Refleksi Pergerakan Difabel 2020

Tak banyak organisasi-organisasi pergerakan dengan satu isu utama berhimpun dan merefleksikan bersama dalam skala nasional. Setahuku, selain Konfederasi INSIST di mana saya pernah mengikuti beberapa kali, yang lain adalah Pergerakan Difabel.

Sudah tiga kali, dalam siklus dua tahunan saya mengikuti bagaimana aktivis pergerakan difabel dari beragama organisasi disabilitas di berbagai daerah di seluruh Indonesia duduk bersama dan melakukan refleksi.

Tahun ini, tepatnya hari ini, 28 Nopember 2020, kembali aktivis-aktivis organisasi pergerakan difabel bersama merefleksikan kerja-kerja panjang destigmatisasi dan berhadapan dengan para ableist. Para ableist atau orang-orang yang–sadar maupun tidak–mengusung ableism (serupa rasisme bagi para kaum rasis) ada di mana mana dan membentuk cara berpikir dan relasi struktural maupun kebudayaan yang merentankan difabel.

Refleksi akan difasilitasi Adrian Brahma, ia orang lama di CBM, sebuah organisasi yang mengurusi orang-orang buta dan difabel pada umumnya. Ia juga menyelesaikan tesisnya yang terkait pergerakan difabel, jadi akan klop.

Kemudian, saat rapat lalu, kami bersepakat mengundang “komedian” difabel, yang dengan renyah sering kami baca atau dengarkan ‘banyolannya’ dalam group-group WA di mana kami bersama. Ya, Uda Faisal Rusdi–yang juga seorang pelukis mulut–dan the Blindman Jack yang tersohor di antara para aktivis buta akan duet maut dalam ‘membunuh sepi’ nanti. Lihat saja, atau dengar saja nanti, hadirlah hari ini, saya jamin pasti Anda akan “tertawa terbirit-birit” dibuatnya!

Bukan cuma itu, kami juga akan menghadirkan para aktvis berdasarkan perbedaan generasi, yang memasuki remaja awal, dewasa dan menjelang lansia. Mereka akan menjadi pemantik awal refleksi. Akan hadir Nabila May Sweetha, seorang remaja putri yang sangat potensial dalam melawan dengan tulisan-tulisan. Sudah banyak orang tersadar dari tidur panjangnya sesaat setelah mendengarkan kalimat-kalimatnya. Sebagian lainnya meninggalkan tulisan-tulisannya dalam keadaan jenggot terbakar atau bersungut-sungut tak jelas. Ia masih duduk di bangku kelas 3 SMA, dan masih harus bergelut dengan rumitnya menghadapi guru-guru yang belum mengerti bagaimana orang buta belajar dan lebih literate ketimbang guru-guru bahasa sekalipun. Lala, panggilan akrabnya sudah menelorkan karya sastra, berupa tulisan-tulisan fiksi.

Berikutnya ada srikandi pergerakan difabel. Ia adalah aktivis yang santun saat berhadapan dengan korban-korban ableism dan di sisi lain sungguh garang kepada para pelanggar hak-hak difabel. Di meja-meja hijau dia amat piawai memainkan kartu-kartu keadilan dan memenjarakan siapapun yang telah mengeksploitasi difabel atau menghambat akses atas keadilan bagi difabel. Ia memang berkursi roda, karena polio menyerangnya di masa kanak-kanak, tapi sekarang tiada bisa mengendalikan jika ia harus membawa difabel-difabel yang tertindas menuju tanah harapan. Di balik nama sosialnya ada kata Zipora Purwanti, ya dalam kisah kenabian, Zipora adalah istri Musa yang mendampingi Sang Nabi membawa orang-orang tertindas ke tanah yang dijanjikan.

Lalu ada juga Mas Sunarman Sukamto, sebelum ia menjadi pengawal presiden untuk keadilan difabel, ia sudah ke sana kemari menguji rimba-rimba persilatan melawan para kaum Ableist, kaum yang berpikir dan bersikap atau membedakan difabel dengan orang lain berdasarkan kemampuan hidup dalam standar normalisme atau kenormalan tubuh. Dia yang paling senior di antara Lala dan Mbak Ipung, dia juga sejak lama mengenalkan bagaimana masyarakat mampu mengembangnkan kerja-rerja rehabilitasi sosial bersumberdaya masyarakat, bukan hanya berbasis kelembagaan sebagaimana saat ini masih menjamur.

Ketiganya lah nantinya yang akan memantik refleksi kita ini. Sudah berbuat apa kita, dan ke depan hendak melakukan apa lagi untuk melanjutkan perlawanan sehari-hari ini.
Mari bergabung teman-teman, Temu Refleksi Gerakan Difabel Untuk Indonesia Inklusif, pada Sabtu, 28 November 2020, Pukul 13.30 – 16.30 WIB via Aplikasi Zoom.

Mendaftarlah di link: https://bit.ly/RefleksiGerakanDifabel
dan cek email anda untuk masuk ke ruang zoom.

Tomy Yulianto, calon bupati Bulukumba paling paham disabilitas

Rilis Pers PerDIK

Direktur Yayasan PerDIK, Abd Rahman yang selama ini melakukan kerja pengorganisasian disabilitas di kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa Tomy Satria Yulianto sebagai calon Bupati paling mengerti kebutuhan difabel dan siap memenuhi hak-hak dan kepentingan difabel.

Ungkapan ini dinyatakan di sela-sela Abd Rahman dan tim PerDIK menyaksikan Debat Kedua Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba pada 23/11/2020. Menurut Rahman, apa yang dinyatakan Pak Tomy bahwa jika tahun ini tidak terjadi Pandemi covid-19, maka Bulukumba akan menjadi tuan rumah pertemuan nasional penyandang disabilitas ke-empat. Sejak Tomy Yulianto, saat masih sebagai wakil bupati dan menghadiri Temu Inklusi ke-3 pada 2018 lalu, Tomy sudah mendeklarasikan kepada ribuan peserta difabel pada temu inklusi di Yogyakarta.

Persiapan pemerintah dan masyarakat Bulukumba sebagai tuan rumah perhelatan akbar para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia bukan hanya dilakukan secara infrastruktur. Jauh sebelumnya, saat Tomy Yulianto masih sebagai Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Tomy Bersama sejumlah anggota dewan telah menyiapkan rancangan regulasi pelindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. Kini rancangan Perda itu sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2018. Selain itu, di masa Tomy sebagai wakil bupati, Tomy sangat aktif memperjuangkan hak-hak difabel, termasuk upaya mendukung proses advokasi difabel berhadapan dengan hukum. Di masanya, Kerjasama pemerintah Kabupaten Bulukumba, lembaga-lembaga yang konsern pada isu disabilitas, PerDIK, dan salah satu lembaga bantuan hukum yang fokus mendampingi isu disabilitas di Makassar sangat intens menyiapkan kapasitas Organisasi Bantuan Hukum daerah dan Aparat Penegak Hukum lainnya serta regulasi terkait. Beberapa kali pertemuan dan pelatihan digelar untuk meningkatkan kapasitas para APH dan aktivis disabilitas di kabupaten ini.

Kerjasama lainnya yang tampak adalah saat Kementerian sosial melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya datang dan membangun Kerjasama untuk memberi penguatan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Desa kambuno dan beberapa desa lainnya sudah menikmati bantuan dan perhatian dari Kerjasama ini. Di desa Kambuno, menurut Rahman, terdapat belasan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan permodalan untuk mengembangkan usaha skala rumah tangga. Perangkat dan masyarakat desa Kambuno turut mendukung bantuan ini dan menyiapkan rencana tindak lanjut saat difabel memulai usahanya.

Selain upaya-upaya formal tersebut, Tomy juga merupakan figur pejabat pemerintah yang mudah diajak berdiskusi soal isu-isu disabilitas. Setiap hari peyandang disabilitas 3 Desember, Tomy memberi dukungan kepada aktivis disabilitas. Ia pernah membelikan sejumlah kaos yang diproduksi oleh organisasi disabilitas dan kemudian membagi-baginya kepada aktivis disabilitas. Itu merupakan contoh kecil kepedulian dan perhatian Tomy kepada difabel.

Masih menurut Rahman, beberapa bulan sebelum kampanye Tomy juga mendukung upaya peningkatan kapasitas seluruh perangkat dan kader desa di kecamatan Bulukumpa. Sebanyak 14 desa mengikuti pelatihan desa inklusi dan saat ini sedang menyiapkan pendataan disabilitas dan penganggaran berperspektif disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Abd. Rahman menilai bahwa jika Tomy menjadi bupati nantinya, maka pergerakan disabilitas akan semakin kuat dan upaya pemenuhan hak-hak difabel di tanah Panrita Lopi ini akan semakin luas terpenuhi[].

Nonton debat di sini

Buku dan Kerja Mengorganisir difabel di desa-desa

Lima tahun belakangan, aktivis dan pengorganisir difabel Sigab, bekerja membangun imajinasi desa inklusi. Mereka bergerak dengan pemikiran yang menggerakkan perlawanan difabel.

Pemikiran itu tumbuh saat ia ditanam dan berkembang saat ia dirawat, lalu menyegarkan atau menyehatkan saat ia dinikmati.

Pemikiran para aktivis difabel bergerak menantang pemikiran lain yang bertahun-tahun telah mendiskreditkan difabel. Kami menyadari ada yang salah dari cara berpikir lama dan telah mengorbankan hakikat kemanusiaan.

Sungguh, kita harus terus bergerak dan berpikir karena kejumudan pikiran akan terus membangun benteng kebodohan di sisi yang lain. Jika tak melawan, kita hanya akan jadi budak pemikiran yang berkarat tanpa karya.

Tanpa pengetahuan, kita sulit menanam kebaikan dan tak punya harapan memanen masa depan yang inklusif.

Lima tahun bekerja, kami merasa perlu membagi pengetahuan yang kami usung dan tumbuh kembangkan. Buku yang kami bagi ini adalah sebagian dari limpahan pengetahuan itu. Kami tau, buku sesungguhnya ada jejaknya di desa-desa, mengalir dari obrolan yang kita alirkan setiap hari bersama orang-orang.

Bacalah, Geraklah, lalu Tulislah.

Terima kasih untuk menerima, membaca, menyebarkan dan mengamalkan pengetahuan ini.

Salam desa Inklus!

Download buku di sini

Kerentanan Perempuan Difabel di Sepanjang Siklus Hidupnya

Diolah oleh: Ishak Salim (Ketua Yayasan PerDIK)

Kerentanan difabel, khususnya perempuan difabel masih menjadi masalah besar di negeri ini. Data SUPAS 2015, sebagaimana disajikan oleh direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga Kemeneterian PPN/BAPPENAS, 2020, menunjukkan bahwa saat ini terdapat 10,3 juta Rumah Tangga yang memiliki anggota difabel; terdapat 1,4 juta difabel tak memiliki identitas NIK (Nomer Induk Kependudukan); 8 juta rumah tangga difabel tanpa sanitasi yang layak, 384 ribu rumah tangga dengan difabel tanpa aliran listrik, 8,2 juta rumah tangga dengan difabel tanpa asuransi Kesehatan. Kerentanan dalam lingkup rumah tangga itu akan membebani perempuan difabel.

Sementara itu, data perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan terbanyak yaitu perempuan dengan disabilitas intelektual (47%) diikuti perempuan dengan disabilitas psikososial (20,6%). Dalam kaitannya dengan difabel psikosial, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah adanya ribuan penyandang disabilitas psikososial dikurung di panti-panti sosial di Indonesia dalam kondisi penanganan yang tidak memadai bahkan kurang manusiawi.

Menurut Yenni Rosa Damayanti, aktivis difabel psikososial (PJS Jakarta), penghuni panti ditempatkan dalam fasilitas menyerupai penjara dalam kurun waktu yang tidak tertentu, bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Selanjutnya, di banyak panti, mereka bukan hanya terkurung di kompleks panti, mereka bahkan  tidak bisa meninggalkan ruangan/sel dimana mereka berada, kecuali untuk makan. Mereka dikunci dalam ruangan siang – malam dan lamanya mereka dikurung di panti bisa bulanan sampai tahunan. Selain itu, tak sedikit penghuni panti ini dirantai.

Di samping soal itu, permasalahan yang sering dihadapi penghuni panti adalah praktik pengobatan paksa, di mana obat anti psikotik dengan jenis obat yang sama dengan dosis yang seragam diberikan tanpa persetujuan bahkan sepengetahuan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada penegakan diagnosis individual, padahal tidak semua penghuni menderita psikotik. Komnas HAM yang melakukan pemeriksaan juga menemukan hal serupa selama dalam kunjungan ke 6 panti-panti sosial di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam situasi yang buruk itu, perempuan difabel psikososial akan kehilangan masa depannya. Untuk itu, dua tawaran solusi yang diajukan oleh pergerakan difabel adalah mengubah panti-panti sosial dari bentuk tertutup seperti penjara menjadi bentuk terbuka seperti asrama. Kedua, memberi dukungan agar perempuan disabilitas bisa keluar dari panti dan hidup secara inklusif di masyarakat, seperti tersedianya perumahan sosial dengan dukungan penuh memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kerentanan Perempuan dalam Siklus hidupnya

Menurut aktivis difabel perempuan,  Nurul Saadah, direktur Sapda Yogyakarta, perempuan difabel dalam siklus kehidupannya mengalami kerentanan berlapis dan diskriminasi berganda.

Kesimpulan ini diperolehnya setelah melakukan riset siklus kehidupan difabel perempuan pada 2020. Kerentanan perempuan difabel itu tampak pada seringnya perempuan difabel mengalami kekerasan dan diskriminasi berganda bahkan berlipat dari orang pada umumnya. Dengan memakai perspektif siklus hidup, hasil penelitian tersebut menggambarkan dengan detail bentuk-bentuk kerentanan perempuan sejak lahir hingga dewasa akhir.

Dalam keluarga, seorang bayi perempuan difabel mudah mengalami penolakan atau terabaikan dan tidak mendapatkan pengasuhan yang tepat. Bahkan dalam beberapa kasus, seorang perempuan yang melahirkan anak difabel justru dipersalahkan, mendapatkan tekanan bahkan ditinggalkan oleh pasangan atau keluarganya karena mempunyai anak perempuan disabilitas. Hal lain yang terjadi adalah kebutuhan anak difabel di masa kanak-kanaknya tidak mendapat perhatian serius.

Di usia remaja, seorang remaja perempuan difabel tidak mendapatkan dukungan secara penuh dari keluarganya untuk bertumbuh, berkembang, bersosialisasi dengan teman sebaya, lingkungan yang lebih luas. Bahkan, sebagian keluarga berperilaku over protective atau justru malu mempunyai anak perempuan disabilitas. Perlakuan bullying bagi difabel dari teman sebaya, keluarga maupun orang-orang dalam lingkungannya kerap terjadi.

Dalam keadaan demikian, seorang remaja perempuan difabel akan menemui banyak hambatan seperti terkait dengan interaksi sosial, seringkali merasa sangat malu yang berlebihan serta tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berinteraksi sosial dan mengambil peran dalam lingkungan sebayanya.

Memasuki usia dewasa awal atau memasuki usia pernikahan dan menikah, perempuan difabel seringkali mengalami kehamilan atau melahirkan bukan sebagai pilhan rasional. Misalnya, kehamilannya tidak diinginkan atau justru dilarang untuk hamil dan melahirkan karena adanya stigma perempuan disabilitas akan melahirkan anak disabilitas, biaya perawatan kehamilan dan melahirkan yang mahal, dan tidak mampu mengurus anak yang dilahirkan. Dalam beberapa kasus, seringkali penggunaan alat kontrasepsi, atau tindakan aborsi maupun adopsi anak oleh keluarga menjadi keputusan keluarga dengan tiada penyampaian kepada perempuan difabel yang bersangkutan.

Sebagai pasangan dari seorang suami, relasinya bisa tidak setara. Perempuan difabel jelas berada dalam titik yang rentan dan mudah ditinggalkan, atau diabaikan, diduakan bahkan dimanfaatkan secara fisik dan ekonomi oleh pasangan karena posisi tawar yang rendah. Rendahnya posisi tawar ini bisa disebabkan oleh karena perempuan disabilitas dianggap tidak memenuhi standar kecantikan oleh masyarakat, dan tidak dapat menjalankan peran sosial dengan optimal.

Lainnya, di usia dewasa atau di masa-masa produktifnya, seorang perempuan difabel menjadi orang dengan beban ganda di satu sisi dan minim dukungan sosial di sisi lainnya. Akan lebih tertekan lagi di saat difabel tidak memiliki asset penghidupan. Untuk itu, perempuan difabel menjadi pekerja keras, mengorbankan waktu, harta benda untuk mendapatkan posisi di keluarga kecil dan keluarga besar (pasangannya), tetapi seringkali masih mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan/ merendahkan martabat terkait kondisi sebagai perempuan disabilitas.

Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerentanan ini, kawan?

Upaya memperjuangkan hak perempuan difabel menguat di kalangan aktivis pergerakan, baik oleh organisasi disabilitas maupun organisasi atau lembaga bantuan hukum yang peduli pada isu difabel berhadapan dengan hukum maupun sektor layanan publik lainnya. Dukungan juga hadir dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas keagamaan maupun non-keagamaan) yang juga mulai menyuarakan pentingnya mengarusutamakan inklusi-disabilitas. Kini ada kabar positif menyangkut perkembangan regulasi yang memungkinkan hak akses atas keadilan bagi difabel berhadapan dengan hukum bisa tercapai, yakni melalui PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak di seluruh lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Sebelum PP ini disahkan, sejumlah APH di daerah melakukan Kerjasama dengan Organisasi disabilitas, seperti di DI Yogyakarta maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya-upaya memainstreamingkan perspektif disabilitas melalui diskusi atau pelatihan bersama aparat penegak hukum di berbagai instansi dan pemberdayaan paralegal maupun advokat telah membuat praktik peradilan mulai bergulir ke perspektif inklusi disabilitas. Perubahan-perubahan kecil mulai tampak secara fisik dengan tersedianya ramp, guiding block, toilet dan tempat parkir akses dst. Jika konsistensi regulasi ini ditindaklanjuti secara internal oleh institusi APH untuk bekerja mengikuti mandat PP 39/2020, maka perlakuan stigmatik (labelisasi, stereotifikasi, segregasi dan diskriminasi) terhadap difabel dapat dieliminasi.

Kita tidak bisa puas dengan capaian-capaian itu, ,kita masih perlu lebih massif bergerak. Kita perlu bahu membahu mengurusi hal penting ini. Jika organisasi adan meneliti, menelitilah dan bagikan informasinya. Jika organisasi anda mengorganisir perempuan difabel hingga berdaya, tulis dan sebarkanlah pengalaman anda dan teman-teman anda. Jika organisasi anda bekerjasama dengan pemerintah atau mitra kerja lainnya, perluaslah aliansi anda hingga ke kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas di tingkat desa.

Tetap semangat, tetap berbagi, tetap bergerak!