinggal sebagai dokumen MOU, kami diskusi di pelataran-pelataran kampus dan masuk ke beberapa Himpunan mahasiswa dan ngobrol dengan para dosen muda. Kami juga pernah diajak berkebun dengan program yang kami namakan “jagung untuk Perubahan” tapi sayangnya kehilangan koordinasi dari yang menawari kerjasama, dan lain-lain.

Di 2018, Jika diringkaskan, secara tidak berurut, kami pernah mengaktifikan Tim Relawan Kemanusiaan (TRK) Inklusi guna merespon bencana di Sulawesi Tengah, mengadvokasi Nabila atas penolakan Kepala SMA negeri di Makassar menerimanya sebagai siswi karena kebutaannya, mengadvokasi satu dua kasus difabel berhadapan dengan hukum, melibatkan diri dalam upaya membuat pemilukada akses, menerbitkan satu buku PerDIK secara indi, melatih orang-orang muda dan aktivis difabel pada Social Justice Youth Camp (didukung ISJN) di desa Kambuno (Bulukumba) dan Youth For Equality di desa Jenetaesa, Maros (Taman Belajar Ininnawa) melalui dukungan Kemenpora. Kami juga bekerjasama dengan OHANA untuk pengadaan alat bantu untuk memudahkan difabel mengakses alat bantu mobilitas. Tapi baru-baru ini kami memilih berhenti karena masalah prinsipil. Pernah juga teman-teman Enrekang meminta kami menemani advokasi kebijakan disabilitas yang nyaris tanpa pelibatan difabel di sana. Kami ikut dalam barisan nasional difabel menolak RPP sapu jagad kemensos yang mau menyatukan seluruh PP yang dimandatkan UU Penyandang Disabilitas. Hal terpenting lain adalah kami mengaktifkan Blog Ekspedisidifabel yang hingga kini sudah ada 210 tulisan yang berisi perjuangan melawan praktik politik pencacatan. Lalu kami menjadi bagian dari Simposium Pengorganisasian Rakyat yang diorganisir oleh Komunitas Ininnawa dan lain-lain.

Buku Difabel dan Perlawanan Kecil Sehari-hari

Tahun ini, sampai menjelang akhir tahun, kami mulai menyewa kantor dan kami sebut Rumah PerDIK di jalan Syekh Yusuf, Gowa. PerDIK menjadi salah satu inisiator perumusan langkah-langkah membawa Indonesia inklusi 2020 yang melahirkan tiga pilar gerakan difabel, yakni Gradiasi (Pendidikan aktivis), Divokasi dan Blue Ekonomi. Dua yang terakhir itu kapan-kapan saya tulis. Kami masih melanjutkan akses mendorong Pemilu akses dan terlibat dalam banyak aktivitas organisasi masyarakat sipil seperti KITA, membangun MOU dengan SIGAB Indonesia, Pemerintah Desa Kambuno, dan BRSPDF. Kami juga secara personal mulai dilibatkan dalam sejumlah kegiatan termasuk menjadi fasilitator atau narasumber, seperti training paralegal KALABAHU dan yang sangat menyenangkan adalah konsisten menjalankan Diskusi Rutin dan merekrut relawan pustakabilitas dan mencoba membuat Website perpustakaan (www.pustakabilitas.id). Sayangnya web ini gagal karena yang membantu kami membangunnya hilang tanpa kabar. Kami juga aktif mempersiapkan diri menuju Temu Inklusi Nasional 2020 dan aktif dalam menyiapkan instrumen monitoring pemenuhan hak-hak difabel di Kota Makassar dan DI Yogyakarta di bawah dukungan AIPJ2. Setelah persiapan di akhir 2019, awal 2020 nanti kami akan melakukan riset kepemimpinan disabilitas bersama BILIC Bandung serta program kerjasama dengan DF-Gowa (Difabel Community) Gowa untuk program Kelas Perempuan Difabel dan Kedaulatan Kespro. Lumayanlah!

Merefleksikan Pergerakan

Tanpa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan telah capai akan tidak paripurna sebuah pergerakan. Kami lalu merefleksikan satu demi satu pencapaian itu, termasuk budaya kerja, serta komunikasi antar personal dan lain-lain. Selama ini, PerDIK memiliki tim yang terdiri dari Divisi Pengetahuan, Divisi Advokasi dan Pengorganisasian Difabel, Divisi Ekonomi Lembaga, dan Divisi Media (divisi ini sedang idle). 

Mari memulainya dari Divisi Pengetahuan. Divisi ini selepas Nur Syarif Ramadhan berangkat belajar selama 6 bulan di Selandia Baru digawangi oleh Muh. Luthfi. Menurut Luthfi, ia hanya memulai bulan Mei 2019 atau tepat saat ia dimandatkan menahkodai Pustakabilitas. Ia menyebut ada dua kategori yang disampaikannya, yakni kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana atau terhenti dan yang terlaksana. Ia memulai dengan yang tidak terlaksana, yakni Katalogisasi buku Pustak@bilitas, Pengelolaan Website dan Media Sosial Pustak@bilitas, dan Kelas Bahasa isyarat. 

Menurut Luthfi, hambatannya adalah SDM PerDIK dan relawan tidak terkoordinir dengan baik, termasuk dalam urusan katalogisasi buku-buku Pustakabilitas yang sangat teknis. Kesulitan salah satunya berupa upaya mengakseskan semua proses kerja Pustaka. Lainnya dikarenakan urusan manajemen waktu. Jika hambatan mandeknya pembangunan website pustakabilitas dikarenakan pembuatnya tak memberi kabar, sedangkan hambatan pelaksanaan kelas bahasa isyarat karena adanya aturan komunitas Tuli, dalam hal ini Gerkatin Sulsel yang mewajibkan pengajar utama kelas ini adalah Tuli dan bukan Juru bahasa isyarat non-Tuli. Menurut kami, aturan ini menghambat dan seharusnya tidak terjadi. Proses belajar, khususnya mengingat bahasa isyarat sangat diperlukan dan jumlah ‘orang dengar’ yang bisa berbahasa isyarat sangat kurang, maka seharusnya tidak dipersulit dengan aturan seperti itu. Apalagi kalau pengajar Tuli yang diharapkan sibuk juga dengan pekerjaannya.

Tiga serangkai PerDIK Sul-Sel

Sementara itu, aktivitas-aktivitas lainnya yang terlaksana adalah Membuka lapak Baca Pustak@bilitas di Festival UIN AL-A’la Hari Kamis-Sabtu Tanggal 5-7  Mei 2019, Launching Pustakabilitas, Diskusi Tematik Edisi Juni sampai Desember (minus Juli), Pelatihan Pola Asuh Disiplin Positif , Membuka Lapak Baca di MIWF 2019, Diskusi Tematik Edisi Agustus, Training Advokasi HMJ PLB UNM, Workshop Braille Corner Perpustakaan Unhas, Night Talk Show dan deklarasi GEMPARKAN, Talk Show Radio Insania FM, dan Membuka Lapak Baca di Festival Inklusif Tenoon. Sungguh menyenangkan hati pencapaian ini.

Menurut Luthfi, pencapaian-pencapaian ini setidaknya membuat PerDIK, khususnya Pustakabilitas dapat mempublikasinya berbagai pengetahuan baru dan perspektif alternative dalam  memandang Difabel dan isu-isu yang melingkupinya serta membawa isu dan perspektif disabilitas bersentuhan dengan isu-isu dari gerakan sosial lain. Beberapa pihak juga menyatakan akan bekerjasama dengan PerDIK untuk menjalankan program dan yang penting, pengolahan gagasan ini membawa kami dan mitra PerDIK menemukan gagasan-gagasan baru yang menantang.

Dari Divisi Advokasi dan Pengorganisasian Difabel, Zakia, Rahman dan Ishak memberikan pemaparan—sayangnya koordinatornya, Fauziah Rahman sedang tidak bisa bergabung. Mungkin jika hadir, proses refleksi bisa lebih mendalam dan bernas. Tahun lalu dan tahun ini, ada 4 kasus difabel berhadapan dengan hukum yang didampingi tim advokasi PerDIK. Satu diantaranya telah sampai pada pengambilan keputusan. Kasus-kasus itu adalah Kasus Penyekapan (Nop 2018), Pemerkosaan dan Penganiayaan kepada Perempuan Tuli, Persetubuhan dengan Anak Tuli, dan persetubuhan dengan korban yang tidak berdaya. 

Divisi ini bisa dikatakan barisan pekerja keras. Tentu melelahkan mengurusi urusan kasus hukum. Selain mengharuskan anggota-anggota tim memikirkan kronologis dan alur strategi pendampingan sampai upaya memenangkan kasus, persoalan koordinasi antar anggota dalam tim maupun antar tim PerDIK dengan tim lainnya akan sangat melelahkan. Apalagi jika dalam proses pendampingan, kasus menjadi lebih kompleks, melebar dan menyentuh elit, dan kekurangan bukti maupun saksi. Beruntung PerDIK bermitra dengan SIGAB Indonesia, LBH Makassar, LPSK, maupun APH yang progresif serta dukungan paralegal yang bisa bekerja dengan passion yang tinggi. Bisa dibayangkan jika dalam proses BAP misalnya, prosesnya bisa berlangsung sampai dini hari.

Bagi saya, pencapaian Tim Advokasi cukup membanggakan di tengah sejumlah kekurangan yang butuh waktu untuk memperbaikinya. Jika proses pengadvokasian terus berjalan, saya percaya tim ini akan semakin membaik.

Saya mengingatkan bahwa tim advokasi ini sebaiknya tidak sekadar fokus kepada isu hukum, tetapi juga isu lain seperti yang sudah PerDIK jalankan, seperti advokasi difabel berhadapan dengan pendidikan, Perbankan (dengan kasus penolakan Bank kepada nasabah Low vision membuka ATM), dan Politik (momen Pilkada misalnya).  

Selain advokasi, kami juga melakukan pengorganisasian, seperti yang sudah dan masih sedang kami jalankan di desa Kambuno, Bulukumba. Kami sudah membuat MOU merintis desa inklusi dengan beberapa agenda kegiatan yang sudah diprogramkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa 2020. Beberapa di antaranya adalah Pembentukan dan Pengorganisasian Kelompok Difabel Desa (KDD) Kambuno, Pemberdayaan Difabel dan Pemantapan KDD Kambuno, Penyusunan Perdes Perlindungan dan Pemberdayaan Difabel Desa Kambuno, Mainstreaming Perspektif Disabilitas dan Pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa, BPD, dan organisasi-organisasi sosial desa terkait pemberdayaan difabel desa Kambuno, Pelibatan KDD Kambuno dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Program-program desa untuk masyarakat, Pendataan Disabilitas Desa Kambuno, Pembangunan Sistem Informasi Desa berbasis isu Kesetaraan, dan Pemberdayaan dan Aksesibilitas Difabel.

Dari Divisi Ekonomi Lembaga, Ida Arianti Said menyampaikan bahwa dua unit usaha PerDIK di bidang ATK dan Catering berjalan baik walau baru berlaku secara internal saja. Setidaknya, divisi ini sudah mampu memenuhi kebutuhan peralatan kantor dan menyiapkan sajian kuliner di sejumlah kegiatan PerDIK.  Dengan modal awal 3 juta tahun lalu, kini unit usaha PerDIK sudah memiliki laba. Jumlahnya tak banyak, hanya 906 ribu. Bilangan ini memang kecil, tapi usaha PerDIK ini banyak membantu menyuplai barang dan makanan untuk mendukung kerja-kerja advokasi, pengorganisasian maupun literasi—salah satunya menanggung konsumsi pada acara buka puasa bersama beberapa bulan lalu. Selain itu, masih ada barang-barang lain yang siap dijual. Jika organisasi-organisasi sosial di Makassar mau berbelanja di Toko ini, pastilah perputaran modal dan keuntungan bisa lebih besar lagi. Saat ini, divisi Ekonomi Lembaga memiliki anggota baru, yakni Riza. Ia memiliki jaringan, keterampilan teknis, dan komitmen untuk bekerja bersama PerDIK.

Dari Bendahara PerDIK, masih ada masalah pada manajemen keuangan yang sangat teknis. Pengalaman memang masih sedikit dan proses belajarnya masih dilakukan secara kebetulan saja. Misalnya pernah bendahara dapat bimbingan khusus dari Bang Jonna Damanik (Jakarta)—yang sedang berada di Makassar—terkait pengelolaan keuangan dalam konteks organisasi gerakan. Pelajaran dari Bang Jonna sangat bermanfaat. Saat ini, dana kas PerDIK masih tak seberapa. Biaya overhead kantor lumayan besar. Selain harus membayar kontrakan lagi 20- juta awal tahun depan, kami setiap bulan harus mengeluarkan biaya hampir sejuta. Dalam banyak kegiatan, malah kami sangat minim sekali, walau tetap bisa konsisten menjalankan kegiatan. Misalnya, diskusi bulanan itu, walau hanya bermodalkan 15 ribu rupiah perpertemuan, untuk beli ubi dan lombok serta teh manis, kami sudah bisa berdiskusi. Beruntung ada orang baik hati yang rutin meminjamkan LCD dan Sound system. Begitulah seharusnya sebuah organisasi sosial. Melibatkan banyak kontribusi orang-orang dengan mengandalkan modal sosial, tidak melulu modal finansial yang project oriented!

Refleksi juga muncul terkait urusan ‘bekerja’ di rumah PerDIK. Menurut Nur Hidayat, sebagai kepala kantor dan administrasi, ia mengamati rumah PerDIK belum dimaksimalkan sebagai tempat bekerja. Masih jarang orang datang dan duduk bekerja di jam-jam kerja. Mungkin bisa saja dimaklumi karena adanya tugas lapangan, tapi bagi Yayat ‘budaya kerja’ semestinya tampak dalam Rumah Ini. Rata-rata datang ke kantor di atas jam 12 siang. Juga jarang mengobrolkan soal kerjaan bersama-sama di kantor, Perpustakaan yang terlalu lama dibiarkan tak rapih dengan alasan sedang katalogisasi namun terlalu lama seperti terbengkalai. Paling prihatin juga soal kebersihan kantor yang sepertinya membutuhkan sistem piket. Masih kurang perhatian kawan-kawan akan upaya membersihkan kantor secara mandiri. 

Salah satu masukan untuk membenahi manajemen Rumah PerDIK adalah menerapkan prinsip etika disabilitas. Barang-barang yang sudah terpakai harus dikembalikan ke tempatnya semula, jangan ubah letak meja kursi tanpa pemberitahuan ke teman yang tidak melihat, jangan simpan gelas di pinggir meja atau kipas angin di tengah jalan, dan asbak rokok jika sudah dipakai buanglah isinya. Jangan merokok di dalam Rumah PerDIK adalah juga larangan yang seringkali dilanggar. Gagasan zero waste juga sempat mencuat dalam refleksi ini. Pelan-pelan gais!

Rasanya cukup sekian gambaran Refleksi dan Raker PerDIK. Masih ada perbincangan lain tapi saya tak bisa lebih lama meninggalkan pekerjaan yang tertunda. Kami masih punya obrolan mengenai pandangan umum kawan-kawan mengenai situasi dan kondisi disabilitas dan pergerakan disabilitas di Sulawesi Selatan. Dari pandangan-pandangan itu kami menemukan mana yang menjadi kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan kami. Kami pun lalu menggunakan pandangan-pandangan itu sebagai dasar untuk merumuskan rencana kerja selama dua tahun mendatang. Untuk Dokumen Rencana Kerja ini, kami akan posting kemudian.

Oia, tim saat ini terdiri dari:

Badan Pembina 

1. Jonna Aman Damanik, ST (Ketua)
2. Hasriadi Masalam, PhD (Anggota)
3. Hari Kurniawan, SH. (Anggota)

Badan Pengawas

1. M. Joni Yulianto, S.Pd., MA, MPA (Ketua)
2. Nurhady Sirimorok, SS, MA. (Anggota)
3. Purwanti (Anggota)

Badan Pengurus 

1. Ketua: Dr. Ishak Salim.
2. Sekretaris    : Muhammad Luthfi, S.Tr.Sos
3. Bendahara    : Siswandi, S.IP

Badan Pengurus Pelaksana Harian (Eksekutif)

1. Direktur Eksekutif: Abd. Rahman, S.Pd
2. Manajer Admin dan Kantor: Nur Hidayat, S.Pd dan Andi Batara
3. Manajer Keuangan/ Bendahara: Zakia, SH
4. Manajer Fundraising: Muh. Al Isra Ramadhan
5. Manajer Advokasi: Fauziah Erwin, SH, Ratna Kahali, SH, Andi Kasri Unru
6. Manajer Pengorganisasian: Andi Rahmat
7. Manajer Pustakabilitas: Nur Syarif Ramadhan, SPd, dan Muthahara Yulina 
8. Manajer Ekonomi Lembaga: Ida Arianti Said, SE. dan Chaerizanisazi, S. Kesos
9. Relawan PerDIK: [list tersendiri]

Selamat bekerja kawan-kawan!

Refleksi dan Rapat Kerja 2020/2021

Sesi hari pertama, Refleksi atas apa yang telah kami lakukan dua tahun terakhir (2018/2019) ternyata menguras pikiran dan energi. Sebagai organisasi muda, tak menyangka ada banyak hal kecil kami lakukan dan sebagian tetap dalam konsistensi yang terjaga.

Hal-hal kecil itu, misalnya terus memproduksi tulisan pendek yang disebarkan secara luas, jumlahnya mencapai 210 tulisan. Dari tulisan ini saja, jangkauan PerDIK terhadap pembaca bukan saja ke group-group difabel di seantero Indonesia plus pembaca-pembaca yang dalam statistik kami amati berasal dari luar Indonesia terbesar dari Amerika Serikat dan Australia. Aneh juga ada 20 sampai 30 pembaca rutin selalu tampil dari sana. Bagi kami, tulisan-tulisan ringkas ini bak kerikil yang kami lemparkan dan membangunkan orang-orang dari tidurnya, dari ketaksadarannya telah menstigmatisasi difab hingga menjadi rentan dan tak berdaya.

Suasana Refleksi dan rapat kerja PerDIK hari pertama

Selain itu, konsistensi yang lain adalah diskusi tematik bermodalkan halaman garasi, teh panas, ubi goreng, dan pemateri-pemateri tak berbayar yang selalu hadir sebulan sekali. Ini sebuah prestasi. Tak mudah menemukan ada organisasi serupa yang mau menjaga Marwah organisasi dengan tetap menjalankan produksi dan persebaran pengetahuan anti-ableism atau anti-pencacatan.

Tapi ada lagi yang lebih hard-core yang telah dilakukan PerDIK, yakni advokasi difabel berhadapan dengan hukum (termasuk dengan pendidikan, perbankan, pekerjaan, politik, dll). Tim advokasi perdik (pengacara, paralegal, dan sejumlah relawan) tetap berjalan di tengah kerumitan masalah hukum dan ketegangan komunikasi baik internal PerDIK maupun antar PerDIK dan mitranya. Memang belum banyak yang kami dampingi, hanya 3-4 kasus saja yang benar-benar kami mengawalnya. Selain itu, sebagian besar kasus difabel berhadapan hukum informasinya kami peroleh dari aph-aph yang telah terkoneksi dan membagun jaringan bersama. Pendek kata, energi akan terkuras dan walau demikian belum menjamin urusan ketegangan bisa kendur. Maju saja paralegal!

Disamping capaian capaian itu, kami punya banyak target meleset dari harapan. Sebut saja website Pustakabilitas, katalogisasi buku-buku, dan perekrutan relawan pustaka mandeg. Website tak jadi, katalogisasi berhenti saat ini, dan yang relawan terekrut tak selamanya bersemangat bekerja sebagai relawan bahkan tanpa malu ada pula mengaku mencari pekerjaan berbayar. Ah memang tak mudah menggaet orang-orang yang di dalam dirinya telah ada passion atau gairah berbuat untuk kemanusiaan.

Ishak Salim saat memandu jalannya refleksi

Selain pembahasan program, kami juga masuk di sesi curhat-curhatan soal kantor dan lemahnya budaya kerja serta aturan-aturan kecil tapi memusingkan, seperti kebersihan, merokok dalam rumah, barang-barang kantor yang tercecer serta etika disabilitas yang masih jauh dari harapan bisa dipenuhi: jangan ubah posisi barang tanpa pemberitahuan karena itu akan mengganggu mobilitas difabel visual, jangan pakai voice note dalam group wa karena ada Tuli, atau jangan pakai gambar tak akses karena menghambat pbacaa pesan bagi pembaca dengan aplikasi screen reader. 

Dan yang paling rumit, saat sisa kas hanya 850ribu sementara beberapa hari ke depan kami sudah harus lunasi kontrakan tahun kedua sebelum tanggal 2 Januari 2020 sebesar 20 juta!

Hari yang melelahkan ini terhapus dengan gelak tawa setelah usai badai curhat usai. Plong! Semua kejengkelan terpendam sudah meletus, dan waktunya memupuk harapan baru dengan rencana-rencana kerja untuk dua tahun ke depan. 

Sampai jumpa beberapa jam ke depan kawan-kawan!

Salam inklusi,

Ishak Salim

Perempuan, Difabel dan Manik-manik untuk Kedaulatan Kespro

Perempuan-perempuan dari dua organisasi Difabel, yakni Difabel Community Gowa #DCGowa dan PerDIK Sulsel punya rencana baru di awal tahun. 

Jadi begini, Zakia Khyadhaniel Zaskia (yang hari ini ulang tahun) punya rencana yang sudah ia siapkan sekitar dua bulan lalu. Ia ingin ada kelas khusus perempuan untuk mendiskusikan perempuan dan disabilitas. Lalu gagasan ini didiskusikan dan kami mulai mengumpulkan bahan bacaan dan mencari orang yang bisa membantu menyusun kurikulum dan mengisi kelas-kelas mendatang.

Lalu, Ida Arianti Said mengusulkan kelas dirangkaikan dengan aktivitas handy-crafting dan ia lalu mengumpulkan manik-manik dan peralatannya untuk digunakan di kelas-kelas mendatang. Setelah merasa cukup, dan Zakia juga sudah menemukan orang yang pas dan beberapa bahan bacaan untuk menyusun kurikulum. Tinggal menyampaikan gagasan ini dengan DC Gowa.

Selama beberapa bulan terakhir, DC Gowa di bawah koordinasi Pak Kamaruddin sering menghadiri acara-acara literasi Pustakabilitas PerDIK. Yang paling gres adalah sama sama menyiapkan dan meramaikan hari difabel internasional. Acara itu ramai sekali dan kami terbilang sukses dalam kerja bersama ini. Apalagi Brspdf Wirajaya Makassar sebagai unsur pemerintah getol mendukung kerja kolektif ini.

Pendeknya, kemarin, ibu-ibu dua organisasi ini bertemu dan merencanakan kelas-kelas khusus dunia perempuan. Biayanya dari mana? Nah, itulah gunanya handy-crafting. Nanti, selain dengan manik-manik peserta merakit dan merangkainya menjadi bros, gelang, kalung, bando dll, ada juga kerja tangan lain seperti merajut (kui-kui), membuat sabun sehat, masak-masak, dan lain-lain. Apa yang tercipta dari setiap kelas akan dijual untuk membiayai kelas berikutnya. Jika ada lebih dari hasil penjualan, silakan bawa ke rumah masing-masing, bisa buat beli ikan, sayur, dan kebutuhan dapur atau uang jajan anak-anak.

Begitulah para perempuan dari dua organisasi ini menyiapkan rencana untuk tahun mendatang, 2020.

Oia, selamat hari ibu. Love you and all the best for you, mothers of the earth!

Oleh: Ishak Salim

Difabel Mengurai Dampak Bencana

Oleh Shafar Malolo, Ketua Gema Difabel Mamuju

Shafar saat melakukan assessment dampak bencana di Kota Palu

Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Donggala, Palu dan Sigi provinsi Sulawesi Tengah menyisakan duka mendalam. Tercatat, per 11 Oktober 2018 terdapat 2.073 jiwa meninggal, korban luka-luka sebanyak 10.679 terdiri dari 2.549 luka berat—dan berpotensi menjadi difabel dan 8.130 luka ringan. Jumlah penyintas telah mencapai 87.725 jiwa. (Sumber BNPB : Laporan Situsi Penanggulangan Bencan Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah 11 Oktober 2018)    

Nur Syarif Ramadhan dan Upayanya Untuk Lebih dari Sekadar Mengubah Mindset Kecacatan

Oleh: Ishak Salim (Ketua PerDIK)

“Kita harus mengubah mindset terkait disabilitas!”

Kalimat itu mulai sering kudengar dari beberapa diskusi antar difabel maupun antara difabel dengan non-difabel. Begitu seringnya sampai saya berkesimpulan bahwa banyak orang percaya bahwa dengan mengubah mindset maka urusan stigmatisasi difabel lantas selesai. Hm, menurutku tak semudah itu.

Dalam komunitas pergerakan yang saya geluti, ada ungkapan lucu yang sering teman-teman saya ujarkan, “pola pikir bisa berubah, gaya hidup belum tentu!” Kelucuan ini muncul dikarenakan adanya pemahaman dan pengalaman bahwa mengubah gaya hidup itu memang tak semudah mengubah mindset atau pola pikir. 

Perubahan mindset menurut saya hanya seperti menjentikkan jari tangan. Begitu kita mendapatkan wejangan tanding atas apa yang selama ini telah berkarat di kepala kita, maka serta merta pola pikir kita berubah.

Tapi perubahan mindset tidak cukup untuk melakukan destigmatisasi difabel, menurutku.

Perubahan pola pikir menuntut kita melakukan tindakan-tindakan nyata. Basis tindakan itu adalah pengetahuan dan keterampilan teknis. Misalnya, kita perlu memahami atau mengerti apa itu stigmatisasi disabilitas, bahkan apa sebenarnya makna disabilitas. Stigmatisasi merupakan konsep sosiologi yang dikembangkan oleh Ervin Goffman yang mencakup labelisasi, stereotifikasi, segregasi, dan diskriminasi. Keempat tindakan itu merupakan bentuk penidakmampuan seseorang dan untuk membaliknya menjadi proses memampukan atau mengakui kemampuan difabel membutuhkan bentang panjang pengetahuan dan seperangkat keterampilan teknis.

Jika perubahan mindset tidak dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh menggali pengetahuan misalnya soal ‘relasi kuasa antara pelabel dan yang dilabeli’ dan mempelajari beragam teknik bagaimana melakukan perlawanan dengan wacana tanding atau label alternatif atau bahkan no-label, maka itu menunjukkan gaya hidup tak mudah berubah. Butuh upaya sungguh keras.

Menghindari atau bahkan malas mempelajari ragam pengetahuan difabel (budaya Tuli, budaya blind, dan budaya-budaya difabilitas lainnya), sama saja dengan keengganan move-on dari gaya lama yang membiarkan diri pasrah pada dominasi pengetahuan yang menindas kemanusiaan. Jika anda berani mengubah mindset soal disabilitas misalnya mengikuti cara berpikir kaum model sosial atau Model right-based, maka Anda jangan full-stop disitu. Lanjutkan mengikuti konsekuensi logisnya, mengikuti jejak produksi pengetahuan dan beragam desain yang telah berfungsi mendestigmatisasi difabel sehingga difabel menjadi manusia yang bermartabat.

Misalnya saja, mindset eksklusif anda ubah menjadi inklusif tetapi anda tetap berharap difabel sebaiknya bersekolah di sekolah luar biasa. Anda menyerah pada keadaan tanpa pernah mau mencari tau dan belajar serta mencoba membuat sekolah lebih inklusif. Anda mengabaikan pengetahuan soal inklusi-disabilitas dan selanjutnya anda tak pernah berupaya melakukan modifikasi alat-alat bantu agar memudahkan difabel belajar dan bersekolah. 

Contoh lain, kepala pengadilan negeri suatu kabupaten telah mengubah mindsetnya soal difabel berhadapan dengan hukum. Selama ini ia ragu atau tidak menganggap difabel sebagai subjek yang cakap hukum. Kini ia berpikir bahwa difabel perlu mendapatkan perlakuan setara di pengadilan. Jika ia hanya berhenti disitu, maka ia akan kehilangan pengetahuan dari beragam negara atau tempat yang telah lebih jauh melangkah untuk menempatkan difabel setara before the law. Ia tak akan mengadopsi berbasis pengetahuan yang telah terbangun, karena sudah puas sekadar mengubah mindset. Sekadar mengubah mindset hanya akan berakhir kegagalan mengubah keadaan. Pengadilan tetap tak bisa menghormati difabel secara setara sampai sang kepala pengadilan dimutasi.

Di Indonesia, pengetahuan difabel bertumbuh dalam buku-buku yang disusun oleh mereka yang peduli pada produksi pengetahuan perlawanan. Juga melalui film-film yang menyadarkan dan menggairahkan aksi konfrontasi atau perlawanan sehari-hari antara aktivis difabel dengan aspek mikro maupun makro sosial yang menghambatnya. Pengetahuan ini sengaja diproduksi agar siapapun tidak berhenti pada perubahan mindset saja. Ada banyak contoh produsen pengetahuan itu. Sigab, PerDIK, Sapda, kampus UIN Suka, kampus UB dan banyak lagi.

Hal sama telah diproduksi oleh para desainer difabel yang mencipta beragam alat bantu aksesibilitas secara terus menerus. Motor roda tiga atau bersespan, protese, dst adalah beberapa contoh. Mereka mengubah teks menjadi peralatan dan perlengkapan yang menambah daftar keberagaman kemampuan difabel dan memperkaya kualitas inklusivitas yang dibangunnya dalam sistem sosial yang melingkupi hidup kita.

Pekerjaan memang menjadi lebih panjang dan umur kita tak pernah cukup untuk menyempurnakan pranata inklusi yang sedang terbangun ini guna membuat kehidupan semakin manusiawi, memanusiakan manusia. Kunci dari segala pintu perubahan itu adalah kerja keras. Tetap belajar, tetap berkarya, dalam kesuraman atau kelucuan suasana yang kita sedang hadapi.

Selamat kepada Nur Syarif Ramadhan yang telah menuntaskan 6 bulan belajarnya di Selandia Baru.

Nur Syarif Ramadhan saat menyampaikan pidato perpisahan di salah satu gedung Auckland University Of Technology di Selandia Baru