Kerja Inklusi di Tengah Pandemi COVID-19

Sunarman Sukamto (Staf Ahli Kepresidenan, Aktivis Difabel)

Sebelum pandemi Covid-19, kerja-kerja inklusi tidak mudah dilakukan. Berbagai hambatan dan tantangan terbentang mulai dari mindset dan paradigma, hambatan budaya, struktural, komunikasi dan lingkungan. Hambatan-hambatan itu belum sepenuhnya bisa diatasi bersama oleh aktor pembangunan, baik di kalangan rights holders sendiri, duty bearers termasuk supporters. Untungnya, dalam pergerakan kesetaraan hak difabel, tidak pernah terputus generasi dari satu dekade ke dekade berikutnya dengan segala dinamika isu mainstream seperti hak asasi manusia, demokratisasi, good governance, ketahanan sosial, reformasi hukum dan birokrasi, anti korupsi dan ketangguhan menghadapi bencana.

Bersama menguatnya isu-isu tersebut, isu terkait difabel dan difabilitas dalam satu dekade terakhir ,secara perlahan sudah mulai menguat sebagai perspektif (mainstreaming) dalam pembangunan (inklusi), baik di tingkat penyusunan sampai monitoring kebijakan. Dalam dinamika itu, difabel mulai merebut ruang-ruang publik dan masuk ke dalam posisi-posisi penting dan startegis, baik di level lokal, nasional bahkan internasional. Secara sadar, walaupun belum sepenuhnya terkonsolidasi, sudah terjadi peningkatan posisi dan peran difabel dalam pembangunan—yang diharapkan inklusif.

Tiba-tiba terjadi pandemi Covid-19 di awal 2020.  Pemerintah Indonesia segera me-refocusing penganggaran pembangunan demi menangani pandemi beserta dampak sosial ekonominya. Namun, karena para pembuat kebijakan yang merespon pandemi dan menangani dampaknya masih belum berperspektif inklusi-difabilitas, membuat proses penanganan pandemi menempatkan difabel yang terpara sebagai pihak paling rentang terabaikan. Untungnya, pergerakan kesetaraan hak difabel sebelum Covid-19 sudah cukup terkondisi dengan banyaknya jaringan lokal dan nasional yang aktif berbagi situasi kondisi, pengalaman, pengetahuan dan cita-cita pergerakan. Menyadari bahwa kebijakan, penyelenggaraan dan monitoring respon Covid-19 dan dampaknya belum inklusif difabilitas, maka jaringan difabel langsung bersuara dan menggagas berbagai inisiatif dalam rangka melakukan advokasi berbasis fakta atau bukti bahwa difabel terpapar dan terdampak Covid 19.

Salah satunya inisitaif tersebut adalah melakukan “rapid assessment” dampak Covid-19 terhadap difabel. Proses dan desain Asesmen Cepat ini telah memperkuat konsolidasi gerakan difabel dari berbagai daerah dari Aceh sampai Papua. Selain itu, konsolidasi juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan karakter para pegiat hak difabel dari berbagai daerah.  Dengan demikian, transformasi sosial dapat digerakkan terkhusus melalui platform dijital dan forum virtual. Ini merupakan investasi bernilai, bahkan bersejarah dalam membuka cakrawala baru bagi konsolidasi pergerakan dan menyamakan visi gerakan bukan saja untuk advokasi di tengah pandemi covid-19, tetapi juga untuk jangka menengah dan panjang. Hasil dari Asesmen Cepat inipun sangat kaya dan laporan disusun sangat terstruktur. Inisiatif ini penting dan bermakna untuk kerja-kerja inklusi di masa pandemi Covid-19 dan sesudahnya. Apresiasi yang tulus untuk inisiator dan semua pihak yang telah terlibat dalam rapid assessment dampak Covid-19 terhadap difabel[].

Dampak COVID-19 Bagi Teman Tuli dan Hard of Hearing

Oleh: Surya Sahetapy

Berdasarkan kuesioner terdapat 193 Tuli dan 29 Hard of Hearing/Kesulitan Mendengar yang telah mengisi. Ini merupakan bentuk aspirasi teman Tuli dan Hard of Hearing menyatakan bahwa mereka terkena dampak Covid-19. Secara umum, akses informasi dan komunikasi merupakan hal yang paling dasar bagi Tuli dan Hard of Hearing seperti akses bahasa isyarat dan Closed Captioning. Beberapa TV sudah menyediakan juru bahasa isyarat tetapi tidak menyediakan Closed Captioning. Bagaimanapun, closed captioning sangat penting untuk Teman Tuli dan Hard of Hearing karena tidak semua bisa mengakses bahasa isyarat. Selain itu, di media sosial terdapat beberapa video yang telah captioned

Selain aksesibilitas, akses pendidikan bagi pelajar Tuli dan Hard of Hearing (42 partisipan) merupakan tantangan dimana mereka belajar secara jarak jauh. Bagaimanapun, terdapat panduan layanan kelas daring untuk pengajaran dan mahasiswa Tuli dan Hard of Hearing serta Disabilitas Rungu di perguruan tinggi sudah dimuat di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dukungan agar para dosen bisa mendukung proses pembelajaran Mahasiswa Tuli. Informasi ini bisa diakses di http://dikti.kemdikbud.go.id/pengumuman/panduan-layanan-kelas-daring-online-untuk-pengajaran-dan-mahasiswa-tuli-hoh-disabilitas-rungu-di-perguruan-tinggi/

Dan, ada hal yang perlu dikhawatirkan adalah akses kesehatan. Mengingat kasus Covid-19 sedang naik, dan bukan tidak mungkin Teman Tuli dan Hard of Hearing bisa menjadi pasien COVID-19. Tidak semua rumah sakit dapat diakses oleh teman Tuli dan Hard of Hearing karena minim pemahaman mereka bagaimana menghadapi pasien Tuli dan Hard of Hearing. Tidak hanya itu, informasi-informasi yang berkaitan kesehatan perlu aksesibel.

Berdasarkan kuesioner ini, perlu adanya dorongan kerjasama di antara pemerintah dan organisasi Tuli dan Hard of Hearing serta pemangku kepentingan dalam perencanaan seperti pengembangan dan penegakan aturan mengenai akses informasi dan komunikasi seperti akses bahasa isyarat, dan Closed Captioning baik dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lainnya. Bagaimanapun, tidak hanya aksesibilitas dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, kemungkinan ada dampak lain yang akan muncul dari COVID-19 ini seperti kesehatan mental akibat. Oleh karena itu, kolaborasi dari pemerintah, organisasi disabilitas dan pemangku kepentingan sangat penting untuk dilakukan demi kepentingan bersama[].

Catatan: Tulisan ini diterbitkan pertama kali dalam buku Yang Bergerak dan Yang Terpapar Selama Pandemik: Suara Disabilitas Dari Indonesia, Juli 2020.

Dampak Ekonomi Keluarga Difabel Covid-19: Cerita dari NTT

Oleh Berti Soli Dima Malingara

Nusa Tenggara Timur, NTT berhasil menjangkau 205 responden difabel dalam Asesmen Cepat oleh Jaringan Organisasi Difabel Indonesia Respon Covid-19. Jumlah ini merupakan tiga tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia, setelah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Secara faktual, jumlah responden itu terdiri dari Penyandang Disabilitas Fisik (54%), Disabilitas sensorik (16%), Disabilitas intelektual (15%), Disabilitas ganda (9%) dan disabilitas mental (6%).

Pandemi Covid-19 berdampak negatif bagi keluarga-keluarga difabel di NTT. Data menunjukkan ada 79% respoden mengatakan berdampak negatif Dan hanya 2% mengatakan sebaliknya, merasa ada dampak positif. Dampak negatif ini terutama dirasakan oleh difabel yang tidak atau belum memiliki penghasilan (50%) dan yang pendapatannya tidak tetap (37%). Data Asesmen ini juga menggambarkan bahwa hanya 22% difabel memiliki pendapatan tetap atau biasanya bekerja di sektor formal, seperti guru, pegawai negeri sipil atau karyawan swasta.

Responden yang memiliki pendapatan tetap kebanyakan adalah disabilitas fisik (14 orang) sedangkan disabilitas intelektual sama sekali tidak ada yang memiliki penghasilan tetap. Difabel yang memiliki penghasilan tidak tetap berjumlah 76 orang. Jika dilihat dari presentase, disabilitas fisik juga mendominasi sektor ini yaitu sebesar 71%. Disabilitas sensorik ada 17 %, disabilitas intelektual sebanyak 8%, disabilitas mental 3% dan Disabilitas ganda sebanyak 2%. Disabilitas yang tidak berpenghasilan tentunya akan menjadi perhatian yaitu sebanyak 102 atau hampir sebagian dari jumlah keseluruhan responden (49,7%). Penyandang disabilitas fisik memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu sebanyak 42 orang atau 41% dari total responden. Disabilitas ganda dan intelektual menyumbang masing-masing 18%, disusul oleh disabilitas sensorik sebanyak 15% dan disabilitas mental sebanyak 8%. Sebelum COVID-19, sebagian besar responden bekerja di luar rumah.

Dari sisi ekonomi, responden mengalami tantangan yang cukup besar akibat kebijakan bekerja dari rumah dan menjaga jarak. Mereka tidak bisa lagi bekerja dan tidak bisa menghasilkan uang setiap hari. Berdasarkan data yang kami himpun, mayoritas responden mengatakan bahwa pendapatan mereka satu bulan sejak COVID-19 berkurang, kecuali 4% responden yang bekerja di sektor formal. Responden sebagian besar (43%) setuju bahwa pendapatan mereka berkurang sebanyak (50% -80%). Responden lainnya (33%) mengatakan pendapatan mereka berkurang sebanyak (30%-50%) dan sisanya (20%) sepakat kalau terjadi penurunan pendapatan sebanyak (10%-30%).

Difabel yang bekerja disektor informal yang memiliki penghasilan rata-rata sebulan (Rp200.000-Rp500.000) sebanyak 38%. Difabel yang berpendapatan (Rp500.000 – Rp1.000.000) sebanyak 24 %, sementara yang berpenghasilan (Rp1.500.000 – Rp 2.000.000) sebanyak 9%. Selanjutnya difabel dengan penghasilan (Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000) dan diatas Rp 2.000.000 masing-masing sebanyak 4%. Jika dihitung perhari, responden mengalami pengurangan penghasilan dengan rincian di bawah Rp 25.000 sebanyak 28%, diantara Rp. 25.000 – Rp.50.000 sebanyak 25%, di atas Rp100.000 sebanyak 14%, diantara Rp. 50.000 – Rp 75.000 sebanyak 12 % dan diantara Rp 75.000 – Rp 100.000 sebanyak 10%.

Mayoritas difabel (95%) juga mengalami beberapa kesulitan kompleks ketika jumlah pendapatan berkurang antara lain untuk membeli sembako, membeli susu anak, membayar uang sekolah anak, membayar uang sewa kontrakan, membayar utang, membayar biaya listrik, air, pulsa dan alat tulis anak sekolah. Ada 34 % responden yang memiliki hutang yang harus dibayar setiap bulan baik itu berupa pinjaman bank, koperasi, rentenir, teman maupun keluarga. Bahkan ada 11% responden yang memiliki lebih dari 1 cicilan setiap bulan.

Kendala lain yang dialami difabel di NTT adalah informasi terkait bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun desa belum dipahami dengan baik oleh responden. Selain itu, bantuan yang didapat dari pemerintah masih sangat minim dan belum bisa dinikmati oleh semua responden. Berdasarkan data, jumlah responden yang telah menerima bantuan yang diberikan pemerintah berupa subsidi listrik (34%), subsidi air PAM (3%), Bantuan Padat Karya (3%), Program Keluarga Harapan (9%), Bantuan Pangan Non Tunai (4%), Bantuan Langsung Tunai (6%). Ini perlu perhatian serius agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan tepat manfaat.

Di tengah persoalan ekonomi diatas, ada hal baik yang menarik untuk menjadi catatan penting yaitu tingginya kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi dalam mengatasi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan 54% responden yang siap memberikan kontribusi untuk penanganan COVID-19. Kontribusi yang diberikan antara lain: menggalang dana dari masyarakat, menggalang dana dari donor, menyalurkan bantuan ke keluarga difabel yang membutuhkan, mengembangkan media edukasi, komunikasi dan informasi terkait COVID-19 dan mengadvokasi kebijakan pemerintah dalam menangani dampak COVID-19[].

Belajar Meneliti Sejak Dini

Ishak Salim
Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan

Saat ini, saya dan Ida Arianti Said sedang memandu 7 peneliti kecil dalam keluarga. Sejak 2 Juli lalu, saat istri menyampaikan gagasan ini dalam group WhatsApp keluarga, kami bersepakat dan siap memulai. Melalui video berdurasi 7 menit, kami menyampaikan teknis meneliti dan menulis kisah pendek. Dari 13 cucu nenek, 7 tertarik ikut. Dua yang paling dewasa tak berminat, dua cucu yang sedang studi di SMK Sukabumi dan tak leluasa berkomunikasi online karena aturan sekolah tak berkabar, seorang acuh sama sekali dan dua cucu paling bungsu, jelas tak memungkinkan terlibat.

Kami menetapkan waktu singkat, 4 hari pertama melakukan riset atau wawancara informan, 6 hari berikutnya mentranskrip dan menulis, 2 hari kemudian finalisasi tulisan, dan setelah itu puncaknya adalah bercerita di tengah keluarga kaka, adik, om, tante dan nenek.

Karena langsung direspon cepat, kuliah singkat pun kugelar tanpa persiapan. Saya hanya sempat memikirkan tahapan meriset dan menulis cerita ini, yakni brainstorming, merencanakan riset, meneliti, menuliskan temuan dan presentasi. Saya tak ingin membayangkan kerumitannya, lakukan saja. Hal semacam ini sudah sering kulakukan, bedanya saat ini adalah dalam keluarga dan dengan anak-anak pra-remaja dan remaja awal.

Brainstorming:

Ini fase awal, obral-obrol lepas soal siapa calon informan, bagaimana mempersiapkan diri, termasuk apakah merasa bisa atau tidak dan seterusnya. Brainstorming akan membawa kita melihat beragam kemungkinan untuk meriset dan setelah itu memutuskan akan meriset apa.

Di fase inilah Mutiara (kelas 6 SD) memutuskan meriset masa kecil Nenek Suri Said (Lahir 1942), Arrayyan (Kelas 3 SMP) meniti masa kanak-kanak dan remaja ayahnya (saya), dan Fiqa (kelas 5) meneliti Dato’ nya di usia kanak-kanak (lahir pada 1950), Umar (Kelas 3 SMP) meneliti masa kecil ibunya, Usman (Kelas 1 SMP) meneliti masak kecil bapaknya, Zain (Kelas 2 SMA) meneliti masa sekolah ibunya, Zaki (semester 2 UNM) meneliti masa kerja sebelum pensiun Dato’nya dan ikut pula turut meramaikan, Ida Arianti Said meneliti kakaknya. Brainstorming ini kami lakukan melalui obrolan zoom yang akses bagi semua.

Merencanakan Riset:

Setelah memutuskan tema riset, saya memandu mereka melanjutkan dengan menanyakan beberapa hal terkait tema riset mereka. Misalnya:

“Hal apa yang saya sudah tahu tentang informan dan ingin saya sampaikan ke pembaca?”
“Apa yang belum saya tahu dan akan saya pelajari?”
Setelah itu, saya memperkenalkan model bertanya dengan formula 5W + 1H yang dalam bahasa Iyyan rupanya lebih mudah diingat, yakni “ADIK SIMBA” (Apa, DI mana, Kapan, SIapa, Mengapa dan BAgaimana). Saya tertawa dengan istilah ini. Betul-betul lebih nyambung dengan mereka ketimbang 5 W: Wapa, Wiapa, Wapan, Wengapa, Wimana dan 1 H: Hagaimana hehehe.

Kami mulai melakukan kategorisasi untuk menemukan gagasan utama (main ideas). Setelah gagasan utama tersedia buatlah pertanyaan riset. Sesederhana mungkin, jangan membayangkan hal sulit dalam fase belajar ini. Misalnya, saya ingin meneliti nenek, spesifik pada masa kecil nenek. Maka kategori yang ingin diketahui: “siapa nenek, di mana nenek lahir dan tumbuh di masa kanak-kanak dan remaja, apa yang nenek
lakukan di masa kecil dan bagaimana nenek di masa kanak-kanak, di sekolah dan di rumah, nenek waktu kecil punya kebiasaan apa, suka makan apa, suka main apa, suka pakai baju apa, dst.

Setelah itu, mulai menyiapkan pertanyaan asumtif, semisal apa saja yang saya sudah tahu tentang nenek (karena tentu nenek sudah pernah menceritakan masa kecilnya), apa yang saya asumsikan tentang masa kecil nenek: misalnya hidup di jaman perang, sekolah di sekolah rakyat, menulis dengan batu tulis, dll. Kemudian pertanyaan yang benar-benar terkait dengan hal-hal yang belum dan ingin diketahui tentang nenek.

Selain informan kunci, perlu menimbang informan lain atau sumber informasi lainnya, semisal cari tahu di internet suasana dari tempat tertentu di mana nenek hidup. Misalnya saat Tiara mendapatkan nama kapal penumpang jaman kolonial yang ditumpangi nenek yakni KMP yang artinya Koninklijke Paketvaart Maatschappij yang menurut wikipedia baru dinasionalisasi pada 1957. Juga menelusuri siapa informan lain yang nantinya akan diwawancarai yang mengetahui masa kecil nenek. Serta cari tahu sumber-sumber informasi lainnya, misalnya terkait foto masa kecil nenek, dokumen sekolah, dst.

Meneliti:

Meneliti adalah menemukan informasi terkait pertanyaan penelitian. Ketujuh peneliti cilik ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya dan saya mereview seperlunya. Setidaknya proses review memberitahukan ke mereka bahwa proses riset berjalan dengan supervisi yang nyata adanya.

Dalam riset ini, kategorisasi yang telah dibuat dapat memandu proses wawancara atau mencari informasi yang dibutuhkan. Proses wawancara pun berlangsung dan setiap peneliti menyampaikan bukti wawancara berupa foto saat wawancara berlangsung. Selain wawancara, saya juga mewanti-wanti agar menelusuri dokumen pribadi infoeman yang mungkin tersedia: foto, dokumen sekolah, surat-surat, dst) untuk menambah informasi. Tetap gunakan panduan atau rencana penelitian yang sudah dituliskan tadi. Dalam proses wawancara, saya menekankan betul mereka agar melakukan perekaman dan membuat transkripnya.

Menulis temuan:

Pertama buatlah rencana penulisan dengan kerangka: pendahuluan, isi, dan penutup. Saya mencoba mengungkapkan tulisan hasil riset sesederhana mungkin. Tulisan diawali dengan menulis pembukaan. Pembukaan berisi mengenai apa yang ingin kita sampaikan ke pembaca. Misalnya:

“Tahukah kamu, bahwa nenek lahir dan tumbuh di masa kanak-kanaknya di suatu desa dalam suasana perang? Bagaimana nenek menikmati masa kecilnya, bagaimana nenek bersekolah dan bermain dengan teman-temannya dan bagaimana nenek di rumah? Tulisan ini akan menyampaikan hal-hal menarik di masa kecil nenek.

Bagian kedua adalah heading tulisan. Menulis laporan riset gunakanlah kalimatmu sendiri, jangan pakai kalimat dari sumber informasimu misalnya menuliskan saja semua yang sudah diceritakan. Atau memasukkan informasi seutuhnya dari internet tanpa informasi soal pengutipan. Heading tulisan berisi poin-poin yang sudah menjadi rencana penelitian dan kemudian sudah ditanyakan ke informan dan mencari informasinya melalui internet. Semua jawaban yang sudah diberikan kemudian dituliskan. Setelah menuliskan heading, buatlah kalimat penutup.

Kalimat penutup berisi kesimpulan dari penelitian. Misalnya saya telah melakukan penelitian terhadap nenek, menurut saya nenek memiliki pengalaman masa kecil menyenangkan karena a, b, c, dan untuk itu saya ingin mengikuti saran-saran nenek begini dan begitu. Setelah itu pikirkan judul tulisanmu lalu kumpulkan.

Saat catatan ini kutulis, proses pemeriksaan tulisan sudah berjalan. Semuanya sudah memperlihatkan transkrip wawancara dan beberapa sudah menyetor tulisan pembukaan dan bahkan sudah beberapa yang telah rampung hingga penutup. Saya mereview semua tulisan dan meminta mereka menambahkan data yang diperlukan. Wawancara kembali pasti terjadi dan jangan lupa, jika tulisan sudah dirasa cukup, carilah dokumen pribadi dan fotolah dengan seijin mereka.

Presentasi Temuan Riset

Baru saja, saya menulis pesan di group WhatsApp keluarga begini:

“Buat yang sudah rampung tulisannya secara utuh (Pembukaan, isi dan penutup), silakan siapkan bahan presentasi untuk bercerita di Malino di waktu yang belum ditentukan (semoga dalam waktu dekat–tunggu ketua panitia Ida Arianti Said mengurusnya).

Bahan presentasi tidak harus dengan slide ya, boleh juga dengan cara lain yang kreatif: misalnya buat drama, video, cerita melalui boks/kardus/kubus, cerita boneka dll. Silakan pikir sendiri ya. Bisa juga ini dikerja perkelompok atau bersama sekaligus. Kalau butuh teman mengobrolkan gagasan presentasi nanti, silakan hubungi ayah dan bunda.

Dalam bayangan kami berdua, jika tulisan ini benar-benar rampung, lengkap dengan dokumen pelengkapnya, maka kami akan melayout dan mencetaknya jadi buku, buku keluarga. Semoga![]

Saat diskusi via zoom

Jalan Panjang Partisipasi Difabel Menuju Makassar Kota Inklusi

Oleh: Nur Syarif Ramadhan

Makassar- Jaringan Koalisi Organisasi Disabilitas Kota Makassar menggelar diskusi bertajuk proses  perencanaan pembangunan (RIPD dan RAD Kota Makassar sebagai Kota Inklusi). . Kegiatan ini, merupakan kerjasama antara PerDIK sebagai anggota Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan menjadi bagian dari program “Monitoring Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas” 2019/2020. Ishak Salim selaku ketua badan pengurus PerDIK dalam sambutannya mengatakan jika acara ini Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan atau Public Hearing antara koalisi jaringan DPO Makassar dengan DPRD dan Bapeda pada 10 dan 13 maret Lalu.

“Kita ingin melihat apakah Pemerintah kota Makassar sudah memasukkan tuntutan-tuntutan warga difabel Makassar dalam perencanaan pembangunan tahun 2020, Makanya kami mengundang pihak DPRD dan OPD yang bersentuhan langsung dengan isu disabilitas,” Jelas Ishak.

Diskusi tersebut telah berlangsung secara daring melalui aplikasi zoom pada hari Selasa, 14 Juni 2020 dari pukul 10:00 sampai 13:00 wita.

Pada awalnya, koalisi DPO mengundang kepala Bappeda Kota Makassar, Ibu dr. Andi Hadijah Iriani R, Sp.,THT., M.Si, yang akan berbicara mengenai “Perspektif Disabilitas dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar: Dinamika  Penyusunan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) Kota Makassar dan ketua DPRD kota Makassar, Bapak Rudianto Lallo, SH, yang akan bercerita mengenai Makassar Kota Inklusi: Strategi dan Dinamika Penganggaran Pembangunan Makassar Menuju Kota Inklusi Sebagai dua pembicara utama, Tapi hingga diskusi itu sukses dilaksanakan, tidak ada perwakilan dari DPRD kota Makassar yang mengonfirmasi kehadirannya.

Direktur PerDIK Abd. Rahman atau akrap disapa Gus Dur, menyayangkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 yang terkesan kurang peduli dengan persoalan disabilitas di kota Makassar. Menurutnya, sudah dua kali koalisi disabilitas Makassar melibatkan DPRD dalam kerja-kerja advokasi jaringan DPO, tapi kurang mendapat respon yang baik dari DPR.

“Dulu waktu kita mau hearing dengan DPRD kota, kami masukkan surat permohonan hearing seminggu sebelumnya, tapi setelah seharian menunggu di kantor mereka (DPRD), hanya satu anggota dewan yang menemui kami.” jelas Gus Dur.

“Minggu lalu juga kami sudah masukkan surat permohonan sebagai pemateri ke DPRd kota, Tapi lagi-lagi tidak ada satupun anggota DPRD yang bisa hadir. Padahal ini isu penting, menyakut anggaran bagi warga disabilitas Makassar, yang seharusnya menjadi tanggungjawab DPRD.” Sesal Gus Dur.

Acara itupun hanya dihadiri oleh perwakilan dari organisasi disabilitas, Mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Makassar, Gorontalo dan Jogja. Dari kalangan pemerintah kota hadir sejumlah perwakilan dari Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan dinas sosial, serta hadir pula Sunarman Sukamto dari kantor staf kepresidenan.

Dalam pemaparan presentasinya, Kepala bapeda kota Makassar menyampaikan beberapa kebijakan penting terkait urgensi pelibatan difabel dalam perencanaan pembangunan seperti Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional disabilitas dan peraturan daerah kota Makassar nomer 6 tahun 2013 dan Peraturan Walikota Makassar Nomer 61 tahun 2015 yang menjamin partisipasi warga difabel kota Makassar di berbagai bidang pembangunan.

Kepala bapeda juga menyampaikan bahwa tuntutan warga difabel Makassar yang diajukan dalam pertemuan dengan bapeda maret lalu telah diteruskan pada Organisasi Perangkat Daerah Terkait.

Slide presentasi Kepala Bappeda Kota Makassar

“Beberapa SKPD mulai menyusun program tentang inklusi atau difabel, dilihat dari beberapa regulasi menteri dan pemerintah beberapa sudah dicantumkan, mudah-mudahan isu tentang difabel bisa lebih terencana dan terealisasikan.” Jelasnya.

Ketua Bappeda Kota Makassar juga menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan akan melibatkan organisasi disabilitas maupun organisasi lainnya yang peduli pada isu disabilitas. Pihak Bappeda juga menyampaikan bahwa RIPD Kota Makassar nantinya diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah yang dalam hal ini difokuskan untuk pencapaian tujuan Makassar sebagai Kota Inklusi.

Dari jaringan DPO Nur Syarif Ramadhan menyampaikan hasil analisis anggaran tuju OPD yakni Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. OPD tersebut dipilih karena paling sering bersentuhan dengan isu disabilitas.

“Pemenuhan hak Difabel atas anggaran di Kota Makassar masih TERBATAS dan TIDAK KONSISTEN dari tahun 2017 sampai 2019. Jelas Syarif.

Ada tujuh hal penting yang dia sampaikan terkait hasil analisis tersebut yakni:

  1. Nol koma Nol sekian persen Anggaran Inklusi di Bidang Pendidikan,
  2. Inkonsistensi dan Terus Menurunnya Anggaran Bidang Kesehatan,
  3. Dambaan Penerapan Desain Universal di Bidang Pekerjaan Umum,
  4. Perlindungan Sosial Bagi Difabel Belum Signifikan,
  5. Perempuan dan Anak Difabel Belum Prioritas Dalam Anggaran,
  6. Pentingnya menjangkau Difabel Yang Belum Banyak Terdata, dan
  7. Atlet Difabel Kurang Perhatian.

Sebagai masukan untuk pemerintah dalam merencanakan program yang berpihak pada difabel, Syarif juga memaparkan saran-saran dari koalisi DPO yang meliputi 12 bidang. Bidang-bidang yang menjadi usulan program pembangunan tersebut mencakup: Bidang Mobilitas dan Fasilitas Umum, Pendidikan (Bidang Infrastruktur dan Bidang Non- Infrastruktur), Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ekonomi, Politik dan kewarganegaraan, Bantuan dan Jaminan Sosial, Informasi dan Komunikasi, Olahraga, Rekreasi dan Kesenian, Hukum dan HAM, Teknologi Tepat Guna, dan Pengurangan Risiko Bencana.

Foto Bersama dalam Zoom

Rencana ke depan

Di sesi akhir diskusi publik yang dihadiri sekitar 70 peserta ini dirumuskan sejumlah output.

Pertama, warga difabel harus lebih aktif dalam mengikuti seluruh proses perencanaan mulai dari tingkat kelurahan sampai kota Makassar. Untuk itu, selain kekuatan difabel bertumpu pada organisasi difabel yang ada, difabel juga secara individual sebagai warga negara yang kritis perlu terus menyampaikan kepentingan atau kebutuhannya.

Kedua, organisasi perangkat daerah harus membuka diri atas perspektif disabilitas dalam menyiapkan dan menyajikan program di sektornya masing-masing. OPD kota Makassar Harus proaktif di saat tak ada usulan program untuk disabilitas, maka harus tetap mengajukan program difabel di bidangnya. Selain itu setiap OPD harus terbuka terhadap difabel jika berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring pembangunan.

Ketiga, organisasi peduli disabilitas harus menyampaikan sikap kritis kepada DPRD kota Makassar yang dalam proses ini tidak menunjukkan sikap kepedulian terhadap isu disabilitas. Harus disadari, penduduk difabel di suatu daerah setidaknya terdapat 10-15% penduduk dan ini merupakan angka yang tinggi yang sepatutnya diutamakan oleh para wakil rakyat[].

Dorong Partisipasi Difabel Dalam Pembangunan Kota, PerDIK dan ICW Gelar Diskusi Publik

Rilis PerDIK, 13-07 2020

Dalam kegiatan Public Hearing di kantor DPRD dan Kantor Bappeda Kota Makassar pada 13 Maret 2020, ‘Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar’ (Koalisi OPD Makassar) menyampaikan pentingnya pelibatan organisasi disabilitas dalam proses perencanaan maupun implementasi rencana pembangunan Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, perlindungan , dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bappeda Kota Makassar menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan akan melibatkan organisasi disabilitas maupun organisasi lainnya yang peduli pada isu disabilitas. Pihak Bappeda juga menyampaikan bahwa RIPD Kota Makassar nantinya diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah yang dalam hal ini difokuskan untuk pencapaian tujuan Makassar sebagai Kota Inklusi.

Untuk itu, usulan-usulan dari pihak Organisasi

Disabilitas menjadi sangat urgen dalam proses perencanaan pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Terkait dengan penyusunan RIPD, pada 10 Maret 2020, Koalisi OPD Kota Makassar telah menyerahkan daftar masukan atau usulan kepada Kepala Bappeda Kota Makassar terkait alokasi anggaran pembangunan kota Makassar untuk tahun anggaran 2021 dan tahun- tahun berikutnya.

Usulan ini merupakan hasil diskusi bersama dan menjadi bagian dari bentuk partisipasi organisasi difabel maupun organisasi peduli difabel dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar.

Adapun koalisi OPD tersebut adalah Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Gerakan Kesejahteraan Tuli/Tuna-rungu Indonesia (GERKATIN Makassar), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, (ITMI) Sulawesi Selatan, Persatuan Tunanetra Indonesia, (Pertuni) Sulawesi Selatan, Gerakan Mahasiswa dan Pelajar untuk Kesetaraan (Gemparkan), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa) Makassar dan Pustakabilitas Indonesia.

Bidang-bidang yang menjadi usulan program pembangunan tersebut mencakup: Bidang Mobilitas dan Fasilitas Umum, Pendidikan (Bidang Infrastruktur dan Bidang Non- Infrastruktur), Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ekonomi, Politik dan kewarganegaraan, Bantuan dan Jaminan Sosial, Informasi dan Komunikasi, Olahraga, Rekreasi dan Kesenian, Hukum dan HAM, Teknologi Tepat Guna, dan Pengurangan Risiko Bencana.

Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan atau Public Hearing tersebut, maka Koalisi OPD Kota Makassar, akan menyelenggarakan Diskusi Publik yang lebih lanjut membahas proses  perencanaan pembangunan (RIPD dan RAD Kota Makassar sebagai Kota Inklusi) yang sedang atau  telah berjalan di jajaran pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini, merupakan kerjasama antara PerDIK sebagai anggota Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan menjadi bagian dari program “Monitoring Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas” 2019/2020.

Diskusi Publik tersebut akan dihelat secara daring melalui aplikasi zoom pada hari Selasa, 14 Juni 2020 dengan bertindak sebagai pemantik diskusi adalah; Kepala Bappeda Kota Makassar, Ibu dr. Andi Hadijah Iriani R, Sp.,THT., M.Si, yang akan berbicara mengenai “Perspektif Disabilitas dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar: Dinamika  Penyusunan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) Kota Makassar. Selain itu, Koalisi juga berharap kesedian ketua DPRD kota Makassar, Bapak Rudianto Lallo, SH, yang akan bercerita mengenai Makassar Kota Inklusi: Strategi dan Dinamika Penganggaran Pembangunan Makassar Menuju Kota Inklusi. Dari kalangan difabel, Nur Syarif Ramadhan, yang merupakan aktivis muda difabel dari PerDIK akan bercerita mengenai Partisipasi dan Sumbangsih Difabel dalam Pembangunan Makassar Menuju Kota Inklusi

Diskusi ini akan dimoderatori oleh Abd. Rahman, Direktur PerDIK yang merupakan difabel Visual. Panitia juga akan menyediakan juru bahasa isyarat, agar jalannya diskusi dapat diakses oleh Tuli.

Koalisi organisasi difabel Makassar berharap agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan proses partisipasi difabel (OPD) dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah kota Makassar dapat terus berlangsung sampai tujuan pembangunan inklusif tercapai dan warga dengan disabilitas mendapatkan hak, harkat dan martabatnya secara manusiawi dan berkelanjutan.[*]