Quo Vadis Pendataan Disabilitas Indonesia? Ajakan Mengurai Kerumitan dan Merealisasikannya

Pendahuluan

Data Disabilitas merupakan unsur yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Prinsip No one leave behind atau ‘tak seorangpun tertinggal’ mesti betul-betul menjadi perhatian agar bisa tercapai. Jika tidak, dan kelompok rentan seperti difabel masih tertinggal, maka ungkapan itu hanya akan menjadi buzzword atau ‘tong kosong nyaring bunyinya’ alias ungkapan melompong tak punya arti. Sudah sampai di mana komitmen kita bersama dalam upaya menjadikan data disabilitas nasional sebagai baseline dan pijakan dalam menyusun agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah? Sejauhmana pihak-pihak terkait seperti pemerintah pusat maupun daerah dan unsur non-pemerintah seperti barisan masyarakat sipil, organisasi disabilitas dst menjalankan kewajiban atau fungsinya?

Dalam kebijakan Pemerintah terkait disabilitas, pemerintah Republik Indonesia (RI) telah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas pada 2011 di mana acuan kita adalah UN-CRPD yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 182 negara. Selanjutnya, pada 2016, kebijakan ratifikasi ini diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016 dan sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sebagai turunannya. Pendataan Nasional Disabilitas, merupakan salah satu aspek yang sangat urgen untuk segera dilakukan dan telah diatur dalam pasal 117 UU PD No. 8/2016 yang kemudian menjadi salah satu sasaran strategis dalam PP 70/2019.

Meski telah secara eksplisit diatur dalam Undang-undang, sayangnya saat ini, masih banyak disabilitas yang belum terdata. Hal ini diantaranya dikarenakan mekanisme pendataan yang dimiliki pemerintah belum sampai melakukan penjangkauan pendataan disabilitas dari rumah ke rumah secara menyeluruh.  Masih terdapat difabel yang tidak masuk dalam kriteria PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan penerima bantuan sosial.  Beberapa isu lain terkait dengan tantangan pendataan disabilitas antara lain soal mekanisme pendataan khusus disabilitas, instrumen pendataan, teknis perekaman, proses penggalian informasi di lapangan, bentuk dokumen pendataan, petugas pendata dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan.

Pendataan difabel secara nasional yang dilakukan oleh Pemerintah masih mengalami kendala. Sensus penduduk 2020 yang siklusnya 10 tahunan diharapkan dapat menjangkau seluruh difabel berdasarkan ragam disabilitas dalam Washington group. Pengalaman sebelumnya Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015 menyatakan bahwa jumlah penduduk disabilitas di Indonesia yakni 8,6 % dari total keseluruhan. Besaran data ini belum menggambarkan realitas disabilitas di Indonesia.  Hal ini dikarenakan data SUPAS 2015 hanya merupakan data berisi keterangan mengenai jumlah orang dengan kesulitan tertentu namun belum sepenuhnya menjelaskan data lain yang diharapkan sebagaimana diatur oleh Washington Group on Disability Statistic (WGDS), seperti hubungan antara difabel dengan aksesibilitasnya terhadap layanan-layanan publik.  Sebenarnya, pada 2015/2016, Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai anggota dari WGDS, telah mengujicoba instrumen pendataan disabilitas nasional yang dikeluarkan oleh institusi WGDS ini, dan menyatakan bahwa dari hasil ujicoba tersebut, instrumen pendataan (kuesioner yang terdiri dari 3 buku: buku rumah tangga, buku anak, dan buku dewasa) itu sudah layak digunakan.

Bappenas melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial telah memiliki konsep serta roadmap dalam Pendataan Inklusif Disabilitas yang Terintegrasi dan Aksesibel.  PP no 70/ 2019 pada sasaran strategis Rancangan Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) membahas tentang pendataan inklusif yang menjadi tanggungjawab lintas kementerian yaitu Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik.  Dalam roadmap tersebut Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PNPD) akan diintegrasikan dengan monograf desa sehingga dapat dijadikan input dalam perumuskan kebijakan sekaligus akan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan difabel untuk mendapatkan hak difabel.

Dalam skema roadmap di atas dijelaskan bahwa terdapat 8 tahapan pendataan by name by address bagi difabel yaitu:

  1. Penyesuaian instrument pendataan disabilitas
  2. Penggunaan instrument difabel dalam sistem pendataan
  3. Integrasi SIKS-PPKS dan SIKS-NG
  4. Updating dan perluasan DTKS
  5. Pembuatan sistem dan modul self-report dalam SIKS-PPKS
  6. Diseminasis sistem self report
  7. Penyusunan mekanisme verval system self-report
  8. Ujicoba self-report dan verval self report

Sejalan dengan perbaikan upaya pendataan yang dilakukan pemerintah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendataan masih menjadi persoalan tersendiri.  Untuk itu dirasa penting untuk mempertemukan antara pemangku kebijakan pendataan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendiskusikan tantangan serta strategi pendataan yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam PNPD. 

Oleh karena itu Lokakarya Quo Vadis Pendataan Disabilitas dan Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Indonesia akan menjadi pemantik dalam keterhubungan antara pemerintah dengan OPD untuk mengurai pendataan ini.  Pelaksanaan TEMU INKLUSI IV ini akan menjadi ruang perjumpaan untuk membahas hal tersebut.  Kegiatan ini akan dikolaborasikan antara Program Peduli – Temu Inklusi 4 (SIGAB Indonesia dan Yayasan PerDIK) dan Bappenas.

Tujuan

Tujuan dari Lokakarya ini adalah mendiskusikan, sejauhmana:

  1. Pelaksanaan Kebijakan Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  2. Sejauhmana Implementasi Penyusunan Road map Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  3. persiapan implementasi Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas
  4. pelibatan difabel dalam penyusunan rencana Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  5. Adakah strategi jitu yang akan disepakati untuk mengurai persoalan Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.

Hasil yang Diharapkan

Seminar nasional ini diharapkan dapat menghasilkan:

  1. Kesepahaman bersama mengenai arah Kebijakan Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  2. Kesepahaman bersama mengenai Road map Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  3. Kesepahaman bersama mengenai implementasi Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas
  4. Kesepahaman bersama mengenai pelibatan difabel dalam penyusunan rencana Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  5. Kesepahaman bersama mengenai strategi jitu yang akan disepakati untuk mengurai persoalan Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.

Partisipan

Partisipan acara seminar nasional ini terdiri dari berbagai unsur yang meliputi:

  1. Organisasi Difabel/Disabilitas (DPOs)
  2. Kelompok Disabilitas (KDD, SHG, ODD)
  3. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
  4. Pemerintah Daerah
  5. Pemerintah Desa
  6. Kader dan Fasilitator Desa
  7. Organisasi masyarakat Desa
  8. Akademisi
  9. Lain-lain

Waktu Pelaksanaan
Seminar ini akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin/26 Oktober 2020
Pukul : 09.00 – 11.30 WIB
Media : Zoom Meeting
Register :https://sigab-or-id.zoom.us/meeting/register/tJYrdO6vrjgiGtGP5K8_N37TylmH7cLzRomW

Narasumber dan Penanggap

NoNarasumber Nasional:   Masing-masing narasumber akan memaparkan selama 15 menit terkait Kebijakan, Perkembangan dan Tantangan  Materi:   Paparan Narasumber maksimal 3 slide yang mencakup Kebijakan, Perkembangan, Tantangan  
1.Kementerian SosialPenyelenggaraan Pendataan Penyandang Disabilitas di Seluruh Sektor di Pusat dan Daerah serta Penyusunan Pedoman Data Terpilah
2.Badan Pusat StatistikInstrument Pendataan Nasional Penyandang Disabilitas
3.Kementerian Dalam NegeriIntegrasi Data Kependudukan Penyandang Disabilitas dengan Data Program Perlindungan Sosial
4.Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan KebudayaanKoordinasi dan Integrasi Lintas Kementerian dalam Produksi dan Penggunaan Data Penyandang Disabilitas
 Narasumber Daerah:   Masing-masing narasumber akan menyampaikan selama 15 menit tentang strategi daerah dalam menyiasati persoalan pendataan penyandang disabilitas di daerahMateri   Paparan Narasumber maksimal 3 slide yang mencakup tantangan daerah tentang data penyandang disabilitas, strategi pendataan, rekomendasi perbaikan  
1.Pemerintah Daerah BantaengPraktek Baik Pendataan Penyandang Disabilitas dalam ……
2.Bapeljamkesus DIYStrategi DIY dalam Updating Data Penyandang Disabilitas untuk Program Jaminan Kesehatan Khusus
3.Pelopor Peduli Disabilitas SitubondoKontribusi Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Mengurai Persoalan Pendataan Penyandang Disabilitas di Daerah
4.Pusat Rehabilitasi YAKKUMKemitraan antara Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
 Penanggap:   Masing-masing penanggap akan memberikan tanggapan atas paparan narasumber selama 20 menit untuk mengarahkan pada strategi jitu dalam pendataan penyandang disabilitas yang terintegrasi dan progresif.   
1.SIGAB – Joni YuliantoMemberikan tanggapan dari perspektif gerakan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Sipil
2.Bappenas – Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan SosialMemberikan tanggapan dari perspektif sistem kebijakan pendataan penyandang disabilitas yang lebih komprehensif

Jaringan Penyandang Disabilitas Tolak Undang-Undang Cipta Kerja 2020

    Jaringan Organisasi Difabel/Penyandang Disabilitas Mengemukakan sepuluh alasan menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober yang lalu. Hal Tersebut diungkapkan dalam Press Conference yang dihadiri oleh sejumlah aktivis difabel dan perwakilan beberapa media melalui aplikasi Zoom pada senin, 12 Oktober 2020.

    Menurut Slamet Thohari yang merupakan ketua dari Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network, ini merupakan hasil refleksi dari jaringan organisasi difabel Indonesia usai membaca sejumlah draf RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat.

    “Kami Sudah membaca kurang lebih empat draf yang tersebar, tetapi menurut kami kesemua draf yang beredar itu isinya sama, telah mengabaikan hak difabel yang tercantum dalam undang-undang nomer 8 tahun 2016” Paparnya.

    Berikut merupakan sepuluh poin yang menjadi alasan penolakan undang-undang Cipta Kerja Beserta 5 tuntutan dari Jaringan Organisasi Difabel Indonesia:

Tangkapan Layar Saat Fajri Nursyamsi Membacakan Tuntutan Jaringan Organisasi Difabel

UU CIPTA KERJA: 

LANGKAH MUNDUR PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pada 5 Oktober 2020, DPR dan Presiden resmi menyepakati untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja dibentuk di tengah penolakan besar dari masyarakat. Penyandang Disabilitas, sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang setara untuk menyatakan sikap karena UU ini juga akan mengikat para penyandang disabilitas. 

Berdasarkan analisa dan diskusi yang berkembang. Kami yang disebut namanya  di bawah ini menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan sebagai berikut:

  1. Kelompok atau organisasi penyandang disabilitas tidak pernah diperhitungkan dan dilibatkan sejak awal proses pembahasan, padahal substansi RUU Cipta Kerja sangat relevan dan akan berdampak terhadap kehidupan para penyandang disabilitas. 

Adapun usulan yang diajukan oleh organisasi penyandang disabilitas adalah inisiatif mandiri penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pembahasan. Namun begitu, usulan yang diajukan terbukti tidak diakomodir dalam draft terakhir yang terpublikasi di masyarakat 1 hari sebelum Sidang Paripurna DPR pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU dilaksanakan.

  1. Undang-undang Cipta Kerja tidak harmonis dan sinkron dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.  
  1. UU Cipta Kerja telah melakukan “kejahatan epistemik” dengan masih mengusung istilah cacat bagi penyandang disabilitas. Paradigma cacat tersebut sangat bertentangan dengan gerakan disabilitas yang selama ini mengusung terciptanya cara pandang terhadap penyandang disabilitas model sosial dan hak asasi manusia yang melihat disabilitas sebagai akibat dari interaksi masyarakat dan tidak dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. 

Penyebutan istilah “cacat” sebagaimana tercantum dalam revisi Pasal 46 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; revisi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; penambahan Pasal 153 serta 154a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan penjelasan dari revisi Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, merupakan bentuk pengabaian dari ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang menyatakan bahwa, “Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UU ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini”.

Selain itu, penggunaan istilah “cacat” juga bertentangan dengan semangat yang dibangun dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Right of Person with Disabilities) yang sudah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. 

  1. UU Cipta Kerja telah menghapus Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. 

Pasal itu merupakan bentuk pelindungan negara terhadap hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dalam bangunan Gedung.

Bahkan Pasal itu sudah melahirkan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung, yang mengatur lebih rinci implementasi dari penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 

Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UU Bangunan Gedung menjadi rujukan dari ketentuan dalam Pasal 98-100 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya sudah dibentuk peraturan pelaksanaannya dalam bentuk PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. 

Argumentasi bahwa ketentuan mengenai persyaratan kemudahan bagi penyandang disabilitas akan diatur dalam PP, sesuai dengan penambahan Pasal 37A UU Bangunan Gedung dalam UU Cipta Kerja, adalah tidak tepat karena dengan memindahkan ketentuan dari UU ke PP, maka telah menurunkan makna dari ketentuan itu dari jaminan HAM menjadi ketentuan yang bersifat administrative. 

Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketentuan tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung akan memiliki semangat yang sama dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) sebelumnya, sehingga akan lebih baik jika ketentuan Pasal 27 ayat (2) sebelumnya tetapi dipertahankan berada dalam UU Bangunan Gedung.

  1. Dengan dihapusnya Pasal 27 ayat (2) UU Bangunan Gedung, maka UU Cipta Kerja justru tidak mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akomodasi yang layak dalam dunia kerja. Kewajiban penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak atas pekerjaan juga diatur dalam Pasal 11 huruf c UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

Selain itu, fasilitas bagi penyandang disabilitas juga tidak dapat direduksi pada fasilitas infrastruktur, tetapi juga mencakup pelayanan dan fasilitas lainnya yang dapat sangat berbeda antara penyandang disabilitas satu dengan yang lainnya. Pada saat ini hal itu hanya diwajibkan penyediaannya kepada rumah sakit, tidak di tempat kerja yang merupakan tempat paling penting untuk menjamin terpenuhinya hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

  1. UU Cipta Kerja telah menambahkan 1 syarat yang dapat menjadi alasan bagi pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, yaitu tercantum dalam revisi Pasal 154A huruf l UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyarakan bahwa “Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan : l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan”. 

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut adalah diskriminatif, dapat merugikan penyandang disabilitas, dan jauh dari semangat mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif, karena seseorang yang menjadi penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan seharusnya masuk dalam skema program kembali bekerja, seperti dialihkan ke pekerjaan lain atau penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk mendukungnya tetap dapat bekerja tanpa hambatan. 

  1. UU Cipta Kerja tidak mencantumkan ketentuan kuota 1 %  bagi perusahaan swasta dan 2 % bagi BUMN/BUMD dan Pemerintah/pemerintah daerah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dari keseluruhan pegawai, yang saat ini tercantum dalam UU Penyandang Disabilitas. Hal itu tentu saja akan mengurangi kesempatan penyandang disabilitas dalam mengakses dunia kerja dan akan menjadikan penyandang disabilitas sulit dalam mengakses dunia kerja.
  1. UU Cipta Kerja masih menggunakan sehat “jasmani rohani” sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan atau menempati jabatan tertentu, yang merupakan tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Selain itu, syarat sehat jasmani dan rohani juga merupakan hal yang sumir dan akan mendiskriminasi penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan akses pekerjaan.
  1. Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur mekanisme pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap pekerja perempuan khususnya perempuan penyandang disabilitas. 
  1. Salah satu Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha bagi masyarakat umum termasuk jenis usaha kecil menengah dan kopreasi. Namun Undang-undang Cipta Kerja 2020 ini meninggalkan kepentingan penyandang disabilitas untuk meningkatkan usaha ekonominya dengan sama sekali tidak mencantumkan point-point yang bisa memudahkan penyandang disabilitas untuk berusaha sebagaimana tercantum dalam UU no 8 tahun 2016 perihal penyandang disabilitas, pasal 56-60.  

Berdasarkan 10 pertimbangan tersebut kami, Jaringan Penyandang Disabilitas Tolak UU Cipta Kerja mengajukan 5 Tuntutan yaitu sebagai berikut:

  1. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk membatalkan UU Cipta Kerja dalam waktu 14 hari dari hari ini.
  2. Meminta pertanggungjawaban kepada 9 (Sembilan) fraksi di DPR dalam bentuk penjelasan tertulis kepada publik mengenai pengabaian kelompok penyandang disabilitas dalam pembahasan dan tidak dicantumkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai Undang-Undang  yang terkena dampak. 
  3. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk mempublikasikan materi-materi terkait dengan UU Cipta Kerja yang aksesibel, baik audio maupun visual, bagi penyandang disabilitas. 
  4. Menghentikan tindakan kekerasan baik dari demonstran maupun aparat karena itu Tindakan melanggar hukum dan berpotensi menyebabkan seseorang mengalami disabilitas; dan
  5. Mengajak kepada seluruh elemen organisasi penyandang disabilitas disabilitas untuk Bersatu mengajukan uji materiil (Judicial Review) UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

1. Slamet Thohari, AIDRAN

2. Bahrul Fuad, Komnas Perempuan

3. Muhammad Joni Yulianto, SIGAB

4. Fajri Nursyamsi, PSHK

5. Ishak Salim Perdik Makassar

6. Yeni Rosa Damayanti, Perhimpunan Jiwa Sehat

7. Nurul Saadah, Yayasan SAPDA

8.  Anggiasari Aryatie, Mulai Dari Kita Indonesia

9. Jona Damanik, Institute Inklusif Indonesia

10. Luluk Ariyantiny , Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo

11. Sholeh Mudhor, Yayasan SAPDA

12. Andi Kasri Unru, Perdik Makassar

13. Nur Syarif Ramadhan, Perdik Makassar

14. Tomi Firmanda, PSLD-UB

15. Dina Afriyanty, AIDRAN

16. Rachmita Harahap, Sehjira -UMB

17. Frebia Nababan, Dialoka, +(+62 815-8320-406) –

18. Nuning-CIQAL 

19. Dwi Ariyani–

20. Agus Hidayat, Yayasan Bipolar Care Indonesia

21. Hari Kurniawan (LBH Disabilitas)

23. Muhaammad Luthfi dari Pustak@bilitas Indonesia

24. Asri Vidya Dewi (Legal Officer Newsdifabel.com, Sekretaris DPC Peradi Bandung).

25. Hervita Lian PPUA disabilitas kalsel

26. Masni HWDI kalsel

27. Rainy Hutabarat — Komnas Perempuan

28. Mariah PPUAD Papua Barat

29. Sherly P. HWDI Papua Barat

30. NPC Manokwari  Papua Barat  Lewi Karubaba

31. PPDI  Manokwari Papua Barat Anton Marani

32. Antoni Tsaputra, Ph.D – PPDI Padang

33. Yuki Melani – HWDI Padang

34. Muhanif Yusuf-difabedia.com

35. Shafar Malolo, GeMa Difabel Mamuju

36. Serafina Bete dari Organisasi PERSANI NTT

37. Rainy Hutabarat — Komnas Perempuan

38. Edi Suprianto, Sehati Sukoharjo

39. Saya Qoriek Asmarawati, PPDK Klaten

40. Andika Panji—IDHOLA

41. Saya Ayu dari LBH APIK Semarang

42. Berti Malingara, GARAMIN NTT

43. Robandi, Solider

44.  Shinta Maharani, AJI Jogja

45. Alies Lintangsari Poetri, PSLD-UB

46. Suharto, SIGAB INDONESIA

47. Ken Kerta, LINKSOS

48. A.Ismayanti Saleh.S.H

49. Paulus Manek. Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa)Indonesia

50. Ni Nyoman Anna Marthanti, Orang Tua dengan Anak difabel

51. Agung Wardana-FH UGM

Istilah Cacat dan Peluang Membatalkan UU Cipta Kerja

Oleh Ishak Salim, Ketua Yayasan PerDIK

Istilah-istilah cacat yang dipakai dalam teks kebijakan omnibus law menyalahi aturan. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak-hak difabel (2011) dan mengesahkan UU Penyandang Disabilitas (2016). Menyalahi konvensi, berarti mengorbankan pemangku hak.

Bukan hanya itu, banyak ketentuan dalam klaster pengaturan ini juga mengabaikan sejumlah prinsip pengaturan hak-hak difabel. Beberapa misalnya terkait ketentuan konstruksi, mulai dari desain arsitektur, infrastruktur dan manufaktur tidak menempatkan aksesibilitas sebagai ketentuan dasar dengan mengacu pada prinsip desain universal. Bangunan yang tidak akses sama dengan mengabaikan partisipasi difabel.

Pun demikian pada sejumlah macam layanan publik oleh pemerintah dan swasta–sebutlah layanan kesehatan dan pendidikan, yang tidak tegas menempatkan ketersediaan akomodasi yang layak bagi difabel bekerja atau mendapatkan layanan inklusif. Pengabaian ini sama dengan keuntungan finansial bagi perusahaan atau penyedia layanan, dan nestapa bagi difabel dengan beragam kemampuan.

Aktivis Pergerakan difabel tidak diam dalam kemelut politik saat ini. Kami berhimpun, sebagian membaca tuntas dokumen seribuan halaman, lalu mendiskusikan bagian mana dari pasal ini menyalahi konvensi dan mengancam hidup difabel bahkan keluarganya.

Peristiwa ini, yang membuat begitu banyak kelompok rentan bereaksi negatif atas UU baru, menunjukkan lemahnya upaya pelibatan mereka dalam menyusun regulasi. Wajar jika besar rasa khawatir regulasi babon ini berdampak luas juga bagi banyak warga negara yang terancam menjadi rentan dan yang rentan semakin merana. Pembacaan fenomena sosial itu dilakukan salah satunya melalui pendekatan atau analisis struktural.

Analisis struktural seperti perspektif Ekonomi Politik dalam mencermati fenomena sosial ini membuat difabel bisa memahami bagaimana kelompok-kelompok rentan menjadi korban dari kebijakan politik yang diproduksi para Elit politisi/pengusaha. Relasi kuasa lebih jelas teramati antara siapa dengan siapa, apa kepentingannya dan dengan cara apa kontestasi atau pertarungan dijalankan.

Menurut saya, aktivis difabel yang membaca penjelasan struktural (maupun pos-struktural) akan terbuka wawasannya bagaimana sebuah kebijakan sekelas omnibus lahir dalam konteks ekonomi politik yang kompleks.

Merekalah, para pengambil kebijakan ini, yang didalamnya berkelindan latar profesi–khususnya pengusaha/politisi/militer/paramiliter menjadi bagian utama yang akhirnya membuat bukan hanya difabel tersisihkan, tapi juga masyarakat adat, orang-orang miskin dan rentan, dan akhirnya membuat kita benar-benar tertinggal di belakang (being left behind).

Merekalah, dengan kuasa yang sangat kokoh, dengan uang dan jabatan, dengan kebijakan dan senjata, dan preman-preman yang menakut-nakuti bahkan membunuh rakyat kecil serta dengan keserakahan dan semena-mena menolak aturan-aturan pokok yang telah kita perjuangkan dan junjung bersama.

Merekalah dengan cara berpikir politis telah membuang dan melupakan bunyi konvensi hak-hak disabilitas, telah menolak UU penyandang disabilitas, bahkan telah mempermainkan hak-hak asasi manusia.

Betul bahwa kita, sebagai Jaringan Difabel Tolak UU Cipta Kerja, selama tiga-empat hari ini turut mendiskusikan poin-poin dalam UU Cipta Kerja yang bakal merugikan difabel dan memundurkan capaian baik yang sudah kita perjuangkan, dan penjelasan ekonomi politik yang banyak muncul dalam medsos turut menambah pengetahuan kita bagaimana dinamika politik tingkat tinggi membentuk paket kebijakan yang akhirnya akan membuat kita sulit.

Mereka para pemikir ekonomis, rational choice, minimize cost maximize utilities, akan terus mengeruk untung banyak tak peduli siapa rugi. Mereka bangun gedung, pabrik, infrastruktur, tanpa peduli desain universal yang akses, ogah menyediakan akomodasi layak, tak bertanggung jawab pada karyawan atau buruhnya yang menjadi difabel karena kecelakaan kerja, benci jika buruh punya waktu luang dan bisa cuti, dll dll demi memperbesar akumulasi keuntungan dan menjadi modal baru untuk membangun kekuatan, merusak alam raya, memiskinkan banyak manusia, mendisabelkan banyak orang, dst dst.

Bagi kami, memprotes peristilahan orang cacat/penyandang cacat sudah cukup memadai untuk meminta mahkamah konstitusi membatalkan UU ini. Tapi, kami tak berhenti disitu, kami menemukan sejumlah lainnya dan siap menyuarakannya ke publik.

Lawan UU Cipta kerja!

Kisruh Dalam Organisasi Olahraga Difabel

# 15 Daerah Tolak SK Kepengurusan NPCI Sulsel 2020-2025

MAKASSAR – Sebanyak 15 dari total 19 pengurus National Paralympic Commitee Indonesia (NPCI) kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan menolak Surat Keputusan (SK) kepengurusan NPCI Provinsi Sulsel periode 2020-2025 yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat NPCI. Baca Surat Penolakan di sini

15 pengurus NPCI kabupaten/kota di Sulsel tersebut yakni Maros, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Soppeng, Wajo, Sidrap, Parepare, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Luwu, Palopo, dan Luwu Utara.

Ketua NPCI Kabupaten Enrekang, Dulman mengatakan, penolakan ini dilakukan karena SK Kepengurusan NPCI Provinsi Sulsel yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat NPCI tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) ke-IV yang telah dilakukan NPCI Sulsel pada 27-28 Desember 2019 lalu di Makassar.

“Ketua NPCI Provinsi Sulsel yang di-SK-kan pengurus pusat bukan orang yang terpilih pada Musorprov ke-IV NPCI Sulsel. Yang terpilih berdasarkan Musorprov itu Pak Sony Sandra. Tapi yang di-SK-kan itu Kandacong yang merupakan wakil ketua NPCI Sulsel periode sebelumnya, sekaligus sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua NPCI Kota Makassar,” kata Dulman dalam sebuah konferensi pers pernyataan sikap 15 pengurus kabupaten/kota NPCI di Sulsel, yang digelar di Makassar, Kamis (8/10/2020).

Dulman mengatakan, sejumlah pengurus NPCI kabupaen/kota di Sulsel mengaku heran dan tidak bisa menerima keputusan pengurus Pusat NPCI tersebut. Pasalnya, Musorprov ke-IV NPCI Sulsel yang digelar pada 27-28 Desember 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan AD/ART NPCI, dengan hasil keputusan kembali memberikan amanah kepada Sony Sandra untuk memimpin NPC Sulsel periode 2020-2025.

Terlebih, Musorprov ke-IV tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulsel yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulsel, dan juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi Ad’dien, dan Mukhlis sebagai penasehat organisasi yang sekaligus Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Dispora Provinsi Sulsel serta seluruh pengurus NPCI kabupaten/kota yang ada di Sulsel.

“Kami menilai bahwa sikap PP NPCI merupakan bentuk penghinaan terhadap Pemerintah Provinsi Sulsel yang telah membuka secara resmi Musorprov ke-IV NPCI Sulsel tersebut. Apalagi, pada saat itu juga hadir dua orang perwakilan PP NPCI yang ikut menyaksikan langsung jalannya Musorprov,” ujarnya.

“Bagi orang Sulsel, hal ini sangat menyinggung perasaan kami. Baik secara pribadi maupun kelompok yang bisa menimbukan konflik maupun perpecahan,” sambungnya.
Terbitnya SK Ketua Umum PP NPCI yang tidak sesuai dengan hasil Musorprov ke-IV NPCI Sulsel ini, lanjut Dulman, membuat pengurus NPCI yang ada di Sulsel terbelah, saling curiga.
“Ini memunculkan adanya istilah dukung mendukung, musuh, lawan, kawan. Apakah ketua Umum PP NPCI sampai hati jika kami harus melalui masalah seperti itu?. Bijaksanalah dalam bertindak. Kami mendesak Ketua Umum PP NPCI untuk membatalkan SK yang telah diterbikan dan memicu terjadinya polemik tersebut,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua terpilih NPCI Provinsi Sulsel hasil Musorprov ke-IV, Sony Sandra mengatakan, apabila PP NPCI tidak mengindahkan atau tidak merespon dengan baik pernyataan sikap yang berisi penolakan SK kepengurusan NPCI Provinsi Sulsel periode 2020-2025 ini, maka pihaknya juga telah menyiapkan langkah lanjutan.

“Apabila ini tidak direspon oleh PP NPCI sesuai harapan kami sebagaimana hasil Musorprov ke-IV NPCI Sulsel, kami akan lakukan advokasi baik secara hukum maupun nonhukum,” kata Sony.

Menurut Sony, NPCI Sulsel harusnya tetap eksis dan bisa terus melakukan pembinaan serta persiapan Peparnas XVI Papua. Namun, adanya permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian di internal NPCI Sulsel.

“Dampaknya, pembinaan dan persiapan Sulsel untuk Peparnas di Papua terganggu.

Beberapa kegiatan dan event tahunan NPCI Sulsel juga ikut terganggu.

Kami juga sudah audiensi dengan Kadispora Sulsel, dan beliau siap mendukung hasil Musprov ke-IV NPCI Sulsel,” pungkasnya. (*)

SULSEL MENOLAK SK KETUA UMUM NPC INDONESIA, SENNY MARBUN!

# Peryataan sikap atas terbitnya surat keputusan Pengurus Pusat (PP) Nasional Paralimpic Commite (NPC) Indonesia No: 07/NPC-INA/SKEP/IX/2020

# ditujukan kepada ketua umum PP NPC Indonesia dan pengurus

Dengan memohon petunjuk Allah SWT, Tuhan yang Masa Esa, Salam Olahraga!!!

Membaca dengan seksama serta teliti atas surat keputusan Ketua Umum PP NPC Indonesia tertanggal Surakarta 15 September 2020 (terlampir) yang ditandatangani oleh Senny Marbun lengkap cap/stempel organisasi maka kami pengurus Provinsi NPC Sulawasi selatan, memberi TANGGAPAN, PERNYATAAN dan SIKAP kami sebagai berikut:

Tanggapan:

  1. Mempertanyakan keabsahan/keaslian SK tersebut, karena kami hanya membaca lewat Whats App dan kami tidak menerima lembaran aslinya selaku pengurus provinsi NPCI Provinsi Sulawesi Selatan.
  • SK yang diterbitkan tersebut melewati waktu yang cukup lama sejak pelaksanaan MUSOPROV IV yang berlangsung pada 27-28 Desember 2019 di Makassar, ketua terpilih telah mengajukan surat permohonan penerbitan SK Pengurus baru dan mengirimkan hasil-hasil MUSOPROV IV kepada Ketua Umum Pusat (kurang lebih 9 Bulan).
  • Bahwa pelaksanaan  MUSOPROV   IV   NPCI Sulsel sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar  BAB VIII Pasal 31 ayat 1,2,3 serta tata cara pemilihan dengan ketentuan AD/ART NPC, termasuk tata cara rekruitmen, pencalonan dan pemilihan ketua NPC Sulsel sesuai dengan cara dan mekanisme yang tercantum dalam AD ART NPC, secara keseluruhan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam AD/ART NPC Indonesia,
  • Bahwa dalam SK Ketua Umum, konsideran MENIMBANG ayat d dengan kalimat “……….” Maka susunan kepengurusan NPC Sulsel perlu dilakukan penyesuaian  (tidak jelas maksud penyesuaian apa),
  • Dalam konsideran MEMPERHATIKAN ayat a,b,c,d tidak relevan dijadikan dasar untuk terbitnya SK Ketua Umum, karena pada ayat e dikatakan masa jabatan pengurus NPC 2011-2016. Tanggal 26 april 2011 telah habis masa jabatan akan tetapi PP NPC Indonesia tidak pernah memberi teguran lisan maupun tertulis dan pengurus NPC Sulsel telah menyampaikan kegiatan secara tertulis mengenai hambatan, rintangan yang dialami  oleh pengurus Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya keterlambatan tersebut, PP NPC Indonesia tidak pernah membalas surat tersebut sehingga kami anggap hal ini tidak ada masalah hingga terlaksana MUSOPROV IV dikarenakan tidak ada teguran/ peringatan PP NPC Indonesia,
  • Pada ayat “g”, tertulis adanya laporan Ketua Panitia MUSPROVLUB NPC Provinsi Sulsel tertanggal 15 januari 2020 (dalam hal ini Sdr. KANDACONG). Terkait laporan ini, anggota panitia lain tidak mengetahui isi dan maksud laporan tersebut, sedangkan Ketua dengan sekaligus dengan anggota panitia lain adalah KOLEKTIF KOLEGIAL. (tangungjawab bersama).
  • Pada konsideran MEMUTUSTAKAN/ MENETAPKAN dalam alenia PERTAMA. KATA MENOLAK. HASIL MUSPROVLUB, kami tidak pernah melaksanakan MUSPROVLUB, dengan PP NPC. Tidak pernah menyurat / menyampaikan bahwa belum MUSPROVLUB  tapi yang dilaksanakan adalah MUSOPROV IV sesuai ketentuan AD NPC Bab VIII Pasal 29, sedangkan pelaksanaan MUSPROVLUB yang diatur dalam AD, dilaksanakan atas usul ¾  NPC kabupaten / kota. Yang diselenggarakan adalah MUSOPROV IV NPC Prov Sulsel yang dihadiri Seluruh Ketua/ Sekertaris serta pengurus NPC I9 Kab/kota yang resmi dari 24 kab/kota, 5 kab NPC belum terbentuk.

Selain itu pada alinea yang sama tertulis penolakan hasil MUSPROVLUB karena telah terjadi pelanggaran azas kepatuhan dengan azaz ketaatan kepada organisasi TIDAK JELAS DIMAKSUD. Dengan 2 (dua) orang wakil PP NPC Indonesia tetap menghadiri dan memberi sambutan pada pembukaan MUSORPROV IV NPC Sulsel.

  • Pada poin kedua MENGANGKAT SDR.KANDACONG sebagai ketua NPC Provinsi Sulsel jelas sangat melanggar keputusan yang dilaksanakan oleh PP NPC Indonesia,  dimana mekanisme pemilihan secara demokratis, ada pencalonan, ada pengesahan calon, ada pemilihan (langsung, bebas, rahasia) voting disaksikan 2 (dua) orang pengurus PP NPC Indonesia langsung dengan hasil voting NO urut:
  • Kandacong 4 suara
  • Andi Takdir 4 suara
  • Sonny Sandra 13 suara (Dari total 21 Suara)
  • Pengangkatan Sdr. Kandacong sebagai Ketua NPC Prov Sulawesi Selatan dengan mengantongi 4 suara, salah satu pelangaran fatal oleh PP NPC Indonesia dan pengangkatan beliau diberi tugas mempersiapkan kontigen NPC Sulsel mencari bantuan dalam rangka PEPARNAS XVI Papua dan menyusun kepengurusan NPC Sulsel, itu tanpa melalui musyawarah Provinsi, itu pun PELANGGARAN, mana ada organisasi olahraga/ organisasi lain mengangkat orang yang terkecil dukungan suaranya menjadi ketua dengan ditugaskan menyusun kepegurusan tanpa musyarawah provinsi (apakah ini bentuk kekuasaan Ketua Umum Pusat)
  1. Pengangkatan Sdr. Kandacong, dengan alasan berada diluar stuktur kepegurusan yang bersangkutan sampai saat ini masih menjadi wakil ketua NPC Prov Sulsel merangkap Ketua NPC kota Makassar dalam ART tidak dibenarkan merangkap jabatan (baca tata laksana kepegurusan BAB XIX pasal 76 tentang rangkap jabatan)
  1. Selama ini puluhan tahun Sdr. Kandacong yang menjabat wakil ketua NPC Sulsel  dan setiap kegiatan Regional, Nasional oleh ketua NPC sulsel (Sonny Sandra) mempercayakan beliau menjabat strategis Ketua Panitia, Ketua Kontigen, Ketua Pelaksana, dan lain lain dan itu sebagai penghargaan, pengabdian sambil merangkap ketua NPC kota Makassar

BERDASARKAN tanggapan tersebut, perkenankan kami “MENYATAKAN SIKAP” sebagai berikut:

  1. Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) NPC Sulsel yang dilaksanakan 27-28 Desember 2019 dilaksanakan sesuai dengan AD/ART NPC Indonesia dengan hasil keputusan termaksud terpilihnya ketua dan pengurus lainnya SAH, yang upacara pembukaan dilakukan oleh GUBERNUR Sulawesi Selatan di wakili oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan (Bukan Ketua Dinas seperti yang tertulis di dalam SK Ketua Umum Pusat), Juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi. DR. Ad’dien, M.Kes. AIFO, Dr. H. Muhlis sebagai Kepala Bidang Pembinaan Prestasi DISPORA Prov. Sulsel serta pengurus daerah Se-Sulawesi Selatan.

Dengan penolakan tersebut PP NPC Indonesia telah melakukan “SATU BENTUK PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG TELAH MEMBUKA RESMI MUSOPROV IV NPC SULSEL DENGAN PP NPC INDONESIA TURUT MEMBERI SAMBUTAN”.

  • Kehadiran seluruh pengurus daerah NPC 19 Kab/Kota Se-Sulsel, semua hadir dengan biaya pribadi  dengan bantuan lain, dan telah mengorbankan waktu pikiran dengan usulan saran untuk kemajuan NPC Sulsel tetapi ketua umum NPC Indonesia mengabaikan satu sikap yang tidak terhormat di dalam demokrasi ini.
  • Kehadiran 2 (dua) orang pengurus pusat NPC Indonesia kami anggap adalah dukungan  dan kegembiran kami atas pelaksanaan MUSOPROV IV tersebut tetapi sangat disesalkan terbitnya SK Ketua Umum Pusat menjadi pertanyaan yang sulit dijawab dengan akal sehat
  • Sangat disesalkan sikap Ketua Umum NPC Indonesia yang menerima laporan sepihak. Malahan Ketua Umum sempat berbicara langsung pada saat  MUSOPROV IV melalui telepon (didengarkan oleh seluruh yang hadir di dalam forum) dan memberi semangat kepada kami. 
  • Menyesalkan sikap saudara KANDACONG yang selama bepuluh tahun berjuang, bekerja bersama suka dan duka mulai sejak BPOC Hingganya MUSOPROV IV NPC Sulsel, selaku Ketua Panitia dengan jabatan dan dengan kepercayaan yang tinggi namun mencederai hasil MUSPROV IV. Jika beliau menerima jabatan sebagai ketua NPC Sulsel melalui SK NPC Indonesia, maka sangat kami sayangkan, persahabatan yang sudah terbangun sejak BPOC seolah RETAK hanya untuk kepentingan sesaat yang belum tentu didukung oleh atlit dengan pengurus daerah NPC kab/kota, pemerintah maupun pemerhati disabilitas di Sulawesi Selatan.
  • Dengan terbitnya SK ketua umum NPC Indonesia membuat kami terbelah,terpecah saling curiga, ada istilah dukung mendukung, musuh,lawan, kawan. Apakah ketua Umum NPC Indonesia “sampai hati” kami harus melalui masalah seperti itu? bijaksanalah dalam bertindak dan berkepribadian Indonesia sesuai dengan PANCASILA yang menjadi jiwa dan hati kita.
  • Bagi orang Sulawesi Selatan, hal itu sangat menyinggung perasaan kami baik secara pribadi maupun kelompok yang bisa menimbukan konflik maupun perpecahan dan ini tidak semudah meredam, maka dampaknya ke Ketua Umum PP NPC Indonesia.
  • UNTUK HAL TERSEBUT DENGAN RENDA HATI KAMI MEMOHON UNTUK MENINJAU KEMBALI SK TERSEBUT/ MEMBATALKAN (SEBAGAIMANA KONSIDERAN KEEMPAT SK TERSEBUT YANG TERTULIS apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan dibetulkan  sebagaimana mestinya).
  • Kepada SAUDARA KANDACONG, kami pesankan sebagai sahabat, temanmu selama ini bersama membangun NPC Sulsel, jangan silaturrahim terputus hanya karena kepentingan sesaat. HIDUP DAN JABATAN ADA BATASNYA. TUHAN AKAN MENGAMBIL SEMUA ITU. KITA BEKERJA DAN MENGABDI KARENA MENGHARAPKAN RIDHO ALLAH AGAR MENJADI AMAL JARIAH DI HARI KEMUDIAN.

SEMOGA DIMAKLUMI OLEH SEMUA PIHAK

MAKASSAR, 20 SEPTEMBER 2020

KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

Perempuan Difabel Menggugat!

Oleh Nabila May Sweetha, Penulis dan Aktivis PerDIK

Nurul Saadah, seorang aktivis perempuan difabel dari Yogyakarta. Dalam Sidang Rakyat hari pertama yang digelar oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 18 jaringan LBH dari seluruh Indonesia dengan lantang ia paparkan pikiran-pikirannya. Ia adalah pendiri Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak atau SAPDA Yogyakarta.

“Perempuan difabel sering menjadi korban kekerasan seksual dan di sisi lain diangggap sebagai aseksual,” ujarnya dalam Sidang Rakyat yang disiarkan langsung secara luas melalui media sosial. Pelaku kekerasan seksual berasal dari orang terdekat atau keluarga sendiri, mulai dari ayah kandung, kakak kandung atau adik kandung atau kerabat lainnya. Karena itu, perempuan difabel seringkali mengalami situasi kehamilan yang tidak dinginkan. Karena salah satu alasan itu, Nurul Saadah meneriakkan pandangan bahwa keberadaan RUU P-KS akan melindungi siapapun dari kekerasan seksual termasuk perempuan difabel!”

18 anggota Jaringan YLBHI itu terdiri dari LBH Aceh, LBH Medan, LBH Palembang, LBH Pekanbaru, LBH Padang, LBH Lampung, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Palangkaraya, LBH Samarinda, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Papua, dan LBH Samarinda. Sidang Rakyat ini,  merupakan upaya Rakyat mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau disingkat RUU PKS. Kegiatan Sidang Rakyat ini berlangsung dari 2 sampai 5 Oktober 2020.

Ada banyak aktivis dan partisipan hadir dalam Sidang Rakyat ini. Bahkan, ada banyak pula yang tak sempat hadir kemudian menonton siaran ulangnya di youtube. Sebagian besar mereka pernah mendampingi kasus kekerasan seksual dan sidang ini menjadi momen menyuarakan harapan serta sikap terkait dengan RUU P-KS yang terhambat pengesahannya. Korban dan pendamping korban kekerasan, pelecehan maupun eksploitasi seksual memiliki ruang menyampaikan perasaan mereka yang selama ini tampaknya hak akses atas keadilannya masih terabaikan oleh Negara. Untuk itulah, dalam Sidang ini, Rakyat mendesak DPR RI agar memasukkan RUU P-KS ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 dan segera bersama Presiden RI untuk mengesahkan RUU P-KS.

Kerentanan Perempuan Difabel

Perempuan difabel memang mengalami multi kerentanan. Mereka rentan karena mereka adalah perempuan, juga rentan karena difabel, rentan karena biasanya mereka adalah anak, dan rentan lagi karena mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi serta pengetahuan terkait seks dan seksualitas.

Seks dan seksualitas tidak selamanya mengenai hubungan suami istri, masturbasi, dan hal-hal seperti itu. Tapi juga terkait dengan bagaimana mereka menjaga alat vital, tidak membolehkan sembarangan orang menyentuh bagian tubuh tertentu, bahkan sampai juga ke ranah bagaimana mereka mengurusi darah haid mereka sendiri.

Menurut saya, pengetahuan juga memiliki sumbangsih dalam terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan difabel. Pengetahuan yang kurang memadai membuat mereka tidak tahu apa itu kekerasan, mereka tidak tahu bagaimana itu pelecehan, bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka pernah menerima kekerasan seksual. Saya pun mengalami hal ini.

Saya masih anak-anak saat 2017 lalu masuk ke salah satu asrama khusus tunanetra di Makassar, lalu di sana mendapat pelecehan seksualitas. Dulu saya tidak tahu bahwa itu bisa dikategorikan dalam tindak pidana pelecehan seksual. Saya hanya tahu bahwa kami berpacaran, dia sering membahas hal-hal porno di depan saya, dan sempat beberapa kali laki-laki itu menyentuh saya. Konteksnya saat itu saya menerima semuanya dengan kesadaran penuh dan keinginan sendiri. Tentu ada pemaksaan, pemaksaannya dengan bentuk ancaman akan ditinggalkan.

Dulu saya tidak berpikir bahwa apa yang saya terima adalah pelecehan seksual, karena toh saya tidak diperkosa. Saya masih perawan, saya tidak menerima kekerasan fisik, dan dia adalah pacar saya. Hanya memang saat menerima perlakuan tidak mengenakkan itu saya merasa tidak nyaman, berusaha untuk menikmati, sedang dalam tekanan, dan merasa terpaksa. Semuanya terjadi atas nama cinta, dan hanya karena cinta. Begitu hebatnya cinta sampai-sampai bisa mengesahkan tindakan kekerasan seksual.

Saat laki-laki itu meninggalkan saya, saya merasa down dan tidak berharga. Saya juga merasa minder dan mungkin trauma berdekatan dengan pria. Sampai sekarang pun saya masih sering gemetar jika berada hanya berdua dengan laki-laki, di luar dari anggota keluarga dan orang-orang yang saya percayai. Pelaku cukup merusak mental, psikis, dan kepercayaan diri saya. Saat itu, sementara saya sedang mengobati perasaan traumatis, lelaki itu sudah bisa bahagia dengan kehidupannya mencari mangsa baru lagi. Betapa kejamnya perempuan diperlakukan selama ini.

“Perempuan difabel khususnya yang menjadi korban tindak kejahatan seksual sangat perlu diberikan perhatian khusus dan perlindungan hukum oleh negara, mengingat tiga lapis kerentanan perempuan difabel yaitu kerentanan akibat diskriminasi berbasis gender, kerentanan akibat beragam stereotype (cap miring, red) dan kerentanan karena kemiskinan baik ekonomi, sosial, politik maupun informasi yang hingga hari ini masih membelenggu sebagian perempuan difabel.

Selain Nurul Saadah, Koordinator Divisi Advokasi Difabel Berhadapan dengan Hukum PerDIK dari Sulawesi Selatan, Fauziah Erwin juga mengangkat kerentanan perempuan difabel. Ia memaparkan pengalamannya mendampingi difabel korban kekerasan, pelecehan bahkan eksploitasi seksual terhadap perempuan difabel.

Berkaca dari banyak kasus kekerasan seksual terhadap difabel, ada banyak kasus perempuan difabel sebagai korban lalu di-peti-es-kan atau digantung prosesnya oleh Aparat Penegak Hukum dengan berbagai alasan. Diantaranya bahkan polisi seolah melakukan pembiaran ketika keluarga korban mengawinkan korban difabel dengan pelaku perkosaan. Di sisi lain, difabel juga beragam. Ragam difabilitas dengan kebutuhannya masing masing dalam proses hukum belum dipahami oleh sebagian besar Aparat Penegak Hukum, APH. Sehingga pada banyak kasus, korban dan keluarganya merasa kesulitan mengikuti tahapan proses hukum dalam mencari keadilan.

“Tidak sedikit korban dan keluarga korban yang semangatnya berakhir sebelum proses hukum selesai,” ungkap Fauziah Erwin yang juga adalah pengacara PerDIK di hari kedua Sidang Rakyat.

Kak Uci, begitu biasa dia akrab disapa oleh kami, adalah perempuan pengacara yang tegas dalam mendampingi korban pelecehan seksual di Sulawesi Selatan. Kak Uci juga yang memanggil saya untuk ikut dalam sidang rakyat itu, membaca puisi dan menyampaikan satu dua patah kata sebagai kesaksian. Secara fisik memang saya tidak mengalami kekerasan, tapi apa yang saya terima waktu dulu itu cukup merusak sikis dan mental.

Perempuan Difabel Harus Bersuara

Yang saya pertanyakan adalah, ke mana keadilan untuk para korban? Kami menjahit luka sendiri, mengobati kerusakan, sambil mencari-cari cara untuk terbebas dari trauma. Sementara di luar sana pelaku berkeliaran dengan santainya.

Saya juga menegaskan bahwa difabel tidak hanya berpotensi besar menjadi korban, tapi juga berpotensi menjadi pelaku karena kurangnya pendidikan seksualitas yang mereka terima. Pengalaman saya mungkin hanya sedikit, suara perempuan mungkin kecil dan tak terdengar. Tapi setidaknya saya sudah cukup sembuh untuk speak-up, dan turut menuntut pengesahan RUU P-KS.

Masih banyak orang yang berpikir bahwa korban pelecehan lebih baik menyimpan ceritanya sendiri, tidak memperlihatkannya ke mata publik, karena itu hanya membuat korban dan keluarga merasa malu. Mereka juga berpikiran bahwa untung dari ‘bersuara’ itu tidak terlalu besar, ketimbang rasa malu yang akan diterima.

Tapi jika tidak speak-up, sampai kapan pelaku akan merasa superior dari korban yang memilih tutup mulut?

Sampai kapan pelaku dibiarkan merasa tenang, sementara korban menanggung trauma berkepanjangan?

Saya hanya mendapat pelecehan cukup ringan, tidak ada apa-apanya dari teman-teman yang lain. Tapi trauma yang saya alami berkepanjangan.

Saya sudah tujuh belas tahun, dua tahun setengah yang lalu pelecehan seksual itu terjadi, dan sampai sekarang saya masih cukup trauma. Saya hanya memiliki satu mantan, dan semoga hanya satu mantan saja. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika saya mendapat laki-laki sebejat dia lagi.

Kembali ke Sidang Rakyat, Rezky Pratiwi dari LBH Makassar sempat menuturkan apa harapan dari diadakannya sidang rakyat ini.

“Sidang rakyat sebenarnya bertujuan untuk menyuarakan suara rakyat tentang pentingnya pelindungan warga negara dari kekerasan seksual, suara penyintas dan pendamping korban yang memiliki pengalaman langsung tentu yang paling berhak didengar. Ini juga protes terhadap negara yang tidak kunjung hadir dan menunda-nunda pengesahan RUU P-KS, dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima. Karena itu, maka hadir akademisi, praktisi dan pihak lain untuk memberikan penekanan tidak ada alasan untuk tidak mengesahkan RUU ini.”

Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar UI) juga sempat menuturkan betapa kejamnya kekerasan seksual, tepat di hari pertama sidang rakyat ini berlangsung.

“Kejahatan seksual adalah kejahatan kemanusiaan atau crimes againts humanity. Kejahatan yang paling keji dalam sejarah bangsa bahkan sebelum kemerdekaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Tidak ada hukum yang cukup untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Kejahatan seksual harus dihentikan karena kejahatan kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dan trauma hingga akhir hidup.

Negara wajib hadir untuk melindungi korban dengan melahirkan hukum negara yang memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual untuk mengatasi kedaruratan saat ini. RUU P-KS mesti mereformasi hukum pidana yang selama ini tidak mampu memberikan keadilan bagi korban,” papar beliau.

Jadi sudah tentu bahwa semua pihak, baik itu korban dan ataupun para pendamping menginginkan RUU P-KS untuk segera disahkan. RUU ini akan membantu korban dalam mendapatkan keadilan, memperoleh hak pemulihan, serta memberi efek jera pada para pelaku. Dengan disahkannya RUU P-KS ini, sama saja dengan memenuhi hampir keseluruhan hak-hak korban. Termasuk juga di dalamnya korban perempuan difabel, yang selama ini masih banyak sekali mendapat diskriminasi serta kendala yang berlapis-lapis[].

Suara Difabel dalam Kancah Politik Pemilihan Walikota Makassar: Sebuah Notula

Dokumen notulensi Dialog Politik Difabel ini untuk publik Kota Makassar, terutama kepada para kandidat yang tidak hadir dalam dialog politik yang sudah disetujui akan dihadiri para kandidat. Hanya kandidat walikota Danny Pomanto yang hadir dan berdialog dengan 11 Organisasi difabel Kota Makassar. Jadi, kalau para kandidat masih ada niat mengetahui Suara Difabel Makassar dan ingin mewujudkan atau memenuhi hak-hak difabel, silakan dibaca!

Rahman Gusdur (fasilittator):

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Sembari menunggu para kanidat, saya ingin sedikit memberi tahukan terlebih dahulu. Bahwa selama kurang lebih dua tahun belakangan ini, semenjak 2019 sampai 2020, kawan-kawan cukup aktif dalam mengikuti proses pendidikan pembacaan anggaran yang benar-benar berpihak kepada difabel. Dan dari hasil itu, kita sudah mengusulkan ke pemerintah kota Makassar untuk APBD di tahun 2021, tapi itu tidak cukup kuat juga jika kita tidak menyampaikannya ke kanidat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar di masa bakti 2020-2025. Kami memohon kesabaran dari bapak ibu sekalian, saat ini kami masih berusaha berkomunikasi dengan para kanidat. Pukul 09.30 diskusi akan segera kita laksanakan.

Nur Syarif (MC):

Seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman Gusdur tadi sebagai direktur PerDIK, dua tahun belakangan ini kita aktif terlibat dalam peningkatan kapasitas, baik dari teman-teman organisasi disabilitas ataupun pemerhati disabilitas. Kami juga sempat melakukan beberapa kegiatan, seperti memerhatikan layanan kesehatan di kota Makassar. Kemudian kita juga pernah membentuk jaringan bersama, antara beberapa organisasi disabilitas. Kita menemukan beberapa fenomena. Pendidikan, misalnya. Alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah kota itu belum bisa mengakomodir kepentingan teman-teman difabel. Misalnya juga seperti dana yang diperentukkan untuk aksesibilitas fasilitas umum, yang dilaksanakan tidak maksimal. Ini mungkin dikarenakan kurangnya keterlibatan difabel dalam perencanaan dan pembangunannya. Poin-poin itulah yang menurut saya penting kita sampaikan nanti, ketika berkesempatan berbicara di depan para kanidat.

Saya akan membuka acara kita pada pagi hari ini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas karuniah Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnyalah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri dialog politik difabel dengan tema Makassar inklusi tanpa korupsi ini. Karena salah satu kanidat sudah hadir di room Zoom kita, maka kita akan memulai acara kita pada hari ini. Yang pertama, saya ingin mempersilahkan ketua Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDIK) untuk memberikan satu dua kata terkait dengan kegiatan kita ini. Kpada ketua PerDIK, bapak dokter Ishak Salim kami persilahkan.

Ishak Salim (ketua PerDIK):

Terima kasih, Syarif, telah memberi kesempatan pada saya. Selamat datang kawan-kawan dari aktifis atau pemerhati isu-isu disabilitas di kota Makassar, juga para kawan-kawan yang datang secara khusus baik dari KPU ataupun organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa ini mungkin adalah kali pertama kita yang menyiapkan ruang politik, untuk kita menyuarakan hak-hak politik difabel di hadapan para kanidat. Namun, sayangnya sampai saat ini baru Pak Rahman Bando yang bersiap. Itupun kalau saya lihat di layar, audio Pak Rahman Bando tidak tersambung dengan kita, mungkin panitia bisa membantu untuk meminta kepada Pak Rahman Bando agar mengaktifkan audionya. Saya khawatir beliau tidak bisa mendengar apa-apa, atau kalau beliau bicara akan tidak kedengaran.

Baik, kami dari Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDIK) menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Saya sangat berharap bahwa ruang ini menjadi jalan kita memberikan pemahaman ke para kanidat, yang nantinya akan menjadi wali kota Makassar. Karena hal terpenting saat ini sebenarnya adalah bagaimana para kanidat ini memahami fenomena sosial disabilitas yang akan jauh lebih baik jika disampaikan langsung oleh difabelnya. Atau setidaknya, dari teman-teman aktifis yang memang bergelut dalam persoalan-persoalan itu.

Misalnya dari teman-teman disabilitas netra, yang akan tepat sekali disampaikan oleh Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI). Di sini sudah hadir Pak Dani Pomanto juga, selamat datang dan selamat bergabung, Pak. Kemudian kawan-kawan dari GERKATIN, misalnya bisa menyampaikan bagaimana fenomena sosial disabilitas yang dihadapi oleh kawan-kawan tuli. Juga begitu juga kawan-kawan yang pernah mengalami kusta (OPYMK), bisa menyampaikan langsung.

 Kenapa pemahaman itu penting? Karena pemahaman adalah hal pertama yang harus dilakukan, oleh pemeimpin yang ingin memikirkan jalan keluar dari persoalan=-persoalan yang dihadapi teman-teman disabilitas, maupun dalam hal mengenali potensi yang dimiliki oleh disabilitas.

Jadi, saat ini sebenarnya prespektif disabilitas itu sudah harus positif, tidak bisa lagi negatif. Kita tidak bisa lagi mengadopsi cara berpikir lama, yang menempatkan difabel sebagai orang sakit, orang tidak mampu. Saat ini difabel betul-betul eksis.

Di kota Makassar saja, dari identivikasi kami, setidaknya ada 11 organisasi penyandang disabilitas. Belum lagi organisasi masyarakat sipil yang juga aktif menyuarakan isu-isu disabilitas. Tarulah misalnya di sini ada Save The Cildern, ada dari LBH Makassar juga yang sangat aktif menemani difabel yang berhadapan dengan hukum.

Nah, suara disabilitas sangat penting untuk didengarkan dan didiskusikan bersama dengan para kanidat. Saat ini, dari aspek regulasi kita sudah memiliki undang-undang penyandang disabilias dan PERDA. Dan salah satu yang paling penting ada PP 2019 tentang perencanaan dan partisipasi difabel dalam proses pembangunan suatu daerah. Jadi sekarang ini pemerintah Indonesia sudah memiliki rencana selama dua puluh lima tahun. Kemudian juga di setiap daerah nantinyaa, termasuk di kota Makassar akan membuat apa yang disebut dengan rencana pemenuhan hak difabel. Dan itu durasinya lima tahunan.

Jadi setelah nanti ada wali kota dan wakil wali kota yang terpilih, kita akan bersama-sama. Dan kalau perlu, organisasi disabilitas proaktif dalam penyusunan. Nah, dari lima tahunan itu, nanti ada aksi-aksi tahunan yang perlu kita sepakati bersama dengan pemerintah kota. Misalnya akan fokus dengan isu apa. Contoh, di tahun  2021 kita akan fokus membenahi soal apa. Pendidikan inklusi, contohnya. Maka tahun pertama kanidat terpilih , bersama-sama dengan kita akan menyiapkan agenda tahunan untuk memenuhi hak difabel di isu-isu tertentu. Semoga pemerintah kota terus membuka ruang, Karena kita tahu bersama bahwa bapeda Makassar untuk saat ini cukup terbuka kepada organisasi disabilitas kota Makassar, dan melibatkan difabel dalam rapat-rapat penyusunan rencana. Contohnya seperti yang kita hadiri bersama beberapa bulan yang lalu, sebelum adanya covid.

Saya sebagai ketua PerDIK mengucapkan selama berdiskusi, selamat berdialog, mari kita ikuti dengan hikmat dan antusias. Walaupun saat ini belum semua kanidat hadir. Di sini juga kita melihat keseriusan para kanidat, karena kita sudah menyampaikan kepada mereka. Saya akan membuka kegiatan diskusi kita secara resmi  dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim.

Nur Syarif:

Terima kasih banyak, Kak Ishak Salim selaku ketua yayasan PerDIK. Nah, di sini sudah ada dua kanidat yang sudah hadir. Tapi untuk Pak Abdul Rahman Bando sendiri, saya belum tahu jelas kehadirannya, karena audio beliau pun belum tersambung dengan kita. Kepada para calon, kami ingin sampaikan bahwa di ruang Zoom ini telah hadir juga perwakilan organisasi disabilitas. Ada dari PERTUNI, GERKATIN, PERMATA, dan ada beberapa lembaga pemerhati yang juga konsen terhadap isu disabilitas. Salah satunya ada Save The Cildren, yang juga aktif dalam memerhatikan disabilitas, terkhususnya anak dengan disabilitas.

Nah, pada hari ini saya dan  Rahman Gusdur direktur PERDIK akan memandu diskusi kita. , Kepada Rahman saya  persilahkan terlebih dahulu.

Rahman Gusdur:

Terima kasih kepada bapak Dani Pomanto dan Rahman Bando yang telah hadir pada pagi hari ini,, juga terima kasih pada lembaga-lembaga pemerhati difabel yang telah hadir. Aturan main yang harus kita pahami bersama adalah, yang pertama, masing-masing lembaga difabel yang telah kita undang bisa menyampaikan aspirasinya. Kami akan memberikan dua sampai tiga menit untuk lembaga disabilitas dalam menyampaikan pertanyaan ataupun harapan-harapannya, dan berikunya saya akan memberikan kesempatan kepada para kanidat untuk menanggapi kurang lebih lima menit.

Saya sampaikan kepada kawan-kawan, momentum ini cukup penting. Dan semua aspirasi dari kawan-kawan kita akan merangkumnya, dan akan bersama-sama membawa poin-poin itu ke seluruh kanidat calon wali kota dan wakil wali kota, untuk menandatangani bersama sekiranya mereka terpilih menjadi wali kota masa bakti 2020-2021. Agar nantinya mereka melibatkan kawan-kawan disabilitas dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan impian kita bersama Indonesia inklusi 2030. Karena dari kawan-kawan semua, kita sudah terlibat cukup aktif dalam pelatihan pembacaan APBD kota Makassar yang menunjukkan peningkatan, tapi saya rasa masih perlu dimaksimalkan dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Lnagsung saja, saya persilahkan kepada kanidat yang sudah hadir untuk memberi sambutan ataupun memberikan pemulaan.

Dani Pomanto (kanidat wali kota):

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman PerDIK dan kawan-kawan lembaga yang punya kepedulian terhadap disabiitas. Saya mohon maaf, ini saya lagi di mobil, karena banyak sekali orang yang meninggal hari ini. Saya kira ini sebuah diskusi yang sangat penting dan menarik untuk sebuah kota seperti Makassar. Makassar pernah mendapatkan julukan kota inklusi disabilitas. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yangaktif memberikan banyak saran dan nasehat kepada saya.

Nah, karena itu saya membuat fisi misi. Artinya begini, melihat komitmen seorang calon wali kota, kita lihat dari fisi misinya. Tanpa fisi misi kita akan sulit memasukkan hal-hal yang merupakan kepentingan disabilitas. Fisi misi kami adalah, menjadikan Makassar menjadi kota dunia yang sombere dengan imunitas yang kuat untuk semua. Kata untuk semua inilah yang merupakan kata kunci.

Kemudian dalam misi kami yang ketiga, kami menuliskan restorasi kota yang inklusif. Saya kira ini lebih jelas lagi. Yaitu memberikan arahan dan red karpet untuk mengujudkan kota inklusi. Bagaimana itu kota restorasi inklusi? Ini artin kita sementara mengubah kota Makassar. Kata retorasi itu adalah perubahan. Perubahan tanpa merusak, membangun tanpa menggusur, mengubah tanpa menyakiti. Kunci kata inklusif adalah untuk semua. Nah, kata untuk semua ini mengandung dua hal. Ruang yang disediakan pemerintah, dan inisiatif kawan-kawan sekalian. Inisiasi dari kawan-kawan ini harus berbentuk umum, berbentuk program yang dikerjakan bersama-sama. Saya kira inilah yang penting dalam sesi pembuka ini, dan saya mohon maaf karena saya akan off barang lima menit dulu, karena saya sedang di depan rumah duka dan ingin melayat sebentar. Terima kasi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Rahman Gusdur:

Terima kasih Pak Dani Pomanto yang sudah memberikan pengantar beliau. Langsung saja saya mempersilahkan kepada Pak Rahman Bando, calon wakil wali kota Makassar, untuk memberikan pengantarnya. Langsung saja saya persilahkan kepada Pak Rahman Bando. Panitia, apakah kanidat yang lain sudah hadir di ruang Zoom ini? Saya juga minta tolong untuk panitia memastikan kehadiran Pak Rahman Bando,, karena microfon beliau masih off. Sambil kita menunggu,, saya ingatkan lagi ke teman-teman untuk terlibat aktif pada hari ini. Karena hasil diskusi kita pada hari ini akan kami bawa ke calon wali kota Makassar, dijadikan MOU.

Saat ini, panitia sedang berusaha berkomunikasi dengan Pak Rahman Bando karena beliau sebenarnya sudah masuk ke dalam ruang Zoom kita, hanya audio belum juga diaktifkan.

Nur Syarif:

Atau sembari menunggu, kita bisa langsung saja memberi kesempatan pada kawan-kawan organisasi penyandang disabilitas untuk menyampaikan fenomena-fenomena di lapangan, atau apa yang menjadi isu yang ingin disampaikan kepada kanidat. Kepada teman-teman sekalian kami persilahkan.

Mursalim:

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami ingin menyampaikan isu mengenai ketersediaan lapangan kerja bagi orang yang pernah mengalami kusta. Karena ketika seseorang terkena kusta dan ingin berobat, mereka akan dipecat dari tempatnya bekerja. Selain itu, biasa juga orang yang terkena kusta diistirahatkan dari sekolah. Alasannya sih diistirahatkan, tapi tidak akan diterima lagi di sekolah. Padahal toh teman-teman yang mengalami kusta tetap bisa beraktifitas, tidak terganggu produktifitas mereka, apalagi ketika mereka sudah berobat. Ada juga teman-teman kusta yang bekerja, dan gajinya itu kurang. Harapan kami kedepannya, semoga kanidat yang terpilih bisa memerhatikan isu ini. Agar orang yang pernah mengalami kusta bisa sejahtera. Itu saja mungkin poin-poinnya, terima kasih.

Rahman Gusdur:

Terima kasih kembali. Aturan mainnya adalah apa yang bapak telah sampaikan akan kami catat, lalu ketika kanidat sudah bersama kita, panitia akan menyampaikan poin-poin itu. Langsung saja kita beralih ke penanya berikutnya.

Hj. Ramlah (GERKATIN):

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nama saya HJ. Ramlah, ketua GERKATIN Sulawesi Selatan. Saya ingin menekankan poin-poin tentang kegiatan yang harus lebih akses bagi teman-teman tuli. Adanya akses juru bahasa isyarat di setiap penyampaian informasi sangat diperlukan teman tuli. Yang berikutnya adalah akses pendidikan bagi teman tuli. Di saat ini, anak-anak tuli di SLB mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online, karena guru-guru mereka juga tidak menggunakan bahasa isyarat. Lalu juga akses yang ada di bandara, kami harap lebih ditingkatkan lagi. Misalnya disediakan informasi dengan bentuk bahasa isyarat. Tak lupa juga akses di layanan kesehatan. Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan ketersediaan lapangan kerja untuk teman-teman tuli, tentunya ranah kerjanya juga harus lebih akses untuk tuli. Nah, saya berharap sekali Makassar kedepannya bisa lebih lancar pembangunannya, dan tentunya lebih inklusi lagi. Terima kasih.

Nur Syarif Ramadhan:

Terima kasih ibu Ramlah dari organisasi teman-teman tuli. Sebelum saya persilahkan teman-teman lain, apakah Pak Rahman Bando sudah bisa memberikan sepatah dua kata? Ok, karena Pak Rahman belum tersambung dengan kita, saya persilahkan bagi teman-teman yang mau memberi pendapat ataupun bertanya.

Dodi:

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Saya Dodi, polio dua kaki. Sya merasa pendidikan sangat penting untuk teman-teman difabel. Karena adanya pendidikan bisa membantu difabel baik itu dalam memperoleh pekerjaan, ataupun yang lainnya. Dan Pengalaman saya, saya tidak pernah sekolah di sekolah umum karena ditolak. Alasan sekolah adalah karena fisik saya berbeda. Saya juga masih sangat kecewa, karena ketika ada peluang bekerja, saya tidak memiliki ijasa yang dijadikan persyaratan. Harapan saya, calon wali kota mencetak guru-guru yang inklusif. Saya rasa ini saja, terima kasih teman-teman.

Hasnaini (IPMI):

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, saya dari organisasi IPMI, nama saya Hasnaini. Yang saya mau tanyakan adalah masalah bantuan. Umumnya bantuan semuanya dilimpahkan ke yayasan. sehingga kami yang telah berbaur dengan masyarakat, banyak yang tidak mendapatkan bantuan. Padahal kami juga memiliki anak-anak yang sekolah, yang memerlukan bantuan dari pemerintah. Harapan saya kedepannya wali kota memerhatikan juga difabel yang telah berbaur di masyarakat, bukan hanya memerhatikan yayasan saja.

Ismail Naharuddin (PERTUNI):

Bismillahirahmanirahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Suatu kehormatan bagi saya berbicara di depan para kanidat yang akan memimpin kota Makassar kedepannya. Singkat saja yang saya ingin sampaikan adalah beberapa poin yang selama ini menjadi catatan kami, terkait dengan kebijakan atau aturan yang berlaku di kota Makassar. Yang pertama adalah fasilitas umum, pendidikan, ketenaga kerjaan, bantuan atau pemberdayaan kepada kawan-kawan yang kurang mampu, dan yang kelimat adalah layanan kesehatan. Ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus intens dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat difabel. Tentang fasilitas umum, kalau bisa di setiap tempat umum seperti rumah sakit itu diberi akses difabel. Misalnya menyediakan guaiding blok, bidang miring dan alat-alat bantu lainnya untuk disabilitas. Yang berikutnya adalah masalah pendidikan. Untuk beberapa tahun ini, masih ada kawan-kawan kita yang mendapat hambatan jika ingin sekolah di sekolah reguler. Ini lucunya terjadi hanya pada kawan-kawan netra.

Ini disebabkan karena pemikiran masyarakat, yang melihat bahwa sekilas tunanetra tidak bisa melihat, maka sulit untuk diajari di sekolah. Nah, ini terkadang ada perbandingan antar disabilitas, orang selalu berpikir bahwa difabel netra memiliki kedisabilitasan yang paling berat. Padahal kalau kita ingin perhatikan lebih dalam, sebenarnya jenis kedisabilitasan yang satu dan lainnya itu tidak bisa dibandingkan begitu saja. Tuli, tidak secara otomatis kita katakan lebih mandiri dari teman netra, begitu juga sebaliknya. Seharusnya yang menjadi tolak ukur kemampuan mereka adalah kemampuan dari kawan-kawan disabilitas itu sendiri. Misalnya, kawan-kawan disabilitas netra. Seberapa jauh mereka bisa menggunakan tongkat untuk meraba hal-hal di sekitarnya, atau seberapa jauh kemampuan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Seperti yang diketahui bapak ibu sekalian, beberapa kali kita telah mengenal fasilitas komputer bicara. Nah, itu adalah alat bantu bagi kawan-kawan difabel netra. Kemudian adalah ketenaga kerjaan. Untuk teman difabel netra, seharusnya kita harus memberiikan kesempatan yang sama dengan kawan-kawan non difabel. Ini bisa kita lakukan dengan cara melihat juga kualitas dan kemampuan difabel netranya sendiri.

Kami memiliki catatan bahwa di sebagian universitas di Makassar, sudah banyak mahasiswa difabel netra yang memiliki kemampuan yang tidak lebih rendah dari teman-teman non difabel. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan dan bisa dikordinasikan kepada kami (PERTUNI). Yang selanjtunya adalah perhatian kepada teman-teman kita yang kurang mampu secara ekonomi. Ini perlu kita perhatikan kondisi keluarga dari Sang Difabel, pekerjaan dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah perlunya mengintenskan iklan layanan masyarakat, yang berhubungan dengan kawan-kawan difabel. Ini bertujuan untuk lebih mengkampanyekan keberadaan-keberadaan difabel itu sendiri kepada masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa hambatan yang didapatkan disabilitas disebabkan dari miskomunikasi antara masyarakat dan difabel itu sendiri. Kalau menurut saya mungkin cukup seperti ini dulu saja, terima kasih.

Ni Nyoman Anna:

saya Ni Nyoman Anna dari Persatuan Orangtua dengan Anak Autis (POAAM) ..salah satu tantangan bagi anak autis selain pemahaman masyarakat yang masih minim tentang autisme, juga sistem pendidikan yang konon inklusi tapi kenyataannya manajemen sekolah dan para guru belum begitu paham tentang penanganan autistik. Padahal orang dengan disabilitas itu memiliki karakter dan penanaman yang berbeda. Akibatnya masih banyak yang salah paham tentang autisme ini. pertanyaan saya, sejauh mana para kandidat ingin lebih jauh memahami disabilitas ini dan seberasa besar mau meluangkan anggarannya untuk disabilitas.

Rahman Gusdur:

Langsung saja saya mempersilahkan kepada para kanidat yang ingin menanggapi penyampaian dan pertanyaan dari teman-teman lembaga disabilitas di kota Makassar.

Dani Pomanto:

Mohon maaf, saya tadi off sebentar karena sedang melayat. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa semua harapan dan usulan ini harus diujudkan dalam bentuk yang lebih rinci lagi Betul kita harus berkumpul dalam diskusi seperti ini, tapi kita juga perlu membuat form yang bisa membahas lebih rinci lagi terkait dengan kebutuhan disabilitas. Bagi Adama, kita sudah menyiapkan ruang yang cukup luas bagi teman disabilitas. Dengan restorasi kota inklusi ini, saya kira yang paling dekat dengan kata inklusi itu adalah teman-teman disabiitas. Maka tadi saya sampaikan bahwa, antara fisi misi yang menjadi dasar hukum, itu harus dipertemukan dengan inisiasi teman-teman seperti tadi. Misalnya, harapan ketersediaan dari teman tuli, terkait dengan guru yang berbahasa isyarat. Waktu saya bertemu dengan ahli bahasa isyarat dari Amerika, waktu itu dipertemukan oleh dinda Rahman Gusdur, saya kira salah satu yang saya rencanakan adalah Makassar bisa dijadikan pusat pembelajaran bahasa isyarat.

Fisi misi kami tetap memerlukan masukan dari teman-teman. Kalau misalnya kamera dimatikan, saya yakin orang-orang tidak akan menyangka bahwa yang sedang berdiskusi adalah disabilitas.

Ini berarti disabilitas memiliki keahlian dan kualitas dan potensi  yang sama dengan orang yang normal. Saya tidakkkk bilang bahwa saya peduli dengan teman-temaan disablitas, tapi saya dekat dengan disabilitas. Sehingga kami bisa merasakan apa yang dibutuhkan teman-teman disabilitas, walaupun tidak sempurna. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang perlu bantuan disabilitas langsung. Dua bulan ini adalah momen yang sangat tepat, untuk meminta komitmen kepada para kanidat. Kalaaaaaaau dari tim saya sendiri, , misi adama, ada restorasi kota inklusi. Ini artinya kami siap mengakomodir disabilitas. Di sini kami memerlukan kerja sama dengan kawan-kawan disabilitas. Semua jenis disabilitas perlu menyampaikan pemikirannya, agar kami bisa tahu lebih rinci lagi apa yang dibutuhkan teman-teman. Seperti tadi, saya menangkap lagi beberapa poin. Memerlukan ruang yang luas, memerlukan guru bahasa isyarat dan sebagainya. Saya ingin teman-teman disabilitas harus punya konsesi juga.

Harus ada konsesi, konsesi bagi teman-teman yang ingin mengujudkan kota inklusi. Konsesinya memiliki wilayah, jelas, dan menjadi komitmen dari semua kanidat. Misalnya kemarin saya dengan teman-teman ojol, kami menetapkan hari selasa ditetapkan sebagai hari ojol. Semua orang harus naik ojol. Orang bertanya ke saya, bagaimana kalau orang ada yang tidak mau naik ojol?

Saya tidak memaksa orang untuk naik ojol, tapi di hari selasa itu tarif parkir saya naikkan menjadi seratus kali lipat. Ya tidak masalah kalau mau naik kendaraan sendiri,, bayar saja uang parkir seratus kali lipat. Dari pada kalian bayar parkir mahal-mahal, lebih baik anda wakafkanlah sedikit rezeki untuk teman-teman ojol. Selain itu, teman-teman ojol juga harus siap menerima orderan masyarakat.

Saya ingin teman-teman inklusi, teman-teman disabilitas juga memiliki konsesi. Tunjukkan ke saya, konsesi apa yang harus saya buat. Sehingga saya bisa memasukkan itu ke dalam program inovasi, dalam turunan program yang saya miliki. Saya kira itu saja teman-teman, saya menunggu apa konsesi yang ingin kita buat bersama-sama. Saya harap dari webinar ini lahir konsesi yang bisa kita komitmenkan bersama-sama, terima kasih.

Rahman Gusdur:

Terima kasih pak Dani Pomanto, yang telah menanggapi pertanyaan dan usulan dari teman-teman kita yang sudah menyampaikan harapan dan pertanyaannya tadi. Lagi-lagi saya sampaikan bagi kanidat, bahwa dari hasil diskusi ini kami akan menyerahkan ke kanidat, akan hasil diskusi kita bisa tersinergi dengan fisi misi para kanidat. Sambil kita menunggu terkoneksi dengan para kanida lain, saya beri kesempatan lagi pada teman-teman yang ingin menyampaikan harapannya. Saya serahkan kepada Syarif, untuk memandu teman-teman penggiat isu disabilitas yang mau menyampaikan pertannyaan ataupun harapan.

Nur Syarif:

Baik, sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi daftar hadir yang sudah dicantumkan panitia di kolom komentar. Apakah ada teman-teman dari organisasi lain yang ingin menyampaikan poin-poinnya? Sebelum saya mempersilahkan kawan dari LBH, karena LBH meminta waktu untuk bicara.

Peserta:

Sementara kita ketahui bahwa. Anak DS itu memerlukan guru pendaping khusus, Pak. Sementara di SMP dan SMA tidak disediakan guru pendamping khusus, jadi kebanyakan DS hanya bersekolah sampai SD, atau lanjut home schooling. Sementara guru pendamping khusus bagi DS itu sangat dibutuhkan, karena mereka memiliki banyak hambatan. Saya kira hanya begitu, Pak. Dan kalau bisa ada subsidinya, Pak. Agar anak DS juga bisa bersekolah di sekolah inklusi, di luar dari SLB. Terima kasih. (jaringan jelek).

Nur Syarif:

Terima kasih, Ibu. Tadi yang disampaikan adalah isu pendidikan, pentingnya ketersediaan guru pendamping khusus untuk anak DS. Apakah ada lagi dari teman-teman organisasi disabilitas yang lain?

Yoga Indar (GEMPARKAN):

Saya mau mengangkat beberapa kasus, yang mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana pentingnya fasilitas umum diperhatikan oleh pemerintah kota Makassar. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya, kebahagiaan yang luar biasa bisa bicara di form ini dan didengarkan langsung oleh pemerintah, dalam hal ini calon wali kota Makassar. Yang pertama soal ketenaga kerjaan. Tadi kawan dari PERTUNI juga sudah memaparkan. Contoh kasus kita yangg pertama adalah tahun lalu, salah satu kawan tunanetra kami itu pingsan karena jatuh. Dia menjual, jatuh di got, dan pingsan. Untungnya ada yang lihat dan membantu. Kalau tidak ada yang melihat dia jatuh, kalau tidak kan itu bisa bahaya sekali. Yang kedua, ada kawan kami dari PERTUNI (Ismail), pernah ditabrak. Kakinya harus dioperasi, dipasangi pen, karena tertabrak saat baru saja turun dari pete-pete (angkutan umum). Dua kasus ini, kasus yang menurut saya luar biasa besar. Terus, soal ketenaga kerjaan lainnya.

Tunanetra kebanyakan bekerja sebagai tukang pijat dan penjual kripik. Ini tidak bisa kita pungkiri, bahwa memang tunanetra banyak bekerja sebagai tukang pijat dan penjual kripik. Ini dikarenakan pendidikan dan pelatihan yang memfokuskan netra untuk diajarkan dua profesi tersebut. Jadi kalau ada tunanetra, pasti dia akan dilatih menjadi tukang pijat. Padahal banyak teman-teman netra yang ingin menjadi penyiar, presenter, dan sebagainya.

Sektor-sektor pekerjaan ini yang tidak dilihat oleh pemerintah kota, sehingga pelatihan yang ada itu tidak jauh-jauh dari pijat. Lalu, pernah juga ada pelatihan ketenaga kerjaan dari dinas ketenaga kerjaan. Tapi teman-teman netra mengeluh, katanya pelatihannya tidak akses. Mereka tidak diajari cara membuatnya dan sebagainya. Masih banyak sekali hambatan teman-teman disabilitas, masih banyak sekali penolakan yang terjadi.  Khususnya di tingkat sekolah menengah ke atas. Seperti itu mungkin, terima kasih.

Nur Syarif:

Terima kasih, Yoga. Tadi ada banyak hal yang lebih spesifik yang Yoga sampaikan terkait dengan aksesibilitas fasilitas publik, dan juga perihal pendidikan. Selanjutnya apakah masih ada teman yang lain yang ingin menambahkan?

Haidir (ketua LBH Makassar):

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Pertama, mungkin terkait isu bantuan hukum, ya sesuai dengan lembaga kami. Sejauh ini untuk PEMKOT Makassar, hanya sampai di PERWALI dan belum pernah ada realitas sendiri. Yang kedua adalah masih terkait dengan bantuan hukum,untuk teman-teman difabel. Belakangan ini LBH banyak menangani difabel yang berhadapan dengan hukum. Disampaikan tadi, bahwa teman-teman difabel ada yang miskin dan ada juga yang tidak miskin. Di undang-undang disabilitas, misalnya. Teman-teman disabilitas yang bermasalah dengan hukum sebenarnya punya hak untuk mendapat bantuan huku juga, dan itu tidak disebutkan apakah dia miskin atau tidak. Ketika ada disabilitas yang bermasalah dengan hukum, itu tidak menjadi haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Sampai hari ini di peraturan hukum, maupun di peraturan kota Makassar itu belum meng-cober disabilitas. Sampai sekarang hanya meng-cover masyarakat miskin. Nah, itu soal bantuan hukumnya.

Saya juga baru saja berdiskusi dengan Pak Gusdur, soal ketenaga kerjaan. Ada hal yang menarik, ternyata di undang-undang disabilitas, pmerintah ternyata wajib menyediakan 2% tenaga kerja difabel di setiap institusi negara. Sebenarnya pemerintah daerah bisa juga memfasilitasi teman-teman difabel dalam menghubungkan ke pekerjaan formal, bisa juga menghubungkan ke pelatihan-pelatihan.

Nah, di sini sebenarnya peran pemerintah kota. Sebenarnya bisa kita ambil sebagai program kanidat calon wali kota. Yang diinginkan inklusi adalah, teman-teman difabel tidak lagi menjadi exlusi, seperti saat ini contohnya ada pendidikan khusus luar biasa untuk difabel. Mereka sebenarnya ingin mengakses fasilitas publik yang sama, mau belajar dengan orang-orang pada umumnya, dan sebagainya. Kalau sekarang kita masih sangat jarangan, ya, melihat teman-teman difabel di fasilitas publik di kota Makassar. Terkhususnya teman-teman netra, karena memang jalanannya tidak akses. Saya pikir itu, ya. Yang paling penting tadi soal bantuan hukum. PERDAnya perlu direfisi, tidak hanya menyebut masyarakat miskin tapi menyebut juga masyarakat rentan, termasuk difabel. Mungkin hanya itu, terima kasih.

Nur Syarif Ramadhan:

Yang disampaikan oleh Pak Haidir tadi juga cukup menarik, mengenai bantuan hukum untuk difabel.

Rahman Gusdur:

Ini cukup penting juga bagi kanidat, untuk mengangkat isu ini. Sebenarnya saya berharap semua kanidat wali kota hadir di ruang Zoom ini. (jaringan jelek) Apakah PERDA ini akan direfisi? (jaringan jelek).

Nur Syarif:

Terima kasih, Pak Rahman Gusdur untuk pertanyaannya. Apakah masih ada yang mau berpendapat ataupun bertanya?

Nabila Sweetha (GEMPARKAN):

Saya hanya sedikit mau menambahkan dari saran-saran Kak Yoga tadi tentang pendidikan. Sebenarnya saya lebih ke arah bertanya, sih. Seandainya nanti salah satu dari kanidat terpilih menjadi wali kota kota Makassar, apa yang mereka akan lakukan untuk meng-cover teman-teman difabel yang bersekolah ataupun berkuliah di luar yayasan, yang terkadang mereka ini tidak mendapat beasiswa. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan beasiswa difabel larinya ke SLB. Jadi teman-teman difabel yang kuliah di luar, sekolah di luar SLB banyak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bekerjanya pun kadang menjadi tukang pijat, jualan kripik dan sebagainya. Sebenarnya mereka-mereka ini yang lebih memerlukan beasiswa, ketimbang anak-anak yang ada di SLB. Itu saja, Kak, terima kasih.

Nur Syarif:

Baik terima kasih, Lala. Jadi Lala tadi mengangkat isu mengenai bagaimana teman-teman difabel yang berada di luar yayasan atau panti ini tidak ter-cover dengan beasiswa.

Astuti Aras (FORKASI):

Saya memiliki anak yang sekolah di SLB. Selama ini, program belajar yang diperuntukkan kepada anak kami tidak sesuai dengan kemampuan anak-anak kami. Saya cuma mau bertanya, apa program bapak-bapak bagi anak kami?

Nur Syarif:

Terima kasih bagi bapak ibu sekalian yang telah menyampaikan harapan serta saran-saran untuk para kanidat. Terima kasih juga kepada calon wali kota dan wakil wali kota yang masih hadir di tengah-tengah kami, walaupun di tengah kesibukan. Sebenarnya saya sangat menyayangkan ketidak hadiran dua kanidat lainnya pada sesi diskusi kita, dan sayangnya juga Pak Rahman calon wakil wali kota kita tidak mengaktifkan audionya sampai sekarang. Langsung saja saya meminta bapak Dani Pomanto merespon beberapa pertanyaan dan saran dari teman-teman kita.

Dani Pomanto:

Terima kasih, Pak Rahman. Memang banyak PERDA yang belum sempurna, dan tidak beradaptasi dengan kemajuan perkembangan. Maka dari itu, salah satu program saya adalah membuat PERDA OMIBUS kota dunia,  PERDA yang kuat. Nah, saya kira tidak perlu kita persoalkan masalah PERDA  kuat dan     tidak kuat ini. Saya bicarakan adalah bagaimana kita mengujudkan (jaringan jelek). Saya perlu tanya ke teman-teman, kalau di pendidikan teman-teman disabilitas ditanggung pemerintah?

Rahman Gusdur:

Tidak, Pak.

Dani Pomanto:

Seperti ini, setidaknya satu masalah sudah jelas. Harus ada konsesi yang jelas. Teman-teman disabilitas dari SD dan SMA, apapun kebutuhannya harus dipenuhi oleh pemerintah kota Makassar. Seperti ini, kecil tapi jelas. Jangan kita nanti lebih banyak mengeluhnya, dari pada membuat program. Ini yang saya inginkan di form ini, bagaimana kita kita sama-sama membicarakan kebutuhan dan keperluan temanteman disabilitas. Pemerintah kota harus membiayai, bukan membebaskan biaya pendidikan anak disabilitas. Sehingga kita akan mmebuat di anggaran, bahwa pendidikan dasar sampai pendidikan menengah  bagi teman-teman difabel itu di-cover oleh pemerintah kota.

Yang kedua, sekali lagi tolong segera pokok-pokok pemikiran ini harus dituangkan dalam bentuk PERDA. Ada ruang yang terbuka untuk merumuskan PERDA kota dunia, yaitu PERDA OMNDIBUS. Di mana PERDA kota dunia ini diperuntukkan untuk semua orang, yang harus dikuatkan juga untuk disabilitas.

Nah, teman-teman kan sudah merasakan saat kami menjadi wali kota. Salah satu kebijakan kami itu berasal dari cerita-cerita teman disabilitas, yang jatuh di saluran air dan sebagainya. Saya menganggarkan seluruh got harus ditutup, dan sebelum ditutup harus dibersihkan. Kebijakan yang seperti ini timbul dari obrolan saya dengan Pak Rahman Gusdur, yang sangat aktif menyuarakan hambatan-hambatan teman disabilitas.

Dari ide teman-teman disabilitas untuk menutup grainase itu, akhirnya membentuk ide yang lain untuk membersihkan grainase sebelum menutupnya. Artinya, inilah sebuah proses pemeikiran yang real, janganlah kita berbicara terlalu ambigu yang akhirnya orang susah untuk mengujudkan itu.. Contoh seperti kemarin, tutup grainase, saya langsung menutup got-got yang ada di Makassar.

Kita lihat di lorong-lorong, hampir semua grainase tertutup. Lebih bagus dilihatnya, lebih terjamin airnya, dan sebagainya. Saya kira, untuk saya,,,   saya mengharapkan ada satu form yang tidak lebih dari lima puluh orang untuk membahas disabilitas, misalnya apa konsesi yang harus diujudkan untuk disabilitas di kota ini. Janganlah kita bicara yang terlalu bijak, tapi yang real seperti ini.

Saya berani mengatakan, kalau saya jadi wali kota, Insya Allah pendidikan dasar dan menengah anakk disabilitas ditanggung oleh pemerintah kota. Paling tidak seperti ini, sudah ada satu poin yang kita pecahkan bersama-sama. Kalau masalah penjelasan, semua orang bisa bicara, bisa berjanji. Tapi tidak semua orang bisa membuat program. kekuatan itu ada di hukum, ada di PERDA. Nah, maka dari itu saya harap pokok-pokok pemikiran kita pada hari ini bisa dikumpulkan, untuk kemudian menjadi dasar bagi kami.

Dari lima tahun lalu, kami sudah menganut pentaheliks. Di mana semua lima unsur ini harus terlibat. Akademisi, masyarakat, sektor, NGO. Saya kira dari saya hanya seperti itu teman-teman sekalian. Saya minta, ada satu sesi khusus bagi teman sekalian dan saya untuk menyempurnakan restorasi kota yang inklusi.

Rahman Gusdur:

Terakhir, Pak Ramdhan Dani Pomanto. Saya ingin berterima kasih karena menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan dialog politik difabel kita kali ini. Dan untuk yang terakhir kalinya, saya memohon waktu lima menit saja untuk bapak memberikan closeing statmen.

Dani Pomanto:

Saya tidak akan terangkan satu-persatu, saya akan terangkan prinsip dan filosofi. Yang pertama adalah refolusi semua harus sekolah. Kata harus sekolah ini mengandung konsekuensi, mengandung sebuah kewajiban-kewajiban pemerintah kota. Kata harus sekolah ini harus memfasilitasi semua kelompok yang rentan tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik. Ini tentunya membuka sebuah ruang yang masih luas untuk mencoba teman-teman disabilitas turut mengambil konsesi, karena kami juga bukan orang super yang tahu segalanya.

Kami tahu setelah kami diberi tahu, atau kalau setelah diberi saran dengan semua unsur. Kemudian berikutnya kami punya program-program kerakyatan yang sifatnya kerakyatan dan inisiasi. Misalnya pembentukan lima ribu lorong wisata. Judulnya lorong wisata, tapi intina bagaimana lorong bisa menghasilkan ekonominya sendiri. Artinya adalah, di sini ada kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk mengambil peran. Jangan menunggu peran, tapi ambil peran. Cara mengambil peran harus ada inisiasi dari teman-teman.

Saya akan membeli mobil listrik, yang akan menghubungkan lorong-lorong di Makassar. Itulah tugas pemerintah. Di sinilah teman-teman disabilitas juga harus mengambil peran. Misalnya, dengan menceritakan sejarah lorong itu dan sebagainya. Teman-teman yang harus mengambil peran, bukan diberikan peran. Begitu hitungannya.

Kemudian kami memiliki mitigator sosial. Kenapa saya memiliki program ini? Agar teman-teman disabilitas tidak berjuang sendiri, tapi mendapat bantuan dengan masyarakat luas. Nah, saya kira itu saja. Saya mohon   mmaaff sekali karena saya memiliki janji dan harus off dari webinar kita.. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kalau ada salah-salah kata juga saya minta maaf, itu murni karena saya belum sempurna memahami disabilitas.

Rahman Gusdur:

Terima kasih banyak bapak kanidat Ramdan Dani Pomanto. Kami atas nama PerDIK dan aliansi lintas DPO kota Makassar mengucapkan banyak terima kasih. Langsung saja, saya persilahkan kepada ketua PerDIK dokter Ishak Salim untuk menyampaikan satu dua patah kalimat.

Ishak Salim:

Terima kasih, Pak Rahman Gusdur. Pertama saya rasa, kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Dani Pomanto sebagai kanidat wali kota Makassar. Namun, ada hal yang perlu saya klarifikasi. Bahwa yang utama sebenarnya adalah pemenuhan hak difabel. Difabel, haknya sudah diakui oleh negara. Sehingga kkonsesi sebenarnya bisa ditempatkan sebagai aspek setelah pemenuhan hak itu dipenuhi. Jadi ada banyak sekali hak yang menjadi kewajiban pemerintah kota untuk dipenuhi, seperti tadi yang telah disampaikan kawan-kawan.

Tetapi, menurut saya sangat penting gagasan Pak Dani Pomanto untuk membentuk form inklusi. Form inklusi yang akan mengawal pemerintah kota dalam mendesain program-program dalam pemenuhan hak difabel. Itu yang perlu kita wanti-wanti, ketika kanidat terpilih, kita harus menagih perjanjian form ini. Karena ruang partisipasi difabel itu tetap ada, dan setiap wali kota yang terpilih harus memenuhi hak difabel. Ketika menyusun RPMJ, contohnya, pemerintah juga harus melibatkan difabel. Dan saat ini sebenarnya organisasi disabilitas sudah berjejaring. Tetapi jaringan ini cukup solid. Demikian dari saya, terima kasih Pak Dani Pomanto.

Rahman Gusdur:

Terima kasih. Baik bapak ibu sekalian, kawan-kawan pengiat isu difabel. Saya yakin aspirasi kita sudah disuarakan. Ini sebenarnya cukup penting bagi para kanidat, untuk mendengarkan aspirasi para disabilitas di kota Makassar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi bapak ibu sekalian. Dan sebelum saya kembalikan kepada MC kita, Nur Syarif, saya mau menyatakan sedikit hal dulu. Saya perlu sampaikan juga, inilah ruang yang penting bagi kita dalam menyampaikan aspirasi kita. Kita jangan terlalu bermasa bodoh untuk menyuarakan hak-hak kita sebagai warga Makassar. Dan saya atas nama direktur PerDIK mencuapkan banyak terima kasih, terima kasih juga pada teman-teman panitia. Terima kasih juga kepada para kanidat, kami sudah mencoba berkomunikasi dengan semua kanidat, tapi ternyata hanya dua kanidat yang hadir pada hari ini. Atas nama pribadi dan PerDIK, saya mohon maaf karena banyaknya kekeliruan yang terjadi pada kegiatan ini. Lagi-lagi terima kasih untuk semua OPD yang sudah hadir, para kanidat, juga panitia yang telah melancarkan acara kita. Semoga kegiatan pada pagi ini membuat kita bisa menentukan pilihan wali kota kita nantinya, memilih wali kota yang benar-benar peduli dengan isu disabilitas. Kami juga berterima kasih kepada ICW, yang selama dua tahun ini telah memberikan banyak ilmu dan telah membiayai banyak kegiatan kami. Saya persilahkan MC, Nur Syarif Ramadha untuk mengambil alih dialog kita.

Nur Syarif:

Terima kasih Pak Direktur PerDIK. Meskipun hanya dua yang menyempatkan hadir pada kegiatan kita ini, tapi setidaknya kita semua telah menyuarakan isu inklusi dan telah hadir bersama-sama. Misalnya ada hal-hal yang belum ter-cover bisa disampaikan di WA, agar kita rangkum bersama. Saya tutup acara kita, waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu.

Dukung Joni Yulianto untuk Ombudsman RI

Kami, organisasi difabel dari Sulawesi Selatan, mengajak teman-teman difabel, memberi masukan ke panitia seleksi calon anggota ombudsman republik Indonesia (2021-2026).

Kawan kita, M. Joni Yulianto, pendiri SIGAB Indonesia, teman sesama aktivis yang memperjuangkan hak-hak difabel dan kelompok rentan saat ini lolos ke tahap seleksi berikutnya.

Saat ini, panitia seleksi bergantung kepada masukan dari masyarakat, termasuk dari kawan-kawan sekalian. Bagi yang telah mengenal Mas Joni, yuk berikan masukan ke pansel. Bagi yang belum kenal Mas Joni, searching saja “Joni, aktivis difabel“, niscaya akan mengantar teman-teman menjelajahi dunia pergerakan mas Joni. Jika yakin Joni kapabel untuk menjadi anggota Ombudsman, jangan ragu segera tuliskan masukan Anda dan kirim ke:

Email panselori2020@setneg.go.id
Atau di website Administrasi Panitia seleksi elektronik (APEL) di https://apel.setneg.go.id
Oia, bisa juga via Pos d/a Jln. Veteran No.18 Jakpus 10110 (paling lambat 14 Oktober cap pos)

Yuk yuk yuk…
Bagi yang sudah beri dukungan atau masukan ke pansel, lanjutkan ajak kawak-kawan yak!

Info lain Joni
https://tokohinspiratif.id/joni-yulianto/

https://asiafoundation.org/people/muhammad-joni-yulianto/

http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/1059

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200609224115-20-511597/86-persen-difabel-turun-pendapatan-kala-corona-bansos-minim

https://aidran.org/2020/05/06/catatan-webinar-series-i-disability-awareness/