Blog

Dorong Partisipasi Difabel Dalam Pembangunan Kota, PerDIK dan ICW Gelar Diskusi Publik

Rilis PerDIK, 13-07 2020

Dalam kegiatan Public Hearing di kantor DPRD dan Kantor Bappeda Kota Makassar pada 13 Maret 2020, ‘Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar’ (Koalisi OPD Makassar) menyampaikan pentingnya pelibatan organisasi disabilitas dalam proses perencanaan maupun implementasi rencana pembangunan Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, perlindungan , dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bappeda Kota Makassar menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan akan melibatkan organisasi disabilitas maupun organisasi lainnya yang peduli pada isu disabilitas. Pihak Bappeda juga menyampaikan bahwa RIPD Kota Makassar nantinya diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah yang dalam hal ini difokuskan untuk pencapaian tujuan Makassar sebagai Kota Inklusi.

Untuk itu, usulan-usulan dari pihak Organisasi

Disabilitas menjadi sangat urgen dalam proses perencanaan pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Terkait dengan penyusunan RIPD, pada 10 Maret 2020, Koalisi OPD Kota Makassar telah menyerahkan daftar masukan atau usulan kepada Kepala Bappeda Kota Makassar terkait alokasi anggaran pembangunan kota Makassar untuk tahun anggaran 2021 dan tahun- tahun berikutnya.

Usulan ini merupakan hasil diskusi bersama dan menjadi bagian dari bentuk partisipasi organisasi difabel maupun organisasi peduli difabel dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar.

Adapun koalisi OPD tersebut adalah Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Gerakan Kesejahteraan Tuli/Tuna-rungu Indonesia (GERKATIN Makassar), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, (ITMI) Sulawesi Selatan, Persatuan Tunanetra Indonesia, (Pertuni) Sulawesi Selatan, Gerakan Mahasiswa dan Pelajar untuk Kesetaraan (Gemparkan), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa) Makassar dan Pustakabilitas Indonesia.

Bidang-bidang yang menjadi usulan program pembangunan tersebut mencakup: Bidang Mobilitas dan Fasilitas Umum, Pendidikan (Bidang Infrastruktur dan Bidang Non- Infrastruktur), Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ekonomi, Politik dan kewarganegaraan, Bantuan dan Jaminan Sosial, Informasi dan Komunikasi, Olahraga, Rekreasi dan Kesenian, Hukum dan HAM, Teknologi Tepat Guna, dan Pengurangan Risiko Bencana.

Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan atau Public Hearing tersebut, maka Koalisi OPD Kota Makassar, akan menyelenggarakan Diskusi Publik yang lebih lanjut membahas proses  perencanaan pembangunan (RIPD dan RAD Kota Makassar sebagai Kota Inklusi) yang sedang atau  telah berjalan di jajaran pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini, merupakan kerjasama antara PerDIK sebagai anggota Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan menjadi bagian dari program “Monitoring Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas” 2019/2020.

Diskusi Publik tersebut akan dihelat secara daring melalui aplikasi zoom pada hari Selasa, 14 Juni 2020 dengan bertindak sebagai pemantik diskusi adalah; Kepala Bappeda Kota Makassar, Ibu dr. Andi Hadijah Iriani R, Sp.,THT., M.Si, yang akan berbicara mengenai “Perspektif Disabilitas dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar: Dinamika  Penyusunan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) Kota Makassar. Selain itu, Koalisi juga berharap kesedian ketua DPRD kota Makassar, Bapak Rudianto Lallo, SH, yang akan bercerita mengenai Makassar Kota Inklusi: Strategi dan Dinamika Penganggaran Pembangunan Makassar Menuju Kota Inklusi. Dari kalangan difabel, Nur Syarif Ramadhan, yang merupakan aktivis muda difabel dari PerDIK akan bercerita mengenai Partisipasi dan Sumbangsih Difabel dalam Pembangunan Makassar Menuju Kota Inklusi

Diskusi ini akan dimoderatori oleh Abd. Rahman, Direktur PerDIK yang merupakan difabel Visual. Panitia juga akan menyediakan juru bahasa isyarat, agar jalannya diskusi dapat diakses oleh Tuli.

Koalisi organisasi difabel Makassar berharap agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan proses partisipasi difabel (OPD) dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah kota Makassar dapat terus berlangsung sampai tujuan pembangunan inklusif tercapai dan warga dengan disabilitas mendapatkan hak, harkat dan martabatnya secara manusiawi dan berkelanjutan.[*]

Urgensi Kolaborasi Koalisi Organisasi Disabilitas dan Jurnalis Independen Kota Makassar

Bagi tindakan aktivisme disabilitas yang memiliki target pergerakan berupa transformasi sosial, relasi antara organisasi pergerakan disabilitas dan media massa perlu dijaga. Organisasi disabilitas memiliki agenda mengubah perspektif stigmatik masyarakat terkait disabilitas. Yakni mengubah perspektif berbasis tragedi, derita serta objek amal atau bantuan, menjadi berperspektif kemampuan, subyek bermartabat dan berdaulat. 

Di sisi lain, media massa merupakan institusi yang mampu mengubah perspektif pembaca akan suatu peristiwa dan keberpihakannya untuk menyiapkan informasi yang benar dan adil kepada khalayak luas juga tak dapat diabaikan.

Dalam setahun terakhir, PerDIK bersama sejumlah organisasi disabilitas melakukan analisis dan advokasi anggaran publik pro disabilitas. Kegiatan ini  adalah melakukan peningkatan kapasitas aktivis difabel dalam membaca anggaran publik, melakukan riset persepsi difabel terhadap layanan kesehatan kota makassar, training advokasi serta melakukan kampanye jalanan dan mengajukan sengketa informasi publik ke KIP Sulawesi Selatan.

Selama proses ini berjalan, beberapa persoalan kemudian dihadapi oleh koalisi. Pertama, persoalan data jumlah difabel yang masih berantakan, fasilitas layanan kesehatan yang belum akses atau dapat mengakomodasi difabel dan minimnya alokasi anggaran yang disediakan pemerintah dalam memenuhi hak difabel di kota Makassar.

Selain itu, pemerintah cenderung merahasiakan informasi anggaran kota Makassar terhadap warganya yang difabel. Ini terjadi saat koalisi organisasi disabilitas ingin melakukan analisis anggaran dan meminta data informasi anggaran ke beberapa SKPD, informasi tersebut enggan diberikan.

Sayangnya, anggota dewan  juga cenderung menganggap isu ini tidak terlalu penting. Ini terlihat saat koalisi organisasi disabilitas melakukan public hearing ke anggota  DPR,  Koalisi hanya ditemui oleh satu anggota dewan dari fraksi PKS.

Kami kemudian memikirkan agar Kerja kolobarotif ini diperluas, khususnya dengan Pihak Media, agar  Informasi terkait proses kerja kolaborasi, informasi dari hasil kerja maupun pengetahuan yang diproduksi selama kerja kolaborasi berlangsung dapat direproduksi dan disebarluaskan melalui beragam media: Media Massa Daring maupun Luring.

Untuk itu, kami mengadakan sebuah Media Briefing  pada Kamis, 25 Juni 2020, Pukul 10.00 – 12.30 Wita, bersama Koalisi DPO Kota Makassar dengan disupport pula oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan kawan-kawan Jurnalis kota Makassar. Tentu saja hal ini terbuka untuk umum, utamanya bagi para penggiat isu disabilitas.

Diskusi ini sekaligus meminta pihak media massa memberikan masukan kepada aktivis difabel mengenai strategi perjuangan kemanusiaan berbasis media.(*)

Respon atas “5 Alasan Penolakan atas KND”

Oleh; Ishak Salim, Ketua PerDIK

Kemarin, Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas mengeluarkan gugatan berjudul “5 alasan mengapa Komisi Nasional Disabilitas berdasarkan Perpres Nomor 68 tahun 2020 harus ditolak. Tulisan bernada gugatan itu kemudian menyebar ke sejumlah group pergerakan. Beragam respon dari kawan-kawan dan saya pun merasa perlu untuk meresponnya, dengan tujuan untuk menguatkan diskursus KND ini menjadi perbincangan publik luas dari berbagai organisasi disabilitas di seluruh Indonesia.

Saya berharap gugatan ini tidak lantas membuat dikursus ini secara sempit sebagai ekspresi setuju dan tidak setuju, melainkan membuka ruang partisipasi luas dari beragam organisasi pergerakan, pemerhati disabilitas, akademisi dan seterusnya. Dengan begitu, kualitas diskursus KND menjadi lebih kaya dan produktif.

Berikut tanggapan saya atas lima alasan tersebut.

Alasan 1

Pemerintah gagal memahami disabilitas sebagai bagian dari isu Hak Asasi Manusia karena KND dilekatkan secara kelembagaan kepada Kementerian Sosial yang tidak memiliki urusan di bidang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Perpers Nomor 46 Tahun 2015, urusan Kementerian Sosial terbatas kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Respon

Aspek Disabilitas melingkupi bukan hanya urusan HAM dan bukan pula hanya sebagai urusan sosial. Aspek disabilitas berkaitan dengan banyak urusan dalam kementerian yang berada di bawah kendali Presiden.

Persepsi kita terkait kementerian sosial berbeda di masa sebelum UU8PD2016 dengan saat ini, khususnya terkait KND. KND ini dibentuk Presiden dan KND adalah organisasi independen. Apa makna independen, sangat bergantung pada pemahaman kita atasnya. Setiap kementerian memiliki cakupan tugas fungsi yang terbatas, tak ada satupun fungsi yang punya cakupan keseluruhan urusan disabilitas, tidak juga kementerian Hukum dan HAM. Jadi Menteri di sini hanyalah urusan teknis kepresidenan untuk membantu presiden. Segala hal terkait dengan hubungan KND dengan tupoksinya adalah antara KND dan Presiden. Jadi tetap fokus pada KND sebagai organisasi independen dan bertanggungjawab ke Presiden, bukan menteri.

Alasan 2

Pemerintah gagal memahami UU 8/2016 yang membentuk KND sebagai lembaga yang independent dan non struktural, yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan dilekatkan kepada Kementerian Sosial, maka KND akan terbatas menjalankan tugasnya, terutama apabila terkait dengan kinerja dari Kementerian Sosial yang justru saat ini banyak mendapat kritik dari organisasi penyandang disabilitas karena masih melihat dsabilitas dari pendekatan belas kasih (charity based). KND juga berpotensi terjerat dalam konflik kepentingan dengan Kementerian Sosial.

Respon

KND bukan organisasi yang tergantung dalam kementerian sosial. KND adalah organisasi independen dan bertanggung jawab kepada presiden. Jika dikaitkan dengan hubungan antara KND dengan Menteri Sosial itu hanyalah urusan tata kelola dan bukan subtansi keberadaan KND yang independen dan merupakan kendaraan presiden untuk memastikan pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Alasan 3

Pemerintah salah menafsirkan bahwa KND ini adalah bagian dari tugas koordinasi yang diemban oleh Kementerian Sosial dalam Pasal 129 UU 8/2016. KND dalam UU 8/2016 diatur secara tersendiri di Bab VI, yaitu sebagai lembaga independent dan non struktural, yang memiliki tugasnya sendiri, dan justru bergerak diluar Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan begitu, secara pendanaan, berdasar kepada Pasal 135 ayat (2) UU 8/2016, KND mendapatkan anggaran dari APBN yang tidak harus bersumber dari Kementerian Sosial. Justru Pemerintah harus mendukung pembentukan KND yang terbebas dari konflik kepentingan yang akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Respon

KND belum berdiri, sebaik apapun desain keorganisasian KND, tetap baik buruknya organisasi ini nantinya akan dipengaruhi oleh orang-orang yang menjalankan dan pihak eksternal yang mendukungnya.

Untuk itu salah satu peluang yang perlu dipikirkan adalah memastikan (Pasal 4,5,6 Perpres68KND2020) mesin kerja anggota KND menjalankan tupoksinya berdasarkan budaya kerja yang memungkinkan KND menjadi mesin kekuasaan yang bisa memaksa atau membantu Presiden memenuhi kewajiban pemerintah terkait pemenuhan Hak-hak difabel setiap tahun.

Artinya selama masa kepresidenan, KND harus memantau pemerintah dalam memenuhi hak disabilitas, memastikan partisipasi difabel dalam pembangunan, dan hal-hal terkait lainnya. KND memiliki tugas penting dan 7 anggotanya tanpa support pergerakan, akademisi dan pemerintah serta masyarakat difabel se-Indonesia, maka tugas itu menjadi berat.

Dan tugas KND bukan memenuhi hak difabel, pemerintahlah yang memenuhinya dan KND harus memastikan langkah-langkah kesiapan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi atas kinerja pemerintah tersebut berjalan secara terukur dan dipastikan berjalan sesuai RIPD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJMN).

Pasal 27, KND menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggungjawab ke Presiden. Jika tidak kepada Presiden, KND maunya akan bertanggung jawab kepada siapa? Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Republik Indonesia.

Pasal 28, Pendanaan pelaksanaan tugas KND bersumber dari APBN dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Jika APBN masih minim penganggarannya, maka ada peluang KND meminta dukungan dari pihak eksternal dan ini peluang untuk kita bisa memaksimalkan fungsi KND. Masalahnya hanyalah seberapa serius anggota nantinya berupaya memenuhi aspek penganggaran ini, jika APBN dianggap kurang memadai.

Alasan 4

Pengisian anggota KND tidak memberikan kesempatan penuh bagi penyandang disabilitas karena membatasi peluang dengan hanya sudah menetapkan jatah anggota KND dari penyandang disabilitas sebanyak 4 dari total 7 orang. Hal itu menutup peluang anggota KND seluruhnya berasal dari penyandang disabilitas, padahal yang utama dalam Pasal 33 ayat (3) CRPD adalah mengutamakan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pengawasan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam suatu negara.

Respon

Kalau seluruhnya harus beranggotakan disabilitas, berarti kita ini belum beranjak cara berpikirnya dari eksklusivitas. Komisi Nasional Disabilitas tidak harus berisi sepenuhnya Difabel, sebagaimana Cak Fu aktivis difabel dan laki-laki mengisi Komisi Nasional Perempuan. Lagi pula, UUPD8/2016 bukan hanya mengatur kepentingan penyandang disabilitas tetapi juga non-disabilitas. Cara pandang inklusivitas sudah berjalan kurang lebih satu dekade ini, dan jika peluang kerja inklusif ditutup dengan mengusulkan hanya penyandang disabilitas saja, maka itu mengecilkan makna pencapaian pergerakan kita.

Alasan 5

Perpres 68 Tahun 2020 dibentuk secara tertutup dan minim partisipasi penyandang disabilitas sebagai stakeholder utama dari KND. Pembentukan yang minim transparansi informasi menjadikan perhatian masyarakat penyandang disabilitas tidak fokus memantau proses pembentukan Perpres, terlebih situasi saat ini Indonesia sedang dilanda COVID 19, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok masyarakat yang terdampak sangat besar.

Respon

Ruang partisipasi politik, tidak seluruhnya terbuka bagi difabel, sebagaimana kadangkala kita tidak membiarkan partisipasi politik kita terbuka bagi yang lain. Tetapi, seingat saya, dan ini ada jejak dijitalnya, respon kita soal KND dalam meramaikan diskursus KND ini sudah terjadi. Semua respon kita, dalam sistem politik ini akan menjadi input bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, seperti perpres KND ini. Input itu bisa berupa dukungan, bisa pula tuntutan. Jika ada output tidak memuaskan, maka tidak menutup kemungkinan feed back kita adalah menolak dan mendukungnya. Bagi saya, energi kita sudah harus difokuskan pada dukungan pada KND untuk bisa berdiri dan bekerja. Saat ini, dalam skala lokal, sudah ada beberapa daerah mendirikan Komite Disabilitas Daerah dan menunjukkan kinerja, baik atau buruk, kurang atau lebihnya. Pengalaman dari komite disabilitas daerah ini seharusnya menjadi tempat kita mencari tau bagaimana mesin komite ini bekerja. Sayangnya, hal ini belum kita lakukan. Kerja kita di sektor supporting data (jika kita anggap ada), belum mampu membantu pergerakan disabilitas memberikan masukan dari daerah untuk menjadi bahan meracik resep kerja bagi KND.

Demikian, respon ini saya sampaikan. Respon ini sekaligus akan penulis sampaikan pada diskusi online yang digelar oleh Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas, pada Minggu, 21 Juni 2020 pukul 13.00 WIB melalui Zoom.

Salam inklusi.

Difabel Bergerak Dan Menjangkau Yang Terpapar

Tulisan ini merupakan salah satu tulisan yang ada dalam buku Laporan Asesmen Cepat Dampak Covid-19 terhadap Difabal. Silakan download bukunya di sini

Oleh Nur Syarif Ramadhan, PerDIK

BERDASARKAN TEMUAN MEDIK, virus Corona mulai teridentifikasi masuk Sulawesi Selatan pada 18 maret 2020. Tak berselang lama setelah Covid19 masuk, pemerintah dan sejumlah pihak menghimbau agar warga mulai menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan pertemuan dalam jumlah banyak orang. Sekolah lalu diliburkan, kantor pemerintah dan swasta dibatasi jam kerjanya, shalat berjamaah khususnya Jumat tidak diserukan, waktu perdagangan dibatasi, dan pola hidup bersih dan sehat gencar disuarakan.

Berbagai Macam kebijakan ini pun diikuti banyak orang, yang kemudian berdampak pada perekonomian masyarakat. Difabel yang bekerja di sektor informal turut  merasakan dampaknya. difabel yang berjualan kurang mendapat pembeli, difabel netra yang bekerja sebagai pemijit nyaris sudah tidak dapat pelanggan karena orang-orang takut bersentuhan, difabel yang tiap harinya bertugas menjaga parkir tidak memperoleh pendapatan karena pelarangan kegiatan berkumpul.

kelompok disabilitas bergerak membantu yang terpapar (Foto Pelopor Penyandang Disabilitas Situbondo, PPDiS)

Lambannya peranan pemerintah dalam merespon hal ini memicu munculnya berbagai macam inisiatif dari organisasi difabel untuk merenggankan beban difabel yang betul-betul terdampak. Pertuni membuka donasi dan telah menyalurkan  paket sembako pada seratusan  keluarga tunanetra yang bermukim di kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Mereka juga menyelanggarakan penyuluhan secara daring untuk mengedukasi anggotanya mengenai covid-19. Kegiatan penghhimpunan  donasi  dan pendistribusian ke keluarga difabel yang terdampak covid 19 juga dilakukan oleh gerkatin Sulawesi Selatan dan kota Makassar dan Perhimpunan Mandiri Kusta Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Di bulukumba, Perkumpulan Penyandang Disabilitas yang dinahkodai Suherman Ria dan anggotanya aktif mendata dan berkunjung ke rumah-rumah difabel, melaporkan  pada kalayak jika ada difabel yang diabaikan pemerintah setempat dan berusaha agar difabel tersebut bisa diperhatikan. Aksi tersebut mendorong beberapa dermawan dan badan amil zakat nasional Bulukumba turun tangan.

Di PerDIK, sejak awal kami memutuskan merespon dengan cepat terjadinya pandemi ini. Kami tahu, orang tua adalah orang yang paling rentan mendapatkan dampak, dan orang tua dengan disabilitas jauh lebih rentan lagi.

Kami mengorganisir potensi dukungan publik  untuk membantu Difabel Lanjut Usia. Banyak dermawan maupun institusi yang berdonasi baik berupa uang tunai, paket sembako maupun alat-alat kesehatan. Ada juga donasi yang datang dari kelompok difabel seperti Masker yang dibuat oleh difabel kinetik yang kesehariannya berprofesi sebagai penjahit.

Kami selanjutnya membelanjakan barang, mengemas donasi sampai pada mendistribusikan hingga ke rumah-rumah orang tua kita penyandang disabilitas/difabel di Makassar dan Gowa (dua wilayah merah yang menerapkan PSBB).

Hingga saat ini, sudah terdapat sekitar 203  Rumah tangga difabel lanjut usia, dengan beragam disabilitas (plus 10 mahasiswa difabel yang kuliah di Makassar). Kami, dalam proses distribusi ini bekerja sama dengan Pengurus Pertuni Sulawesi Selatan, Gerkatin Sulawesi Selatan, Gerkatin Kota Makassar, PerMaTA Kota Makassar, dan Difabel Community of Gowa (DC Gowa).

Selain itu, kami juga menyasar sejumlah penerima sasaran khusus, seperti Seorang Difabel Netra yang saat itu sedang proses PDP–dengan status negatif Corona. Kemudian seorang difabel di Mamuju (Sulawesi Barat) yang kami anggap emergency karena keluarganya sedang isolasi mandiri, dan sejumlah mahasiswa difabel di Makassar yang berasal dari daerah luar Makassar[].

Dari Refleksi Jaringan DPO Respon COVID-19

Oleh: Nur Syarif Ramadhan, Koordinator Pengelola Pustakabilitas

Kami disatukan dalam sebuah rumah yang diberi nama ‘Jaringan Organisasi Difabel/Penyandang Disabilitas Respon COVID-19’. Sadar bahwa pandemic ini akan berdampak signifikan khususnya pada difabel, kami memutuskan mulai membangun rumah ini menjelang akhir maret lalu. Kami mengajak semua difabel dari berbagai latar belakang: Aktivis, Pengusaha, ASN, pelajar, dengan ragam kemampuan, tanpa memandang perbedaan apapun untuk bergabung. Ada juga nondifabel yang selama ini aktif dalam Gerakan difabel, serta pemerhati isu difabel dan keluarga difabel yang turut gabung.

Sore kemarin (14-06), melalui zoom, kami memutuskan duduk Bersama, melihat kembali apa yang telah kami lakukan selama rumah ini terbentuk. Merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil yang sudah dicapai, mengevaluasi kekeliruan-kekeliruan yang tanpa sengaja dilakukan, serta merancang aksi lanjutan yang mesti kami lakukan kedepan.

Jony Yulianto (SIGAB Indonesia), mengawali refleksi dengan menyampaikan mengapa refleksi ini penting dilakukan. Ia berterimakasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu mengikuti refleksi siang menjelang sore itu yang sebenarnya dirancang secara mendadak. Juga apresiasi kepada Rival Ahmad (Sekolah Hukum Jentera) yang bersedia memfasilitasi.

Ishak Salim (PerDIK Sul-Sel) menyampaikan bahwa undangan refleksi ini tidak hanya disebar pada difabel yang bernaung pada grup webkusi jaringan difabel respon Covid, tapi juga pada sekitar 700-an difabel yang menjadi responden dalam kajian cepat dampak COVID-19. Namun ada kisaran 300-an email yang mental, tidak terkirim. Ada juga form refleksi yang dibuat secara online, yang sudah mendapat puluhan respon.

Pada kolom peserta, zoom mendeteksi ada sekitar 35 orang yang hadir pada awal refleksi. Selanjutnya angka itu terus naik, dan terhenti di angka 72.

Usai menjelaskan secara singkat alur refleksi, Rival menyarankan peserta untuk mengawali refleksi dengan bernyanyi, merayakan ulang tahun Jonna Damanik (institut Inklusif Indonesia). Berharap semangat beliau menular pada peserta selama berlangsungnya refleksi, serta dalam keberlanjutan Gerakan ini kedepan.

*

Ishak kemudian membacakan respon peserta yang telah diinput melalui google form. Hal pertama yang ia sampaikan mengenai hal-hal baik apa yang telah dilakukan selama jaringan ini ada?

Ternyata responnya sangat kaya. Jika dibuat dalam poin per poin, kira-kira keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai menurut anggota jaringgan diantaranya:

  1. Jaringan ini telah menghasilkan kolaborasi yang baik antara organisasi difabel, juga dengan pihak-pihak lain diluar jaringan seperti pemerintah, NGO lain dan kelompok donor yang menjadi mitra pembangunan.
  2. Adanya diskusi mingguan (webkusi) secara online melalui zoom yang membahas tema-tema actual terkait difabel. Bahkan webkusi ini telah menginspirasi beberapa daerah untuk melakukan hal yang sama di daerahnya seperti yang dilakukan oleh jaringan organisasi difabel di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Webkusi ini telah menghasilkan proses transfer pengetahuan antar organisasi difabel yang secara tidak langsung telah berhasil meningkatkan kapasitas tiap-tiap orang.
  3. Kajian cepat (rapid asessmen) terhadap dampak COVID-19 terhadap kehidupan difabel di Indonesia. Kajian ini telah diikuti oleh difabel dari 32 propinsi, dengan jumlah responden 1683 orang. Laporan hasil kajian ini telah diselesaikan, sudah dipresentasikan ke pemerintah melalui kementerian Perencanaan Pembangunan (bappenas). Hasil kajian ini dapat diakses oleh siapa saja, dapat didownload melalui website jaringan difabel respon COVID (). Selanjutnya tim sedang mengupayakan agar hasil kajian ini dapat dicetak dan ber ISBN sehingga dapat diarsibkan melalui perpustakaan nasional.
  4. Lahirnya inisiatif dari beberapa daerah untuk meringankan beban difabel yang terdampak melalui penerimaan dan pendistribusian bantuan, difabel yang berpropesi sebagai penjahit mendesain masker yang aksesibel bagi tuli, hingga kemudian mendorong beberapa daerah untuk melakukan pendataan difabel.

Yuktiasih Proborini (Sejiwa Foundation) dari Semarang berpendapat, agar pencapaian-pencapaian baik ini tidak berhenti di sini, jaringan harus terus mengawal hasil dan rekomendasi kajian yang sudah disusun agar pemerintah dapat menjadikannya sebagai kebijakan baik nasional maupun lokal.

Jaka Ahmad (CBM Indonesia) menyarankan, agar survei yang telah dilakukan dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk membenahi data disabilitas secara nasional yang hingga sekarang masih amburadul.

Dari ujung timur Indonesia, Robby Nyong (PPDI Papua) merefleksikan bahwa jaringan ini betul-betul sukses meningkatkan pengetahuan para difabel. Webkusi mingguan yang dilakukan secara online telah membuat difabel dari gagap teknologi menjadi mahir, pendataan secara online juga menurutnya sangat mudah dan lebih cepat dan jangkauannya lebih luas.

Senada dengan itu, Berti Soli Malingara (GARAMIN NTT) menyampaikan bahwa jaringan ini telah banyak menginspirasi jaringan difabel di NTT dalam bergerak menyuarakan hak-hak difabel. Ia berharap kedepan jaringan difabel didaerah dapat dibimbing dan dibantu untuk ditingkatkan lagi kapasitasnya, karena masih banyak aktivis muda difabel yang perlu dibimbing.

Akhirnya sesi ini ditutup dengan kesimpulan yang dikemukakan M. Ismail (SIGAB Indonesia). Menurutnya, Momen pandemi menjadi daya tarik dalam menggalang solidaritas komunitas yang terdampak. webkusi menjadi sarana mempersatukan kerja-kerja yang lebih massif. Jika pandemic ini sudah  berakhir, Gerakan ini jangan sampai jadi antiklimaks. Selain itu Ismail juga Mengapresiasi anak-anak muda difabel yang sudah bergerak, tapi tidak/belum masuk dalam jaringan webkusi.

*

Setelah rehat sejenak, Rival melanjutkan dengan Sesi merefleksikan hal-hal yang dianggap kurang dan perlu ditingkatkan dalam kerja-kerja berikutnya. Beberapa respon yang dikemukakan diantaranya:

  1. Perlu merangkul aktivis yang berada diluar jaringan untuk Bersama-sama melakukan advokasi walaupun berbeda pandangan,
  2. Perlu mengadakan pelatihan mengenai bagaimana mengetahui kebenaran sebuah informasi, karena terlalu banyak informasi hoaks yang tersebar,
  3. Perlu melibatkan organisasi yang bergerak pada isu-isu lain dan juga melatih organisasi-organisasi lain yang masih kurang pengalaman, serta meningkatkan kepercayaan antar organisasi dalam hal saling berbagi data, serta perlu mengobtimalkan peran organisasi diluar jaringan.
  4. Jaringan Masih kurang menjangkau wilayah sumatera, kalimantan dan Papua serta sulawesi bagian utara dan tenggara, serta, respon tulisan terhadap hasil kajian dan webkusi belum dilakukan.
  5. Regenerasi masih perlu dilakukan, karena terlihat orang yang berperan cenderung orang itu-itu saja, pembagian tugas tidak merata dan tupoksi yang kurang jelas.
  6. Masih banyak anggota jaringan yang berorientasi ke bantuan sosial, bukan pada kemandirian,
  7. Assessment terlalu umum dan kurang fokus ke kebutuhan real disabilitas, diperlukan tindakan real terutama bagaimana jaringan DPO mempunyai data tersendiri yang lengkap sebagai pembanding dengan data yang sudah ada.

Refleksi sore itu berlangsung selama tiga setengah jam. Ada banyak ide yang dipaparkan, ada banyak pr  yang mesti dikerjakan Bersama. Tentu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkannya[].

skrinsut presentasi refleksi

Plan Indonesia Dukung Penanganan COVID-19 Untuk Penyandang Disabilitas

Oleh: Lalu Wisnu Pradipta, Ketua LDCC

Mataram, 14 Juni 2020 – Yayasan Plan Internasional Indonesia melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan pembalut ramah lingkungan untuk penyandang disabilitas di Kota Mataram, Provinsi NTB. Kegiatan pelatihan ini didukung oleh YSLPP dan Lombok Disability Creative Center (LDCC), mitra implementasi WINNER (Women and Disability Inclusive and Nutrition Sensitive WASH Project) di Provinsi NTB.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang Kec. Ampenan Kota Mataram pada Minggu, 14 Juni 2020. Ada 7 orang peserta yang terdiri dari 2 laki-laki dan 5 perempuan. Semuanya merupakan penyandang disabilitas fisik. Irfan Ariyanto, WINNER Provincial Coordinator NTB mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan membuat pembalut ramah lingkungan kepada para penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemik COVID-19.

“Dengan pelatihan ini mudah-mudahan bisa para penyandang disabilitas bisa memproduksi pembalut ramah lingkungan sehingga bisa memberikan peluang usaha baru bagi mereka.” Ujar Irfan Suryani, salah satu peserta pelatihan mengatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat baginya“Saya berterima kasih kepada Yayasan Plan International Indonesia yang sudah memberikan pelatihan ini. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan peluang usaha baru dengan keterampilan ini”, ujar Suryani.

Salah satu kegiatan Plan dan LDCC

Semetara itu L. Wisnu Pradipta, Ketua LDCC mengatakan, “Dengan keterampilan baru ini mudah-mudahan teman-teman difabel ini bisa terus berkarya dan bisa mandiri di tengah krisis akibat pandemi corona ini”.

Begitu juga dari Dinas sisial, Kasi Reksos Kota Mataram, Zulfa Nur Azizah, S.Psi, M.Si sangat mengapresiasi kegiatan ini. “Pelatihan untuk kelompok difabel ini menjadi bukti bahwa YPII memperhatikan kelompok marjinal di masyarakat. Kami sangat mengapresiasi hal ini”.
Direktur YSLPP, Rohiyanah menambahkan bahwa setelah pelatihan ini Plan Indonesia, LDCC dan YSLPP akan membantu mempromosikan produk pembalut ramah lingkungan hasil karya penyandang disabilitas ini kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, meski baru belajar membuat pembalut kain ini, para peserta sudah bisa menghasilkan pembalut kain yang berkualitas. Kami akan mendukung mereka melalui kegiatan promosi dan produksi lebih lanjut.” tutupnya

Sekilas Yayasan Plan International Indonesia

Plan International bekerja di Indonesia sejak 2 September 1969, berdasarkan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pada 15 Juni 2017, Yayasan Plan International Indonesia telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Yayasan Plan International Indonesia didirikan untuk menjangkau lebih banyak anak dan anak perempuan di Indonesia, dan memberikan dampak pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan jangka panjang dan penggalangan sumber daya yang lebih luas.

Plan International adalah organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak perempuan. Kami memperjuangkan sebuah dunia yang adil untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, bekerja bersama anak, kaum muda, masyarakat dan mitra.

Seorang Ibu dengan disabilitas menjadi target membangun kapasitas ekonomi difabel

Plan International bekerja bersama anak-anak, kaum muda dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah diskriminasi terhadap perempuan, ekslusi dan kerentanan. Dengan capaian, pengalaman dan pengetahuan, Plan International mendorong perubahan dalam praktek dan kebijakan tingkat lokal, nasional dan global.

Plan International tidak berafiliasi dengan agama, organisasi politik atau pemerintahan tertentu. Lebih dari 80 tahun, Plan International membangun kemitraan yang kuat untuk hak anak. Saat ini kami bekerja di lebih dari 70 negara[].

Seminar Maya Laporan Kajian Cepat Dampak Covid-19 Terhadap Difabel Di Indonesia

Indonesia mengumumkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dan Indonesia dinyatakan darurat bencana non-alam pada tanggal 13 April 2020.

Pemerintah kemudian  mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi persebaran virus COVID-19 dengan mengikuti petunjuk kesehatan dari WHO lembaga kesehatan PBB. Hal pertama yang dilakukan adalah menghimbau menjaga pola hidup bersih dan sehat, lalu aturan ‘social distancing’ atau ‘Tinggal Di Rumah’ yang kemudian berubah menjadi ‘physical distancing’.

Pada kenyataanya, kebijakan tersebut tidak begitu berhasil menekan penyebaran virus. Data menyatakan bahwa semakin meluasnya orang-orang yang terpapar virus baik itu positif, orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan, orang tanpa gejala bahkan angka kematian. Dalam hal merespon tersebut, pemerintah melakukan pembatasan kegiatan sosial dalam skala besar, dimana segala kegiatan sosial dan ekonomi banyak dibatasi termasuk layanan transportasi publik.

Kondisi dan sederet peraturan tersebut sudah tentu membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampak pendidikan, informasi, kesehatan, ekonomi adalah hal utama yang paling dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat tidak terkecuali  difabel..

Hari ini, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [bappenas] Menyelanggarakan seminar maya; Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penyandang Disabilitas dan Mempersiapkan Normal Baru Yang Inklusif.

Acara ini diikuti kisaran 500 peserta melalui zoom, panitia juga menyediakan live on youtube yang diperuntukkan bagi peserta yang tidak dapat bergabung melalui zoom. seminar ini dilakukan untuk menyampaikan hasil kajian cepat dampak pandemi covid-19 terhadap kehidupan difabel di Indonesia.

Sebelumnya, salah  satu upaya  yang dilakukan oleh kurang lebih 40 organisasi yang tergabung dalam jaringan Organisasi difabel dan para praktisi hak-hak difabel, adalah melakukan kajian cepat dampak pandemi COVID-19 yang berhasil mengumpulkan 1683 difabel sebagai responden dari 32 provinsi di Indonesia.

Didukung oleh BAPPENAS dan sejumlah mitra pembangunan Indonesia seperti AIPJ2, KOMPAK, CBM Indonesia, dan DRF Indonesia, kajian cepat ini telah menghasilkan informasi yang terkumpul diolah agar dapat dijadikan bahan untuk mendorong kebijakan inklusi disabilitas serta implementasinya dalam respon dan pemulihan dampak pandemi COVID-19.

Bagi anda yang menginginkan buku laporan hasil kajian cepat dampak covid-19 terhadap difabel di Indonesia, bukunya dapat di undu di sini:

https://pustakabilitas.id/ 

Media Report: Webinar Hasil Asesmen Cepat Jaringan Disabilitas Indonesia

  1. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/10/penyakit-penyerta-covid-19-penyandang-disabilitas
  2. Versi Cetak Harian Jogja di halaman ke 5, unduh file di sini
  3. https://www.youtube.com/watch?v=IMSncoxY8Wo&feature=youtu.be
  4. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200609224115-20-511597/86-persen-difabel-turun-pendapatan-kala-corona-bansos-minim
  5. https://tirto.id/dampak-negatif-yang-dialami-difabel-selama-pandemi-covid-19-fGi1
  6. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/09/penurunan-pendapatan-penyandang-disabilitas-akibat-covid-19
  7. https://www.suara.com/news/2020/06/09/203224/survei-penanganan-corona-di-indonesia-belum-jangkau-kaum-disabilitas
  8. https://www.suara.com/news/2020/06/09/140737/selama-masa-pandemi-kehidupan-penyandang-difabel-paling-rentan-terdampak
  9. https://merahputih.com/post/read/enggak-cengeng-penyandang-disabilitas-peduli-sesama-di-tengah-pandemi
  10. https://www.ayocirebon.com/read/2020/06/09/5644/hidup-penyandang-difabel-rentan-terdampak-covid-19
  11. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/06/09/510/1041359/dampak-pandemi-covid-19-difabel-perlu-kebijakan-dan-penanganan-inklusif
  12. https://nkriku.com/86-persen-difabel-turun-pendapatan-kala-corona-bansos-minim/
  13. https://www.solider.id/baca/6019-menuju-normal-baru-inklusif
  14. https://nasional.kompas.com/read/2020/05/17/13314491/informasi-covid-19-untuk-penyandang-disabilitas-di-wilayah-terpencil-minim

Penantian Setelah Persetubuhan Terlarang

Oleh Zakiya, Paralegal PerDIK

DESEMBER 2018 LALU, squad PerDIK sedang melaksanakan Pelatihan Pengorganisasian dan Advokasi Difabel untuk orang muda di Taman Belajar Inninawa, Bantimurung. Pelatihan berlangsung selama lima hari. Pada hari terakhir kegiatan, 21 Desember 2018, Didi, seorang Juru Bahasa Isyarat dalam kegiatan ini, kembali ke Makassar lebih awal. Ia bilang, PerDIK menerima surat permohonan pendampingan kasus pemerkosaan dengan korban adalah anak Tuli. Didi akan menjadi penerjemah bagi paralegal maupun pengacara PerDIK saat mereka berkomunikasi dengan korban. Saat itu saya ingin ikut dalam penangananya. Posisi saya juga adalah seorang paralegal di organisasi ini. Tapi hari itu saya bertanggung jawab untuk pengurusan administrasi peserta. Saya harus tetap tinggal sampai pelatihan usai.

Kami berbagi tugas. Didi Bersama dengan Kak  Uci (Fauziah Erwin) akan bertemu korban. Kak Uci, sebagai pengacara publik sekaligus koordinator Tim Advokasi PerDIK akan bertemu dengan korban dan keluarganya. Kasus ini merupakan kasus kedua yang kami dapatkan di 2018 dengan waktu yang cukup berdekatan. Meski keduanya adalah kasus pemerkosaan difabel Tuli, tapi korbannya kali ini adalah berkategori anak, sehingga proses pendampingannya berbeda dengan korban dewasa. 

Proses pendampingan yang berbeda bukan hanya karena korban adalah Tuli dan masih usia anak, tapi juga karena saat keluarga korban mengadu, korban tengah hamil 5 bulan. Kak Uci dan Didi mendampingi proses awal pelaporan dan penilaian psikologis bersama P2TP2A Kota Makassar dan kami memulai pendampingan di awal 2019. 

Paralegal saat menemani korban

Kepada keluarga korban, kami menjelaskan proses penanganan kasus dan tantangan yang kemungkinan dihadapi, termasuk jangka waktu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan  hukum tetap yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dalam kemungkinan waktu panjang ini, Sebagai pendamping, kami dan keluarga korban sangat perlu untuk saling menguatkan. Setelah penjelasan, kami meminta keluarga korban untuk selalu berkomunikasi dengan kami terkait dengan korban. Refleksi kami dari pengalaman pendampingan kasus pemerkosaan yang terjadi di Makassar—dengan korban difabel maupun non-difabel, kasus berhenti di saat proses masih berjalan di mana keluarga korban memilih menikahkan korban dengan pelaku dengan alasan kultural, menutupi Siri’ atau malu.

Kebanyakan pilihan ini diambil tanpa persetujuan penuh dari korban dan tidak memikirkan konsekuensi selanjutnya yang tentu saja bisa fatal. Pernikahan antara pelaku dengan korban sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian secara kekeluargaan, sangat besar kemungkinan menjadikan korban sebagai korban lagi. Potensi kekerasan berlanjut terhadap korban dengan mudah terbangun.  Banyak kekerasan bisa terjadi setelah pernikahan tersebut seperti kekerasan fisik, mental, ekonomi hingga penelantaran. Untuk risiko semacam ini, kami merasa perlu menyampaikan kepada pihak keluarga bahkan khususnya kepada korban dan sedapat mungkin menghindari pola penyelesaian kasus “dibelakang” pendamping. Bagi kami, apapun model penyelesaian perkara yang diputuskan korban atau keluarganya, sebaiknya berdiskusi dengan pendamping. 

Setelah bersepakat, kami lanjut mendampingi korban dalam setiap proses yang berhubungan dengan kasusnya seperti BAP, pemeriksaan kesehatan dan tingkat pendengaran serta pendampingan psikolog. Awal 2019 merupakan awal tersibuk kami bekerja. Ada dua kasus yang sedang kami dampingi. Keduanya merupakan kasus difabel berhadapan dengan hukum. Kami berkoordinasi dan bersosialisasi serta berjejaring dengan mitra-mitra strategis. Bagaimanapun, lembaga kami tak mungkin bisa menjalankan mandat secara maksimal tanpa support dari kawan-kawan pergerakan lainnya maupun pihak-pihak lain yang dapat memberikan dukungan dalam penyelesaian kasus 

Dalam proses pendampingan difabel berhadapan dengan hukum, kami akan mengunjungi rumah korban. Kami membutuhkan sebanyak mungkin informasi dari korban, saksi dan keluarga korban untuk memahami kausalitas dan relasional permasalahan ini. Selain itu, kami juga akan membangun ikatan emosional dan memberi dukungan moril dengan menemani dan mendengarkan pendapat korban.

Mendampingi Korban

Suatu hari, kami mendapat kabar yang menyesakkan. Menurut keluarga korban, ada tindakan perundungan atas korban dan ancaman pengusiran oleh sejumlah anggota masyarakat. 

Saya lupa kapan pertama kali berkunjung ke rumah korban, tapi saat itu saya dan kak Uci datang menemui ketua RT dan RW setempat untuk meminta penjelasan. Kami diberitahukan bahwa korban yang mengandung tanpa suami itu adalah aib. Sejujurnya, saat pertama kalinya berkunjung ke permukiman korban ini, saya berfikir bahwa lingkungan ini tidak tepat untuk korban, khususnya setelah melahirkan dan merawat anak. Letaknya di pinggiran kota Makassar dengan kanal air menuju laut yang terletak di depan rumah. Lokasi tersebut didominasi oleh keluarga nelayan dan pedagang ikan. Menurut saya, lingkungan seperti ini, akan berisiko membiarkan anak-anak bermain tanpa pengawasan orang dewasa. Saya pun mengkhawatirkan anak dalam kandungan korban, bagaimana nanti anak itu harus tumbuh dalam lingkungan seperti ini? Memprihatinkan,  tapi saya tidak punya daya mengubah keadaan lingkungan tempat tinggal korban atau memintanya pindah dari lokasi tersebut. 

Bagi saya, mengunjungi korban dan melihat lingkungan kediamannya memberikan gambaran sosial atas peristiwa perkosaan ini. Di awal kasus ini muncul, kami diberitahu bahwa pelaku adalah kerabat korban yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban. Karena kedekatan dengan keluarga, pelaku sudah sering keluar masuk rumah korban dan berinteraksi dengan angota keluarganya. Tidak ada prasangka dari pihak keluarga korban jika pelaku sanggup memerkosa korban. Dari kunjungan itu pula saya melihat bagaimana korban menjadi double korban. Ia yang diperkosa dan kemudian mendapatkan perundungan sampai diancam diusir. Tekanan psikologis lalu hadir, bukan hanya kepada anak ini namun juga anggota keluarganya. 

Tapi, berbincang dengan ibu korban, saya mendapatkan perspektif lain tentang kerentanan. Menurutku, ibunya luar biasa. Ia bergeming dari perundungan itu dan akan tetap membela anaknya. Tekanan itu hanya akan membuatnya berpikir pendek dan mengambil jalan pintas mengawinkan anak. Setidaknya, pemikiran akan mengawinkan korban dengan pelaku itu tampak dari pengurus RT yang kami temui. Belakangan kami tahu kalau pengurus RT ini masih kerabat dengan pelaku. Bahkan pengurus RT tersebut cenderung menyalahkan ibu korban karena menolak rencana pernikahan itu dan tetap memilih jalur hukum. Menurutku, saat itu nada bicara orang ini menyebalkan dan meremehkan pendamping korban. 

Sebagai pendamping, kami menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa jika pengusiran itu terjadi, kami akan memperkarakan setiap orang yang terlibat. Kemudian pulanglah oknum RT itu dengan mimik yang jelas terlihat kesal. Kunjungan itu memberikan rasa lega dan juga keprihatinan di saat yang sama. Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya mengayomi dan melindungi justru terlihat menyudutkan korban dan keluarganya? 

Selain menjelaskan posisi dan pemikiran kami atas solusi yang ditawarkan itu, sebagai pendamping, kami juga selalu berupaya menguatkan mental korban dan menenangkan jika ada tekanan sosial menerpa. Kami juga berharap agar korban atau keluarga korban agar menahan emosi dan tidak gegabah. Dengan cara begitu, kami membuat ibu korban menjadi lebih percaya diri dan mau mengabaikan berbagai gosip yang menyebar meski sesekali menyahut kepada tetangga yang omongannya dirasa berlebihan. 

Selama pendampingan kasus ini, saya melihat masing-masing pergulatan batin pada korban dan ibunya. Mungkin karena kondisi pendengaran korban dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal, korban jadi tidak mengetahui cara mengekspresikan perasaan frustasinya. Meski dalam setiap pertemuan korban terlihat baik-baik saja, tapi ada saat-saat tertentu ia terlihat oleh ibunya tiba-tiba diam, menangis sendirian, termenung sambil mengelus perutnya yang kian membesar dan muntah. Di lain pihak, ibu korban harus menguatkan korban dan dirinya sendiri di tengah-tengah gossip isu-isu negatif mengenai anaknya, omongan tetangga dan keluarga pelaku, permasalahan keluarga, kejelasan kasus yang belum diketahui, kenyataan bahwa pelaku belum juga ditahan dan masih sering muncul di lingkungan tempat tinggal mereka. 

Setahun lebih kasus ini bergulir dengan segala hambatan dan pelajaran yang bisa kupetik. Mulai dari model berkomunikasi, proses BAP yang lebih 10 jam, berkas yang dikembalikan jaksa, pencarian saksi yang memakan waktu, korban yang melahirkan, anak tumbuh namun kasusnya belum menemui titik terang, stress yang akhirnya juga dialami oleh para pendamping dan masih banyak lagi. Sama dengan kasus difabel Tuli yang menjadi korban kekerasan sebelumnya, kebanyakan kendala yang kami hadapai pada kasus kali ini adalah dari segi komunikasi.

Bahasa Isyarat mutlak dibutuhkan Tuli untuk berbahasa

Kami mencoba berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo). Namun, meski Didi, Juru Bahasa Isyarat membantu kami, korban rupanya tidak memiliki kosakata isyarat yang memadai untuk memudahkan perbincangan. Ia memang tidak pernah menempuh pendidikan formal. Korban hanya berkomunikasi secara sederhana dengan Ibunya yang bisa disebut menggunakan Bahasa isyarat ibu, Terkadang, ibu korban pun tidak mengerti maksud yang dibahasakan korban ataupun bingung cara menyampaikan sesuatu kepada anaknya. Hal ini membuat waktu untuk BAP memakan durasi hingga dua kali lipat dari biasanya. Bahkan, kami beruapaya mengombinasikan antara bahasa isarat Indonesia, Bahasa isyarat ibu dan membaca gerak bibir.

Sebagai pendamping, saya bertugas membantu JBI untuk menjabarkan dan menyederhanakan pertanyaan yang diajukan kepada korban, kami menyiasati kendala komunikasi tersebut dengan menggunakan semua media bantuan, mulai dari gambar, alat peraga hingga memperagakan setiap adegan yang ditanyakan oleh penyidik dengan sesekali melibatkan ibu korban agar korban lebih memahami. Cara ini cukup membantu karena memang pada saat BAP tidak melibatkan teman JBI Tuli sehingga saya dan Didi bekerjasama untuk beradegan sebagai pelaku dan korban.

Pada satu titik, muncul pertanyaan mengenai cara pelaku membawanya. Saya dan Didi mencoba memperagakan. Saat itu korban menunjukkannya hanya dengan pelaku menggenggam tangannya sehingga muncul pernyataan dugaan bahwa korban ikut dengan sukarela sehingga tidak ada unsur paksaan.

Sekali lagi kami menyederhanakan gerakan hingga akhirnya kami memahami bahwa pelaku bukan hanya menggenggam tangan korban, tapi juga menariknya dengan paksa. Di saat seperti ini, kemampuan kami untuk menyederhanakan, berfikir cepat, akurasi gerakan tubuh di uji agar korban benar-benar memahami maksud dari pertanyaan dan penjelasan selama BAP berlangsung.

Selama berinteraksi dengan korban, saya juga menambah kosakata Bahasa isyarat dengan bantuan Didi sebagai JBI, namun jika berinteraksi dengan korban tanpa Didi, saya berbicara dengan suara yang lebih keras dan gerakan bibir lebih lambat agar korban lebih mudah membaca gerak bibir.  

Setelah penantian itu

2020 adalah tahun kedua PerDIK melakukan pendampingan terhadap kasus ini yang sudah memberikan peningkatan signifikan dengan kolaborasi bersama dengan LBH Makassar dan LPSK. 

Kerja kami juga tak sia-sia. Tersangka akhirnya ditahan dan kami menghadapi sidang pertama pada 18 Mei 2020. Kami mempersiapkan dan melakukan koordinasi yang diperlukan dalam menghadapi sidang pertama ini. Kami juga tetap saling menguatkan dan memberi dukungan. Terlebih sidang ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemik Covid-19 dengan beragam protokol kesehatan. 

Menurutku, Ini baru langkah kecil dalam memperjuangkan hak dan keadilan bagi difabel. Saya masih membutuhkan banyak langkah dalam pendampingan kasus difabel berhadapan dengan hukum. 

Belum lagi, proses sidang akan berbeda dengan proses sosial yang kami lalui.  Setiap orang harus bersiap, ini adalah salah satu momen yang kami nantikan. Saat kasus ini pertama kali disampaikan oleh koordinator tim, saya bertekad menyaksikan setia proses hingga pelaku mendapatkan hukuman. Namun sayang, sidang pertama ini saya justru tidak bisa hadir karena tidak berada di Makassar. Meski begitu, saya tetap berharap pelaku memperoleh hukuman berat dan korban mendapatkan keadilan yang selama ini ia perjuangkan. 

Sidang berjalan lancar dan singkat. Terdakwa mengakui tindakannya dan tidak membantah keterangan saksi korban dan saksi serta tidak menghadirkan saksi ad charge. Sehingga hakim memutuskan sidang selanjutnya pada 3 Juni 2020 adalah sidang pembacaan tuntutan. Satu langkah maju menuju keadilan bagi korban. 

Sayangnya, sampai tulisan ini selesai, sidang belum berjalan. Kabar dari koordinator advokasi melalui group whatsapp kami, ia menyatakan bahwa sidangnya ditunda karena surat permohonan ganti kerugian dari LPSK belum diterima jaksa atau belum dikirim LPSK. Insha Allah besok suratnya sampai di Makassar. Kalau sudah saya terima, langsung saya bawa ke Kejari[].

Palopo, 3 Juni 2020

Saatnya Memaparkan Temuan Asesmen Cepat Difabel

Setidaknya, 80,9% difabel telah terdampak serius secara ekonomi, sosial dan kesehatan di Indonesia. Fakta ini merupakan salah satu temuan dalam kajian cepat yang dilakukan secara daring oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid-19 pada bulan April 2020, dengan melibatkan 1683 responden yang mewakili seluruh ragam disabilitas di 32 provinsi dan 216 kota/kabupaten di Indonesia.

Untuk mendiskusikan temuan tersebut bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya, BAPPENAS bersama Jaringan OPD Respon Covid-19 mengundang pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, serta pegiat kemanusiaan lainnya dalam seminar maya:

“Dampak Pandemi Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas dan Mempersiapkan Normal Baru yang Inklusif”

Selasa, 9 Juni 2020
10.00 – 12.00 WIB

Pembicara:
Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc – Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

H.E. Allaster Cox – Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia

M. Joni Yulianto – Inisiator Jaringan DPO Respon Covid-19

Dwi Ariyani – DRF/DRAF Program Officer for Indonesia

Dr. Ishak Salim – Ketua Umum Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK Sulsel)

Ranie Hapsari – Project manager YAKKUM

Dr. @Antoni Tsaputra, S.S, MA– Sekretaris PPDI Padang

Paparan temuan selanjutnya akan direspon sejumlah penanggap dari sejumlah kementerian.

Kami tunggu partisipasi bapak/ibu/rekan yth dengan mendaftar selambatnya Senin, 8 Juni 2020 pukul 20:00 WIB melalui tautan: https://bit.ly/2XRHWMyformreg

INFO:
– Informasi mengenai meeting ID dan password seminar maya akan diemail kepada peserta yang telah mendaftar selambatnya pada Selasa, 9 Juni 2020 satu jam sebelum acara.
– Mohon tidak membagikan meeting ID dan password kepada pihak lain termasuk via media sosial.
– Sebelum mengikuti seminar maya, dimohon agar peserta memahami petunjuk penggunaan Zoom Cloud meeting dan aksesibilitasnya yang dapat dunduh di tautan berikut: https://bit.ly/panduanwebinar9juni
– Untuk proses verifikasi peserta, harap hadir minimal 15 menit sesi dimulai (pukul 09.45 WIB). Kami juga mewajibkan peserta untuk menampilkan username yang mewakili identitas diri (nama/lembaga) seperti yang didaftarkan pada saat registrasi untuk proses verifikasi. Panitia berhak untuk tidak memberikan akses ke sesi jika username tidak sama seperti data diri di link registrasi.

PerDIK Tutup Donasi Untuk Difabel Lansia

Teman-teman yang baik, Semoga kita semua tetap dalam keadaan prima, sehat dan terhindar covid19.

Seiring dengan berakhirnya masa respon darurat bencana non-alam Covid19, kami umumkan, hari ini, 31 Mei 2020, donasi untuk difabel lanjut usia kami tutup.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu kami dalam menghimpun dana, membelanjakan barang, mengemas donasi sampai pada mendistribusikan hingga ke rumah-rumah orang tua kita penyandang disabilitas/difabel di Makassar dan Gowa (dua wilayah merah yang menerapkan PSBB).

Untuk update donasi, dan informasi resmi akan kami publikasikan melalui website official PerDIK Sulsel.

Sekali lagi terima kasih dan salam sehat!

Salam
Keluarga Besar PerDIK Sulsel