Jaringan Organisasi Difabel/Penyandang Disabilitas Mengemukakan sepuluh alasan menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober yang lalu. Hal Tersebut diungkapkan dalam Press Conference yang dihadiri oleh sejumlah aktivis difabel dan perwakilan beberapa media melalui aplikasi Zoom pada senin, 12 Oktober 2020.

    Menurut Slamet Thohari yang merupakan ketua dari Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network, ini merupakan hasil refleksi dari jaringan organisasi difabel Indonesia usai membaca sejumlah draf RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat.

    “Kami Sudah membaca kurang lebih empat draf yang tersebar, tetapi menurut kami kesemua draf yang beredar itu isinya sama, telah mengabaikan hak difabel yang tercantum dalam undang-undang nomer 8 tahun 2016” Paparnya.

    Berikut merupakan sepuluh poin yang menjadi alasan penolakan undang-undang Cipta Kerja Beserta 5 tuntutan dari Jaringan Organisasi Difabel Indonesia:

Tangkapan Layar Saat Fajri Nursyamsi Membacakan Tuntutan Jaringan Organisasi Difabel

UU CIPTA KERJA: 

LANGKAH MUNDUR PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pada 5 Oktober 2020, DPR dan Presiden resmi menyepakati untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja dibentuk di tengah penolakan besar dari masyarakat. Penyandang Disabilitas, sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang setara untuk menyatakan sikap karena UU ini juga akan mengikat para penyandang disabilitas. 

Berdasarkan analisa dan diskusi yang berkembang. Kami yang disebut namanya  di bawah ini menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan sebagai berikut:

  1. Kelompok atau organisasi penyandang disabilitas tidak pernah diperhitungkan dan dilibatkan sejak awal proses pembahasan, padahal substansi RUU Cipta Kerja sangat relevan dan akan berdampak terhadap kehidupan para penyandang disabilitas. 

Adapun usulan yang diajukan oleh organisasi penyandang disabilitas adalah inisiatif mandiri penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pembahasan. Namun begitu, usulan yang diajukan terbukti tidak diakomodir dalam draft terakhir yang terpublikasi di masyarakat 1 hari sebelum Sidang Paripurna DPR pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU dilaksanakan.

  1. Undang-undang Cipta Kerja tidak harmonis dan sinkron dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.  
  1. UU Cipta Kerja telah melakukan “kejahatan epistemik” dengan masih mengusung istilah cacat bagi penyandang disabilitas. Paradigma cacat tersebut sangat bertentangan dengan gerakan disabilitas yang selama ini mengusung terciptanya cara pandang terhadap penyandang disabilitas model sosial dan hak asasi manusia yang melihat disabilitas sebagai akibat dari interaksi masyarakat dan tidak dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. 

Penyebutan istilah “cacat” sebagaimana tercantum dalam revisi Pasal 46 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; revisi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; penambahan Pasal 153 serta 154a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan penjelasan dari revisi Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, merupakan bentuk pengabaian dari ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang menyatakan bahwa, “Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UU ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini”.

Selain itu, penggunaan istilah “cacat” juga bertentangan dengan semangat yang dibangun dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Right of Person with Disabilities) yang sudah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. 

  1. UU Cipta Kerja telah menghapus Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. 

Pasal itu merupakan bentuk pelindungan negara terhadap hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dalam bangunan Gedung.

Bahkan Pasal itu sudah melahirkan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung, yang mengatur lebih rinci implementasi dari penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 

Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UU Bangunan Gedung menjadi rujukan dari ketentuan dalam Pasal 98-100 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya sudah dibentuk peraturan pelaksanaannya dalam bentuk PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. 

Argumentasi bahwa ketentuan mengenai persyaratan kemudahan bagi penyandang disabilitas akan diatur dalam PP, sesuai dengan penambahan Pasal 37A UU Bangunan Gedung dalam UU Cipta Kerja, adalah tidak tepat karena dengan memindahkan ketentuan dari UU ke PP, maka telah menurunkan makna dari ketentuan itu dari jaminan HAM menjadi ketentuan yang bersifat administrative. 

Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketentuan tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung akan memiliki semangat yang sama dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) sebelumnya, sehingga akan lebih baik jika ketentuan Pasal 27 ayat (2) sebelumnya tetapi dipertahankan berada dalam UU Bangunan Gedung.

  1. Dengan dihapusnya Pasal 27 ayat (2) UU Bangunan Gedung, maka UU Cipta Kerja justru tidak mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akomodasi yang layak dalam dunia kerja. Kewajiban penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak atas pekerjaan juga diatur dalam Pasal 11 huruf c UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

Selain itu, fasilitas bagi penyandang disabilitas juga tidak dapat direduksi pada fasilitas infrastruktur, tetapi juga mencakup pelayanan dan fasilitas lainnya yang dapat sangat berbeda antara penyandang disabilitas satu dengan yang lainnya. Pada saat ini hal itu hanya diwajibkan penyediaannya kepada rumah sakit, tidak di tempat kerja yang merupakan tempat paling penting untuk menjamin terpenuhinya hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

  1. UU Cipta Kerja telah menambahkan 1 syarat yang dapat menjadi alasan bagi pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, yaitu tercantum dalam revisi Pasal 154A huruf l UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyarakan bahwa “Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan : l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan”. 

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut adalah diskriminatif, dapat merugikan penyandang disabilitas, dan jauh dari semangat mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif, karena seseorang yang menjadi penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan seharusnya masuk dalam skema program kembali bekerja, seperti dialihkan ke pekerjaan lain atau penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk mendukungnya tetap dapat bekerja tanpa hambatan. 

  1. UU Cipta Kerja tidak mencantumkan ketentuan kuota 1 %  bagi perusahaan swasta dan 2 % bagi BUMN/BUMD dan Pemerintah/pemerintah daerah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dari keseluruhan pegawai, yang saat ini tercantum dalam UU Penyandang Disabilitas. Hal itu tentu saja akan mengurangi kesempatan penyandang disabilitas dalam mengakses dunia kerja dan akan menjadikan penyandang disabilitas sulit dalam mengakses dunia kerja.
  1. UU Cipta Kerja masih menggunakan sehat “jasmani rohani” sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan atau menempati jabatan tertentu, yang merupakan tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Selain itu, syarat sehat jasmani dan rohani juga merupakan hal yang sumir dan akan mendiskriminasi penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan akses pekerjaan.
  1. Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur mekanisme pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap pekerja perempuan khususnya perempuan penyandang disabilitas. 
  1. Salah satu Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha bagi masyarakat umum termasuk jenis usaha kecil menengah dan kopreasi. Namun Undang-undang Cipta Kerja 2020 ini meninggalkan kepentingan penyandang disabilitas untuk meningkatkan usaha ekonominya dengan sama sekali tidak mencantumkan point-point yang bisa memudahkan penyandang disabilitas untuk berusaha sebagaimana tercantum dalam UU no 8 tahun 2016 perihal penyandang disabilitas, pasal 56-60.  

Berdasarkan 10 pertimbangan tersebut kami, Jaringan Penyandang Disabilitas Tolak UU Cipta Kerja mengajukan 5 Tuntutan yaitu sebagai berikut:

  1. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk membatalkan UU Cipta Kerja dalam waktu 14 hari dari hari ini.
  2. Meminta pertanggungjawaban kepada 9 (Sembilan) fraksi di DPR dalam bentuk penjelasan tertulis kepada publik mengenai pengabaian kelompok penyandang disabilitas dalam pembahasan dan tidak dicantumkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai Undang-Undang  yang terkena dampak. 
  3. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk mempublikasikan materi-materi terkait dengan UU Cipta Kerja yang aksesibel, baik audio maupun visual, bagi penyandang disabilitas. 
  4. Menghentikan tindakan kekerasan baik dari demonstran maupun aparat karena itu Tindakan melanggar hukum dan berpotensi menyebabkan seseorang mengalami disabilitas; dan
  5. Mengajak kepada seluruh elemen organisasi penyandang disabilitas disabilitas untuk Bersatu mengajukan uji materiil (Judicial Review) UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

1. Slamet Thohari, AIDRAN

2. Bahrul Fuad, Komnas Perempuan

3. Muhammad Joni Yulianto, SIGAB

4. Fajri Nursyamsi, PSHK

5. Ishak Salim Perdik Makassar

6. Yeni Rosa Damayanti, Perhimpunan Jiwa Sehat

7. Nurul Saadah, Yayasan SAPDA

8.  Anggiasari Aryatie, Mulai Dari Kita Indonesia

9. Jona Damanik, Institute Inklusif Indonesia

10. Luluk Ariyantiny , Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo

11. Sholeh Mudhor, Yayasan SAPDA

12. Andi Kasri Unru, Perdik Makassar

13. Nur Syarif Ramadhan, Perdik Makassar

14. Tomi Firmanda, PSLD-UB

15. Dina Afriyanty, AIDRAN

16. Rachmita Harahap, Sehjira -UMB

17. Frebia Nababan, Dialoka, +(+62 815-8320-406) –

18. Nuning-CIQAL 

19. Dwi Ariyani–

20. Agus Hidayat, Yayasan Bipolar Care Indonesia

21. Hari Kurniawan (LBH Disabilitas)

23. Muhaammad Luthfi dari Pustak@bilitas Indonesia

24. Asri Vidya Dewi (Legal Officer Newsdifabel.com, Sekretaris DPC Peradi Bandung).

25. Hervita Lian PPUA disabilitas kalsel

26. Masni HWDI kalsel

27. Rainy Hutabarat — Komnas Perempuan

28. Mariah PPUAD Papua Barat

29. Sherly P. HWDI Papua Barat

30. NPC Manokwari  Papua Barat  Lewi Karubaba

31. PPDI  Manokwari Papua Barat Anton Marani

32. Antoni Tsaputra, Ph.D – PPDI Padang

33. Yuki Melani – HWDI Padang

34. Muhanif Yusuf-difabedia.com

35. Shafar Malolo, GeMa Difabel Mamuju

36. Serafina Bete dari Organisasi PERSANI NTT

37. Rainy Hutabarat — Komnas Perempuan

38. Edi Suprianto, Sehati Sukoharjo

39. Saya Qoriek Asmarawati, PPDK Klaten

40. Andika Panji—IDHOLA

41. Saya Ayu dari LBH APIK Semarang

42. Berti Malingara, GARAMIN NTT

43. Robandi, Solider

44.  Shinta Maharani, AJI Jogja

45. Alies Lintangsari Poetri, PSLD-UB

46. Suharto, SIGAB INDONESIA

47. Ken Kerta, LINKSOS

48. A.Ismayanti Saleh.S.H

49. Paulus Manek. Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa)Indonesia

50. Ni Nyoman Anna Marthanti, Orang Tua dengan Anak difabel

51. Agung Wardana-FH UGM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.