PROFIL PerDIK | Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Bahasa Indonesia) (English Version)

Nama PerDIK digunakan sejak berdiri pada 11 Juni 2016 di Kota Makassar. Status hukum PerDIK tercatat pada: Notaris PPAT, Harapan Kanna, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: C-356.HT03.01 – Th.2006 Tanggal 4 September 2006. SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9 – XVII – PPAT – 2008 tanggal 1 September 2008.

Akta Pendirian Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nomor: 14, Tanggal 21-08-2020

Ketua   Pergerakan      : Dr. Ishak Salim, S.I.P., M.A.
Direktur Eksekutif     : Abd. Rahman, S.Pd (Difabel Netra)
Nomor HP dan E-mail Direktur 082396584550,
email: kakrahman11@yahoo.com

Alamat PerDIK:
Kompleks Dosen UNM. Jln. Pendidikan 1 Blok B5 No. 8
Makassar 90222 Indonesia

No. Telpon dan E-mail Organisasi: (0411) 862331 – 08124106722
perdiksulsel@gmail.com

DONASI ke PerDIK bisa melalui, transfer ke:

Bank Name: PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK (Unit Gunung Sari Panakukang)
Account Number/No. Rekening:  3808 01 020912 53 1
Account Holder Name/Atas nama: Lembaga Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan

Kode SWIFT: BRINIDJAXXX
Name Bank Office: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
Address: BRI I BUILDING, FLOOR 18, 44-46 JALAN JENDERAL SUDIRMAN
City: JAKARTA
State: INDONESIA
Postal code: 10210
Bank code: 002
Bank Telephone Number: (62-21) 2510244, or 2510254, 2510264, 2510269, 2510279.
Account Holder email address: perdiksulsel@gmail.com
Account Holder phone number: (+62) 8124106722

Akun Facebook Organisasi   : @bp.perdik
Twitter Organisasi                : @media_perdik
Website Organisasi               : www.ekspedisidifabel.wordpress.com

Visi, Misi dan Isu-Isu Strategis Yayasan PerDIK 

Uraian Masalah Utama 
Kami meyakini, bahwa ketidakadilan terhadap difabel merupakan inti atau akar dari semua permasalahan pengabaian mayoritas difabel di berbagai sektor kehidupan. Perlakuan tidak adil ini banyak didasarkan oleh cara pandang hegemonik medik (kesehatan) dalam memaknai diri atau tubuh seseorang yang kami sebut Politik Pencacatan. Akibatnya, cara pandang tersebut telah menyuburkan praktik keliru atau STIGMATISASI atas difabel. Stigma ini merupakan serangkaian proses yang mencakup: [1] labelisasi kecacatan, [2] stereotifikasi ketidakmampuan, [3] pemisahan berbasis kenormalan, dan [4] pengabaian hak-hak difabel.

Untuk melawan ketidakadilan tersebut, maka PerDIK mengambil peran menggerakkan kerja DESTIGMATISASI dan Pemberdayaan Politik Difabel di Indonesia. Destigmatisasi merupakan proses menanggalkan label kecacatan dalam diri disabilitas, melepaskan cap miring ‘sakit’ dan ‘tidak mampu’ atas diri difabel, merubuhkan benteng segregasi, dan menghapuskan praktik diskriminasi atas difabel.

Upaya destigmatisasi ini akan ditempuh dengan menggunakan skema pemberdayaan politk (empowerment) bagi difabel, atau kelompok difabel. Pemberdayaan akan diawali dengan menelaah aspek internal guna membangun kesadaran akan identitas kedifabelannya (power in), kapasitas teknis atau keterampilan individunya (power to), kemampuan bekerjasama, beraliansi dan berjejaring (power with) sampai kepada kemandirian difabel yang maksimal.

Untuk itu, Visi PerDIK, adalah:

Membangun Tatanan Kenegaraan dan Kemasyarakatan Yang Setara, Adil dan Menghargai Harkat dan Martabat Kemanusiaan Bagi Difabel di Seluruh Indonesia.

Misi PerDIK:

  1. Melakukan penelitian atau kajian kritis serta menyebarluaskan pengetahuan alternatif sebagai dasar pergerakan;
  2. Melakukan penguatan organisasi difabel agar mandiri dan berkontribusi melakukan transformasi Inklusi sosial;
  3. Membangun Kesadaran Inklusi Disabilitas bagi Organisasi Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah;
  4. Mengembangkan sistem peradilan inklusif melalui pemberdayaan hukum difabel dan peningkatan kapasitas lembaga/aparat penegak hukum;
  5. Mendorong sistem pembelajaran adaptif di semua Lembaga pendidikan, formal maupun non-formal;
  6. Mengembangkan konsep inklusi – disabilitas melalui pendataan dan pengorganisasian difabel di desa-desa;
  7. Membangun Jaringan Ekonomi Disabilitas menuju kemandirian ekonomi difabel;

Dalam Menurunkan Misi-misi tersebut ke dalam isu-isu strategis, maka PerDIK mencanangkan isu-isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan (2021 – 2024) adalah:

  1. Mendorong pembenahan tatanan peradilan inklusi berkelanjutan dan memberdayakan warga difabel melalui pengorganisasian dan pemberdayaan hukum yang bermartabat.
  2. Mendorong pengarusutamaan sistem dan prinsip pendidikan inklusi dan pembelajaran adaptif dari mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi.
  3. Menberdayakan difabel melalui pengorganisasian organisasi difabel dan penguatan jaringan ekonomi difabilitas.
  4. Mendorong terbangunnya tatanan pemerintahan desa dan tatanan sosial-masyarakat desa yang inklusif

Pengurus PerDIK 2019/2022
Ketua PerDIK : Dr. Ishak Salim, MA
Sekretaris: Muhammad Luthfi
Direktur Eksekutif : Abd. Rahman, S.Pd
Manajer Admin dan Kantor : Nur Hidayat, S.Pd dan Andi Batara
Manajer Keuangan : Zakia, SH
Manajer Fundraising : Muh. Al Isra Ramadhan
Manajer Advokasi : Fauziah Erwin, SH, Ratna Kahali, SH, Andi Kasri Unru
Manajer Pengorganisasian : Andi Rahmat
Manajer Pustakabilitas : Nur Syarif Ramadhan, SPd, Nabila May Sweetha, dan Muthahara Yulina
Manajer Ekonomi Lembaga : Ida Arianti Said, SE. dan Chaerizanisazi, S. Kesos

Relawan/Paralegal
Rezky Chiki
Muhammad Harisah
Ardian Saputra Liman

Pengalaman organisasi dalam program inklusi disabilitas

  1. Membangun kesadaran kritis difabel/mitra Perdik melalui diskusi rutin & publikasi ke publik melalui media PerDIK. ekspedisidifabel.wordpress.com . Sejak akhir 2016 media ini terbit dan di tahun pertama (2017) PerDIK menerbitkan satu buku berjudul ‘Perlawanan Difabel Sehari-hari’ yang merupakan kumpulan tulisan terkait isu-isu disabilitas (dalam bentuk hardcopy dan softcopy). Untuk soft copy, PerDIK membagikan secara gratis.
  2. Membangun kapasitas Orang muda difabel (dan orang muda dari organisasi yang konsern pada isu difabel), di mana PerDIK pernah membuat pelatihan Youth for Equality dengan bekerjasama dengan Kemenpora RI (2018).
  3. Mengembangkan kerjasama dalam mengampanyekan dan mengarusutamakan perspektif difabilitas ke berbagai pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah. PerDIK melaksanakan diskusi rutin bulanan.
  4. Sudah terbangun kerjasama dengan Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) untuk merintis Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Saat ini dalam proses membangun kerjasama dengan Tim Dosen Muda Universitas Hasanuddin untuk mengarusutamakan pendekatan inklusif dalam pendidikan di universitas.
  5. Bekerjasama dengan sejumlah organisasi yang peduli pada isu disabilitas baik di Indonesia maupun dengan pihak lain secara internasional. Seperti Kerjasama dengan KPU Daerah (2016 – 2018), Pemda Bulukumba (2018), SIGAB (2016 – 2018), OHANA (2017-2918), ISJN – SJYC (2018), LBH Makassar (pelatihan Paralegal).
  6. Merespon cepat setiap informasi pelanggaran hak difabel baik yang diterima melalui media massa maupun laporan dari difabel sendiri melalui Program Advokasi dan Pengorganisasian Difabel (PerDIK memiliki Tim Paralegal dan seorang Pengacara) saat ini sudah mendampingi beberapa kasus.
  7. Berhasil Melakukan Ekspedisi Difabel Menembus Batas 2016 (mencapai Gunung Latimojong 3478 mdpl tertinggi ke-5 di Indonesia) dan 2017 (mencapai Puncak Gunung Sesean di Tana Toraja).
  8. Mengembangkan Pustakabilitas, yakni perpustakaan yang menyediakan literatur kajian disabilitas dan pelatihan-pelatihan literasi untuk kaum muda khususnya difabel (2017 – sekarang).
  9. Membentuk Tim Relawan Kemanusiaan (TRK) Inklusi merespon bencana alam Sulawesi Tengag (2018)
  10. Dan lain-lain.[]

Adapun beberapa organisasi yang pernah atau sedang bekerjasama dengan PerDIK adalah:

  1. SIGAB Yogyakarta
  2. OHANA Yogyakarta
  3. LBH Makassar
  4. Komunitas Ininnawa
  5. ISJN (Indonesia Social Justice Network)
  6. FKBS (Forum Kampung Bahasa Sulawesi)
  7. Universitas Teknologi Sulawesi (UTS)
  8. I-News
  9. Komunitas Sikolong (Pohon Pustaka)
  10. Pustaka Bergerak (PB)
  11. PSBDW
  12. Kemenpora RI
  13. KPU Takalar
  14. KPU Makassar
  15. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
  16. Pemkab Enrekang
  17. DPRD Kab, Enrekang
  18. Pemkab Bulukumba
  19. Tanete Institute (TANI)
  20. PerDIK Enrekang
  21. PPDI Enrekang
  22. PPDI Kabupaten Bulukumba
  23. PPDI Sulawesi Tengah (TRK Inklusi)
  24. HWDI Sulawesi Tengah (TRK Inklusi)
  25. LPA (Lembaga Pencinta ALAM: Mapala UMI, Korpala Unhas, Bongkar Adventure, Damkar Kota Makssar, dll)