Ringkasan dibuat oleh Ishak Salim, Ketua PerDIK

Temu Difabel nasional yang dikemas dalan kebiatan TInklusi daring 2020 sudah berlangsung sebulan. Panitia sudah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya seminar nasional, diskusi-diskusi tematik dan lokakarya nasional dengan beragam tema. Pagi ini, 26 Oktober 2020, Panitia Temu Inklusi daring 2020 dengan didukung oleh PR Yakkum, tim PerDIK dan SIGAB Indonesia serta sejumlah relawan menggelar lokakarya nasional bertemakan ‘Quo Vadis Pendataan Disabilitas dan Sistem Informasi Penyandang Disabilitas di Indonesia?’.

Tema ini rupanya menarik minat partisipan dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah pusat dan daerah dan organisasi dan pemerhati masalah disabilitas. Menurut Ishak Salim, salah satu fasilitator yang memandu jalannya diskusi, tujuan lokakarya ini adalah untuk memahami dinamika politik pendataan disabilitas. Kesimpangsiuran informasi mengenai siapa lembaga atau badan pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap terlaksananya sensus disabilitas dan terbangunnya sistem informasi disabilitas.

Dalam banyak kesempatan diskusi sesama aktivis pergerakan difabel, isu pendataan disabilitas merupakan isu penting yang terus diupayakan bisa terjadi. Payung hukum dan regulasi terkait sudah cukup memadai. UU Penyandang disabilitas pun sudah menetapkan bahwa Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik menjadi dua lembaga yang punya otoritas terlaksananya sensus disabilitas. Bahkan pemerintah pun sudah menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang menetapkan 7 sasaran strategis dalam pemenuhan hak-hak difabel di mana salah satunya perencanaan dan pendataan disabilitas.

Dalam lokakarya nasional ini, sesi terbagi 5 bagian, yakni pembukaan, pemaparan narasumber nasional, pemaparan narasumber daerah, diskusi, penarikan kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Pada sesi pembukaan, Program manager PR Yakkum, Jaimun memberikan sambutan sekaligus membuka diskusi. Abd. Rahman, direktur PerDIK yang juga menjadi co-fasilitator memandu sesi awal ini dan setelah itu menayangkan lagu Iwan Fals berjudul kesaksian, sekaligus rehat. Memasuki pemaparan awal, Ishak Salim mengundang Bambang Krido Wibowo dari Pusdatin Kementerian Sosial RI, Avenzora dari Badan Pusat Statistik, Ibu Eli Rahmawati, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan David Yama dari Kementerian Dalam Negeri.

foto bersama saat zoom dengan total peserta mencapai 204 partisipan

Kabar dari Pusat

Pemaparan dari setiap narasumber ini menjelaskan perspektif dan program-program yang telah dilaksanakan selama ini terkait pendataan disabilitas. Menurut Bambang Krido, saat ini selain melakukan pendataan difabel yang masuk dalam kategori miskin (DTKS), kemensos juga akan melakukan pendataan disabilitas menyeluruh pada 2021. Selain itu, Avensora dari BPS menyatakan bahwa saat ini sudah ada instrumen pendataan disabilitas yang menggunakan format Washington Group on Disability Statistic dan berdasarkan form tersebut yang dipakai pada SUPAS 2015, data difabel di Indonesia mencapai 8,6% atau lebih 22 juta difabel di seluruh Indonesia. Jumlah ini relatif tinggi dibandingkan data disabilitas versi Kemensos sebesar 11,6 juta, ketenagakerjaan sebanyak 7,1 juta dan dari data kependudukan SP2010 sebesar 4,4 juta difabel. Gambaran pendataan difabel yang tampak positif disampaikan oleh David Yama di mana ia menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui kerja pendaftaran penduduk melakukan perekaman langsung bagi difabel yang mengalami kesulitan menuju kantor dukcapil. Upaya ini membantu banyak difabel akhirnya dapat memiliki NIK di mana selama ini sejumlah difabel bahkan tak terdata.

Kabar dari daerah

Pada sesi pemaparan kedua dari narasumber daerah, pemerintah kabupaten Bantaeng yang diwakili oleh Ibu Harmoni, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyampaikan bahwa dalam pembangunan masyarakat desa, sudah ada langkah afirmatif bagi kelompok-kelompok rentan, termasuk difabel. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat unit yang mengurusi SLRT atau Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, dan kemudian menghubungkan kelompok rentan dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Dengan sistem ini, telah berdampak bagi difabel. Penjabaran menarik lainnya beradal dari di Yogyakarta yakni pengalaman Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Khusus (Bapeljamkesus) dalam menerapkan pendataan difabel dan pemberian layanan Kesehatan khusus bagi difabel. Sistem jaminan Kesehatan ini menarik dan sangat bermanfaat bagi difabel. Dengan menggunakan sistem one stop service di mana difabel mendapatkan beragam layanan Kesehatan gratis dan klaim atas alat bantu berikut reparasinya.

Dari Situbondo, Luluk Aryantiny sebagai direktur Pelopor Penyandang Disabilitas Situbondo (PPDiS) menyatakan bahwa dibutuhkan kerja kolaboratif antara organisasi disabilitas dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak difabel. Sejak terbangun MOU antar kedua institusi ini sejumlah kemajuan tercapai, baik terkait pendataan disabilitas dengan hadirnya Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD – AKP) kini sudah terdapat data disabilitas Situbondo dan berdasarkan data itu banyak difabel terkases ke layanan publik khusus seperti difabel memiliki NIK dan KK, berdiri Kelompok Difabel Desa, dan difabel mendapatkan bantuan layanan Kesehatan.

Narasumber terakhir, yakni Suci dari PR Yakkum berbagi pengalaman bekerja bersama organisasi disabilitas di sejumlah kabupaten dalam membenahi DTKS agar lebih inklusif. Pengalaman di Bantaeng, Sumba, maupun Yogyakarta menunjukkan bahwa pembenahan sistem pendataan difabel yang dapat meminimalisir inclusion maupun exclusion error yang seringkali jadi masalah pendataan. Menurut Suci, masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan upaya ini, seperti masih kuatnya stigma disabilitas, desa-desa terpencil, dan perspektif aparat birokrasi yang masih kurang berperspektif difabel dan inklusif. Namun tantangan itu mesti diatasi dengan kolaborasi pemda – OPDis dan terencana.

Sepanjang sesi yang berlangsung lebih 2 jam ini, peserta dapat bertanya maupun memberi respon baik melalui whatsapp panitia maupun zoom chat. Ishak Salim membacakan pertanyaan dan respon tersebut dan kemudian menutup sesi dengan pemutaran sebuah lagi berjudul ‘Aku adalah Kamu’ dari kelompok music Dialog Dini Hari. Rehat sejenak.

Poin penting diskusi

Memasuki sesi penutup, dua pembicara tampil, yakni Muhammad Joni Yulianto dari SIGAB Indonesia dan Pak Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPENAS. Pemaparan dari Pak Maliki seperti merajut semua kerja yang sudah disampaikan oleh para narasumber nasional. Bagi Bappenas, saat ini telah tersedia peta jalan menuju pendataan disabilitas nasional dan akan disinkronisasi agar tersedia sistem pendataan dasistem informasi difabel yang solid.

Sebelumnya, menarik juga yang disampaikan oleh Joni, di mana ia merangkum sejumlah hal, yakni:

  • Data Disabilitas sebagai “Grand Challenge” dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia.
  • UU Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016 telah memandatkan data Nasional disabilitas, dipertegas kembali dalam PP 70/2019. Saat ini sudah 4 tahun sejak UU 8/2016 disahkan dan hingga saat ini kita belum punya data Nasional disabilitas berbasis sensus.
  • Selama ini, data disabilitas telah diisolasi ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan hal ini tidak akan menjawab kebutuhan dan pemetaan data disabilitas.
  • Sulit untuk menjadikan data survei disabilitas yang ada sebagai baseline, mengingat definisi dan pertanyaan yang tidak konsisten dalam beberapa survey terakhir.
  • Sistem data yang konsisten, terintegrasi dan lintas sektor Sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan implementasi hak difabel Sesuai RIPD dan UU Disabilitas.
  • Masih adanya ego-sektoral dan disintegrasi Pendataan yang hanya menjawab kebutuhan sectoral K/L tertentu

Dari uraian para narasumber, Joni menarik sejumlah poin penting, yakni:

  • Telah ada inisiatif yang dilakukan sejumlah pihak
  • Inisiatif untuk membangun data Nasional penyandang disabilitas melalui SIKS-PD
  • DUKCAPIL Kemendagri telah memulai mengupayakan sinkronisasi data, termasuk data disabilitas untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan publik di berbagai sektor.
  • Pengalaman beberapa daerah seperti Bantaeng, DIY dan Situbondo menunjukkan bahwa upaya responsif atas kebutuhan data dan pemanfaatannya dapat menjadi sangat efektif. Ini bisa diperluas dengan dukungan sistem kebijakan dan infrastruktur Pendataan yang saling terhubung.
  • Menuju sistem Pendataan yang terintegrasi BAPPENAS telah menginisiasi roadmap pemdataan Nasional disabilitas

Joni juga merumuskan tantangan-tantangan di depan, yakni:

  • Sistem pendataan yang terintegrasi dan saling terhubung – lintas sektor, pusat dan daerah;
  • Kebutuhan pelibatan difabel/organisasinya dalam urusan proses pendataan dari hulu ke hilir;
  • Karakteristik khusus disabilitas – perlunya ‘disability assessment’,
  • Stigma yang membuat banyak keluarga belum mau terbuka akan status anggota keluarga yang difabel.
  • Optimalisasi aktor/lembaga yang terlibat dalam proses Pendataan
  • Pokok permasalahan yang mengemuka mengenai tantangan mendesak kebutuhan pendataan disabilitas ke depan yang perlu dijawab

Terakhir, Joni merumuskan sejumlah rekomendasi, seperti:

  • Reorientasi data Nasional disabilitas – bukan berbasis kemiskinan melainkan untuk menjawab gambaran situasi difabel Serta hambatannya sebagai basis perencanaan lintas sektor,
  • Roadmap pendataan difabel yang sudah ada perlu didukung Oleh lintas K/L dan bukan dilaksanakan Oleh Hanya 1 kementerian. Belajar dari SIM PD,
  • Penguatan inisiatif Pendataan melalui Sistem, Kapasitas, dan jejaring dan berbagi peran dan optimalisasi peran daerah serta desa.
  • Kebutuhan yang mendesak, yakni disabilitas dalam angka yang periodik dan berkelanjutan
  • Membangun mekanisme disability assessment di tingkat yang terdekat dengan penyandang disabilitas[].

Untuk mengakses materi-materi diskusi, silakan unduh disini

2 thoughts on “Angin Segar Menuju Pendataan Disabilitas Indonesia

  1. nama saya shinta dr demak difabel kaki kiri lebih pendek tidak bisa lurus, susah cari loker karna keterbatasan .. terimakasih ..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.