Oleh; Ishak Salim, Ketua PerDIK

Kemarin, Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas mengeluarkan gugatan berjudul “5 alasan mengapa Komisi Nasional Disabilitas berdasarkan Perpres Nomor 68 tahun 2020 harus ditolak. Tulisan bernada gugatan itu kemudian menyebar ke sejumlah group pergerakan. Beragam respon dari kawan-kawan dan saya pun merasa perlu untuk meresponnya, dengan tujuan untuk menguatkan diskursus KND ini menjadi perbincangan publik luas dari berbagai organisasi disabilitas di seluruh Indonesia.

Saya berharap gugatan ini tidak lantas membuat dikursus ini secara sempit sebagai ekspresi setuju dan tidak setuju, melainkan membuka ruang partisipasi luas dari beragam organisasi pergerakan, pemerhati disabilitas, akademisi dan seterusnya. Dengan begitu, kualitas diskursus KND menjadi lebih kaya dan produktif.

Berikut tanggapan saya atas lima alasan tersebut.

Alasan 1

Pemerintah gagal memahami disabilitas sebagai bagian dari isu Hak Asasi Manusia karena KND dilekatkan secara kelembagaan kepada Kementerian Sosial yang tidak memiliki urusan di bidang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Perpers Nomor 46 Tahun 2015, urusan Kementerian Sosial terbatas kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Respon

Aspek Disabilitas melingkupi bukan hanya urusan HAM dan bukan pula hanya sebagai urusan sosial. Aspek disabilitas berkaitan dengan banyak urusan dalam kementerian yang berada di bawah kendali Presiden.

Persepsi kita terkait kementerian sosial berbeda di masa sebelum UU8PD2016 dengan saat ini, khususnya terkait KND. KND ini dibentuk Presiden dan KND adalah organisasi independen. Apa makna independen, sangat bergantung pada pemahaman kita atasnya. Setiap kementerian memiliki cakupan tugas fungsi yang terbatas, tak ada satupun fungsi yang punya cakupan keseluruhan urusan disabilitas, tidak juga kementerian Hukum dan HAM. Jadi Menteri di sini hanyalah urusan teknis kepresidenan untuk membantu presiden. Segala hal terkait dengan hubungan KND dengan tupoksinya adalah antara KND dan Presiden. Jadi tetap fokus pada KND sebagai organisasi independen dan bertanggungjawab ke Presiden, bukan menteri.

Alasan 2

Pemerintah gagal memahami UU 8/2016 yang membentuk KND sebagai lembaga yang independent dan non struktural, yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan dilekatkan kepada Kementerian Sosial, maka KND akan terbatas menjalankan tugasnya, terutama apabila terkait dengan kinerja dari Kementerian Sosial yang justru saat ini banyak mendapat kritik dari organisasi penyandang disabilitas karena masih melihat dsabilitas dari pendekatan belas kasih (charity based). KND juga berpotensi terjerat dalam konflik kepentingan dengan Kementerian Sosial.

Respon

KND bukan organisasi yang tergantung dalam kementerian sosial. KND adalah organisasi independen dan bertanggung jawab kepada presiden. Jika dikaitkan dengan hubungan antara KND dengan Menteri Sosial itu hanyalah urusan tata kelola dan bukan subtansi keberadaan KND yang independen dan merupakan kendaraan presiden untuk memastikan pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Alasan 3

Pemerintah salah menafsirkan bahwa KND ini adalah bagian dari tugas koordinasi yang diemban oleh Kementerian Sosial dalam Pasal 129 UU 8/2016. KND dalam UU 8/2016 diatur secara tersendiri di Bab VI, yaitu sebagai lembaga independent dan non struktural, yang memiliki tugasnya sendiri, dan justru bergerak diluar Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan begitu, secara pendanaan, berdasar kepada Pasal 135 ayat (2) UU 8/2016, KND mendapatkan anggaran dari APBN yang tidak harus bersumber dari Kementerian Sosial. Justru Pemerintah harus mendukung pembentukan KND yang terbebas dari konflik kepentingan yang akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Respon

KND belum berdiri, sebaik apapun desain keorganisasian KND, tetap baik buruknya organisasi ini nantinya akan dipengaruhi oleh orang-orang yang menjalankan dan pihak eksternal yang mendukungnya.

Untuk itu salah satu peluang yang perlu dipikirkan adalah memastikan (Pasal 4,5,6 Perpres68KND2020) mesin kerja anggota KND menjalankan tupoksinya berdasarkan budaya kerja yang memungkinkan KND menjadi mesin kekuasaan yang bisa memaksa atau membantu Presiden memenuhi kewajiban pemerintah terkait pemenuhan Hak-hak difabel setiap tahun.

Artinya selama masa kepresidenan, KND harus memantau pemerintah dalam memenuhi hak disabilitas, memastikan partisipasi difabel dalam pembangunan, dan hal-hal terkait lainnya. KND memiliki tugas penting dan 7 anggotanya tanpa support pergerakan, akademisi dan pemerintah serta masyarakat difabel se-Indonesia, maka tugas itu menjadi berat.

Dan tugas KND bukan memenuhi hak difabel, pemerintahlah yang memenuhinya dan KND harus memastikan langkah-langkah kesiapan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi atas kinerja pemerintah tersebut berjalan secara terukur dan dipastikan berjalan sesuai RIPD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJMN).

Pasal 27, KND menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggungjawab ke Presiden. Jika tidak kepada Presiden, KND maunya akan bertanggung jawab kepada siapa? Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Republik Indonesia.

Pasal 28, Pendanaan pelaksanaan tugas KND bersumber dari APBN dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Jika APBN masih minim penganggarannya, maka ada peluang KND meminta dukungan dari pihak eksternal dan ini peluang untuk kita bisa memaksimalkan fungsi KND. Masalahnya hanyalah seberapa serius anggota nantinya berupaya memenuhi aspek penganggaran ini, jika APBN dianggap kurang memadai.

Alasan 4

Pengisian anggota KND tidak memberikan kesempatan penuh bagi penyandang disabilitas karena membatasi peluang dengan hanya sudah menetapkan jatah anggota KND dari penyandang disabilitas sebanyak 4 dari total 7 orang. Hal itu menutup peluang anggota KND seluruhnya berasal dari penyandang disabilitas, padahal yang utama dalam Pasal 33 ayat (3) CRPD adalah mengutamakan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pengawasan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam suatu negara.

Respon

Kalau seluruhnya harus beranggotakan disabilitas, berarti kita ini belum beranjak cara berpikirnya dari eksklusivitas. Komisi Nasional Disabilitas tidak harus berisi sepenuhnya Difabel, sebagaimana Cak Fu aktivis difabel dan laki-laki mengisi Komisi Nasional Perempuan. Lagi pula, UUPD8/2016 bukan hanya mengatur kepentingan penyandang disabilitas tetapi juga non-disabilitas. Cara pandang inklusivitas sudah berjalan kurang lebih satu dekade ini, dan jika peluang kerja inklusif ditutup dengan mengusulkan hanya penyandang disabilitas saja, maka itu mengecilkan makna pencapaian pergerakan kita.

Alasan 5

Perpres 68 Tahun 2020 dibentuk secara tertutup dan minim partisipasi penyandang disabilitas sebagai stakeholder utama dari KND. Pembentukan yang minim transparansi informasi menjadikan perhatian masyarakat penyandang disabilitas tidak fokus memantau proses pembentukan Perpres, terlebih situasi saat ini Indonesia sedang dilanda COVID 19, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok masyarakat yang terdampak sangat besar.

Respon

Ruang partisipasi politik, tidak seluruhnya terbuka bagi difabel, sebagaimana kadangkala kita tidak membiarkan partisipasi politik kita terbuka bagi yang lain. Tetapi, seingat saya, dan ini ada jejak dijitalnya, respon kita soal KND dalam meramaikan diskursus KND ini sudah terjadi. Semua respon kita, dalam sistem politik ini akan menjadi input bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, seperti perpres KND ini. Input itu bisa berupa dukungan, bisa pula tuntutan. Jika ada output tidak memuaskan, maka tidak menutup kemungkinan feed back kita adalah menolak dan mendukungnya. Bagi saya, energi kita sudah harus difokuskan pada dukungan pada KND untuk bisa berdiri dan bekerja. Saat ini, dalam skala lokal, sudah ada beberapa daerah mendirikan Komite Disabilitas Daerah dan menunjukkan kinerja, baik atau buruk, kurang atau lebihnya. Pengalaman dari komite disabilitas daerah ini seharusnya menjadi tempat kita mencari tau bagaimana mesin komite ini bekerja. Sayangnya, hal ini belum kita lakukan. Kerja kita di sektor supporting data (jika kita anggap ada), belum mampu membantu pergerakan disabilitas memberikan masukan dari daerah untuk menjadi bahan meracik resep kerja bagi KND.

Demikian, respon ini saya sampaikan. Respon ini sekaligus akan penulis sampaikan pada diskusi online yang digelar oleh Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas, pada Minggu, 21 Juni 2020 pukul 13.00 WIB melalui Zoom.

Salam inklusi.

4 thoughts on “Respon atas “5 Alasan Penolakan atas KND”

    1. Wah terima kasih sudah sudi mampir, Bu. Siapa tahu Ibu ingin juga menulis terkait tema sama di sini. Khususnya misalnya menjawab kekhawatiran teman-teman Pokja dan lainnya akan terjadinya konflik kepentingan antara KND dan Kemensos. Semoga KND bisa segera berdiri dan menjalankan mandatnya sebagai Organisasi independen yang membantu Presiden untuk memastikan pememuhan hak difabel, partisipasi full dan pemberdayaan difabel terpenuhi dari tahun ke tahun bekerjanya KND nantinya.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.