Oleh Ishak Salim, Ketua Yayasan PerDIK

Istilah-istilah cacat yang dipakai dalam teks kebijakan omnibus law menyalahi aturan. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak-hak difabel (2011) dan mengesahkan UU Penyandang Disabilitas (2016). Menyalahi konvensi, berarti mengorbankan pemangku hak.

Bukan hanya itu, banyak ketentuan dalam klaster pengaturan ini juga mengabaikan sejumlah prinsip pengaturan hak-hak difabel. Beberapa misalnya terkait ketentuan konstruksi, mulai dari desain arsitektur, infrastruktur dan manufaktur tidak menempatkan aksesibilitas sebagai ketentuan dasar dengan mengacu pada prinsip desain universal. Bangunan yang tidak akses sama dengan mengabaikan partisipasi difabel.

Pun demikian pada sejumlah macam layanan publik oleh pemerintah dan swasta–sebutlah layanan kesehatan dan pendidikan, yang tidak tegas menempatkan ketersediaan akomodasi yang layak bagi difabel bekerja atau mendapatkan layanan inklusif. Pengabaian ini sama dengan keuntungan finansial bagi perusahaan atau penyedia layanan, dan nestapa bagi difabel dengan beragam kemampuan.

Aktivis Pergerakan difabel tidak diam dalam kemelut politik saat ini. Kami berhimpun, sebagian membaca tuntas dokumen seribuan halaman, lalu mendiskusikan bagian mana dari pasal ini menyalahi konvensi dan mengancam hidup difabel bahkan keluarganya.

Peristiwa ini, yang membuat begitu banyak kelompok rentan bereaksi negatif atas UU baru, menunjukkan lemahnya upaya pelibatan mereka dalam menyusun regulasi. Wajar jika besar rasa khawatir regulasi babon ini berdampak luas juga bagi banyak warga negara yang terancam menjadi rentan dan yang rentan semakin merana. Pembacaan fenomena sosial itu dilakukan salah satunya melalui pendekatan atau analisis struktural.

Analisis struktural seperti perspektif Ekonomi Politik dalam mencermati fenomena sosial ini membuat difabel bisa memahami bagaimana kelompok-kelompok rentan menjadi korban dari kebijakan politik yang diproduksi para Elit politisi/pengusaha. Relasi kuasa lebih jelas teramati antara siapa dengan siapa, apa kepentingannya dan dengan cara apa kontestasi atau pertarungan dijalankan.

Menurut saya, aktivis difabel yang membaca penjelasan struktural (maupun pos-struktural) akan terbuka wawasannya bagaimana sebuah kebijakan sekelas omnibus lahir dalam konteks ekonomi politik yang kompleks.

Merekalah, para pengambil kebijakan ini, yang didalamnya berkelindan latar profesi–khususnya pengusaha/politisi/militer/paramiliter menjadi bagian utama yang akhirnya membuat bukan hanya difabel tersisihkan, tapi juga masyarakat adat, orang-orang miskin dan rentan, dan akhirnya membuat kita benar-benar tertinggal di belakang (being left behind).

Merekalah, dengan kuasa yang sangat kokoh, dengan uang dan jabatan, dengan kebijakan dan senjata, dan preman-preman yang menakut-nakuti bahkan membunuh rakyat kecil serta dengan keserakahan dan semena-mena menolak aturan-aturan pokok yang telah kita perjuangkan dan junjung bersama.

Merekalah dengan cara berpikir politis telah membuang dan melupakan bunyi konvensi hak-hak disabilitas, telah menolak UU penyandang disabilitas, bahkan telah mempermainkan hak-hak asasi manusia.

Betul bahwa kita, sebagai Jaringan Difabel Tolak UU Cipta Kerja, selama tiga-empat hari ini turut mendiskusikan poin-poin dalam UU Cipta Kerja yang bakal merugikan difabel dan memundurkan capaian baik yang sudah kita perjuangkan, dan penjelasan ekonomi politik yang banyak muncul dalam medsos turut menambah pengetahuan kita bagaimana dinamika politik tingkat tinggi membentuk paket kebijakan yang akhirnya akan membuat kita sulit.

Mereka para pemikir ekonomis, rational choice, minimize cost maximize utilities, akan terus mengeruk untung banyak tak peduli siapa rugi. Mereka bangun gedung, pabrik, infrastruktur, tanpa peduli desain universal yang akses, ogah menyediakan akomodasi layak, tak bertanggung jawab pada karyawan atau buruhnya yang menjadi difabel karena kecelakaan kerja, benci jika buruh punya waktu luang dan bisa cuti, dll dll demi memperbesar akumulasi keuntungan dan menjadi modal baru untuk membangun kekuatan, merusak alam raya, memiskinkan banyak manusia, mendisabelkan banyak orang, dst dst.

Bagi kami, memprotes peristilahan orang cacat/penyandang cacat sudah cukup memadai untuk meminta mahkamah konstitusi membatalkan UU ini. Tapi, kami tak berhenti disitu, kami menemukan sejumlah lainnya dan siap menyuarakannya ke publik.

Lawan UU Cipta kerja!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.