Sunarman Sukamto (Staf Ahli Kepresidenan, Aktivis Difabel)

Sebelum pandemi Covid-19, kerja-kerja inklusi tidak mudah dilakukan. Berbagai hambatan dan tantangan terbentang mulai dari mindset dan paradigma, hambatan budaya, struktural, komunikasi dan lingkungan. Hambatan-hambatan itu belum sepenuhnya bisa diatasi bersama oleh aktor pembangunan, baik di kalangan rights holders sendiri, duty bearers termasuk supporters. Untungnya, dalam pergerakan kesetaraan hak difabel, tidak pernah terputus generasi dari satu dekade ke dekade berikutnya dengan segala dinamika isu mainstream seperti hak asasi manusia, demokratisasi, good governance, ketahanan sosial, reformasi hukum dan birokrasi, anti korupsi dan ketangguhan menghadapi bencana.

Bersama menguatnya isu-isu tersebut, isu terkait difabel dan difabilitas dalam satu dekade terakhir ,secara perlahan sudah mulai menguat sebagai perspektif (mainstreaming) dalam pembangunan (inklusi), baik di tingkat penyusunan sampai monitoring kebijakan. Dalam dinamika itu, difabel mulai merebut ruang-ruang publik dan masuk ke dalam posisi-posisi penting dan startegis, baik di level lokal, nasional bahkan internasional. Secara sadar, walaupun belum sepenuhnya terkonsolidasi, sudah terjadi peningkatan posisi dan peran difabel dalam pembangunan—yang diharapkan inklusif.

Tiba-tiba terjadi pandemi Covid-19 di awal 2020.  Pemerintah Indonesia segera me-refocusing penganggaran pembangunan demi menangani pandemi beserta dampak sosial ekonominya. Namun, karena para pembuat kebijakan yang merespon pandemi dan menangani dampaknya masih belum berperspektif inklusi-difabilitas, membuat proses penanganan pandemi menempatkan difabel yang terpara sebagai pihak paling rentang terabaikan. Untungnya, pergerakan kesetaraan hak difabel sebelum Covid-19 sudah cukup terkondisi dengan banyaknya jaringan lokal dan nasional yang aktif berbagi situasi kondisi, pengalaman, pengetahuan dan cita-cita pergerakan. Menyadari bahwa kebijakan, penyelenggaraan dan monitoring respon Covid-19 dan dampaknya belum inklusif difabilitas, maka jaringan difabel langsung bersuara dan menggagas berbagai inisiatif dalam rangka melakukan advokasi berbasis fakta atau bukti bahwa difabel terpapar dan terdampak Covid 19.

Salah satunya inisitaif tersebut adalah melakukan “rapid assessment” dampak Covid-19 terhadap difabel. Proses dan desain Asesmen Cepat ini telah memperkuat konsolidasi gerakan difabel dari berbagai daerah dari Aceh sampai Papua. Selain itu, konsolidasi juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan karakter para pegiat hak difabel dari berbagai daerah.  Dengan demikian, transformasi sosial dapat digerakkan terkhusus melalui platform dijital dan forum virtual. Ini merupakan investasi bernilai, bahkan bersejarah dalam membuka cakrawala baru bagi konsolidasi pergerakan dan menyamakan visi gerakan bukan saja untuk advokasi di tengah pandemi covid-19, tetapi juga untuk jangka menengah dan panjang. Hasil dari Asesmen Cepat inipun sangat kaya dan laporan disusun sangat terstruktur. Inisiatif ini penting dan bermakna untuk kerja-kerja inklusi di masa pandemi Covid-19 dan sesudahnya. Apresiasi yang tulus untuk inisiator dan semua pihak yang telah terlibat dalam rapid assessment dampak Covid-19 terhadap difabel[].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.