PerDIK Tutup Donasi Untuk Difabel Lansia

Teman-teman yang baik, Semoga kita semua tetap dalam keadaan prima, sehat dan terhindar covid19.

Seiring dengan berakhirnya masa respon darurat bencana non-alam Covid19, kami umumkan, hari ini, 31 Mei 2020, donasi untuk difabel lanjut usia kami tutup.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu kami dalam menghimpun dana, membelanjakan barang, mengemas donasi sampai pada mendistribusikan hingga ke rumah-rumah orang tua kita penyandang disabilitas/difabel di Makassar dan Gowa (dua wilayah merah yang menerapkan PSBB).

Untuk update donasi, dan informasi resmi akan kami publikasikan melalui website official PerDIK Sulsel.

Sekali lagi terima kasih dan salam sehat!

Salam
Keluarga Besar PerDIK Sulsel

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas

HENTIKAN SEGERA PRAKTIK DISKRIMINATIF TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM SELEKSI CPNS

Pelaksanaan seleksi CPNS kembali berjalan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Kali ini praktik diskriminatif terjadi dengan dibatalkannya kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Alde Maulana dan Muhammad Baihaqi karena alasan disabilitas, setelah sebelumnya dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan. Praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas menunjukan adanya pelanggaran terhadap serangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan dan abainya aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip pelindungan terhadap hak asasi manusia. Praktik ini kontraproduktif dengan arah pembangunan yang sudah dicanangkan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Alde Maulana mendaftar pada CPNS tahun anggaran 2018 di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada formasi disabilitas, yaitu pada jabatan pemeriksa ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum. Pada 24 Januari 2019, Alde dinyatakan lulus dari serangkaian seleksi sampai tahap akhir. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 82/K/X-X.3/03/2019, Alde ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III/A, unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Barat. Pada Maret 2019, Alde mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orientasi Ke-BPK-an Angkatan V selama 55 jam pelajaran, dan dinyatakan lulus dengan kualifikasi cukup memuaskan.

Namun setelah itu, tim dari BPK RI meminta Alde untuk memeriksakan kesehatan ke RSPAD Gatot Soebroto. Berdasarkan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto dinyatakan bahwa Alde memiliki catatan kesehatan dan harus mendapatkan pengobatan. Alih-alih memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak agar Alde mendapat pengobatan untuk dapat tetap bekerja, BPK RI mengeluarkan surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 73/K/X-X.3/03/2020 yang menyatakan bahwa Alde diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil terhitung mulai 28 Februari 2020, serta mencabut fasilitas kedinasan yang telah diberikan oleh Sekretaris Jenderal BPK terhitung mulai akhir Januari 2020. Pemberhentian seseorang dari pekerjaan karena alasan Kesehatan atau disabilitas adalah bentuk kebijakan yang diskriminatif.

Sedangkan Muhammad Baihaqi adalah seorang disabilitas low vision yang mendaftar sebagai CPNS tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada formasi khusus penyandang disabilitas jabatan ahli guru matematika SMAN 1 Randublatung. Baihaqi sudah dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi dasar (SKD), bahkan menduduki peringkat pertama secara nasional dalam seleksi CPNS formasi disabilitas. Namun kelulusannya itu seolah tidak ada artinya karena pada seleksi tahap tiga, Baihaqi diminta mundur oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah karena dianggap tidak memenuhi syarat jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik. BKD menyatakan pihak instansi berhak melakukan pembatasan sesuai dengan kebutuhan, serta dengan alasan fasilitas yang tidak memadai saat ini. Alasan yang sangat diskriminatif karena seharusnya yang dilakukan adalah sebaliknya, yaitu instansi menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi pegawainya karena sudah menjadi hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Pengambilan kebijakan untuk tidak meloloskan Baihaqi atas alasan kondisi disabilitas adalah tindakan diskriminatif.

Secara kemampuan, Baihaqi sudah memiliki berbagai pengalaman dalam pekerjaan yang dilamarnya dalam CPNS 2019 tersebut. Baihaqi berpengalaman mengikuti program yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengajar anak dari tenaga kerja Indonesia di Sabah Malaysia, dari 2013 hingga 2018. Setelah itu Baihaqi menjadi pengajar di SMP dan SMA di Pekalongan. Bahkan Baihaqi sudah pernah mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) pada 2016, dan dinyatakan lulus sehingga mendapat sertifikasi sebagai guru professional dari Kementerian Riset Tekhnologi dan Perguruan Tinggi.

Gugurnya Alde dan Baihaqi dalam seleksi CPNS 2019 karena alasan disabilitas adalah bentuk diskriminasi. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di 5 UU yang berbeda sekaligus, yaitu sebagai berikut.

  1. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  2. Pasal 27 huruf a Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang sudah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mengatur bahwa Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesamaan dengan orang lain; Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;
  3. Pasal 51 jo. Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang menyatakan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dari ketentuan itu jelas, bahwa pelaksanaan manajemen ASN dilarang diambil dengan membedakan seseorang atas kondisi kecacatan atau kedisabilitasannya;
  4. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; dan
  5. Pasal 17 ayat (2) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan melampaui kewenangan, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Praktik diskriminasi tersebut akan memberikan preseden buruk terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah ikut meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights for Persons wit Disabilities – CRPD). Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan, tindakan diskriminatif tersebut bertentangan dan akan menghambat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan Pembangunan Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Khusus untuk transformsi pelayanan publik, salah satu strategi yang dilakukan adalah melaksanakan reformasi kelembagaan birokrasi dengan terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral, melalui arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit. Sedangkan dalam pembangunan berkelanjutan, pada Lampiran Perpres 59/2019 disebutkan salah satu sasaran global yang hendak dituju adalah pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kami Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas mendesak agar:

  1. Sekretaris Jenderal BPK RI untuk membatalkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 73/K/X-X.3/03/2020 yang menyatakan Alde Maulana diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil;
  2. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah untuk membatalkan keputusan untuk tidak meloloskan Muhammad Baihaqi dari proses seleksi CPNS untuk jabatan ahli guru matematika SMAN 1 Randublatung;
  3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas dapat masuk dalam seluruh formasi yang tersedia dalam pengumuman CPNS, tidak ada syarat yang terkait dengan hambatan atau ragam disabilitas, dan menyediakan aksesibilitas serta akomodasi yang layak dalam proses seleksi bagi penyandang disabilitas dalam formasi apapun;
  4. Presiden RI dan Dewan Perwakilan RI untuk memasukan penghapusan syarat sehat jasmani dan rohani dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU ASN dalam materi pembahasan revisi terhadap UU ASN yang sedang berjalan saat ini;
  5. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pengawasan terkait penerapan sistem merit dalam penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian CPNS untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas; dan
  6. Presiden RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan CPNS, dan memastikan tidak terjadi lagi praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Jumat, 29 Mei 2020

Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas:

  1. Jaringan Peduli Difabel (JPD) Sumbar
  2. PPDI Padang
  3. Gerkatin Sumbar
  4. LBH Padang
  5. Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia
  6. Sehati Sukoharjo
  7. HWDI Sulsel
  8. SHG Batubassi Pammase
  9. Independent Legal Aid Institute (ILAI)
  10. OHANA
  11. CIQAL
  12. Sapda
  13. Perhimpunan Jiwa Sehat
  14. SIGAB Indonesia
  15. PPDK klaten.
  16. BILiC
  17. PPDI Sulsel
  18. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)
  19. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sumbar
  20. WCC. Nurani Perempuan
  21. HWDI Kota Padang
  22. PerDIK Sulsel
  23. seJIWA Foundation
  24. Puspadi Bali
  25. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
  26. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI)
  27. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni)
  28. DPP Gerakan utk kesejahteraan Tuna rungu Indonesia (Gerkatin)
  29. Pusat Pemilu untuk Aksesibilitas (PPUA) Penyandang Disabilitas
  30. DPP Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
  31. DPD Pertuni Lampung
  32. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
  33. Human Rights Working Group (HRWG)
  34. Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia ( LAPDI)
  35. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Disabilitas
  36. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI
  37. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
  38. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)

Narahubung:

  1. Antoni Tsaputra (Jaringan Peduli Difabel (JPD) Sumatera Barat) 0811-6635-444
  2. Wendra Rona Putra (Lembaga Bantuan Hukum Padang – LBH Padang) 0812-6741-0008
  3. Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia – HWDI) 0812-8253-598
  4. Fajri Nursyamsi (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia – PSHK) 0818-100-917

Source: http://www.change.id

Jelang Lebaran, PerDIK Kembali Salurkan Paket Sembako Untuk Difabel Lansia

Rilis PerDIK, 20-05-2020

Badan Pengurus Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), kembali mengunjungi rumah-rumah keluarga difabel lansia terdampak darurat COVID-19 di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa pada rabu, 20-05-2020. Tujuannya tak lain untuk menyalurkan paket sembako dan sejumlah uang tunai yang telah diamanahkan para donatur ke PerDIK.

Dalam pendistribusian paket sembako gelombang kelima ini, PerDIK bekerjasama dengan dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, Dewan Pengurus Cabang Gerkatin Kota Makassar, Perhimpunan Mandiri Kusta Kabupaten Gowa dan Difabel Community Of Gowa.

Rahman Gusdur, direktur PerDIK menyampaikan bahwa berkat sistem informasi data disabilitas bersama, dengan organisasi disabilitas yang lain seperti PerTUNI, Gerkatin, PerMaTa dan Difabel Community of Gowa, PerDIK menggalang dana publik untuk membantu Keluarga difabel lanjut usia. Gusdur Melanjutkan, untuk pendistribusian gelombang kelima ini, ada 70 keluarga difabel di kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang mereka Sasar.

“Kalau dijumlahkan dengan pendistribusian Sebelum-sebelumnya, Kami sudah menyalurkan paket sembako dan sejumlah uang tunai terhadap 203-an keluarga difabel lansia di Makassar dan Gowa” jelas Gusdur. “Di awal, berdasarkan data yang kami miliki, kami menargetkan 290 difabel lanjut usia akan mendapatkan dukungan pangan utama dan uang tunai. Pencapaian hingga sejauh ini besar kemungkinan kami mencapai target,” lanjut Gusdur di sela-sela distribusi paket sembako di Makassar dan Gowa. Jika merujuk kepada publikasi PerDIK, maka secara berturut-turut PerDIK telah menyalurkan 30 paket pada gelombang pertama, lalu 33 paket, 20 paket, 50 paket dan 70 paket hari ini.

Mengenai donatur, Gusdur menyampaikan bahwa selain berasal dari orang perorangan, PerDIK sejauh ini telah menerima donasi dari beberapa komunitas dan perusahaan. Menurut Gusdur, Perdik mendapat sambutan yang lumayan baik dari masyarakat. Orang-orang baik terus mengirim donasi. Ada yang memberi sumbangan berupa uang, ada pula kawan-kawan yang mengirim barang ke rumah perdik. Teman-teman difabel lain, yang sedang terjepit juga di keadaan siaga covid 19 ini, banyak yang baik hati turut menyumbang.

“Jumat lalu, Kami menerima donasi berupa uang tunai sebesar sebelas juta enam ratus ribu rupiah dari Komunitas Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus Australia, yang telah kami belikan paket sembako dan vitamin. Selain itu, Hari ini juga kami menerima tambahan 20 paket dari Alumni SMANSA Makassar” lanjut Gusdur.

Penggalangan donasi dan penyaluran sudah PerDIK lakukan sejak 25 maret 2020, dan akan PerDIK lakukan hingga 29 Mei nanti, saat respon darurat Covid-19 berakhir.

“Selain Uang, Perdik juga menerima donasi Rempah-rempah dan Rimpang. Semua itu bisa dikemas menjadi bermacam suplemen kesehatan bagi peningkatan daya tahan tubuh orang lanjut usia, khususnya difabel lansia. Kami punya belasan racikan untuk itu,” tutup Gusdur[].

Perundungan Rizal dan Ableism yang Masih Menghegemoni

Oleh: Muhammad Arkhan Raka (Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Hukum, Universitas Terbuka)

Beberapa hari lalu, publik digemparkan dengan video bullying (atau perundungan). Di video tersebut, Rizal (12) seorang penjual Jalangkote keliling di Pangkep terlihat ditindas. Sekonyong-konyong terlihat ada seorang yang membentaknya, memukul dan mendorongnya hingga tersungkur di tanah lapangan.

Video pun viral. Ditonton oleh ribuan orang. Menimbulkan amarah berkecamuk. Sumpah serapah dan caci-maki pun diarahkan kepada pelaku dan orang-orang yang menyoraki dan menertawai dan lebih parah membiarkan perundungan itu. Bagaimana tidak, di situasi Pandemi yang serba sulit ini, orang yang sedang mencari rezeki untuk tetap bisa bertahan hidup pun malah ditindas. Ini tentu adalah perbuatan yang nir-kemanusiaan.


Kabar video perundungan terhadap Rizal pun sampai ke tangan pihak kepolisian. Polisi langsung mencari dan menangkap pelaku. Proses penyidikan dilakukan. Satu persatu orang-orang dijemput dan dibawa ke kantor polisi dimintai keterangan atau kesaksian.

Rizal dan Paradigma Inferior

Hal yang mungkin belum diketahui publik adalah bahwa Rizal adalah seorang Difabel sekaligus anak di bawah umur. Rizal adalah Difabel Intelektual. Artinya kemampuan dia untuk berpikir dan belajar mengalami kendala. Tidak selayaknya orang lain yang non Difabel Intelektual. Kita dapat membayangkan bahwa pelaku perundungan terhadap Rizal juga selain melihat faktor Difabilitasnya, juga memperhatikan segi usianya yang masih anak-anak.

Rizal diketahui sebagai anak yang baru berusia 12 tahun, dia masih di bawah umur. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun.

Dalam hal ini pelaku penganiayaan memanfaatkan dua jenis kerentanan yang ada di dalam diri Rizal: status anak-anak dan Difabel. Ini membuat ia bisa leluasa menindas Rizal tanpa rasa bersalah tanpa Rizal sanggup untuk memberi perlawanan yang berarti.

Apa yang sudah dilakukan oleh orang Ableist tadi bukannya datang sekonyong-konyong. Tindakan tersebut tidaklah tiba-tiba datang tanpa adanya alasan yang masuk akal. Bisa dibilang bahwa tindakan dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran yang ada di dalam pelaku perundungan Rizal masih dipenuhi oleh paradigma inferioritas (khususnya) terhadap Difabel Intelektual. Orang itu memandang bahwa Rizal sebagai seorang Difabel Intelektual adalah pihak yang inferior (lebih rendah) ketimbang dia yang merasa “normal.” Untuk menunjukkan kekuasaannya, maka dia menindas Rizal. Menghalang-halanginya berjualan Jalangkote, memukulnya, dan mendorongnya sampai jatuh.

Sekarang mari kita memposisikan diri dalam posisi Rizal. Sebagai manusia yang masih berstatus sebagai anak-anak, martabatnya sudah dirampas. Orang yang merasakan superioritas semu banal sudah menindasnya. Memukul dan mendorongnya hingga terjatuh serta membiarkan hal itu direkam dan disebarkan lewat sosial media sebagai bahan olok-olok. Ini pasti menyisakkan trauma bagi Rizal. Ia jadi merasa enggan untuk keluar lagi. Dunia luar bagi dirinya laksana neraka: penuh siksa. Dan stigma inferioritas tertanam kuat di dalam benaknya. Ia jadi merasa bahwa dirinya memang rendah dan pantas direndahkan. Ini membuat dirinya jadi tidak bisa berkembang menjadi pribadi yang seutuhnya.

Penindasan yang dialami Rizal secara ringkas melahirkan dua hal. Pertama, ketakutan untuk keluar rumah. Ketakutan untuk melihat dan berbaur dengan dunia luar. Dan kedua, internalisasi perasaan inferior. Merasa rendah diri. Merasa tidak setara dengan orang lain. Alhasil stagnansi pun menjadi ancaman di depan mata yang membayang-bayangi Rizal. Hidupnya terancam tidak mengalami perkembangan seutuhnya. Sebab kedua kakinya dijerat dua hal: trauma keluar rumah dan perasaan inferior.

Penegakkan Hukum dan Edukasi sebagai Reaksi

Di sinilah hukum perlu hadir. Kedudukan Rizal adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum yang bersangkutan memiliki hak-hak yang sudah diatur dan dijamin oleh hukum. Ia misalnya berhak bebas dari tindak kekerasan seperti yang sudah dijamin pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 5 ayat (1) huruf v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pelaku penganiayaan terhadap Rizal layak dijerat pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak penganiayaan. Dengan dijeratnya dengan pasal itu, publik mendapatkan kepercayaan terhadap penegak hukum. Kita semua jadi menyadari bahwa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang yang sudah dikodifikasi memang betul-betul dilaksakanan oleh mereka yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum. Menciptakan rasa aman di dalam kalbu setiap orang.

Setelah penegakkan hukum selesai, apakah kita lantas bisa berpuas diri? Tentu tidak. Bisa diibaratkan bahwa perundungan yang terjadi pada Rizal sebagai seorang Difabel Intelektual adalah fenomena gunung es. Itu adalah tindak penganiayaan yang terlihat di media, kenyataannya bisa lebih banyak lagi. Banyak Difabel Intelektual yang masih, akan, dan terus-menerus dirundung yang tidak terlihat oleh lensa kamera dan terus ditutup-tutupi. Dengan menganggap persoalan selesai hanya karena sudah diselesaikan secara hukum adalah pandangan yang naif. Polos.

Maka kita yang peduli terhadap isu Difabilitas ini perlu untuk berbuat lebih. Kita perlu untuk mengedukasi orang-orang lain yang masih awam terhadap penindasan terhadap Difabel ini agar tersadarkan. Kita perlu menghancurkan paradigma inferior terhadap Difabel yang masih melekat di pikiran banyak orang. Kita perlu menjalankan Pendidikan Sebagai Alat Perlawanan ala Paulo Freire. Bahwa kita mendidik bukan untuk sekedar mentransfer pengetahuan: membuat orang lain jadi lebih tahu. Tetapi untuk menyadarkan orang lain tentang penindasan yang ada di depan mata dan mencoba bersama-sama melawannya[].

Perundungan Anak Difabel Penjual Jalangkote itu terjadi di kampung saya

Oleh Nabila May Sweetha (Pelajar/Penulis, Aktivis Difabel PerDIK)

Mungkin baiknya kita mulai tulisan ini dengan kisah tentang Pangkajenne Kepulauan (Pangkep) menurut versi saya.

Kabupaten yang terletak tak begitu jauh dari bandara Sultan Hasanuddin ini menjadi tempat pulang saya, yang sebenar-benarnya. Saya menetap di Makassar, sekitar 40 km dari Kota Pangkep. Pangkep di mana saya tinggal adalah dataran rendah, dikelilingi laut, kekurangan air di sebagian kecamatan, dan profesi masyarakatnya rata-rata adalah nelayan dan petani. Sebagai kabupaten kepulauan, Pangkep memiliki luas lautan yang berkali lipat luasnya dibandingkan luas daratannya.

Kabupaten di mana sastrawan Asdar Muis (alm) lahir ini dikenal dengan luasnya tambak ikan bandeng dan persawahan. Tidak makmur, data menyatakan Pangkep merupakan kabupaten termiskin ke dua di Sulawesi Selatan, satu tingkat di bawah kabupaten Jeneponto.

Tapi, sepanjang umur saya (17), belum pernah saya dapati permukiman kumuh di Pangkep. Mungkin ada, mungkin. Namun jumlahnya kurang. Keluar dari segalanya itu, saya bangga sekali menjadi gadis yang pernah terkandung di dalam tanah Bugis Makassar ini. Di tiap sudutnya saya bisa mendapatkan dekapan cinta, rasa, dan asa yang mendorong.

Kemarin pagi, saya baru terbangun saat mendapati kiriman link berita bullying dari kawan. Saya kira berita biasa, tapi ternyata tidak biasa untuk saya.

Itu adalah link berita kasus bullying, terhadap difabel intelektual, di Pangkep. Setelah membaca lebih banyak, saya baru punya gambarannya. Anak itu memiliki down sindrom, membantu ibunya menjajakan jalangkote (kue sejenis pastel).

Dia sedang beristirahat di tepi lapangan, saat delapan orang pemuda, entah mengapa, ujuk-ujuk datang begitu saja dan memukulinya. Kenapa? Entah. Mungkin otak pemuda dan teman-temannya itu sedang sedikit tergeser.

Sebagai anak Pangkep, saya merasa dipecundangi dengan kasus ini. Pelaku sudah diangkut aparat kepolisian sekitar, tapi entahlah bagaimana perkembangan selanjutnya. Saya merasa perlu adanya tindakan tegas dari para aparat di Pangkep, agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Saya peduli, ingin membantu, memiliki kenalan sejumlah petinggi pemerintahan di Pangkep, tapi saya tak ada gerak untuk membantu. Kenapa? Karena saya perempuan. Ya, karena alasan klise itu lagi. Siapalah saya di kampung ini?

Menjadi kerabat dekat bupati Pangkep bukan lantas membuat saya makin berguna untuk difabel Pangkep, tapi sebaliknya. Di dalam keluarga Bugis, orang muda, terlebih lagi perempuan, harus bungkam. Tak ada ceritanya kami bisa begitu saja bertemu keluarga, membahas masalah ini, dan lalu meminta agar pelaku diganjar sanksi berat. Tidak bisa, ini bukan ranah anak perempuan.

Sangat saya sayangkan kejadian ini, terlebih lagi, korban adalah difabel intelektual. Ia mungkin belum memahami mengapa sampai dia dipukuli. Dan, kasus begini bukan yang pertama kali.

Pernah di satu masa, mungkin dua atau tiga tahun sebelum sekarang, kampung saya geger karena kehadiran Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Tiap kali ada orang yang melintas di dekatnya, ODGJ itu akan histeris memburu dan melempari orang dengan apa saja. Tentu, kelakuannya  dipandang jahat oleh masyarakat sekitar. Tak ada yang berhasil mengusirnya pergi, walau sudah banyak orang yang balik melempari dia dengan batu.

Dia tak mengenakan baju, hanya memakai celana lusuh, compang-camping, sobek sana-sini.

Ke mana keluarganya? Entahlah.

Ada mungkin tiga empat bulan dia berkeliaran seperti itu, tanpa ada turun tangan pemerintah setempat. Aparat hanya memandangnya sepintas lalu, kemudian berpikir bahwa mereka tak bisa bikin apa-apa kepada orang yang mereka sebut to jangeng (gila, Bugis) itu.

“Orang gila, kita mau bilang apa juga dia tidak peduli.”

Pemikiran itu yang berkembang di masyarakat kita.

Di Pangkep, dengan sistem kemasyarakatan patriarkis yang masih dominan dipraktikkan, anak-anak difabel tak kurang yang dianggap sebagai kutukan. Patula-tula mereka menyebutnya, bisa berarti ‘pembawa sial’ jika diterjemahkan. Pemikiran kolot itu kemudian yang membuat difabel kebanyakan disembunyikan di rumah, tersisih, atau paling buruknya dibuang.

Dinas Sosial kabupaten Pangkep menurut saya sudah lumayan cekatan mengurusi masalah ini. Tapi, tentu, sedikitnya orang yang peduli akan isu difabel membuat ruang gerak dinsos setempat tidak terlalu luas. Sudah ada pendataan, pencarian tempat kerja, dan pemberian tanggungan hidup.

Kawan bapak saya kebetulan adalah orang yang mengurusi persoalan yang seperti ini. Tapi, dari sekian ratus kawan bapak, saya rasa hanya satu ini yang peduli dan sedikitnya mengerti perihal difabel. Dia, tidak seperti kawan bapak yang lain, nampak santai saja menemani saya berbicara. Bercerita tentang pergerakan-pergerakan yang telah dia upayakan untuk difabel di Pangkep, tentang berapa difabel yang ia kenal, tentang bagaimana sulitnya melepaskan pemikiran stereotipe pada keluarga difabel, tentang banyaknya anak difabel yang disembunyikan keluarga dengan alasan malu.

“Kenapa harus malu?” itu katanya di satu waktu.

Benar juga, kenapa harus malu? Tapi saya tak bisa menjawabnya, hanya duduk bersama rasa pecundang yang sama. Karena, walau keluarga saya tidak sejahat itu untuk malu memiliki bagian yang disebut pattula-tula, tetap saja saya terkena dampak patriarki yang besar.

Saya dilarang bergaul dengan lelaki, dilarang pergi jauh-jauh, dan diancam tak akan dibiayai jika nekat ingin kuliah.

Tidak sedikit orang kampung dengan pemikiran patriarki yang berpikir difabel, biasa mereka sebut dengan cacat, terjadi karena dosa di masa lampau. Entah itu dosa orang tua yang jahat pada orang lain, atau dosa si difabel sendiri karena durhaka ke pada bapak dan mamak. Menjadi difabel di Pangkep, saya juga harus menelan anggapan itu dengan bulat-bulat. ingin melawan, tapi tak bisa menentang keluarga yang terlanjur menganut paham menjijikkan ini.

Akhir tulisan ini mungkin hanya bisa berisi harapan, dan kekecewaan saya yang mendalam. Stigma dan patriarkis telah merantai kami, difabel, di rumah-rumah kayu di kepulauan Pangkep. Tak banyak pilihan untuk saya, hanya ada ‘memilih diam’ atau memilih ‘bergerak mengubah keadaan’[].

Hari Buku Nasional dan Minimnya Buku Aksesibel Bagi Difabel Netra

Oleh: Nur Syarif Ramadhan

Peringatan Hari Buku Nasional (Harbuknas) telah dimulai sejak 2002. Menteri Pendidikan kala itu, Abdul Malik Fadjar, adalah orang yang pertama kali mencetuskan hari peringatan tersebut.

Tanggal 17 Mei dipilih dengan dasar yang jelas. Penetapan Harbuknas kala itu didasarkan dengan momentum hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980.

Dalam pengesahan Hari Buku Nasional itu banyak dari elemen masyarakat, khususnya kelompok pecinta buku yang mendorong terbentuknya hari peringatan tersebut.

Bukan tanpa alasan, penetapan itu memiliki tujuan utama yakni diharapkan dapat menumbuhkan budaya atau meningkatkan minat membaca dan menulis (budaya literasi ) dikalangan masyarakat.

Tapi apakah sudah ada yang memperhatikan pemenuhan hak untuk membaca buku bagi difabel Netra?

Karena perbedaan kemampuan dalam melihat, kami tentu kesulitan membaca buku-buku fisik seperti yang dilakukan kebanyakan orang.

Dulu, akses informasi bagi difabel netra  masih sangat terbatas, yaitu diperoleh dengan cara membaca bahan bacaan yang dicetak dalam tulisan Braille (huruf timbul yang dapat diraba), atau mendengarkan rekaman artikel yang direkam dalam bentuk kaset.

Coba bayangkan. Berapa banyak gedung perpustakaan yang diperlukan untuk menampung cetakan Braille seluruh informasi yang terdapat pada buku-buku yang dicetak? Atau, berapa banyak kaset yang dibutuhkan untuk merekam informasi yang terdapat di dunia maya yang jumlahnya tak terhitung itu?

Namun, “lain dulu lain sekarang.” Keterbatasan akses informasi bagi difabel netra  berangsur-angsur mulai teratasi. Berkat kecanggihan teknologi dan semakin terjangkaunya harga komputer dan gawai, akses informasi bagi difabel netra  pun semakin luas dan terbuka lebar.

Dengan sebuah komputer ataupun telepon pintar yang dilengkapi pembaca layar (aplikasi yang dapat mengubah teks menjadi keluaran suara), difabel netra  sudah dapat mengoperasikan komputer. Keterbatasan akan akses informasi pun dapat diatasi, karena difabel netra  juga dapat mengakses jutaan halaman web, mulai dari situs berita, e-mail, bahkan game online.

Begitupula dengan adanya buku digital yang disediakan oleh beberapa pihak seperti yayasan mitranetra di Jakarta dan adanya aplikasi google Books, telah memudahkan pembaca difabel netra dalam mengakses pengetahuan.

Meski demikian, jumlah bahan bacaan maupun penyedia bacaan yang aksesibel khususnya buku akses bagi pembaca difabel netra ternyata masih terbatas. Di Indonesia nyaris hanya yayasan mitra-netra [https://pustaka.mitranetra.or.id/] yang rutin memproduksi bacaan yang akses. Tentu ada juga penyedia lain, tapi jumlah buku dan rutinitasnya tidak sesering mitranetra.

Sebenarnya ada satu lagi platform yang rutin memproduksi buku digital milik negara yang jangkauannya maupun jumlah koleksi bukunya jauh melampaui mitranetra, yakni Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui aplikasi Epusnas. Sayangnya buku-buku digital yang ada disitu tidak didesain ramah bagi pengguna pembaca layar.

Mungkin sudah banyak email yang dikirim pembaca difabel netra ke pengelola EPUSNAS agar bukunya bisa di desain agar ramah bagi pengguna pembaca layar, tapi belum ada satupun yang mendapat respon. Atau mungkin pengelola epusnas sedang melakukan perbaikan tapi belum di informasikan ke publik? entahlah.

Pada momen perayaan hari buku nasional 2020, sudah seharusnya negara memikirkan penyediaan produk pengetahuan yang dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali difabel.[*].

https://ekspedisidifabel.wordpress.com/2020/05/17/disabilitas-netra-dan-buku-digital/

Disabilitas Netra dan Buku Digital

Oleh: Nabila May Sweetha


Membaca buku bukan kegemaran saya semasa kecil. Membeli buku sampai bertumpuk-tumpuk memang pekerjaan saya, bapak, dan mamak. Tapi, bukan karena saya suka membaca kisah dalam buku, namun karena saya selalu tak berkedip jika bertemu gambar-gambar anime. Sama sekali tak ada bakat menulis pada diri ini, sebelum menjadi buta.

Pertengahan 2017, mata saya mulai low berat. Bapak berhenti membelikan buku-buku bergambar, lebih fokus mencari dokter terbaik dan sekolah luar biasa yang bisa menerima saya. Bulan juni  tahun 2017, saya dimasukkan ke dalam SLB A/YAPTI Makassar. Saya belajar membaca huruf braille, dikenalkan dengan buku-buku braille. Ada buku yang memiliki gambar juga, tapi, gambarnya berupa titik-titik yang membentuk kesatuan. Saya tidak suka dengan gambar di buku braille, lebih tidak suka lagi membaca buku dengan titik-titik timbul itu. Rasanya selalu tidak sabar, jari-jari saya terlalu kaku. Terlebih lagi, gambar yang saya dapatkan dari titik-titik itu kurang memuaskan. Akhirnya, saya tidak fokus pada buku-buku braille. Selama bersekolah di SLB, kebanyakan saya membaca di laptop atau handphone.

Satu waktu, saya membaca tulisan salah seorang teman. Itu cerbung, dan saya seperti mengenal dunia baru.

Bagi saya, remaja yang pernah mengenal rupa, membaca menggunakan pembaca layar itu sangat menyenangkan. Otak saya berproses cepat, melompat dengan sigap, dan cekatan menggambar suasana-suasana yang dibacakan pembaca layar.

“Sore itu mengandung kering yang kerontang, dengan panas yang tak membuat tumbuhan hidup.”

Mendengar kata di atas, begitu saja di benak saya tergambar suasana texas yang kering dengan tumbuhan yang minim. Mulai sejak itu, saya menjadi gemar mengumpulkan buku lagi. Bukan untuk mencari gambar anime, tentunya. Tapi untuk benar-benar membaca, mengolah tulisan menjadi gambaran utuh di pelupuk. Beda dengan membaca pakai mata atau jari-jari untuk tulisan braille, membaca di handphone dengan bantuan pembaca layar itu sangat mudah. Tak ada kendala seperti mata perih, jari-jari pegal, atau kantuk karena terlalu lama membaca. Enak sekali, saya  tinggal mendengarkan pembaca layar.

Buku-buku yang saya baca di asrama YAPTI adalah buku semacam Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Mata Kedua, Istri Pengganti, Teman Tapi Menikah, Sang Pencerah, Ayat-Ayat Cinta, dan buku penguras air mata lainnya. Buku-buku itu bagus sekali, menurut saya di masa dulu.

Lulus SMP, sekolah di SMA Negeri 11 Makassar, bertemu orang-orang PerDIK, saya mulai bertemu bacaan-bacaan bergendre lain. Semisal Sepatu Dahlan, Habibie Ainun, Gost Flit, Laut Bercerita, Le petit Prins, dan buku-buku semacam ini. Saya masih lanjut membaca, di sela-sela kesibukan bersekolah. Pulang jam empat sore, biasanya saya makan dan istirahat dengan membaca buku dulu sebelum lanjut mengerjakan PR.

Naik kelas dua SMA, saya mendapat keberuntungan untuk kuliah di Institut Sastra Makassar (ISM). Saya mulai menelan liur ketika membaca buku-buku rekomendasi dosen. Ada yang cukup ringan, tapi lebih banyak lagi yang perlu dibaca berulang-ulang kali untuk mengerti. Tentu penulis terkenal dan sastrawan semacam Aslan Abidin, Aan Mansyur, IBS Pallogai, Faisal Oddang, dan lain-lain memiliki bacaan yang nyastra sekali. Saya harus terima saat mendapati tiada buku menye-menye di dalam list buku yang harus kami (mahasiswa) baca. Membaca buku After The Prophet, Dunia Sophie, Sampar, Ayat-Ayat Setan, memerlukan banyak tenaga. Dan awal-awal membaca buku-buku ISM, tak terbilang seringnya saya  mengulang bacaan.

Sekarang, saya menjadi orang yang cinta buku. Rasanya seperti menjanda jika tak bertemu bacaan dalam seharinya. Semakin sulit pembahasan dalam buku, semakin sering pula saya mengulang. Tapi itu bukan masalah. Toh, saya mencintai buku-buku itu. Tiap kali membaca, saya akan menemukan rindu di tiap bait-bait cerita.

Orang tanya, apa saya bercita-cita jadi penulis? Hmm, rasanya tidak. Saya malah lebih condong kuliah  politik, ketimbang sastra Indonesia. Tapi rasa cinta saya pada deretan huruf menuntun saya untuk terus membaca, menulis, dan membaca lagi. Saya menulis cerita-cerita sampah, menceritakan banyak hal dalam tulisan, hanya untuk memuaskan hasrat, tak lebih dari itu.

Apa saya ini penulis? Rasanya jawaban yang tepat adalah bukan.[*]

https://ekspedisidifabel.wordpress.com/2020/05/17/hari-buku-nasional-dan-minimnya-buku-aksesibel-bagi-difabel-netra/

Donasi Dari Komunitas Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Difabel Lansia di Makassar

Oleh Nur Syarif Ramadhan (Kepala Pustakabilitas – PerDIK)

Awalnya, Resky Chiky (juru bahasa isyarat) mengabarkan jika ada koleganya dari Australia (Melbourne) yang selama ini mengumpulkan donasi untuk disalurkan pada difabel yang terdampak pandemi covid 19 di Indonesia.

Melihat aktifitas PerDIK, yang sejak pertengahan Maret lalu menghimpun donasi, dan menyalurkannya ke difabel lansia di kota Makassar dan kabupaten Gowa, Chiki lantas merekomendasikan PerDIK kepada kawan Australianya tersebut. Chiki menginformasikan pada saya, bahwa komunitas ini merupakan perkumpulan orangtua anak berkebutuhan khusus, baik itu yang tinggal di Australia, atau juga di Indonesia. Kebetulan saja, Ibu Medi Preston yang merupakan kawan dekat dari Ibu Lili Yulianti Farid (Direktur Makassar International Writers Festival), yang menghubungi chiki saat ini sedang bermukim di Melbourne Australia.

Sejak Pandemi covid 19 ini tersebar ke berbagai tempat, yang berakibat dengan diharuskannya orang untuk tinggal di rumah, komunitas ini kemudian membuat grup belajar online melalui platform sosial media facebook yang nama grupnya; Stay home, learn and therapy with parents. Grup ini dibuat sejak 20 maret 2020 dan saat ini telah memiliki 180 anggota.

Melalui grup ini, mereka rutin menyelenggarakan kelas belajar online yang temanya seputar pengalaman orangtua dalam berinteraksi dan memberikan pembelajaran pada anaknya yang memiliki disabilitas khususnya Sindroma Down dan Autisme.

Ibu Medi kemudian meminta saya berbagi pengetahuan mengenai difabel netra serta berbagai aktivitas yang selama ini dikerjakan PerDIK pada anggota grup. Saya setuju dan akhirnya dibuatkan jadwal mengisi di grup tersebut pada 11 mei 2020.

Dengan memanfaatkan fitur live di facebook, yang ternyata juga bisa dilakukan di grup tertutup bukan di news feed seperti yang dilakukan kebanyakan orang, saya memulai sesi. Sore itu, ada 21 anggota grup yang menonton siaran langsung dari teras rumah.

Saya mengawali dengan bercerita sekilas tentang katarak yang sudah bermukim di bola mata saya sejak berumur tiga bulan, beserta keterbatasan pengetahuan medis di kampung saya saat itu sehingga saya tidak mendapatkan tindakan medis yang tepat. Kemudian lanjut pada berbagai bentuk pendidikan yang saya lalui sejak bangku sekolah dasar di sekolah luar biasa hingga kuliah di universitas Negeri Makassar. Saya memperkenalkan beberapa teknologi alat bantu (asisstive Technology) yang banyak digunakan orang buta dalam beraktivitas sehari-hari, dimulai dari yang paling biasa disaksikan orang seperti tongkat, hingga pembaca layar (screen reader) yang sejauh ini amat banyak membantu orang buta dalam mengakses pengetahuan.

Saya melanjutkan dengan memperkenalkan apa itu PerDIK serta aktivitas -aktivitas apa saja yang telah dan sedang kami lakukan dalam mendorong proses inklusi difabilitas diberbagai sektor. Saya mengawali dengan awal pendirian PerDIK, mulai dari ekspedisi difabel menembus batas difabel mendaki gunung lantimojong tahun 2016 dan gunung sesean tahun 2017.

“Kegiatan mendaki gunung bersama difabel ini bukan ingin membuktikan bahwa difabel juga mampu mendaki. Tapi kami ingin menunjukkan bahwa mendaki bersama-sama dan bahu membahu tanpa sekat perbedaan berdasarkan perbedaan kondisi tubuh adalah hal yang mungkin dilakukan dan sudah seharusnya menjadi kekuatan kita atau modal sosial untuk bersama-sama mengatasi upaya pelabelan negatif, stereotif, pemisahan, dan diskriminasi berbasis perbedaan tubuh atau disabilitas.” seru saya sore itu bersemangat.

Saya melanjutkan dengan bercerita aktivitas PerDIK yang lain, mulai dari pendampingan yang dilakukan PerDIK terhadap perempuan difabel yang menjadi korban kekerasan seksual, serta advokasi-advokasi lain seperti mendorong partisipasi difabel dalam pesta demokrasi. hingga beberapa training-training kepemudaan inklusif yang pernah PerDIK kerjakan.

Saya mengakhiri sesi dengan menampilkan slide aktivitas PerDIK selama pandemi covid 19, yaitu menghimpun donasi dan menyalurkannya pada difabel lanjut usia di kota Makassar dan kabupaten Gowa. Sejauh ini kami sudah menerima donasi berupa uang yang jumlahnya sudah melebihi dua puluh lima juta dan beberapa barang baik berupa masker, hand sanitiser dan sembilan bahan pokok dan sudah kami salurkan pada 147 keluarga difabel yang terdampak.

Sharing online saya sore itu berlangsung menyenangkan. Meski belum terbiasa melakukan sharing secara daring, setidaknya apresiasi yang saya peroleh dari peserta cukup membuat saya yakin kalau apa yang saya sampaikan menarik buat mereka. Beberapa pertanyaan di kolom komentar seputar apa yang telah saya paparkan juga menunjukkan kalau mereka memperhatikan apa yang saya sampaikan.

Poster Donasi PerDIK

*

Jum’at kemarin, melalui ibu Medi Preston, komunitas orangtua anak berkebutuhan khusus sudah menyalurkan donasinya ke PerDIK. Insya allah donasi tersebut akan kami teruskan pada difabel lanjut usia yang sebelumnya belum kami datangi. Kami yakin ini akan bermanfaat khususnya dalam mennyambut hari raya idul fitri 1441 Hijriah yang sebentar lagi akan kita rayakan[*].

Gubernur Sumatera Barat Diprotes, Tangani Covid-19 Tanpa Bahasa Isyarat

Yang terhormat,
Bapak Gubenur Provinsi Sumatera Barat
di Padang
Dengan hormat,

Atas nama seluruh Organisasi Disabilitas Rungu Sumatera Barat, kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menyelenggarakan konferensi pers, protokol dan akomodasi. Upaya tersebut merupakan langkah yang tepat dan mendesak sebagai gerakan edukasi dan sosialiasi kepada masyarakat terkait strategi penanganan pandemik global COVID-19 di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaan gerakan edukasi dan sosialisasi terkait pandemik global COVID- 19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di media massa mengabaikan perlindungan hak aksesibilitas dalam memperoleh informasi bagi kami. Mengingat kami memiliki keragaman kemampuan literasi dan daya tanggap mengalami hambatan dalam menyimak pembaharuan informasi yang penting terkait pandemik global COVID-19.

Pada setiap konferensi pers yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat bersama para awak media tidak menyediakan akses Juru Bahasa Isyarat dan teks Bahasa Indonesia. Padahal, perlindungan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya Disabilitas Rungu sudah tertuang dalam perundang-undangan, di antaranya:

  1. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Akses Informasi;
  2. Pasal 21 Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
  3. Pasal 19 Hak Pelayanan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  4. Pasal 20 Hak Perlindungan dari Bencana, yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  5. Pasal 24 Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sehubungan dengan itu, kami perwakilan Organisasi Disabilitas Rungu memohon kepada Bapak Gubernur Prov. Sumatera Barat untuk bertindak cepat dengan menindak seluruh perangkat komunikasi dan informasi agar menyediakan akses informasi yang ramah bagi kami.

Kami juga meminta Bapak Gubernur Prov. Sumatera Barat untuk melakukan langkah-langkah berikut ini:

  1. Mengikuti arahan terkait penyediaan akses layanan Juru Bahasa Isyarat (terlampir) yang diterbitkan oleh World Federation of The Deaf (WFD) dan World Association of Sign Language Interpreters (WASLI).
  2. Memerintahkan kepada seluruh perangkat komunikasi dan informasi dari Pemerintah Daerah, swasta dan awak media agar menyediakan akses layanan Juru Bahasa Isyarat dan sulih teks Bahasa Indonesia sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh WFD dalam menyampaikan informasi terkait pandemik global COVID-19.
  3. Menjamin dan memastikan segala bentuk akses informasi terkait pandemik global COVID-19 tidak bertentangan dengan rekomendasi WFD, WASLI dan tidak mengingkari kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas, khususnya Disabilitas Rungu/Tuli/HoH/HoS.
  4. Memerintahkan seluruh perangkat komunikasi dan informasi untuk menghubungi lembaga layanan Juru Bahasa Isyarat melalui Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah (PLJ) melalui nomor +62 852-7312- 6705 dan +62 812-7763-7906.

Melalui surat terbuka ini, kami juga menyerukan kepada seluruh elemen rakyat dan organisasi masyarakat, baik disabilitas maupun non-disabilitas di seluruh Indonesia untuk mendukung dan bersolidaritas pada perjuangan hak Disabilitas Rungu/Tuli/HoH.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan untuk ditindak lanjuti. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

ORGANISASI DISABILITAS SUMATERA BARAT

Berikut Berikut perbandingan Konferensi Persi Gubernur Sumbar tanpa JBI dan Gubernur Jabar dengan JBI

Dua Gubernur dengan dan tanpa juru bahasa isyarat saat konferensi pers terkait covid-19

Person With Disability atau Person With Capability?

WEBKUSI DPO

Disabilitas dan kapabilitas punya akar kata yang sama, able, ability atau kemampuan.

Jika kapabilitas menunjukkan kemampuan paripurna seorang manusia yang ada melingkupi diri seseorang, maka disabilitas adalah kemampuan yang terhalangi, terhambat, atau terabaikan, sehingga untuk bisa functioning, difungsikan, kemampuan haruslah diiringi dengan ketersediaan alat bantu, aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Covid19 yang menyerang tubuh dan kemudian merentankan banyak pihak telah menempatkan difabel menjadi [semakin] rentan. Selain itu, tak sedikit difabel yang tetap menjaga diri untuk bisa bertahan dan berbuat. Selain adanya perhatian pemerintah maupun non pemerintah kepada difabel agar menjadi target bantuan sosial, tak sedikit difabel bergerak menjadi bagian yang memberi bantuan dan dukungan ke pihak rentan.

Bagaimana seorang yang selama ini dilabeli dengan disabilitas justru menunjukkan kapabilitas?

Yuk ikut dengar-tonton obrolan difabel-difabel yang bertalenta, berkemampuan bahkan kapabel ini di acara Webkusi DPO ke-7 besok,

Jumat 8 Mei 2020 pukul 13.00 – 15:00 WIB

Zona Waktu Lain Mohon Menyesuaikan
Tema Webkusi #7 adalah

HOST
Berti Soli Dima Malingara Founder GARAMIN Nusa Tenggara Timur

Narasumber :
1. Kuni Fatonah, Ketua KSP Bank Difabel Ngaglik, Sleman
2. Ki Noy Yuki Melani, Konsultan HWDI Padang
3. Rahman Gusdur, Pendiri PerDIK Sulawesi Selatan
4. Stella Rosita Anggraini, Pendiri Kelas Volunteer Difabel Jombang (KVDJ)

Mari bergerak bersama #LawanKorona #ResponCovid-19Inklusif

Salam Inklusi,
Pengarah Webkusi DPO

Perhatian
1. Peserta dimohon mengkonfirmasi kehadiran selambat-lambatnya Jumat 8 Mei 2020, pukul 10:00 WIB (dimohon untuk tidak melewati batas waktu tersebut), pendaftaran melalui link berikut : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeR4oJVnaeebmRtG…/viewform…
2. Link meeting beserta panduan meeting via Zoom akan dikirimkan ke email masing-masing individu, pastikan anda menulis email dengan benar dan diwaktu yang sudah ditentukan. Link Zoom hanya akan dikirimkan untuk peserta yang telah mengkonfirmasi kehadiran melalui google form.
3. Setiap peserta yang telah memperoleh link meeting Webkusi #7 tidak diperkenankan men-share link meeting ke grup manapun, atau kepada orang yang tidak mengkonfirmasi kehadiran di Webkusi
4. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Terima kasih, Salam