“Pariwisata Sulsel harus akses bagi semua”(Rekomendasi dari PerDIK, 29 Februari 2020.)

Oleh: Ishak Salim

Diskusi mengalun perlahan. Filemon alias Emon menyampaikan pengalaman berwisatanya dengan ‘Bahasa isyarat Makassar’. Ia tak ragu pergi berlibur ke Bali. Baginya, difabel harus berani keluar walau masih banyak tempat tak akses. Kehadiran difabel di area wisata akan menunjukkan bagian mana yang harus dibenahi.

Emon menyampaikan pengalaman berwisatanya dengan ‘Bahasa isyarat Makassar’.

Kerstin, sebagai konsultan aksesibilitas memaparkan bahwa penting mengakomodasi turis difabel di Indonesia. Ada banyak tempat menarik nan indah di Indonesia, dan itu peluang memperkenalkan kepada difabel di Eropa.

“Datanglah ke Indonesia, memang belum standar, tapi ada fasilitas untuk bisa membantu difabel demi kenyamanan berwisata,” ujarnya kepada pihak pengelola wisata maupun turis asing difabel.

Memang begitulah kondisi pariwisata di Indonesia. Ada peraturan terkait hak-hak penyandang disabilitas tapi pemenuhannya masih jauh dari harapan. “Jika di Jerman, kalau ada hotel yang tidak akses, maka pemerintah akan mendendanya,” ujarnya saat seorang aktivis difabel Gowa bertanya bagaimana praktik perhotelan di negaranya.

Kerstin saat menyampaikan pengalaman-nya dalam diskusi tematik di rumah PerDIK

Dari konteks pariwisata di kabupaten Gowa, sayangnya pihak pemerintah tidak memenuhi undangan PerDIK. Dari konfirmasi kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Gowa, katanya telah memberi disposisi ke kepala bidang pariwisata, namun saat direktur PerDIK menghubunginya, aparat tersebut tak datang. Ketidakhadiran pihak pemerintah membuat sulit mengonfirmasi bagaimana kebijakan pariwisata di Gowa. Sepintas memang ada keberpihakan kepada difabel dengan adanya guiding block di di jalan raya Sungguminasa, tapi belum tampak dalam objek wisata.

Menurut ketua PPDI Gowa, ini kesempatan baik untuk membincangkan soal pariwisata yang akses bagi difabel.

“Mari kita merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperjuangkan aksesibilitas ini,” tawarnya kepada peserta diskusi.

Kerstin menyinggung kerja advokasi yang dilakukan oleh jbft di Jakarta. Organisasi ini memperjuangkan aksesibilitas fasilitas publik di kota Jakarta, termasuk transportasi dan infrastrukturnya. Cara kerja Jakarta Barrier Free Tourism ini perlu ditiru.

“Sambil berdemo, kita berwisata juga,” ujar salah satu peserta. Partisipan tertawa. Mungkin menyadari bahwa ternyata banyak aktivis difabel terlalu asyik beradvokasi, mengorganisir diri tapi lupa menikmati rekreasi.

peserta yang mengikuti diskusi dari beranda rumah PerDIK

Diskusi berlangsung pukul 15.30 dan berakhir lewat 17.30. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah hadir. Kegiatan rutin ini masih terus kita upayakan berjalan dengan sederhana.

Oia, special thanks untuk Ida Arianti Said atas solo karirnya menyiapkan dan menyajikan penganan Bakara dan ubi goreng serta teh panas. Padahal biasanya tim konsumsi lebih banyak dari jumlah peserta haha.

Terima kasih juga kepada teman-teman dari PPDI Gowa, NPC Gowa, DC Gowa, Save the children, Gerkatin Makassar, LBH Makassar, Pertuni Sulsel, SLB B Cendrawasih, Gemparkan dll dll.

Kita jumpa di wisata intelektual berikutnya!

Perempuan Difabel Menentang dan Menantang Budaya Patriarki

Oleh: Nabila May Sweetha

Bapak berasal dari keluarga patriarki, sementara mamak berasal dari tanah Aceh yang bergelar serambi Mekah. Karena dua faktor itu, selama saya hidup, selalu saja ada aturan yang harus saya langgar. Terlalu sering dilarang, diberi peraturan, saya menjadi jenuh.

Tumbuh sebagai anak yang ingin tahu banyak hal, sering memberontak, dan egois. Saat tiga tahun lalu saya menjadi difabel penglihatan, mendadak ssemua peraturan mulai berubah. Bapak dan mamak bukan meniadakan larangan, tapi mengubahnya dengan larangan-larangan yang tidak mereka berikan pada ssepupu atau adik saya yang memiliki panca indra lengkap. Mereka mulai melakukan saya secara berbeda. Terlebih lagi bapak.

Dua tahun lalu, saya hendak mendaftarkan diri bersekolah di SMA Negeri 11 Makassar. Tak ada yang ingin menemani, baik mamak, pun bapak. Pendaftaran saya lalui dengan bantuan beberapa organisasi, seperti PERTUNI, PerDIK, dan Pelita Netra. Sempat dipersulit, dan saat mengadu ke bapak, dengan santainya dia berucap itu adalah karma untuk anak yang tidak penurut. Tapi alhamdulillahnya, akhirnya saya diterima berkat bantuan OPD.

Lala bersama Ketua PerDIK (Ishak Salim)

Bapak awalnya melarang keras saya bersekolah, kukuh walau saya mogok makan dua hari lamanya. Tetapi, ssaat saya menangis tersedu-sedu, barulah bapak menyerah. Ia membiarkan saya melanjutkan sekolah ke SMA, dengan syarat nanti saya tak usah berkuliah.

“Anak gadis harus tinggal di rumah, Nak. Kau harus tinggal di rumah, menjaga diri, perawatan dan lain-lain. Anak perempuan itu harus penurut, nak, harus tinggal di rumah.”

Inilah petuah bapak yang dia ulang-ulang terus.

Saya sampai bosan.

Saya lelah hidup dikekang. Saya ingin pergi keliling Indonesia, ingin kuliah di tempat yang jauh dari tanah Daeng agar peraturan-peraturan dari masyarakat patriarki tak membuntuti saya lagi.

Tapi, bagaimana caranya?

Secara hukum, mamak dan bapak memiliki hak penuh, sepenuh-penuhnya pada diri saya. Mereka melarang, seharusnya saya mestinya menurut. Namun, sebenarnya, saya sudah jenuh. Jiwa saya adalah jiwa seni, yang ingin bebas dan mengekspresikan keinginan sesuka hati. Tapi, sayangnya semua gerak saya diawasi orang tua.

Saat kejadian di mana saya ingin dikeluarkan dari sekolah, dan PerDIK membantu memviralkan kasus ini hingga selesai, bapak sempat marah. Rekan-rekan kerjanya, kawan di kantor, dan banyak lagi orang mengirimi dia link berita tentang saya. Dan itu, membuat bapak marah. Dia malu, tapi entah untuk apa.

Menjadi difabel, saat kau adalah perempuan, adalah tantangan terbesar. Stigma buruk masyarakat pada difabel, ditambah pula dengan stigma masyarakat untuk perempuan menjadi hambatannya. Perempuan yang tak bisa sendiri, perempuan yang lemah, perempuan yang harus dilindungi, perempuan yang dan perempuan yang lainnya. Alasan mengapa bapak melarang saya melanjutkan pendidikan adalah, karena saya seorang perempuan. Bapak takut di luar sana ssaya bertemu orang jahat, bapak takut saya akan dilecehkan dan tangan lemah saya tak bisa melindungi diri.

Saya memahami ketakutan-ketakutan yang menghampiri bapak, tapi kenapa bapak tak bisa memahami keinginan saya?

Lala saat bertemu Ketua Pertuni Pusat, Ibu Aria dan direktur PerDIK Abd Rahman

Sering sekali saya bertanya, mengapa hanya saya yang dilarang bersekolah? Kenapa hanya saya yang dilarang keluar dari rumah? Kenapa hanya saya, kenapa adik mamak yang usianya yang tak jauh dari saya tidak diikat peraturan yang sama? Padahal kami sama-sama remaja, anak muda yang punya dunianya sendiri. Saya juga ingin keluar untuk malam minggu, walau saya tak melihat. Saya ingin mengikuti kerja kelompok di rumah teman, tapi selalu dimarahi.

Dan kemudian, saya sadar inilah jawaban mengapa tidak banyak perempuan difabel di Sulawesi Selatan, terkhususnya Bugis Makassar yang menunjukkan eksistensinya. Kami dikekang pola pemikiran masyarakat, pola budaya daerah. Didukung lagi dengan fakta bahwa kami perempuan, makhluk yang dianggap lemah.

Haruskah perempuan difabel menyerah dengan pikiran patriarkis?

Mungkin saya adalah perempuan pertama yang berkata tidak. Saya menolak aturan-aturan, tak ingin terikat dengan status sebagai anak Si A atau pelajar dari SMA B. Selalu saja guru mengingatkan, agar jika menulis, saya tak menimbulkan kontroversi lagi. Padahal, toh, saya penulis. Tak ingin rasanya saya dihalangi oleh pikiran patriarki, atau dinding-dinding sekolahan.

Ada anak yang memutuskan untuk seumur masa pendidikannya, dari SD hingga SMA dia jalankan di SLB. Ada pula anak yang berkicau sanggup bersekolah di SMA Negeri, tapi akhirnya harus Drop Out karena ketidak mampuannya. Kasus-kasus demikian, saya rasa timbul karena faktor-faktor yang termasuklah karena mereka adalah perempuan.

Lala saat santap Sop Konro bersama Ketua LBH Disabilitas Hari Kurniawan dan Paralegal PerDIK Zakia

Selama hidup di dunia, mungkin karena keseringan dimanja, saya menjadi takut bepergian sendiri. Takut bertemu dengan orang banyak, pusing jika mendengar suara bising. Tetapi, dalam hati, sebenarnya saya juga ingin bisa menjadi orang yang keluar dari efek samping pemikiran patriarki.

Perempuan, di Makassar, belum ada yang lulus dari SMA Negeri. Yang pernah mencoba mungkin banyak. Tetapi, yang berhasil? Belum ada. Saya juga masih sementara mencoba. Didampingi oleh PerDIK, yang cepat tanggap sekali mengatasi setiap masalah yang saya hadapi. Setiap terkena masalah berat saya akan menginfokan pada PerDIK, kemudian Kak Ishak atau Kak Syarif akan melempar masalahnya pada media sosial dalam bentuk tulisan. Kemudian firal, dan berikutnya mulailah masalah-masalah terpecahkan.

Itulah mengapa, walau berkali mendapat hambatan, saya terus bertahan. Mulai dari guru yang menghina, hingga kawan yang membuli secara fisik sudah saya temui.

Lalu, apakah saya akan menyerah juga?

Lantas, siapalah yang akan menjadi perempuan awal yang lulus dari SMA Negeri di Sulawesi Selatan?

Nama manakah yang akan ditodongkan pada pihak sekolah sebagai contoh keberhasilan, saat ada lagi generasi selanjutnya yang ditolak sekolah negeri?

Untuk kawan-kawan yang tak sekolah, berhenti sekolah, ataupun drop out hanya karena kalian perempuan. Saya rasa, itu adalah kesalahan. Saya bukan motivator, atau juga konsultan yang bisa memberi tahu kalian di mana letak kesalahannya. Namun, yang jelas, peradaban yang maju adalah peradaban yang baik pendidikannya[].

Pariwisata  Tak Inklusi, Difabel Tanpa Rekreasi

Perkembangan industri pariwisata telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data World Travel & Tourism Council (WTTC) menempatkan industri pariwisata Indonesia berada di urutan pertama se-Asia Tenggara dalam  hal jumlah wisatawan.

Untuk itu, berbagai fasilitas dibangun. Destinasi wisata semakin bervariasi dan berkembang dengan cepat. Pertumbuhan hotel dan restoran pun mengalami kenaikan yang pesat.

Sayangnya, kemajuan pariwisata belum ramah, kurang peduli bahkan belum memberikan rasa nyaman bagi  difabel atau penyandang disabilitas.

Difabel  di Indonesia masih merasakan susahnya menikmati fasilitas obyek wisata, hotel, dan akses travelling. Padahal, difabel  juga memiliki hak yang sama untuk bisa berwisata seperti orang kebanyakan.

Hasil survei laman perjalanan wisata (2015) menyebutkan di dunia internasional ada kode etik wisata, salah satunya harus menghormati semua konsumennya, termasuk untuk difabel. Beberapa negara sudah menerapkannya.

Sebanyak 55% hotel di Uni Emirat Arab sangat ramah dan peduli bagi turis difabel, sementara Amerika Serikat mencapai 77 persen. Dan 90 persen hotel di Abu Dhabi memiliki fasilitas bagi difabel.

Destinasi wisata ziarah juga cenderung memiliki tingkat aksesibilitas lebih tinggi. Di Fatima, tempat tujuan wisata religi umat Katolik di kota Portugal, Spanyol, lebih dari 70 persen hotel memiliki fasilitas untuk para tamu dengan kebutuhan khusus. Begitu juga di kota Lourdes, Perancis.

Anehnya wilayah Asia, termasuk Indonesia sangat disayangkan tidak ada satu pun negara di benua ini yang berhasil masuk peringkat 10 besar. Singapura merupakan yang tertinggi di antara negara Asia lainnya, yaitu di peringkat ke-18. Sebanyak 40% dari hotel memiliki fasilitas untuk difabel.

Bahkan, lima negara dengan persentase 10 terbawah berasal dari benua Asia, yakni Vietnam (9 persen), Nepal (8 persen), Thailand (8 persen), Kamboja (8 persen), dan Laos (1 persen) kemudian Indonesia tidak ada informasi yang jelas dalam menyediakan fasilitas bagi difabel.

Untuk itulah PerDIK alias Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, mengganggap penting untuk mendiskusikan isu ini. 

Apakah di Indonesia Khususnya Sulawesi Selatan  sudah menyediakan akomodasi layak bagi difabel?

Lalu bagaimana pula tanggapan wisatawan difabel?

Sudahkah mereka memperoleh pelayanan yang ramah dalam aktivitas wisata yang mereka lakukan?

Yuk gabung diskusikan hal penting ini:

Sabtu, 29 Februari 2020
Pukul: 15.00 – 18.00 WITA
Tempat: Beranda Rumah PerDIK Sulsel

Perumahan Graha Aliah
Jl. Syekh Yusuf
Blok E3a, Katangka, Gowa.

Pemantik diskusi
1. Kerstin Beise (Konsultan Accessible Indonesia)
2. H. Sophian Hamdi (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gowa)
3. Filemon Alosyus Limba (Difabel Traveler, Gerkatin Makassar)

Moderator Ishak Salim

Konfirmasi kehadiran:
+62 852-5623-3366

Yuk!!!!

Kontroversi Kontrasepsi Bagi Difabel

Oleh: Ishak Salim

Kontroversi ini bukan sekadar soal diktum pasal 104 itu perlu dicabut atau tidak. Ini adalah gambaran kontestasi pengetahuan soal kepengaturan disabilitas yang tak henti-hentinya bergesekan dalam beragam arena pertarungan rejim pengetahuan.

Alasan mengatur penyandang disabilitas mental intelektual dalam keadaan tertentu dapat dipasangkan alat kontrasepsi tanpa pertimbangan difabel bersangkutan berdiri di balik asumsi-asumsi pengetahuan berbasis medik. Lagi-lagi, alasan medik menjadi sandaran mendiskriminasikan dan melanggar hak asasi difabel. Mayoritas aktivis difabel tentu saja menolak isi pasal 104 dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dengan menggunakan cara pandang hak. Ini adalah pergesekan kepentingan berbasis pengetahuan. Pendeknya, dominasi medik dalam proses kepengaturan warga terus menerus mendapat perlawanan dari difabel.

Bukan jamannya lagi para dokter dan pakar kesehatan menjadi satu-satunya the great advisor dalam urusan disabilitas. Berhentilah mengusung ‘impairment’ secara berlebihan dan menampik aspek lain yang jauh lebih mendasar dan kompleks, yakni aspek sosial yang merentankan difabel sehingga terancam mengalami tindakan kekerasan seksual.

Inilah esensi perjuangan disabilitas di Indonesia. Disabilitas bukan sekadar hasil interaksi antara kondisi tubuh seseorang dengan lingkungan sosial yang menghambatnya berpartisipasi. Tetapi ini adalah hasil konfrontasi terus menerus dalam kehidupan sehari-hari difabel. Jika dominasi medik kembali mencuat melampaui kewenangannya mengurusi aspek medik (semisal melanggar hak difabel), maka perlawanan terhadap upaya dominasi itu akan muncul dan muncul selalu.

Sekali lagi ini bukan sekadar mencabut isi pasal yang diskriminatif terhadap difabel itu. Tapi ini adalah soal adanya kesadaran kuat dari difabel untuk menolak diatur dengan cara yang tidak manusiawi.

Untuk itu, Difabel harus terus menjaga sikap kritis dalam berpikir dan cermat dalam bertindak. Karena rejim pengetahuan lama masih menjalar di sana-sini.

Salam inklusi!

https://ekspedisidifabel.wordpress.com/2018/02/09/kontroversi-pemasangan-alat-kontrasepsi-bagi-difabel-tanpa-persetujuan-bersangkutan/

Bicara Pendidikan Inklusi dari sisi Teknis

Tulisan sangat teknis, berisi 24 langkah menerapkan pendidikan inklusi
Sebelum memulai hitungan pertama, saya sampaikan dulu tiga hal. Pertama, terkait level, yakni di level mana kita berada. Kedua, terkait tahap, yakni pada setiap level di tahap mana kita sedang berada. Ketiga, terkait pertanyaan-pertanyaan pemandu di setiap level-tahap tertentu dan jika pertanyaan ini dapat terjawab, maka kita akan bergerak satu persatu menuju praktik.

Level penerapan inklusi dalam pendidikan meliputi: Kebijakan, Struktur atau lembaga pemerintah, faktor masyarakat, faktor sekolah, dan level pengetahuan atau informasi. Tahap penerapan inklusi dalam pendidikan meliputi: Identifikasi apa yang sudah ada, Memulai pendidikan inklusi, Mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi, dan Monitoring – evaluasi.
Bicara Pendidikan Inklusi dari sisi Teknis.

TAHAP PERTAMA: ‘APA YANG SUDAH ADA’

[1] LEVEL KEBIJAKAN

• Kebijakan internasional• Kebijakan nasional/ daerah terkait Anak, Pendidikan dan Disabilitas • Apakah Kebijakan tersebut membantu atau menghambat upaya menuju diterapkannya pendidikan inklusi?

[2] LEVEL STRUKTUR/LEMBAGA PEMERINTAH

• Siapa yang bertanggung jawab untuk apa? • Siapa yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan, anggaran, implementasi? • Keahlian apa yang tersedia? • Bagaimana hubungan antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah dan kelompok pengguna?

[3] LEVEL MASYARAKAT

• Bagaimanakah sikap dan perilaku yang ada? • Apakah anak DIFABEL sudah bersekolah? • Di mana mereka? • Apakah ada RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat)? • Persatuan orang tua? • Organisasi difabel (skala desa/skala daerah?• Uraikan cara pandang masyarakat terkait anak difabel/pendidikan inklusi?• Identifikasi keluarga siswa difabel? • Bagaimana Perspektif dan perlakuan sehari-hari? • Harapan atas pendidikan?

[4] LEVEL SEKOLAH

• Bagaimanakah hubungan antara sekolah dengan masyarakat dan pemerintah pada berbagai level?• Bagaimanakah sistem persekolahan yang ada? • Siapakah yang bersekolah dan putus sekolah?• Bagaimanakah pengelolaan sekolah? • Kurikulum? • Metodologi?• Jelaskan hubungan (pola relasi) antara pihak sekolah – pemerintah (pola relasi); Pihak sekolah – masyarakat (relasi guru dan orang tua/keluarga difabel); Sistem persekolahan yang berlaku saat ini (bagaimana karakternya), data putus sekolah dan pergi sementara (siapa saja dan mengapa? • Lalu apa tindakan sekolah untuk mengatasi hal tersebut? dll• Metodologi pendidikan: Metode mengajar (MIS: guru sebagai fasilitator), penataan kelas, alat-alat peraga (mendukung proses belajar menagajar interaktif).

[5] LEVEL PENGETAHUAN/KETERAMPILAN/KOMUNIKASI • Jenis pelatihan apa yang ada dan siapakah yang melaksanakannya? • Apakah ada pelatihan “khusus”? • Bagaimanakah perkembangan bahasa isyarat? • Jenis informasi apa yang didapat orang mengenai disabilitas? • Ada bengkel untuk memproduksi peralatan asistif?• Identifikasi jenis-jenis pelatihan, siapa yang mengadakan, siapa yang ikut, apa yang dilatihkan, bagaimana ia mempraktikkan dan dampaknya apa? • Kategorisasikan informasi terkait disabilitas, misalnya istilah-istilah lokal yang dipakai, bagaimana perlakuan terhadap disabilitas? (positif dan negatif).

[6] LEVEL FAKTOR SUMBERDAYA • Orang: Orang tua, OPD, anggota masyarakat, ORNOP, donatur, organisasi internasional non-pemerintah [apa yang membantu/menghambat inklusi? • Materi: fasilitas untuk Braille, alat Bantu mobilitas, dsb• Identifikasi orang tua (keluarga difabel) yang ingin bersama-sama menerapkan sistem pendidikan inklusi. DPOs (jika ada), dimana tersedia alat bantu mobilitas dan fasilitas braille; Cari data disabilitas kabupaten (Dinsos, DPOs).

TAHAP KEDUA: TAHAP ‘MEMULAI PENDIDIKAN INKLUSI

[7] LEVEL KEBIJAKAN • Apakah perubahan kebijakan diperlukan?• Apakah ada kebijakan baru yang diperlukan?

[8] LEVEL STRUKTUR/LEMBAGA PEMERINTAH
• Mengidentifikasi orang kunci dan mulai melakukan kampanye kesadaran demi menghimpun dukungan dari berbagai pihak.

[9] LEVEL FAKTOR MASYARAKAT
• Melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat sejak awal: Orang tua/keluarga difabel, Organisasi Difabel, Tokoh-tokoh, anak/siswa.

[10] LEVEL FAKTOR SEKOLAH
• Memilih subjek rintisan sekolah inklusi tergantung pada banyak faktor, Misalnya berdasarkan usia muda lebih baik, tetapi replikabilitas itu penting (bisa diterapkan di tempat lain atau tidak)• Mulailah dengan apa yang dapat dicapai (lihat kapasitas organisasi Anda dan sekolah di mana Anda akan mulai sebuah rintisan).

[11] LEVEL PENGETAHUAN/KETERAMPILAN/KOMUNIKASI
• Kampanye kesadaran sebaiknya ditargetkan pada berbagai level dan mencakup semua orang yang memiliki pengaruh.• Pelatihan – “model sosial”, berkelanjutan, fleksibel, dalam konteks yang alami.

[12] LEVEL FAKTOR SUMBERDAYA
• Bagaimana sumber daya yang tersedia dapat diperoleh dan dimanfaatkan? • Mulai dengan SDM, dan dengan apa yang benar-benar tersedia; • Jangan mulai dengan daftar keinginan. • Lakukan Kolaborasi/Kerjasama antar pihak

TAHAP KETIGA: MENDUKUNG PENERAPAN PENDIDIKAN INKLUSI’

[13] LEVEL KEBIJAKAN
• Lobi difokuskan pada implementasi kebijakan, alokasi dan monitoring anggaran

[14] LEVEL STRUKTUR/LEMBAGA PEMERINTAH
• Komite pengarah melibatkan semua individu kunci.• Kerjasama lintas sektor.

[15] LEVEL FAKTOR MASYARAKAT
• Pendidikan di rumah, masyarakat, sekolah – semua yang relevan• Dukungan pemerintah desa

[16] LEVEL FAKTOR SEKOLAH
• Metode mengajar yang berfokus pada anak,• kurikulum dan lingkungan yang fleksibel, • Pengajaran tim, • Peralatan asistif yang tepat.• Peningkatan mutu sekolah (Seyogyanya Menguntungkan bagi semua anak).

[17] LEVEL PENGETAHUAN/KETERAMPILAN/KOMUNIKASI
• Terapkan teori ke dalam praktik – mengelola perubahan, • Mengembangkan budaya belajar berbagi dan bekerjasama.

[18] LEVEL FAKTOR SUMBERDAYA
• Gunakan spesialis sebagai sumber daya, tetapi tanggung jawab harus berada pada guru reguler dan masyarakat yang lebih luas.

TAHAP KEEMPAT: MONITORING DAN EVALUASI’

[19] LEVEL KEBIJAKAN
• Bekerjasama dengan kelompok-kelompok lobi seperti orang tua dan Organisasi Difabel untuk memastikan bahwa kebijakan dimonitor.• Manfaatkan mekanisme monitoring internasional yang ada – pelaporan, pelapor khusus.

[20] LEVEL STRUKTUR/LEMBAGA PEMERINTAH
• Siapa yang aktif terlibat? • Siapa yang benar-benar mendukung?• Bagaimana sumber-sumber dialokasikan?

[21] LEVEL FAKTOR MASYARAKAT
• Seberapa inklusifkah masyarakat dalam praktiknya?• Siapa yang membuat keputusan?• Siapa yang memiliki akses ke sumber-sumber daya masyarakat?

[22] LEVEL FAKTOR SEKOLAH
• Andaikata fokusnya pada system, bukan pada anak, hambatan apa terhadap inklusi yang sudah dihilangkan?• Tingkat partisipasinya? • Kolaborasi? • Respon terhadap perbedaan?

[23] LEVEL PENGETAHUAN/KETERAMPILAN/KOMUNIKASI
• Melibatkan peserta pelatihan dalam evaluasi –apakah itu berjalan? • Apa yang perlu diubah?

[24] LEVEL SUMBERDAYA
• Perubahan apa yang terjadi dalam cara penggunaan sumbersumber?• Apakah kolaborasi sudah meningkat? • Apakah sumber-sumber yang dialokasikan dimanfaatkan?

Pengalaman Balqiz di sekolah inklusi.

Oleh: Ishak Salim

Petikan satu paragraf dalam salah satu status Bahrul Fuad di facebook bagus, ia bilang begini:

“Kebijakan Sistem ZONASI yang diterapkan pemerintah dalam penerimaan murid baru, menurut pengamatan saya sudah tepat. Sistem zonasi ini akan menghidupkan beberapa sekolah di daerah atau di desa – desa yang selama ini kehilangan murid dan beberapa hampir tutup karena banyak anak di desa tersebut yang bersekolah di desa lain. Selain itu sistem Zonasi akan menumbuhkan nilai-nilai inklusifitas di kalangan anak-anak. Yang pintar tidak harus berkumpul dengan yang pintar, yang kaya tidak harus berkumpul dengan yang kaya, setiap anak akan berinteraksi dengan anak-anak dengan berbagai macam latar belakang, bahkan dengan anak yang berkebutuhan khusus. Bukankah ini juga cita – cita pemerintah untuk mengembangkan pendidikan inklusif”.

Petikan paragraf di atas nyambung dengan tulisan seorang siswi berusia 13 tahun. Namanya Balqiz Baika Utami. Ia menceritakan pengalamannya bersekolah di sekolah inklusi di Jakarta. Sebelumnya ia belajar di Sekolah Luar Biasa kategori A. A berarti khusus buta atau low vision. Di negara ini, sebagian anak-anak belajar bukan di sekolah biasa, tetapi sekolah luar biasa.

Jika Tuli, ia belajar di SLB B, jika memiliki kondisi intelektual berbeda maka ia akan bersekolah di SLB C dan jika berkursi roda atau menggunakan kruk–entah karena pernah mengalami polio, cerebral palsy, atau amputasi maka nikmatilah belajar di SLB D.

Praktik pemisahan jenis sekolah ini sudah lama. Sejak jaman Belanda sudah dikenal sekolah jenis ini. Sekitar tahun 1900-an. Pemerintah RI, setelah merdeka, mulai mengaturnya pada 1950 dan mulai menerapkannya 4 tahun kemudian. Pengaturan pendidikan bagi “anak didik bercacat” sebagaimana tertuang dalam UU No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah dikategorikan sebagai orang atau anak yang “tjatjat” atau “berkekurangan djasmani dan rokhaninja, yakni orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau yang mempunyai ‘tjatjat-tjatjat djasmani atau rochani lainnja’ (begitu bunyi diktumnya).

Beberapa kali pengaturan sistem pendidikan berubah. Dari segregasi ke integrasi, dari integrasi ke inklusi. Walaupun terjadi perubahan, praktik segregasi tidak serta merta berganti. SLB tetap tumbuh di seluruh Indonesia dan sekolah-sekolah umum sepi murid-murid difabel. Hanya beberapa saja yang beruntung bisa merasakan prosesnya yang cadas menantang.

Cerita Balqis ini menarik. Ia bertutur sebagai anak berusia belasan yang menceritakan pengalaman dirinya dan ibunya serta teman-teman dan guru-gurunya.

Memang singkat, karena ia baru satu semester mencoba belajar di sekolah yang teman-teman dan gurunya seluruhnya dapat melihat dirinya, sementara dirinya dapat merasakan kehadiran semuanya dengan beragam inderanya, kecuali penglihatannya. Menyenangkan katanya bersekolah di sekolah inklusi.

Hm, lagi-lagi saya berpikir, sudah waktunya SLB menjadi sekolah inklusi, mengikuti sebagian karibnya, ‘sekolah biasa’ yang telah berupaya inklusif.
congrats Balqiz dan ibuk mima Primaningrum.

https://ekspedisidifabel.wordpress.com/2019/06/25/sekolahku/

Di antara kata-kata perlawanan dan kaki-kaki perkawanan

Oleh: Ishak Salim

Kami melabrak apapun ujaran penghinaan,
atau kalimat penuh kuasa yang mengatur dengan nada penindasan.
Huruf yang menjelma menjadi label penuh prasangka,
harus kami pikul bermil-mil sepanjang tahun.

Orang-orang cacat,
orang lepra,
orang panti,
orang tuna,
orang kurang se-ons,
dan sebutan menyakitkan lainnya,
sebagian mereka bakukan dalam regulasi.

Setiap kata, frase, kalimat dan lembar-lembar kebijakan serta buku-buku dalam perpustakaan,
berlomba-lomba memasarkan tentang kami yang sakit,
kami yang lain,
penuh dengan gangguan,
dan dengan itu di sekolahkan di tempat berbeda,
ditempatkan di kampung terpisah,
dilatih di bengkel lain,
dan hanya bagian angka 2 persen jika akan bekerja.

Itupun kami masih harus mengurus tetek bengek administrasi,
bayar jasa dokter untuk menerima cap sehat atau sakit,
dan harus bayar ojek, bentor atau bajaj,
sebelum bertemu pegawai kota dengan pandangan picing di balik meja.

Kami lalu berada dalam kuasa para orang-orang paling merasa normal,
dan kami hanya cukup dilabeli luar biasa,
sambil dibiasakan dalam bantuan atau penolakan,
dengan bungkus mesakke, kasiasi, atau ujian Ilahi.

Tapi tak semua kami pasrah atau sekarat,
banyak dari kami tak pernah diam.

Kami mengganti kata atau kalimat yang kalian sematkan dengan kalimat penuh hormat.
Kami juga bisa bermartabat,
Kami juga bisa ke jalan dan menjelaskan posisi politik kami di mata kota.

Kami punya kawan dan kawan-kawan,
mereka mau berteman dan bersama ke jalan-jalan,
menyuarakan gelisah, marah dan pikiran-pikiran jernih.
Kami ingin membantu memandu perubahan arah kota.
Dari ketidakberaturan ke jalan peradaban inklusi.

Minggu kami meramaikan kota yang sepi,
meluapkan kata-kata perlawanan,
berpose dengan poster-poster perjuangan,
jejak sepatu kami menapak aspal,
melesatkan kalimat di jagad semesta media sosial.

Kami akan terus menangkis kata-kata melompong dengan kalimat bertenaga,
sampai kalian atau mereka berhenti,
sampai kalian atau mereka paham,
lalu membantu kami meruntuhkan stigma,
dan kita membenahi keadaan setahap demi setahap.

Makassar, 16 februari 2020

Sumber foto: dokumentasi Street Campaign komunitas difabel kota Makassar pada minggu, 16 februari 2020

Bu Menteri dan senyum manis Pak Antoni Tsaputra.

Oleh: Ishak Salim

Antoni Tsaputra adalah Mahasiswa Doktoral di UNSW. Beliau dari Universitas Andalas, Padang. Bu Menteri Sosial dan Pak Antoni, keduanya berbincang akrab dalam Temu Inklusi 2016 di desa SIdorejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.

Memang Bu Menteri hanya punya waktu singkat di tengah kesibukannya. Tetapi ini sudah menjadi pertemuan yang menyemangati. Dari sekian kritik kepada Departemen Sosial sampai ke tingkat Dinas yang masih sering salah sasaran dalam melindungi sisi sosial kehidupan keluarga-keluarga difabel seolah-olah mencair dengan suasana akrab ini.

Tetapi perjuangan toh masih panjang. Tetapi itu bukan persoalan. Peta jalan menuju inklusi sosial difabel sudah terbentang. Kini tinggal bagaimana kita semua merawatnya dengan pupuk-pupuk organik nan sehat bagi pertumbuhan gerakan inklusi ini. Pemerintah desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah RI terus menerus menerima asupan pemikiran yang genuin dari rakyat, dari difabel. Kami tahu, pemerintah pun masih menghadapi sejumlah hambatan untuk mengikuti laju pemikiran dan tindakan-tindakan perubahan sosial yang dilakukan oleh difabel. Bukan saja soal stagnannya cara berpikir negara dalam melihat warga, namun juga masih seringnya mereka terhambat oleh apa yang sering mereka sebut ‘Nomenklatur Anggaran’!

Bagi saya, ini klise!
Pemerintah bisa lihat, bagaimana Temu Inklusi 2014 dan 2016 lalu berjalan dengan kontribusi dari banyak pihak. Dalam Temu Inklusi ini saja, berbagai elemen turun tangan. Mulai dari tukang ojek sampai banser NU dan Pemuda Muhammadiyah, mulai dari kepala dusun, desa dan camat sampai kepala puskesmas. Mulai dari orang-orang muda yang bersemangat sampai orang-orang tua yang bijak bestari.

Kita bisa berbuat lebih baik lagi untuk mengurangi hambatan-hambatan yang diciptakan oleh pikiran dan keyakinan-keyanikan usang soal bersikap kepada difabel: mesakke (rasa kasihan, Jawa), objek amal (kaum agamawan), kemampuan desain yang tidak pro-keragaman manusian (Arsitek tidak kreatif), dan banyak lagi. Semuanya itu bisa disebut Disabelisme yang serupa dengan Rasialisme. Jika disabelisme berdasarkan kepada aspek ketubuhan untuk membangun benteng eksklusi bagi difabel, maka rasialisme bersandar pada aspek warna kulit.

Ayo!

(ditulis di Jogjakarta, Agustus 2016)

Pengetahuan dan Disabilitas!

Oleh: Ishak Salim

Saya berani menjamin, perkembangan produksi pengetahuan oleh para regulator pengetahuan besar seperti kampus dan negara bahkan modal sekalipun jauh tertinggal oleh para produsen pengetahuan dari organisasi gerakan difabel dan pengusungnya. Mereka bersemangat menyampaikan gagasan dan menuangkannya dalam lembar-lembar. Semua catatan ini tersimpan. Ada ratusan bahkan ribuan kertas dipakai dan tetesan tinta sudah mengisi kekosongan kertas yang sekian lama lowong.

Ketertinggalannya terutama pada alfanya Cara Pandang Kritis dalam kajian-kajian disabilitas yang mereka produksi. Lihat saja di perpustakaan kampus dan cari bacaan-bacaan skripsi sampai disertasi. Kita hanya akan lebih banyak menemukan cara pandang Medik yang semakin usang bagi produsen pengetahuan dari Organisasi Gerakan Sosial Difabel. Mereka, yang bergelut dalam upaya membongkar cara pandang lama: medik, amal, derita, sakit dan seterusnya tak lagi laku.

Tetapi, kebanyakan pihak kampus juga masih malas hidup dan mendalami model-model baru dalam penelitian bersama difabel. Ini ironi, karena kampus yang seharusnya mengabdi kepada masyarakat dan bukan justru terus-menerus menghamba kepada produsen pengetahuan yang bersandar kepada model medik dan model charity. Jika para produsen pengetahuan ini belum juga sadar betapa tertinggalnya perspektif mereka, maka segala produk pengetahuan mereka hanya akan terus menerus berdebu dalam lemari perpustakaan dan mengundang cemooh!

Di sisi lain, organisasi gerakan difabel dalam memproduksi pengetahuan mereka juga masih memiliki kekurangan di sana-sini, tetapi bukan lagi saatnya mengurai segala kekuarangan itu. Kini saatnya berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya menjadi lebih baik!

Bravo para produsen pengetahuan rakyat!

PerDIK Berupaya Membudayakan Pencatatan Pengorganisasian dan Advokasi Difabel

Oleh: Ishak Salim

Menuliskan pengalaman aktivitas yang menjadi bagian dari gerakan difabel tak ada salahnya. Coba amati organisasi-organisasi difabel yang pernah eksis sejak jaman lampau sampai sekarang. Berapa banyak pengalaman bisa kita petik dari para pendahulu kita? Hanya beberapa saja yang punya catatan yang dengan rutin dan konsisten untuk terus menulis. 

Di Sulawesi Selatan, dari semua organisasi difabel atau organisasi penyandang disabilitas yang ada, organisasi mana yang punya catatan perjalanan dan dapat diakses secara terbuka? Sepertinya tidak ada. PerDIK yang baru berusia amat belia masih berusaha membangun kultur pencatatan dalam perlawanan anti-pencacatannya.

Sebut saja PPDI mulai dari tingkat kabupaten dan provinsi, atau Gerkatin, Pertuni, ITMI, dan organisasi berjenjang lainnya, apakah mereka memiliki catatan? Jikapun ada, di mana catatan itu dapat dibaca publik?

Saya belum ingin memikirkan mengapa perilaku mencatat dari organisasi-organisasi gerakan ini tidak menjadi budaya berorganisasi dan pergerakan kita. Namun kenyataannya cukup sulit jika kita ingin belajar bagaimana para senior dulu mengelola gerakan disabilitas mereka. 

Ambil saja misalnya bagaimana pengalaman Pak Saharuddin Daming mulai sekolah di YAPTI dan terus hingga pendidikan tinggi dan berkontribusi membangun Pertuni di Sulawesi Selatan? Atau sebutlah bagaimana Sepasang suami – istri Pak Bambang dan Bu Mia Un memulai komitmen mereka membangun gerakan disabilitas di Sulawesi Selatan? Termasuk juga bagaimana Hj Ramlah Mella membangun Gerkatin SulSel dan terus berkembang hingga saat ini? Lalu bagaimana pula Al-Qadri Sewa dan kawan-kawan yang hidup dengan stigma kusta dan kemudian mendirikan dan mengaktifkan Perkumpulan Mandiri Kusta Sulawesi Selatan dan berdiri pula di sejumlah daerah? Pun demikian dengan kawan-kawan di daerah yang berorganisasi dan terus bergerak tetapi sayangnya tanpa jejak catatan yang dapat dipelajari oleh generasi aktivis berikutnya. 

Tentu saja masih banyak pertanyaan-pertanyaan historis lain jika kita ingin benar-benar memahami bagaimana bangkit, jatuh, kembang, mati, bangkitnya gerakan difabel atau disabilitas di Sulawesi Selatan.

Dalam penelusuran saya, beruntung ada beberapa akun pribadi yang dengan sedikit demi sedikit menuliskan pengalaman mereka berorganisasi. Tak banyak sih, hanya bilangan jari sebelah lengan saja. Saat ini masih banyak aktivis disabilitas yang aktif. Di antara mereka ada yang remaja dan menjelang dewasa, ada pula yang berada di usia matang, serta tak sedikit yang telah beruban dan mulai lemah.  Beberapa aktivis malah telah tiada. 

PerDIK berupaya membudayakan pencatatan pengorganisasian dan advokasi difabel memperjuangkan hak-haknya. Tidak mudah untuk konsisten dalam jangka panjang, karena kami hidup dalam Habitus pergerakan yang aktivisnya lebih sibuk mengurusi urusan administrasi dari pada catatan lapangan dan catatan analisis atas situasi yang dihadapi dan bagaimana mereka menghadapinya. Keluar dari habitus ‘malas menulis’ ini tak mudah, apalagi jika keinginan kita untuk menulis seringkali dikalahkan oleh mental seorang yang sudah tunduk pada rezim administrasi Ndoro funding.

Di PerDIK, belum banyak yang mau serajin-rajinnya menulis. Yang tergolong menggembirakan dalam dunia kepenulisan itu  Nur Syarif Ramadhan dan Nabila May Sweetha, keduanya sungguh produktif . Lainnya masih tertatih seperti Zakia Khyadhaniel Zaskia yang pernah sekali menulis dan @luthfi yang sudah memulai dengan dua atau tiga tulisan. Sementara Rahman Gusdur menyerah setelah dua draft tulisannya tak juga layak untuk diposting. Persoalannya sangat teknis sebenarnya, soal pengetikan dan tingginya mis-spelling dalam tulisanya.

Eh, kok malah melenceng ini hehehe . Anggap saja, kita saling mengingatkan ya teman-teman.