Oleh Nabila May Sweetha, Penulis dan Aktivis PerDIK

Nurul Saadah, seorang aktivis perempuan difabel dari Yogyakarta. Dalam Sidang Rakyat hari pertama yang digelar oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 18 jaringan LBH dari seluruh Indonesia dengan lantang ia paparkan pikiran-pikirannya. Ia adalah pendiri Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak atau SAPDA Yogyakarta.

“Perempuan difabel sering menjadi korban kekerasan seksual dan di sisi lain diangggap sebagai aseksual,” ujarnya dalam Sidang Rakyat yang disiarkan langsung secara luas melalui media sosial. Pelaku kekerasan seksual berasal dari orang terdekat atau keluarga sendiri, mulai dari ayah kandung, kakak kandung atau adik kandung atau kerabat lainnya. Karena itu, perempuan difabel seringkali mengalami situasi kehamilan yang tidak dinginkan. Karena salah satu alasan itu, Nurul Saadah meneriakkan pandangan bahwa keberadaan RUU P-KS akan melindungi siapapun dari kekerasan seksual termasuk perempuan difabel!”

18 anggota Jaringan YLBHI itu terdiri dari LBH Aceh, LBH Medan, LBH Palembang, LBH Pekanbaru, LBH Padang, LBH Lampung, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Palangkaraya, LBH Samarinda, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Papua, dan LBH Samarinda. Sidang Rakyat ini,  merupakan upaya Rakyat mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau disingkat RUU PKS. Kegiatan Sidang Rakyat ini berlangsung dari 2 sampai 5 Oktober 2020.

Ada banyak aktivis dan partisipan hadir dalam Sidang Rakyat ini. Bahkan, ada banyak pula yang tak sempat hadir kemudian menonton siaran ulangnya di youtube. Sebagian besar mereka pernah mendampingi kasus kekerasan seksual dan sidang ini menjadi momen menyuarakan harapan serta sikap terkait dengan RUU P-KS yang terhambat pengesahannya. Korban dan pendamping korban kekerasan, pelecehan maupun eksploitasi seksual memiliki ruang menyampaikan perasaan mereka yang selama ini tampaknya hak akses atas keadilannya masih terabaikan oleh Negara. Untuk itulah, dalam Sidang ini, Rakyat mendesak DPR RI agar memasukkan RUU P-KS ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 dan segera bersama Presiden RI untuk mengesahkan RUU P-KS.

Kerentanan Perempuan Difabel

Perempuan difabel memang mengalami multi kerentanan. Mereka rentan karena mereka adalah perempuan, juga rentan karena difabel, rentan karena biasanya mereka adalah anak, dan rentan lagi karena mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi serta pengetahuan terkait seks dan seksualitas.

Seks dan seksualitas tidak selamanya mengenai hubungan suami istri, masturbasi, dan hal-hal seperti itu. Tapi juga terkait dengan bagaimana mereka menjaga alat vital, tidak membolehkan sembarangan orang menyentuh bagian tubuh tertentu, bahkan sampai juga ke ranah bagaimana mereka mengurusi darah haid mereka sendiri.

Menurut saya, pengetahuan juga memiliki sumbangsih dalam terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan difabel. Pengetahuan yang kurang memadai membuat mereka tidak tahu apa itu kekerasan, mereka tidak tahu bagaimana itu pelecehan, bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka pernah menerima kekerasan seksual. Saya pun mengalami hal ini.

Saya masih anak-anak saat 2017 lalu masuk ke salah satu asrama khusus tunanetra di Makassar, lalu di sana mendapat pelecehan seksualitas. Dulu saya tidak tahu bahwa itu bisa dikategorikan dalam tindak pidana pelecehan seksual. Saya hanya tahu bahwa kami berpacaran, dia sering membahas hal-hal porno di depan saya, dan sempat beberapa kali laki-laki itu menyentuh saya. Konteksnya saat itu saya menerima semuanya dengan kesadaran penuh dan keinginan sendiri. Tentu ada pemaksaan, pemaksaannya dengan bentuk ancaman akan ditinggalkan.

Dulu saya tidak berpikir bahwa apa yang saya terima adalah pelecehan seksual, karena toh saya tidak diperkosa. Saya masih perawan, saya tidak menerima kekerasan fisik, dan dia adalah pacar saya. Hanya memang saat menerima perlakuan tidak mengenakkan itu saya merasa tidak nyaman, berusaha untuk menikmati, sedang dalam tekanan, dan merasa terpaksa. Semuanya terjadi atas nama cinta, dan hanya karena cinta. Begitu hebatnya cinta sampai-sampai bisa mengesahkan tindakan kekerasan seksual.

Saat laki-laki itu meninggalkan saya, saya merasa down dan tidak berharga. Saya juga merasa minder dan mungkin trauma berdekatan dengan pria. Sampai sekarang pun saya masih sering gemetar jika berada hanya berdua dengan laki-laki, di luar dari anggota keluarga dan orang-orang yang saya percayai. Pelaku cukup merusak mental, psikis, dan kepercayaan diri saya. Saat itu, sementara saya sedang mengobati perasaan traumatis, lelaki itu sudah bisa bahagia dengan kehidupannya mencari mangsa baru lagi. Betapa kejamnya perempuan diperlakukan selama ini.

“Perempuan difabel khususnya yang menjadi korban tindak kejahatan seksual sangat perlu diberikan perhatian khusus dan perlindungan hukum oleh negara, mengingat tiga lapis kerentanan perempuan difabel yaitu kerentanan akibat diskriminasi berbasis gender, kerentanan akibat beragam stereotype (cap miring, red) dan kerentanan karena kemiskinan baik ekonomi, sosial, politik maupun informasi yang hingga hari ini masih membelenggu sebagian perempuan difabel.

Selain Nurul Saadah, Koordinator Divisi Advokasi Difabel Berhadapan dengan Hukum PerDIK dari Sulawesi Selatan, Fauziah Erwin juga mengangkat kerentanan perempuan difabel. Ia memaparkan pengalamannya mendampingi difabel korban kekerasan, pelecehan bahkan eksploitasi seksual terhadap perempuan difabel.

Berkaca dari banyak kasus kekerasan seksual terhadap difabel, ada banyak kasus perempuan difabel sebagai korban lalu di-peti-es-kan atau digantung prosesnya oleh Aparat Penegak Hukum dengan berbagai alasan. Diantaranya bahkan polisi seolah melakukan pembiaran ketika keluarga korban mengawinkan korban difabel dengan pelaku perkosaan. Di sisi lain, difabel juga beragam. Ragam difabilitas dengan kebutuhannya masing masing dalam proses hukum belum dipahami oleh sebagian besar Aparat Penegak Hukum, APH. Sehingga pada banyak kasus, korban dan keluarganya merasa kesulitan mengikuti tahapan proses hukum dalam mencari keadilan.

“Tidak sedikit korban dan keluarga korban yang semangatnya berakhir sebelum proses hukum selesai,” ungkap Fauziah Erwin yang juga adalah pengacara PerDIK di hari kedua Sidang Rakyat.

Kak Uci, begitu biasa dia akrab disapa oleh kami, adalah perempuan pengacara yang tegas dalam mendampingi korban pelecehan seksual di Sulawesi Selatan. Kak Uci juga yang memanggil saya untuk ikut dalam sidang rakyat itu, membaca puisi dan menyampaikan satu dua patah kata sebagai kesaksian. Secara fisik memang saya tidak mengalami kekerasan, tapi apa yang saya terima waktu dulu itu cukup merusak sikis dan mental.

Perempuan Difabel Harus Bersuara

Yang saya pertanyakan adalah, ke mana keadilan untuk para korban? Kami menjahit luka sendiri, mengobati kerusakan, sambil mencari-cari cara untuk terbebas dari trauma. Sementara di luar sana pelaku berkeliaran dengan santainya.

Saya juga menegaskan bahwa difabel tidak hanya berpotensi besar menjadi korban, tapi juga berpotensi menjadi pelaku karena kurangnya pendidikan seksualitas yang mereka terima. Pengalaman saya mungkin hanya sedikit, suara perempuan mungkin kecil dan tak terdengar. Tapi setidaknya saya sudah cukup sembuh untuk speak-up, dan turut menuntut pengesahan RUU P-KS.

Masih banyak orang yang berpikir bahwa korban pelecehan lebih baik menyimpan ceritanya sendiri, tidak memperlihatkannya ke mata publik, karena itu hanya membuat korban dan keluarga merasa malu. Mereka juga berpikiran bahwa untung dari ‘bersuara’ itu tidak terlalu besar, ketimbang rasa malu yang akan diterima.

Tapi jika tidak speak-up, sampai kapan pelaku akan merasa superior dari korban yang memilih tutup mulut?

Sampai kapan pelaku dibiarkan merasa tenang, sementara korban menanggung trauma berkepanjangan?

Saya hanya mendapat pelecehan cukup ringan, tidak ada apa-apanya dari teman-teman yang lain. Tapi trauma yang saya alami berkepanjangan.

Saya sudah tujuh belas tahun, dua tahun setengah yang lalu pelecehan seksual itu terjadi, dan sampai sekarang saya masih cukup trauma. Saya hanya memiliki satu mantan, dan semoga hanya satu mantan saja. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika saya mendapat laki-laki sebejat dia lagi.

Kembali ke Sidang Rakyat, Rezky Pratiwi dari LBH Makassar sempat menuturkan apa harapan dari diadakannya sidang rakyat ini.

“Sidang rakyat sebenarnya bertujuan untuk menyuarakan suara rakyat tentang pentingnya pelindungan warga negara dari kekerasan seksual, suara penyintas dan pendamping korban yang memiliki pengalaman langsung tentu yang paling berhak didengar. Ini juga protes terhadap negara yang tidak kunjung hadir dan menunda-nunda pengesahan RUU P-KS, dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima. Karena itu, maka hadir akademisi, praktisi dan pihak lain untuk memberikan penekanan tidak ada alasan untuk tidak mengesahkan RUU ini.”

Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar UI) juga sempat menuturkan betapa kejamnya kekerasan seksual, tepat di hari pertama sidang rakyat ini berlangsung.

“Kejahatan seksual adalah kejahatan kemanusiaan atau crimes againts humanity. Kejahatan yang paling keji dalam sejarah bangsa bahkan sebelum kemerdekaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Tidak ada hukum yang cukup untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Kejahatan seksual harus dihentikan karena kejahatan kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dan trauma hingga akhir hidup.

Negara wajib hadir untuk melindungi korban dengan melahirkan hukum negara yang memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual untuk mengatasi kedaruratan saat ini. RUU P-KS mesti mereformasi hukum pidana yang selama ini tidak mampu memberikan keadilan bagi korban,” papar beliau.

Jadi sudah tentu bahwa semua pihak, baik itu korban dan ataupun para pendamping menginginkan RUU P-KS untuk segera disahkan. RUU ini akan membantu korban dalam mendapatkan keadilan, memperoleh hak pemulihan, serta memberi efek jera pada para pelaku. Dengan disahkannya RUU P-KS ini, sama saja dengan memenuhi hampir keseluruhan hak-hak korban. Termasuk juga di dalamnya korban perempuan difabel, yang selama ini masih banyak sekali mendapat diskriminasi serta kendala yang berlapis-lapis[].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.