Dibalik Kontroversi Regulasi Komisi Nasional Disabilitas di Indonesia

Antoni Tsaputra dan Thushara Dibley, 27 Agustus, 2020

Pada 8 Juni 2020, Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo mengesahkan Peraturan Presiden No. 68 (2020) tentang Komisi Nasional Disabilitas. Di bawah Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang berbasis hak, Undang-Undang No. 8 (2016), Komisi Nasional Disabilitas (KND) seharusnya menjadi lembaga independen yang memantau, mengevaluasi dan mengadvokasi pemenuhan hak-hak difabel atau penyandang disabilitas di Indonesia. Aktivis difabel telah berupaya melobi dan mendiskusikan agar isu disabilitas dikelola oleh banyak kementerian karena, menurut kerangka kerja berbasis hak, disabilitas adalah masalah multi-sektoral. Dibutuhkan sumber daya dan komitmen dari berbagai kementerian/lembaga untuk membuat perubahan demi memastikan terjadinya partisipasi penuh difabel dalam masyarakat.

Namun, Perpres menempatkan sekretariat KND di bawah Kementerian Sosial (Kemensos), kementerian yang sejak lama bertanggung jawab menangani masalah disabilitas. Penempatan KND di dalam Kementerian Sosial menegaskan kembali gagasan lama bahwa disabilitas hanyalah masalah kesejahteraan sosial.

Tanggapan dari Aktivis difabel terhadap keputusan ini beragam. Beberapa secara aktif menentangnya, dengan alasan bahwa berada di bawah Kementerian Sosial akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan kemandirian KND. Yang lain menyambut baik bahwa pemerintah akhirnya mengambil tindakan, dan berpendapat bahwa kritik perlu ditahan sampai KND memiliki staf dan beroperasi sepenuhnya.

Di satu sisi, perbedaan pendapat tersebut dapat diartikan sebagai tanda bahwa gerakan difabel Indonesia terpecah dan tidak mampu mengkompromikan suatu isu kebijakan yang penting bagi konstituennya. Namun di sisi lain, ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut terdiri dari suara-suara dinamis dan beragam, yang semuanya memiliki tempat dalam perdebatan seputar bagaimana undang-undang disabilitas harus diterapkan.

Kontra

Dalam dua minggu setelah Perpres dikeluarkan, sekelompok Aktivis difabel melayangkan petisi. Petisi yang ditandatangani oleh 161 organisasi penyandang disabilitas ini ditulis oleh Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas. Mereka menuntut Presiden Jokowi merevisi ketentuan yang akan menghambat kinerja KND. Koalisi juga mengusulkan penundaan implementasi perpres hingga dibuat amandemen yang mencerminkan aspirasi penyandang disabilitas. Kelompok Kerja kemudian mengajukan uji material (Judicial Review) atas peraturan presiden tersebut ke Mahkamah Agung.

Pokja tersebut terdiri dari para pegiat difabel terkemuka dari beberapa organisasi penyandang disabilitas pusat seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJSI), Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Disabilitas), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dan Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin). Kelompok Kerja ini memainkan peran sentral baik dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Disabilitas No. 8 (2016).

Kritik terkuat Kelompok Kerja terhadap peraturan tersebut terkait dengan independensi KND. Visi mereka tentang KND adalah menjadi lembaga hak asasi manusia nasional yang benar-benar independen seperti Komisi Nasional Perempuan atau Komisi Nasional Anak. Kemungkinan lain yang direncanakan oleh Kelompok Kerja adalah menempatkan sekretariat KND di dalam Komisi Hak Asasi Manusia yang ada. Pokja juga menilai jika sekretariat harus ditempatkan di bawah kementerian, maka kementerian koordinator atau kementerian lain seperti Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian Hukum dan HAM akan lebih tepat.

Dalam forum publik yang diadakan pada 30 Juni 2020, seorang pejabat tinggi Kementerian Sosial, yang juga penyandang disabilitas, berpendapat bahwa keprihatinan Pokja atas independensi KND tidak berdasar karena komisi tersebut bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dia menegaskan, sekretariat yang hanya menjalankan fungsi penunjang administratif akan dikoordinir oleh Kementerian Sosial di tempat tersendiri. Dia bersikeras bahwa Kementerian Sosial tidak akan pernah mengganggu independensi KND. Kepastian tersebut diulangi oleh Menteri Sosial yang juga melanjutkan bahwa kementerian telah mengikuti amanat undang-undang disabilitas nasional dalam menyusun peraturan presiden, khususnya dalam berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya termasuk kelompok disabilitas.

Pokja tidak yakin dengan argumen ini. Dalam pandangan mereka, peran sekretariat lebih dari sekedar administrasi. Sekretariat kemungkinan akan memainkan peran strategis dalam menentukan anggaran KND dan menjaga independensi dan netralitasnya terhadap organisasi pemerintah lainnya. Pokja berpendapat bahwa mengandalkan dukungan pejabat tinggi Kementerian Sosial untuk kemandirian KND tidak akan realistis mengingat tingkat pergantian pejabat publik yang tinggi di Indonesia.

Pada saat yang sama, peraturan presiden memberikan peran dominan kepada Kementerian Sosial dalam operasional KND. Dalam struktur yang diusulkan, Kementerian Sosial akan memainkan peran kunci dalam tugas-tugas seperti mengangkat kepala sekretariat, merumuskan struktur organisasi sekretariat, membentuk panitia seleksi untuk komisioner, dan mengusulkan nama-nama calon komisioner pertama kepada presiden. Padahal Kementerian Sosial dimaksudkan sebagai salah satu organisasi pemerintah yang diawasi KND.

Masalah lain yang disoroti oleh Pokja dalam petisi tersebut adalah kurangnya konsultasi dengan organisasi disabilitas selama perumusan peraturan tersebut, dan fakta bahwa peraturan tersebut hanya mengalokasikan 4 dari 7 kursi komisaris untuk penyandang disabilitas. Di tahun 2017, di akhir 2019 dan awal tahun 2020 lalu, Kelompok Kerja menyuarakan keprihatinan yang sama terkait dengan draf peraturan tersebut. Kekhawatiran yang disuarakan oleh Pokja dalam petisi tersebut karenanya menggemakan isu yang secara konsisten diangkat sejak 2017, ketika ada tanda-tanda pemerintah akan menggabungkan semua peraturan pelaksana terkait UU Disabilitas Nasional menjadi satu peraturan pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Para Aktivis difabel mengejek rencana ini sebagai “PP Sapu Jagat”. Saat itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berjanji akan mempertimbangkan dan meninjau kembali keprihatinan Pokja tersebut. Tapi mereka tidak mendapat kabar hingga peraturan presiden tentang KND selesai—yang masih bermasalah.

Pro

Kelompok disabilitas lainnya telah menyatakan dukungan mereka terhadap peraturan presiden sementara juga mengakui bahwa peraturan tersebut mungkin tidak sepenuhnya mengakomodasi suara dari semua organisasi dan kelompok disabilitas. Misalnya, Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyerukan agar semua cabangnya segera menerima Perpres 24 Juni itu. Senada dengan itu, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Yayasan PerDIK) menilai revisi Perpres tidak mendesak.

Anggota PerDIK berpendapat bahwa kinerja KND akan bergantung pada orang yang menjalankannya dan dukungan yang mereka peroleh dari komunitas disabilitas Indonesia. Menurut PerDIK, KND hanyalah salah satu sarana untuk memastikan realisasi atau pemenuhan hak difabel di Indonesia tetapi hal penting lain adalah komisi ini perlu dan membutuhkan dukungan total dari gerakan difabel di seluruh Indonesia dan masyarakat difabel di akar rumput agar berhasil. PerDIK berpendapat bahwa energi Aktivis difabel sebaiknya diarahkan untuk memastikan KND bekerja efektif dan komprehensif dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan UU disabilitas nasional.

Pandangan pragmatis serupa diambil oleh Bahrul Fuad, seorang Aktivis difabel terkemuka yang saat ini bekerja untuk Komisi Nasional Perempuan. Dia setuju bahwa Komisi Hak Asasi Manusia yang ada bisa memasukkan masalah disabilitas ke dalam mandatnya. Namun, dia menyarankan bahwa mengingat pemerintah telah menawarkan platform untuk KND, para aktivis harus fokus pada kampanye terpadu untuk memastikan bahwa pendukung gerakan disabilitas terwakili sebagai komisioner.

Menemukan kesamaan

Tampaknya ada perpecahan dalam gerakan hak-hak difabel di Indonesia tentang bagaimana menanggapi peraturan presiden tentang KND. Namun, menyuarakan perbedaan ini merupakan hal positif dari gerakan tersebut. Liputan media tentang tuntutan Pokja untuk KND independen, menunjukkan bahwa pemerintah harus menganggap serius pembentukan komisi yang ditunggu ini. Secara kritis, ada area penting yakni kesamaan. Semua kelompok penyandang disabilitas menginginkan komisi disabilitas yang kuat dan representatif yang akan memiliki pengaruh kuat dalam mengubah kebijakan dan praktik terkait perlakuan terhadap difabel di Indonesia. Apapun bentuk akhirnya, KND perlu memperkuat area kesepakatan ini dan menyediakan forum terbuka untuk mengevaluasi secara kritis cara terbaik dalam mewujudkan hak-hak difabel[].

*Tulisan diterjemahkan Ishak Salim, PerDIK, dari https://www.newmandala.org/the-controversial-dawn-of-the-indonesian-national-disability-commission/ atas sepengetahuan penulis artikel, Antoni Tsaputra.

Ketika Orang tua Menerimaku Sebagai Difabel

Oleh: Shyntia Montolalu

Tulisan ini merupakan deskripsi dari video Shyntia Montolalu dalam videonya. Ia menggambarkan bagaimana dukungan orang tua dalam keluarga difabel sangat penting. Mari kita saksikan deskripsi dari narasi yang ada dalam video. Terima kasih untuk Nabila May Sweetha yang telah mentranskrip penjelasan Shyntia di video ini.

Video Shyintia Montolalu dalam Youtube, berisi deskripsi suara dan foto-foto

Mari baca deskripsinya.

Dalam konten kali ini, aku mau share pengalaman pribadiku, yang mungkin saja bisa sedikit berefek, atau mengubah perspektif di luar sana tentang penyandang disabilitas. Bisa juga setidaknya berdampak terhadap pandangan orang tua yang memiliki anak disabilitas, atau orang yang memiliki keluarga disabilitas seperti aku.

Sebenarnya dukungan terbesar bagi disabilitas berasal dari keluarga dan orang-orang terdekat.

Konten ini bukan kuniatkan untuk menyombongkan atau meninggikan diri, tapi sebagai wujud rasa syukur karena aku sebagai tunanetra ini bisa diterima dengan baik. Aku diberi karunia oleh Tuhan, karena dilahirkan di tengah keluarga yang menerima anak mereka yang seorang disabilitas.

Saat aku lahir, papaku adalah perwira polisi yang bertugas di Polda Maluku. Papa dalam sepanjang kariernya, sampai saat ini pensiun, puji Tuhan memiliki posisi-posisi yang baik, yang bisa dikatakan berpengaruh. Papa pernah menjadi Kapolsek, pernah jadi Kapolres, Wakapolri, Komandan Batalion, Wakapolda Sulawesi Utara, dan jabatan tinggi lain.

Sejak aku kecil sampai saat ini, sejak papa masih berpangkat perwira sampai sudah pensiun, perlakuan papa masih tetap sama. Beliau tidak pernah membedakan perlakuan kepada aku dan pada dua adikku yang non disabilitas. Begitupun dengan mama, mereka dengan sabar membimbing aku walaupun mungkin aku adalah anak yang keras kepala dibanding dua adikku.

Tak pernah satu kalipun mereka mengeluarkan kata-kata yang menggambarkan rasa malu memiliki anak seperti aku. Apa yang aku bagikan ini, semoga bisa sedikit membantu bagi orang tua yang bingung bagaimana harus memperlakukan anaknya yang seorang disabilitas. Aku pernah dengar dari beberapa teman disabilitas, bahwa karena orang tuanya berpengaruh, punya jabatan, ia selalu disembunyikan di kamar ketika acara-acara keluarga ataupun acara dengan relasi kerja. Puji Tuhan aku tidak pernah diperlakukan begitu.

Ketika relasi-relasi orang tua datang ke rumah, biasanya kami bertiga dipanggil dan diperkenalkan satu persatu. Sebelum orang bertanya tentang fisik mataku yang memang berbeda, papa atau mama biasa akan menjelaskan duluan bahwa anak saya yang pertama ini matanya bermasalah. Mereka menjelaskannya dengan bahasa mereka sendiri. Kadang-kadang bilang matanya ada gangguan, atau apalah, intinya memberitahukan bahwa penglihatanku berbeda dengan dua adikku.

Namun, biasanya setelah itu mereka akan bilang. Tapi dia sekolah, dia bisa ini, dia bisa itu. Semasa kecil aku dibiarkan bermain seperti biasa, bersama anak-anak di sekitar tempat tinggalku. Hanya memang ada beberapa penekanan. Aku harus hafal jalan pulang, patokan-patokan rumah. Biasanya papa sama mama akan memberi tahu, misalnya ketika kamu mendapat jalan rusak belok kanan atau semacamnya. Pokoknya ada tanda-tanda tertentu yang mereka berikan agar aku tahu bahwa ini sudah dekat dari rumah. Jadi aku harus tahu jalan pulang.

Aku masih ingat sekali, waktu kecil, kayaknya enam atau lima tahun, papa mama memberi tahu aku alamat lengkap nomor telepon dan nama orang tua. Itu aku harus hafal, karena waktu kecil itu aku main ke mana-mana dengan teman. Papa bilang, kalau kamu nyasar terus ketemu orang, minta tolong untuk antar ke kantor polisi. Terus beri tahu polisi nama orang tua kamu, alamat, dan nomor telepon. Karena kebetuan orang tuaku polisi, jadi aku disuruh saja bilang kalau aku ini anaknya ini, papa saya polisi pangkatnya ini dan tugasnya di sini. Saking ingatnya, sampai sekarang aku masih ingat semua itu. Alamat, letak rumah, dll.

Kemudian, bagaimana cara orang tua memperlakukan sebagai anak-anak?

Mereka memperlakukan aku seperti anak-anak biasa. Dibelikan mainan, bahkan dulu aku punya cat air. Aku punya pewarna. Kadang aku flash back, ada aja cara orang tuaku untuk mengajarkan aku. Bahkan aku ingat sekali dulu, misalnya aku megang sesuatu papa bilang ini ada pensil. Bentuk yang kamu pegang, kamu gambarkan ke sini. Apa yang ada dibayangan kamu. Misalnya aku pegang bunga, papa akan menyuruh aku untuk menggambarkan bentuk bunga sesuai yang ada dalam gambaranku.

Sebelum aku masuk sekolah, aku sudah diajar mengeja, tanpa aku tahu kalau nanti aku akan menulis dengan huruf braille. Jadi bukan karena aku belum sekolah, lalu aku tidak tahu tentang ejaan. Sebelum sekolah pun mama papa sudah ajar aku cara mengeja.

Satu hal yang masih terus diterapkan sampai sekarang oleh papa mama adalah, ketika aku berada di tempat yang baru, mereka memberi aku kesempatan untuk berorientasi dan mengetahui tempat itu. Apa saja yang ada di sekitar. Atau, jika tiddak memungkinkan, mama biasanya memakai metode jam.

Bagaimana? Kan tidak mungkin kami datang ke rumah orang, dan mama ngajar aku suruh pegang ini dan itu barang orang.

Mereka tetap tidak ingin membuat orang tidak nyaman dengan kehadiranku. Biasa mama akan bilang, di arah jam tiga itu ada sofa. Di arah jam dua belas ada lemari, di arah jam sembilan ada tangga.

Kemudian masalah wisata. Pernah ada orang tua tunanetra bilang ke aku. Kenapa, sih anak saya harus saya ajak jalan? Toh sama aja gelap, di rumah sama di luar sama aja gelapnya. Tapi itu tidak berlaku untuk kedua orang tuaku, mereka memang menjadi mata buat aku. Kalau kami berwisata, begitu sampai biasanya mama akan dengan sabar menunjukkan ke aku. Bahwa misalnya, wah ini bagus banget. Menceritakan dengan penuh antusias, langit lagi warna biru, di sebelah sana ada pohon jambu, agak nyerong ke sini ada pohon jeruk lebih berwarna dan sebagainya. Jadi aku bisa menikmati keseruan-keseruan ketika jalan-jalan.

Jadi keluargaku terbiasa untuk menjelaskan sesuatu hal yang bersifat Visual ke aku, termasuk juga adik-adikku. Papaku pernah diminta untuk membuat video involvement sebagai orang tua yang anaknya mengalami disabilitas, dan aku sudah minta izin ke salah satu pengurus yayasan atau organisasi yang menyuruh papa untuk buat vidio itu untuk mengirim video itu juga di  YouTube-ku. Setelah ini, aku akan putarkan video involvement.

Aku ingin mengajak kepada semua orang tua, mungkin bukan saatnya lagi untuk memaksakan kesembuhan atau kembalinya fungsi indra yang saat ini sudah tidak berfungsi. Sudah saatnya pada orang tua yang memiliki anak disabilitas untuk fokusnya tidak lagi ke bidang pengobatan, tapi bagaimana orang tua bisa menjadi mata bagi anaknya. Bagaimana membuat anak disabilitas mandiri, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan anak yang mengalami disabilitas. Itu yang harus dipikirkan. Jangan disesali mengapa anak saya begini dan begitu, penyesalan berlarut-larut justru akan membuat anak disabilitas menjadi down.

Yang anaknya masih kecil mungkin bisa dipikirkan bagaimana anaknya bisa tumbuh seperti anak-anak yang lain. Jangan buat orang lain memperbesar perbedaan itu, jangan perlebar lubang itu. Berusahalah untuk membuat orang lain justru bisa menerima. Dan bagi orang tua yang anaknya menjadi disabilitas setelah besar, jangan terus disalahkan. Apalagi menyalahkan Tuhan. Lebih baik membantu anak bagaimana cara mereka bisa bangkit kembali. Karena dukungan orang terdekat, dukungan keluarga, adalah sangat penting bagi kehidupan penyandang disabilitas Ini mungkin yang bisa kubagikan, semoga membantu.

Dalam video itu, ayah Shyntia turut berbicara, berikut dialognya:

Nama saya Halim Montolalu, saya adalah orang tua dari Shyntia Lidia Yuliana Montolalu (Seorang penyandang tunanetra). Shyntia disebutkan oleh dokter memiliki kelainan di matanya, disebut sebagai penyakit glukoma ketika berumur satu tahun.

Tentunya kaget, ya, saat diberi tahu bahwa ini harus dioperasi. Apalagi pas dengar bahwa glukoma merupakan suatu penyakit yang banyak membuat orang menjadi buta, saya terpukul dan tidak menyangka. Ini anak pertama, kok malah mengalami yang seperti ini. Lambat laun kami mulai terima dan memahami bahwa beginilah ketentuannya.

Kami selalu berusaha untuk membuat anak ini semangat, memberi kepercayaan, sehingga anak kami tetap mandiri. Untuk mendorong dia mandiri, kami mennyuruh dia melakukan hal-hal kecil di dalam rumah. Dalam menyalurkan hobinya, kami selalu mendorong. Misalnya saya melihat dalam bidang musik dia banyak memahami hal, kami menyiapkan sarananya.

Tantangannya adalah lingkungan, lingkungan yang biasanya tidak memahami Sintia, belum tahu Shyntia siapa. Jadi dengan kondisi dia yang begitu, tapi tekadnya selalu membara, kami sebagai orang tua selalu memberikan pandangan kalau itu akan bermanfaat bagi masa depannya ya silahkan. Dia mampu menyesuaikan perkembangan teknologi. Sehingga ketika dia di kantor Dinas Sosial kota Manado, dia salah satu operator yang diandalkan oleh rekan-rekannya. Jadi kami tetap berharap dengan kondisi ini, dia tetap menjadi pegawai negeri sipil yang bermanfaat, dan tetap bermanfaat juga terhadap keluarganya, mampu menjaga anaknya, agar nanti dia memiliki masa depan yang baik.

Kata kuncinya adalah perhatian, jangan putus asa, tetap mendorong kelebihan yang ada pada anak walaupun dia memiliki kekurangan.

Difabel dalam respon Covid19 inklusif

Tim PerDIK

foto peserta saat zoom (foto koleksi Andi Arfan, Gerkatin)

Sulawesi Selatan masih zona merah, warga masih harus hati-hati. Penjelasan gubernur, baik melalui asisten satu maupun koordinator satgas duta wisata covid menjelaskan bahwa pemerintah berupaya sebaik mungkin. Penjelasan seperti ini perlu diapresiasi di tengah informasi berbeda yang beredar di medsos.

Suara difabel, yang disampaikan Jaringan DPO Respon Covid-19 Inklusif dan 3 DPO di Sulawesi Selatan: Gerkatin, Pertuni dan PerMaTa menunjukan adanya kekhawatiran yang lain. Penyampaian ini dilakukan pada Webinar Regional Sulawesi Selatan oleh Jaringan DPO Respon Covid-19 Inklusif dan didukung oleh AIPJ2 region Sulsel/Makassar pada 25 Agustus 2020 melalui Zoom.

Hj. Ramlah ketua Gerkatin Sulsel dengan baik menggambarkan bagaimana Tuli berusaha survive di saat pandemi. Ia memakai bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan ucapannya lancar keluar dari mulut juru bahasa isyarat. Sekretaris Pertuni Sulsel, Ismail mengabarkan kekhawatiran yang lain dari sisi aksesibilitas media persebaran informasi Covid19. Suara dari hapenya selalu terdengar setiap ia berpindah slide. Ia pengguna aplikasi screen reader dan itu membuatnya bisa membuat dan mempresentasikan slide ke khalayak, kemarin dalam webinar. Terakhir, dari Bulukumba, sekretaris PerMaTa Sulsel, Ardiansyah melaporkan hasil penjangkauan mereka ke ratusan oypmk (kusta) di desa-desa 4 kabupaten kota.

Suara difabel penting didengarkan pemerintah. Selama ini, keberpihakan masih lemah dan baru hadir jika disuarakan difabel. Perhatian pemerintah belum sistemik, belum merekat pada kebijakan dan birokrasi mereka. Tata kelola negara inklusif masih jauh, mungkin tak cukup dengan perjuangan selama satu atau dua generasi. Tapi kita yang bersuara hari ini adalah kita yang berada di depan dan tak menyerah sampai waktunya tenaga sudah lemah dan tulisan tak lagi bisa diterakan.

Go inklusi, Sulawesi Selatan!

Silakan tonton webkusi di sini

Lomba Menulis “Remaja dan Pendidikan Seks dan Seksualitas”

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Seksual Dunia, 4 September 2020, LETSS TalK didukung oleh Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) mengadakan Lomba Menulis bagi remaja dengan tema: “Remaja dan Pendidikan Seks dan Seksualitas”

LETSS Talk berharap, lomba ini akan menjadi proses “belajar” bagi para remaja tentang seks dan seksualitas, dan terutama menjadi media belajar untuk mendorong “perubahan” mindset dan sikap terkait seks dan seksualitas dari sikap tertutup ke sikap yang lebih terbuka.

Kategori 1 SMP
Kategori 2 SMU

Ketentuan Lomba:

  1. Terbuka bagi semua pelajar SMP dan SMU termasuk remaja difabel.
  2. Peserta tidak dipungut biaya
  3. Tulisan dikirim melalui email LETSS Talk: letsstalksexuality@gmail.com
  4. Tulisan dikirim paling lambat 31 Agustus 2020
  5. Pengumuman akan dilakukan bertepatan dengan Hari Kesehatan Seksual Dunia 2020 pada 4 September 2020

Ketentuan Tulisan:

  1. Tema Tulisan “Remaja dan Pendidikan Seks dan Seksualitas”
  2. Panjang tulisan 1500 sampai 3000 kata
  3. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
  4. Ditulis dengan spasi ganda (double space)
  5. Diberi judul
  6. Diberi tanda halaman
  7. Menuliskan nama penulis, nama sekolah penulis, foto penulis dan alamat tinggal penulis di atas
    tulisan
  8. Semua tulisan yang masuk bisa digunakan untuk kepentingan kampanye LETSS Talk

Hadiah: Untuk semua kategori akan ditentukan 3 pemenang
Pemenang Pertama: Uang Tunai Rp. 500.000 dan piagam penghargaan
Pemenang Kedua: Rp. 400.000 dan piagam penghargaan
Pemenang Ketiga: Rp. 300.000 dan piagam penghargaan
Tulisan para pemenang akan dimuat di fan page Facebook LETSS Talk dan di blog PerDIK

Mohon bantuan teman-teman untuk menyebarkan informasi Lomba Menulis ini.

Terima kasih!

LETSS Talk; Let’s Talk about SEX n SEXUALITIES
(Kegiatan ini turut didukung Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau PerDIK)

Jangan lupa,
Like Fan Page: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020/
Follow Instagram:
https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/
Follow Twitter : https://twitter.com/LetsstalkS