KOLABORASI DPO DAN KPU KOTA MAKASSAR: Difabel Memilih dengan Independen dan KPU Siapkan Akomodasi Layak dan Akses

Oleh Nur Syarif Ramadhan (Peneliti PerDIK)

Dalam kontes pemilu, setuju atau tidak, adalah kontes warga negara untuk berpolitik. Kenapa difabel penting untuk ikut serta dalam proses berpolitik? Karena politik itu mempengaruhi pikiran banyak orang. Seperti dalam pemilihan kepala daerah, dalam hal ini wali kota dan Bupati itu akan menjadi penentu bagaimana pemerintah menjalankan fungsihnya dalam satu periode mendatang.

Dosen prodi ilmu politik Universitas Teknologi Sulawesi (UTS), Ishak Salim, dalam diskusi inklusif pilkada Makassar yang diselenggarakan oleh Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) dan Komisi Pemilihan Umum kota Makassar (02-09-2020), menyampaikan bahwa, selama ini, banyak praktik pencacatan dilakukan lembaga layanan publik terhadap difabel. Ini terjadi karena banyaknya desain-desain sosial yang dibuat negara yang dibuat tidak ramah difabel.

Dalam konteks pemilihan umum misalnya, Ishak mencontohkan bahwa tidak tersedianya template bagi difabel visual/penglihatan merupakan bentuk pencacatan yang dilakukan penyelenggara pemilu karena menidakmampukan pemilih buta untuk menyalurkan haknya sebagaimana asas kepemiluan. begitupula dengan tidak tersedianya ram atau bidang miring bagi pengguna kursi roda, ataukah juru bahasa isyarat bagi Tuli.

Aspek lain dimana difabel masih belum banyak dilirik yakni hak untuk dipilih dalam pemilu. Dalam penyelenggaran pesta demokrasi yang lalu-lalu, masih sangat jarang ditemui sosok difabel yang menjadi kontestan.

“Dalam beberapa contoh kasus itu sudah lumayan tampak, di mana ada beberapa kawan difabel yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Bahkan salah satu yang mendapat suara ttertinggi lalu adalah Andi Takdir, di Bone, itu mendapatkan suara yang cukup signifikan walaupun masih kalah.” Papar Ishak.

Komisioner KPU Makassar, Endang menyampaikan bahwa untuk menciptakan pemilukada yang inklusif, KPU tentu tidak bisa bekerja sendiri. dia menyatakan perlu kolaborasi antara penyelenggara pemilu beserta sejumlah organisasi difabel, mengingat beragamnya kebutuhan tiap-tiap ragam difabel yang perlu diakomodasi.

“maka dari itu, kami dalam hal ini KPU sangat terbuka dengan saran-saran ataupun masukan dari teman-teman demi terwujudnya pemilukada kota Makassar Inklusif 2020.” jelas Endang.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum yang baru, Haidir, yang juga turut serta dalam diskusi tersebet, yang lembaganya mempunyai pengalaman dalam melakukan pengawasan pemilukada, berharap agar baik pelaksana pemilu maupun organisasi difabel, dapat aktif saling mengingatkan apabila ada temuan-temuan yang didapatkan selama proses pemilukada ini berlangsung.

“Sangat baik sebenarnya jika ada difabel yang bisa ikut partisipasi baik itu dalam rekrutmen panitia pelaksana pemilu, dan KPU harus mengakomodasi itu.” jelas Haidir.

Dari organisasi Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin Sulawesi Selatan), Ramla mengungkapkan kalau dia siap membantu KPU khususnya dalam mengakomodasi hak Tuli dalam pemilu. Kelompok Tuli merupakan salah satu komunitas yang termasuk sulit memperoleh kepemiluan yang aksesibel. Maka dari itu, mereka siap dihubungi apabila misalnya KPU butuh bantuan dalam hal juru bahasa isyarat.

Rahman Gusdur dari PerDIK menyampaikan kalau PerDIK akan selalu memantau proses pilkada kota Makassar 2020, dan akan selalu menyuarakan jika dalam prosesnya nanti, terdapat banyak pelanggaran yang menghambat partisipasi pemilih difabel saat akan menyalurkan hak pilihnya. Rahman menyampaikan bahwa diskusi hari itu telah memberikan masukan yang kaya bagi penyelenggara pemilu, tinggal sekarang apakah KPU mau menjalankannya atau tidak[*]

Jalan Panjang Partisipasi Difabel Menuju Makassar Kota Inklusi

Oleh: Nur Syarif Ramadhan

Makassar- Jaringan Koalisi Organisasi Disabilitas Kota Makassar menggelar diskusi bertajuk proses  perencanaan pembangunan (RIPD dan RAD Kota Makassar sebagai Kota Inklusi). . Kegiatan ini, merupakan kerjasama antara PerDIK sebagai anggota Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan menjadi bagian dari program “Monitoring Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas” 2019/2020. Ishak Salim selaku ketua badan pengurus PerDIK dalam sambutannya mengatakan jika acara ini Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan atau Public Hearing antara koalisi jaringan DPO Makassar dengan DPRD dan Bapeda pada 10 dan 13 maret Lalu.

“Kita ingin melihat apakah Pemerintah kota Makassar sudah memasukkan tuntutan-tuntutan warga difabel Makassar dalam perencanaan pembangunan tahun 2020, Makanya kami mengundang pihak DPRD dan OPD yang bersentuhan langsung dengan isu disabilitas,” Jelas Ishak.

Diskusi tersebut telah berlangsung secara daring melalui aplikasi zoom pada hari Selasa, 14 Juni 2020 dari pukul 10:00 sampai 13:00 wita.

Pada awalnya, koalisi DPO mengundang kepala Bappeda Kota Makassar, Ibu dr. Andi Hadijah Iriani R, Sp.,THT., M.Si, yang akan berbicara mengenai “Perspektif Disabilitas dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar: Dinamika  Penyusunan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) Kota Makassar dan ketua DPRD kota Makassar, Bapak Rudianto Lallo, SH, yang akan bercerita mengenai Makassar Kota Inklusi: Strategi dan Dinamika Penganggaran Pembangunan Makassar Menuju Kota Inklusi Sebagai dua pembicara utama, Tapi hingga diskusi itu sukses dilaksanakan, tidak ada perwakilan dari DPRD kota Makassar yang mengonfirmasi kehadirannya.

Direktur PerDIK Abd. Rahman atau akrap disapa Gus Dur, menyayangkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 yang terkesan kurang peduli dengan persoalan disabilitas di kota Makassar. Menurutnya, sudah dua kali koalisi disabilitas Makassar melibatkan DPRD dalam kerja-kerja advokasi jaringan DPO, tapi kurang mendapat respon yang baik dari DPR.

“Dulu waktu kita mau hearing dengan DPRD kota, kami masukkan surat permohonan hearing seminggu sebelumnya, tapi setelah seharian menunggu di kantor mereka (DPRD), hanya satu anggota dewan yang menemui kami.” jelas Gus Dur.

“Minggu lalu juga kami sudah masukkan surat permohonan sebagai pemateri ke DPRd kota, Tapi lagi-lagi tidak ada satupun anggota DPRD yang bisa hadir. Padahal ini isu penting, menyakut anggaran bagi warga disabilitas Makassar, yang seharusnya menjadi tanggungjawab DPRD.” Sesal Gus Dur.

Acara itupun hanya dihadiri oleh perwakilan dari organisasi disabilitas, Mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Makassar, Gorontalo dan Jogja. Dari kalangan pemerintah kota hadir sejumlah perwakilan dari Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan dinas sosial, serta hadir pula Sunarman Sukamto dari kantor staf kepresidenan.

Dalam pemaparan presentasinya, Kepala bapeda kota Makassar menyampaikan beberapa kebijakan penting terkait urgensi pelibatan difabel dalam perencanaan pembangunan seperti Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional disabilitas dan peraturan daerah kota Makassar nomer 6 tahun 2013 dan Peraturan Walikota Makassar Nomer 61 tahun 2015 yang menjamin partisipasi warga difabel kota Makassar di berbagai bidang pembangunan.

Kepala bapeda juga menyampaikan bahwa tuntutan warga difabel Makassar yang diajukan dalam pertemuan dengan bapeda maret lalu telah diteruskan pada Organisasi Perangkat Daerah Terkait.

Slide presentasi Kepala Bappeda Kota Makassar

“Beberapa SKPD mulai menyusun program tentang inklusi atau difabel, dilihat dari beberapa regulasi menteri dan pemerintah beberapa sudah dicantumkan, mudah-mudahan isu tentang difabel bisa lebih terencana dan terealisasikan.” Jelasnya.

Ketua Bappeda Kota Makassar juga menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan akan melibatkan organisasi disabilitas maupun organisasi lainnya yang peduli pada isu disabilitas. Pihak Bappeda juga menyampaikan bahwa RIPD Kota Makassar nantinya diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah yang dalam hal ini difokuskan untuk pencapaian tujuan Makassar sebagai Kota Inklusi.

Dari jaringan DPO Nur Syarif Ramadhan menyampaikan hasil analisis anggaran tuju OPD yakni Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. OPD tersebut dipilih karena paling sering bersentuhan dengan isu disabilitas.

“Pemenuhan hak Difabel atas anggaran di Kota Makassar masih TERBATAS dan TIDAK KONSISTEN dari tahun 2017 sampai 2019. Jelas Syarif.

Ada tujuh hal penting yang dia sampaikan terkait hasil analisis tersebut yakni:

  1. Nol koma Nol sekian persen Anggaran Inklusi di Bidang Pendidikan,
  2. Inkonsistensi dan Terus Menurunnya Anggaran Bidang Kesehatan,
  3. Dambaan Penerapan Desain Universal di Bidang Pekerjaan Umum,
  4. Perlindungan Sosial Bagi Difabel Belum Signifikan,
  5. Perempuan dan Anak Difabel Belum Prioritas Dalam Anggaran,
  6. Pentingnya menjangkau Difabel Yang Belum Banyak Terdata, dan
  7. Atlet Difabel Kurang Perhatian.

Sebagai masukan untuk pemerintah dalam merencanakan program yang berpihak pada difabel, Syarif juga memaparkan saran-saran dari koalisi DPO yang meliputi 12 bidang. Bidang-bidang yang menjadi usulan program pembangunan tersebut mencakup: Bidang Mobilitas dan Fasilitas Umum, Pendidikan (Bidang Infrastruktur dan Bidang Non- Infrastruktur), Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ekonomi, Politik dan kewarganegaraan, Bantuan dan Jaminan Sosial, Informasi dan Komunikasi, Olahraga, Rekreasi dan Kesenian, Hukum dan HAM, Teknologi Tepat Guna, dan Pengurangan Risiko Bencana.

Foto Bersama dalam Zoom

Rencana ke depan

Di sesi akhir diskusi publik yang dihadiri sekitar 70 peserta ini dirumuskan sejumlah output.

Pertama, warga difabel harus lebih aktif dalam mengikuti seluruh proses perencanaan mulai dari tingkat kelurahan sampai kota Makassar. Untuk itu, selain kekuatan difabel bertumpu pada organisasi difabel yang ada, difabel juga secara individual sebagai warga negara yang kritis perlu terus menyampaikan kepentingan atau kebutuhannya.

Kedua, organisasi perangkat daerah harus membuka diri atas perspektif disabilitas dalam menyiapkan dan menyajikan program di sektornya masing-masing. OPD kota Makassar Harus proaktif di saat tak ada usulan program untuk disabilitas, maka harus tetap mengajukan program difabel di bidangnya. Selain itu setiap OPD harus terbuka terhadap difabel jika berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring pembangunan.

Ketiga, organisasi peduli disabilitas harus menyampaikan sikap kritis kepada DPRD kota Makassar yang dalam proses ini tidak menunjukkan sikap kepedulian terhadap isu disabilitas. Harus disadari, penduduk difabel di suatu daerah setidaknya terdapat 10-15% penduduk dan ini merupakan angka yang tinggi yang sepatutnya diutamakan oleh para wakil rakyat[].

Urgensi Kolaborasi Koalisi Organisasi Disabilitas dan Jurnalis Independen Kota Makassar

Bagi tindakan aktivisme disabilitas yang memiliki target pergerakan berupa transformasi sosial, relasi antara organisasi pergerakan disabilitas dan media massa perlu dijaga. Organisasi disabilitas memiliki agenda mengubah perspektif stigmatik masyarakat terkait disabilitas. Yakni mengubah perspektif berbasis tragedi, derita serta objek amal atau bantuan, menjadi berperspektif kemampuan, subyek bermartabat dan berdaulat. 

Di sisi lain, media massa merupakan institusi yang mampu mengubah perspektif pembaca akan suatu peristiwa dan keberpihakannya untuk menyiapkan informasi yang benar dan adil kepada khalayak luas juga tak dapat diabaikan.

Dalam setahun terakhir, PerDIK bersama sejumlah organisasi disabilitas melakukan analisis dan advokasi anggaran publik pro disabilitas. Kegiatan ini  adalah melakukan peningkatan kapasitas aktivis difabel dalam membaca anggaran publik, melakukan riset persepsi difabel terhadap layanan kesehatan kota makassar, training advokasi serta melakukan kampanye jalanan dan mengajukan sengketa informasi publik ke KIP Sulawesi Selatan.

Selama proses ini berjalan, beberapa persoalan kemudian dihadapi oleh koalisi. Pertama, persoalan data jumlah difabel yang masih berantakan, fasilitas layanan kesehatan yang belum akses atau dapat mengakomodasi difabel dan minimnya alokasi anggaran yang disediakan pemerintah dalam memenuhi hak difabel di kota Makassar.

Selain itu, pemerintah cenderung merahasiakan informasi anggaran kota Makassar terhadap warganya yang difabel. Ini terjadi saat koalisi organisasi disabilitas ingin melakukan analisis anggaran dan meminta data informasi anggaran ke beberapa SKPD, informasi tersebut enggan diberikan.

Sayangnya, anggota dewan  juga cenderung menganggap isu ini tidak terlalu penting. Ini terlihat saat koalisi organisasi disabilitas melakukan public hearing ke anggota  DPR,  Koalisi hanya ditemui oleh satu anggota dewan dari fraksi PKS.

Kami kemudian memikirkan agar Kerja kolobarotif ini diperluas, khususnya dengan Pihak Media, agar  Informasi terkait proses kerja kolaborasi, informasi dari hasil kerja maupun pengetahuan yang diproduksi selama kerja kolaborasi berlangsung dapat direproduksi dan disebarluaskan melalui beragam media: Media Massa Daring maupun Luring.

Untuk itu, kami mengadakan sebuah Media Briefing  pada Kamis, 25 Juni 2020, Pukul 10.00 – 12.30 Wita, bersama Koalisi DPO Kota Makassar dengan disupport pula oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan kawan-kawan Jurnalis kota Makassar. Tentu saja hal ini terbuka untuk umum, utamanya bagi para penggiat isu disabilitas.

Diskusi ini sekaligus meminta pihak media massa memberikan masukan kepada aktivis difabel mengenai strategi perjuangan kemanusiaan berbasis media.(*)

Dari Refleksi Jaringan DPO Respon COVID-19

Oleh: Nur Syarif Ramadhan, Koordinator Pengelola Pustakabilitas

Kami disatukan dalam sebuah rumah yang diberi nama ‘Jaringan Organisasi Difabel/Penyandang Disabilitas Respon COVID-19’. Sadar bahwa pandemic ini akan berdampak signifikan khususnya pada difabel, kami memutuskan mulai membangun rumah ini menjelang akhir maret lalu. Kami mengajak semua difabel dari berbagai latar belakang: Aktivis, Pengusaha, ASN, pelajar, dengan ragam kemampuan, tanpa memandang perbedaan apapun untuk bergabung. Ada juga nondifabel yang selama ini aktif dalam Gerakan difabel, serta pemerhati isu difabel dan keluarga difabel yang turut gabung.

Sore kemarin (14-06), melalui zoom, kami memutuskan duduk Bersama, melihat kembali apa yang telah kami lakukan selama rumah ini terbentuk. Merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil yang sudah dicapai, mengevaluasi kekeliruan-kekeliruan yang tanpa sengaja dilakukan, serta merancang aksi lanjutan yang mesti kami lakukan kedepan.

Jony Yulianto (SIGAB Indonesia), mengawali refleksi dengan menyampaikan mengapa refleksi ini penting dilakukan. Ia berterimakasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu mengikuti refleksi siang menjelang sore itu yang sebenarnya dirancang secara mendadak. Juga apresiasi kepada Rival Ahmad (Sekolah Hukum Jentera) yang bersedia memfasilitasi.

Ishak Salim (PerDIK Sul-Sel) menyampaikan bahwa undangan refleksi ini tidak hanya disebar pada difabel yang bernaung pada grup webkusi jaringan difabel respon Covid, tapi juga pada sekitar 700-an difabel yang menjadi responden dalam kajian cepat dampak COVID-19. Namun ada kisaran 300-an email yang mental, tidak terkirim. Ada juga form refleksi yang dibuat secara online, yang sudah mendapat puluhan respon.

Pada kolom peserta, zoom mendeteksi ada sekitar 35 orang yang hadir pada awal refleksi. Selanjutnya angka itu terus naik, dan terhenti di angka 72.

Usai menjelaskan secara singkat alur refleksi, Rival menyarankan peserta untuk mengawali refleksi dengan bernyanyi, merayakan ulang tahun Jonna Damanik (institut Inklusif Indonesia). Berharap semangat beliau menular pada peserta selama berlangsungnya refleksi, serta dalam keberlanjutan Gerakan ini kedepan.

*

Ishak kemudian membacakan respon peserta yang telah diinput melalui google form. Hal pertama yang ia sampaikan mengenai hal-hal baik apa yang telah dilakukan selama jaringan ini ada?

Ternyata responnya sangat kaya. Jika dibuat dalam poin per poin, kira-kira keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai menurut anggota jaringgan diantaranya:

  1. Jaringan ini telah menghasilkan kolaborasi yang baik antara organisasi difabel, juga dengan pihak-pihak lain diluar jaringan seperti pemerintah, NGO lain dan kelompok donor yang menjadi mitra pembangunan.
  2. Adanya diskusi mingguan (webkusi) secara online melalui zoom yang membahas tema-tema actual terkait difabel. Bahkan webkusi ini telah menginspirasi beberapa daerah untuk melakukan hal yang sama di daerahnya seperti yang dilakukan oleh jaringan organisasi difabel di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Webkusi ini telah menghasilkan proses transfer pengetahuan antar organisasi difabel yang secara tidak langsung telah berhasil meningkatkan kapasitas tiap-tiap orang.
  3. Kajian cepat (rapid asessmen) terhadap dampak COVID-19 terhadap kehidupan difabel di Indonesia. Kajian ini telah diikuti oleh difabel dari 32 propinsi, dengan jumlah responden 1683 orang. Laporan hasil kajian ini telah diselesaikan, sudah dipresentasikan ke pemerintah melalui kementerian Perencanaan Pembangunan (bappenas). Hasil kajian ini dapat diakses oleh siapa saja, dapat didownload melalui website jaringan difabel respon COVID (). Selanjutnya tim sedang mengupayakan agar hasil kajian ini dapat dicetak dan ber ISBN sehingga dapat diarsibkan melalui perpustakaan nasional.
  4. Lahirnya inisiatif dari beberapa daerah untuk meringankan beban difabel yang terdampak melalui penerimaan dan pendistribusian bantuan, difabel yang berpropesi sebagai penjahit mendesain masker yang aksesibel bagi tuli, hingga kemudian mendorong beberapa daerah untuk melakukan pendataan difabel.

Yuktiasih Proborini (Sejiwa Foundation) dari Semarang berpendapat, agar pencapaian-pencapaian baik ini tidak berhenti di sini, jaringan harus terus mengawal hasil dan rekomendasi kajian yang sudah disusun agar pemerintah dapat menjadikannya sebagai kebijakan baik nasional maupun lokal.

Jaka Ahmad (CBM Indonesia) menyarankan, agar survei yang telah dilakukan dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk membenahi data disabilitas secara nasional yang hingga sekarang masih amburadul.

Dari ujung timur Indonesia, Robby Nyong (PPDI Papua) merefleksikan bahwa jaringan ini betul-betul sukses meningkatkan pengetahuan para difabel. Webkusi mingguan yang dilakukan secara online telah membuat difabel dari gagap teknologi menjadi mahir, pendataan secara online juga menurutnya sangat mudah dan lebih cepat dan jangkauannya lebih luas.

Senada dengan itu, Berti Soli Malingara (GARAMIN NTT) menyampaikan bahwa jaringan ini telah banyak menginspirasi jaringan difabel di NTT dalam bergerak menyuarakan hak-hak difabel. Ia berharap kedepan jaringan difabel didaerah dapat dibimbing dan dibantu untuk ditingkatkan lagi kapasitasnya, karena masih banyak aktivis muda difabel yang perlu dibimbing.

Akhirnya sesi ini ditutup dengan kesimpulan yang dikemukakan M. Ismail (SIGAB Indonesia). Menurutnya, Momen pandemi menjadi daya tarik dalam menggalang solidaritas komunitas yang terdampak. webkusi menjadi sarana mempersatukan kerja-kerja yang lebih massif. Jika pandemic ini sudah  berakhir, Gerakan ini jangan sampai jadi antiklimaks. Selain itu Ismail juga Mengapresiasi anak-anak muda difabel yang sudah bergerak, tapi tidak/belum masuk dalam jaringan webkusi.

*

Setelah rehat sejenak, Rival melanjutkan dengan Sesi merefleksikan hal-hal yang dianggap kurang dan perlu ditingkatkan dalam kerja-kerja berikutnya. Beberapa respon yang dikemukakan diantaranya:

  1. Perlu merangkul aktivis yang berada diluar jaringan untuk Bersama-sama melakukan advokasi walaupun berbeda pandangan,
  2. Perlu mengadakan pelatihan mengenai bagaimana mengetahui kebenaran sebuah informasi, karena terlalu banyak informasi hoaks yang tersebar,
  3. Perlu melibatkan organisasi yang bergerak pada isu-isu lain dan juga melatih organisasi-organisasi lain yang masih kurang pengalaman, serta meningkatkan kepercayaan antar organisasi dalam hal saling berbagi data, serta perlu mengobtimalkan peran organisasi diluar jaringan.
  4. Jaringan Masih kurang menjangkau wilayah sumatera, kalimantan dan Papua serta sulawesi bagian utara dan tenggara, serta, respon tulisan terhadap hasil kajian dan webkusi belum dilakukan.
  5. Regenerasi masih perlu dilakukan, karena terlihat orang yang berperan cenderung orang itu-itu saja, pembagian tugas tidak merata dan tupoksi yang kurang jelas.
  6. Masih banyak anggota jaringan yang berorientasi ke bantuan sosial, bukan pada kemandirian,
  7. Assessment terlalu umum dan kurang fokus ke kebutuhan real disabilitas, diperlukan tindakan real terutama bagaimana jaringan DPO mempunyai data tersendiri yang lengkap sebagai pembanding dengan data yang sudah ada.

Refleksi sore itu berlangsung selama tiga setengah jam. Ada banyak ide yang dipaparkan, ada banyak pr  yang mesti dikerjakan Bersama. Tentu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkannya[].

skrinsut presentasi refleksi

Plan Indonesia Dukung Penanganan COVID-19 Untuk Penyandang Disabilitas

Oleh: Lalu Wisnu Pradipta, Ketua LDCC

Mataram, 14 Juni 2020 – Yayasan Plan Internasional Indonesia melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan pembalut ramah lingkungan untuk penyandang disabilitas di Kota Mataram, Provinsi NTB. Kegiatan pelatihan ini didukung oleh YSLPP dan Lombok Disability Creative Center (LDCC), mitra implementasi WINNER (Women and Disability Inclusive and Nutrition Sensitive WASH Project) di Provinsi NTB.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang Kec. Ampenan Kota Mataram pada Minggu, 14 Juni 2020. Ada 7 orang peserta yang terdiri dari 2 laki-laki dan 5 perempuan. Semuanya merupakan penyandang disabilitas fisik. Irfan Ariyanto, WINNER Provincial Coordinator NTB mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan membuat pembalut ramah lingkungan kepada para penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemik COVID-19.

“Dengan pelatihan ini mudah-mudahan bisa para penyandang disabilitas bisa memproduksi pembalut ramah lingkungan sehingga bisa memberikan peluang usaha baru bagi mereka.” Ujar Irfan Suryani, salah satu peserta pelatihan mengatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat baginya“Saya berterima kasih kepada Yayasan Plan International Indonesia yang sudah memberikan pelatihan ini. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan peluang usaha baru dengan keterampilan ini”, ujar Suryani.

Salah satu kegiatan Plan dan LDCC

Semetara itu L. Wisnu Pradipta, Ketua LDCC mengatakan, “Dengan keterampilan baru ini mudah-mudahan teman-teman difabel ini bisa terus berkarya dan bisa mandiri di tengah krisis akibat pandemi corona ini”.

Begitu juga dari Dinas sisial, Kasi Reksos Kota Mataram, Zulfa Nur Azizah, S.Psi, M.Si sangat mengapresiasi kegiatan ini. “Pelatihan untuk kelompok difabel ini menjadi bukti bahwa YPII memperhatikan kelompok marjinal di masyarakat. Kami sangat mengapresiasi hal ini”.
Direktur YSLPP, Rohiyanah menambahkan bahwa setelah pelatihan ini Plan Indonesia, LDCC dan YSLPP akan membantu mempromosikan produk pembalut ramah lingkungan hasil karya penyandang disabilitas ini kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, meski baru belajar membuat pembalut kain ini, para peserta sudah bisa menghasilkan pembalut kain yang berkualitas. Kami akan mendukung mereka melalui kegiatan promosi dan produksi lebih lanjut.” tutupnya

Sekilas Yayasan Plan International Indonesia

Plan International bekerja di Indonesia sejak 2 September 1969, berdasarkan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pada 15 Juni 2017, Yayasan Plan International Indonesia telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Yayasan Plan International Indonesia didirikan untuk menjangkau lebih banyak anak dan anak perempuan di Indonesia, dan memberikan dampak pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan jangka panjang dan penggalangan sumber daya yang lebih luas.

Plan International adalah organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak perempuan. Kami memperjuangkan sebuah dunia yang adil untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, bekerja bersama anak, kaum muda, masyarakat dan mitra.

Seorang Ibu dengan disabilitas menjadi target membangun kapasitas ekonomi difabel

Plan International bekerja bersama anak-anak, kaum muda dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah diskriminasi terhadap perempuan, ekslusi dan kerentanan. Dengan capaian, pengalaman dan pengetahuan, Plan International mendorong perubahan dalam praktek dan kebijakan tingkat lokal, nasional dan global.

Plan International tidak berafiliasi dengan agama, organisasi politik atau pemerintahan tertentu. Lebih dari 80 tahun, Plan International membangun kemitraan yang kuat untuk hak anak. Saat ini kami bekerja di lebih dari 70 negara[].

Seminar Maya Laporan Kajian Cepat Dampak Covid-19 Terhadap Difabel Di Indonesia

Indonesia mengumumkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dan Indonesia dinyatakan darurat bencana non-alam pada tanggal 13 April 2020.

Pemerintah kemudian  mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi persebaran virus COVID-19 dengan mengikuti petunjuk kesehatan dari WHO lembaga kesehatan PBB. Hal pertama yang dilakukan adalah menghimbau menjaga pola hidup bersih dan sehat, lalu aturan ‘social distancing’ atau ‘Tinggal Di Rumah’ yang kemudian berubah menjadi ‘physical distancing’.

Pada kenyataanya, kebijakan tersebut tidak begitu berhasil menekan penyebaran virus. Data menyatakan bahwa semakin meluasnya orang-orang yang terpapar virus baik itu positif, orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan, orang tanpa gejala bahkan angka kematian. Dalam hal merespon tersebut, pemerintah melakukan pembatasan kegiatan sosial dalam skala besar, dimana segala kegiatan sosial dan ekonomi banyak dibatasi termasuk layanan transportasi publik.

Kondisi dan sederet peraturan tersebut sudah tentu membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampak pendidikan, informasi, kesehatan, ekonomi adalah hal utama yang paling dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat tidak terkecuali  difabel..

Hari ini, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [bappenas] Menyelanggarakan seminar maya; Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penyandang Disabilitas dan Mempersiapkan Normal Baru Yang Inklusif.

Acara ini diikuti kisaran 500 peserta melalui zoom, panitia juga menyediakan live on youtube yang diperuntukkan bagi peserta yang tidak dapat bergabung melalui zoom. seminar ini dilakukan untuk menyampaikan hasil kajian cepat dampak pandemi covid-19 terhadap kehidupan difabel di Indonesia.

Sebelumnya, salah  satu upaya  yang dilakukan oleh kurang lebih 40 organisasi yang tergabung dalam jaringan Organisasi difabel dan para praktisi hak-hak difabel, adalah melakukan kajian cepat dampak pandemi COVID-19 yang berhasil mengumpulkan 1683 difabel sebagai responden dari 32 provinsi di Indonesia.

Didukung oleh BAPPENAS dan sejumlah mitra pembangunan Indonesia seperti AIPJ2, KOMPAK, CBM Indonesia, dan DRF Indonesia, kajian cepat ini telah menghasilkan informasi yang terkumpul diolah agar dapat dijadikan bahan untuk mendorong kebijakan inklusi disabilitas serta implementasinya dalam respon dan pemulihan dampak pandemi COVID-19.

Bagi anda yang menginginkan buku laporan hasil kajian cepat dampak covid-19 terhadap difabel di Indonesia, bukunya dapat di undu di sini:

https://pustakabilitas.id/ 

Media Report: Webinar Hasil Asesmen Cepat Jaringan Disabilitas Indonesia

  1. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/10/penyakit-penyerta-covid-19-penyandang-disabilitas
  2. Versi Cetak Harian Jogja di halaman ke 5, unduh file di sini
  3. https://www.youtube.com/watch?v=IMSncoxY8Wo&feature=youtu.be
  4. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200609224115-20-511597/86-persen-difabel-turun-pendapatan-kala-corona-bansos-minim
  5. https://tirto.id/dampak-negatif-yang-dialami-difabel-selama-pandemi-covid-19-fGi1
  6. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/09/penurunan-pendapatan-penyandang-disabilitas-akibat-covid-19
  7. https://www.suara.com/news/2020/06/09/203224/survei-penanganan-corona-di-indonesia-belum-jangkau-kaum-disabilitas
  8. https://www.suara.com/news/2020/06/09/140737/selama-masa-pandemi-kehidupan-penyandang-difabel-paling-rentan-terdampak
  9. https://merahputih.com/post/read/enggak-cengeng-penyandang-disabilitas-peduli-sesama-di-tengah-pandemi
  10. https://www.ayocirebon.com/read/2020/06/09/5644/hidup-penyandang-difabel-rentan-terdampak-covid-19
  11. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/06/09/510/1041359/dampak-pandemi-covid-19-difabel-perlu-kebijakan-dan-penanganan-inklusif
  12. https://nkriku.com/86-persen-difabel-turun-pendapatan-kala-corona-bansos-minim/
  13. https://www.solider.id/baca/6019-menuju-normal-baru-inklusif
  14. https://nasional.kompas.com/read/2020/05/17/13314491/informasi-covid-19-untuk-penyandang-disabilitas-di-wilayah-terpencil-minim

Saatnya Memaparkan Temuan Asesmen Cepat Difabel

Setidaknya, 80,9% difabel telah terdampak serius secara ekonomi, sosial dan kesehatan di Indonesia. Fakta ini merupakan salah satu temuan dalam kajian cepat yang dilakukan secara daring oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid-19 pada bulan April 2020, dengan melibatkan 1683 responden yang mewakili seluruh ragam disabilitas di 32 provinsi dan 216 kota/kabupaten di Indonesia.

Untuk mendiskusikan temuan tersebut bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya, BAPPENAS bersama Jaringan OPD Respon Covid-19 mengundang pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, serta pegiat kemanusiaan lainnya dalam seminar maya:

“Dampak Pandemi Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas dan Mempersiapkan Normal Baru yang Inklusif”

Selasa, 9 Juni 2020
10.00 – 12.00 WIB

Pembicara:
Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc – Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

H.E. Allaster Cox – Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia

M. Joni Yulianto – Inisiator Jaringan DPO Respon Covid-19

Dwi Ariyani – DRF/DRAF Program Officer for Indonesia

Dr. Ishak Salim – Ketua Umum Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK Sulsel)

Ranie Hapsari – Project manager YAKKUM

Dr. @Antoni Tsaputra, S.S, MA– Sekretaris PPDI Padang

Paparan temuan selanjutnya akan direspon sejumlah penanggap dari sejumlah kementerian.

Kami tunggu partisipasi bapak/ibu/rekan yth dengan mendaftar selambatnya Senin, 8 Juni 2020 pukul 20:00 WIB melalui tautan: https://bit.ly/2XRHWMyformreg

INFO:
– Informasi mengenai meeting ID dan password seminar maya akan diemail kepada peserta yang telah mendaftar selambatnya pada Selasa, 9 Juni 2020 satu jam sebelum acara.
– Mohon tidak membagikan meeting ID dan password kepada pihak lain termasuk via media sosial.
– Sebelum mengikuti seminar maya, dimohon agar peserta memahami petunjuk penggunaan Zoom Cloud meeting dan aksesibilitasnya yang dapat dunduh di tautan berikut: https://bit.ly/panduanwebinar9juni
– Untuk proses verifikasi peserta, harap hadir minimal 15 menit sesi dimulai (pukul 09.45 WIB). Kami juga mewajibkan peserta untuk menampilkan username yang mewakili identitas diri (nama/lembaga) seperti yang didaftarkan pada saat registrasi untuk proses verifikasi. Panitia berhak untuk tidak memberikan akses ke sesi jika username tidak sama seperti data diri di link registrasi.

PerDIK Tutup Donasi Untuk Difabel Lansia

Teman-teman yang baik, Semoga kita semua tetap dalam keadaan prima, sehat dan terhindar covid19.

Seiring dengan berakhirnya masa respon darurat bencana non-alam Covid19, kami umumkan, hari ini, 31 Mei 2020, donasi untuk difabel lanjut usia kami tutup.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu kami dalam menghimpun dana, membelanjakan barang, mengemas donasi sampai pada mendistribusikan hingga ke rumah-rumah orang tua kita penyandang disabilitas/difabel di Makassar dan Gowa (dua wilayah merah yang menerapkan PSBB).

Untuk update donasi, dan informasi resmi akan kami publikasikan melalui website official PerDIK Sulsel.

Sekali lagi terima kasih dan salam sehat!

Salam
Keluarga Besar PerDIK Sulsel

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas

HENTIKAN SEGERA PRAKTIK DISKRIMINATIF TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM SELEKSI CPNS

Pelaksanaan seleksi CPNS kembali berjalan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Kali ini praktik diskriminatif terjadi dengan dibatalkannya kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Alde Maulana dan Muhammad Baihaqi karena alasan disabilitas, setelah sebelumnya dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan. Praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas menunjukan adanya pelanggaran terhadap serangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan dan abainya aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip pelindungan terhadap hak asasi manusia. Praktik ini kontraproduktif dengan arah pembangunan yang sudah dicanangkan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Alde Maulana mendaftar pada CPNS tahun anggaran 2018 di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada formasi disabilitas, yaitu pada jabatan pemeriksa ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum. Pada 24 Januari 2019, Alde dinyatakan lulus dari serangkaian seleksi sampai tahap akhir. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 82/K/X-X.3/03/2019, Alde ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III/A, unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Barat. Pada Maret 2019, Alde mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orientasi Ke-BPK-an Angkatan V selama 55 jam pelajaran, dan dinyatakan lulus dengan kualifikasi cukup memuaskan.

Namun setelah itu, tim dari BPK RI meminta Alde untuk memeriksakan kesehatan ke RSPAD Gatot Soebroto. Berdasarkan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto dinyatakan bahwa Alde memiliki catatan kesehatan dan harus mendapatkan pengobatan. Alih-alih memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak agar Alde mendapat pengobatan untuk dapat tetap bekerja, BPK RI mengeluarkan surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 73/K/X-X.3/03/2020 yang menyatakan bahwa Alde diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil terhitung mulai 28 Februari 2020, serta mencabut fasilitas kedinasan yang telah diberikan oleh Sekretaris Jenderal BPK terhitung mulai akhir Januari 2020. Pemberhentian seseorang dari pekerjaan karena alasan Kesehatan atau disabilitas adalah bentuk kebijakan yang diskriminatif.

Sedangkan Muhammad Baihaqi adalah seorang disabilitas low vision yang mendaftar sebagai CPNS tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada formasi khusus penyandang disabilitas jabatan ahli guru matematika SMAN 1 Randublatung. Baihaqi sudah dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi dasar (SKD), bahkan menduduki peringkat pertama secara nasional dalam seleksi CPNS formasi disabilitas. Namun kelulusannya itu seolah tidak ada artinya karena pada seleksi tahap tiga, Baihaqi diminta mundur oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah karena dianggap tidak memenuhi syarat jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik. BKD menyatakan pihak instansi berhak melakukan pembatasan sesuai dengan kebutuhan, serta dengan alasan fasilitas yang tidak memadai saat ini. Alasan yang sangat diskriminatif karena seharusnya yang dilakukan adalah sebaliknya, yaitu instansi menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi pegawainya karena sudah menjadi hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Pengambilan kebijakan untuk tidak meloloskan Baihaqi atas alasan kondisi disabilitas adalah tindakan diskriminatif.

Secara kemampuan, Baihaqi sudah memiliki berbagai pengalaman dalam pekerjaan yang dilamarnya dalam CPNS 2019 tersebut. Baihaqi berpengalaman mengikuti program yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengajar anak dari tenaga kerja Indonesia di Sabah Malaysia, dari 2013 hingga 2018. Setelah itu Baihaqi menjadi pengajar di SMP dan SMA di Pekalongan. Bahkan Baihaqi sudah pernah mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) pada 2016, dan dinyatakan lulus sehingga mendapat sertifikasi sebagai guru professional dari Kementerian Riset Tekhnologi dan Perguruan Tinggi.

Gugurnya Alde dan Baihaqi dalam seleksi CPNS 2019 karena alasan disabilitas adalah bentuk diskriminasi. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di 5 UU yang berbeda sekaligus, yaitu sebagai berikut.

  1. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  2. Pasal 27 huruf a Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang sudah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mengatur bahwa Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesamaan dengan orang lain; Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;
  3. Pasal 51 jo. Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang menyatakan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dari ketentuan itu jelas, bahwa pelaksanaan manajemen ASN dilarang diambil dengan membedakan seseorang atas kondisi kecacatan atau kedisabilitasannya;
  4. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; dan
  5. Pasal 17 ayat (2) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan melampaui kewenangan, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Praktik diskriminasi tersebut akan memberikan preseden buruk terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah ikut meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights for Persons wit Disabilities – CRPD). Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan, tindakan diskriminatif tersebut bertentangan dan akan menghambat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan Pembangunan Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Khusus untuk transformsi pelayanan publik, salah satu strategi yang dilakukan adalah melaksanakan reformasi kelembagaan birokrasi dengan terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral, melalui arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit. Sedangkan dalam pembangunan berkelanjutan, pada Lampiran Perpres 59/2019 disebutkan salah satu sasaran global yang hendak dituju adalah pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kami Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas mendesak agar:

  1. Sekretaris Jenderal BPK RI untuk membatalkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 73/K/X-X.3/03/2020 yang menyatakan Alde Maulana diberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil;
  2. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah untuk membatalkan keputusan untuk tidak meloloskan Muhammad Baihaqi dari proses seleksi CPNS untuk jabatan ahli guru matematika SMAN 1 Randublatung;
  3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas dapat masuk dalam seluruh formasi yang tersedia dalam pengumuman CPNS, tidak ada syarat yang terkait dengan hambatan atau ragam disabilitas, dan menyediakan aksesibilitas serta akomodasi yang layak dalam proses seleksi bagi penyandang disabilitas dalam formasi apapun;
  4. Presiden RI dan Dewan Perwakilan RI untuk memasukan penghapusan syarat sehat jasmani dan rohani dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU ASN dalam materi pembahasan revisi terhadap UU ASN yang sedang berjalan saat ini;
  5. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pengawasan terkait penerapan sistem merit dalam penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian CPNS untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas; dan
  6. Presiden RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan CPNS, dan memastikan tidak terjadi lagi praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Jumat, 29 Mei 2020

Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas:

  1. Jaringan Peduli Difabel (JPD) Sumbar
  2. PPDI Padang
  3. Gerkatin Sumbar
  4. LBH Padang
  5. Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia
  6. Sehati Sukoharjo
  7. HWDI Sulsel
  8. SHG Batubassi Pammase
  9. Independent Legal Aid Institute (ILAI)
  10. OHANA
  11. CIQAL
  12. Sapda
  13. Perhimpunan Jiwa Sehat
  14. SIGAB Indonesia
  15. PPDK klaten.
  16. BILiC
  17. PPDI Sulsel
  18. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)
  19. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sumbar
  20. WCC. Nurani Perempuan
  21. HWDI Kota Padang
  22. PerDIK Sulsel
  23. seJIWA Foundation
  24. Puspadi Bali
  25. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
  26. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI)
  27. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni)
  28. DPP Gerakan utk kesejahteraan Tuna rungu Indonesia (Gerkatin)
  29. Pusat Pemilu untuk Aksesibilitas (PPUA) Penyandang Disabilitas
  30. DPP Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
  31. DPD Pertuni Lampung
  32. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
  33. Human Rights Working Group (HRWG)
  34. Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia ( LAPDI)
  35. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Disabilitas
  36. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI
  37. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
  38. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)

Narahubung:

  1. Antoni Tsaputra (Jaringan Peduli Difabel (JPD) Sumatera Barat) 0811-6635-444
  2. Wendra Rona Putra (Lembaga Bantuan Hukum Padang – LBH Padang) 0812-6741-0008
  3. Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia – HWDI) 0812-8253-598
  4. Fajri Nursyamsi (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia – PSHK) 0818-100-917

Source: http://www.change.id

Jelang Lebaran, PerDIK Kembali Salurkan Paket Sembako Untuk Difabel Lansia

Rilis PerDIK, 20-05-2020

Badan Pengurus Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), kembali mengunjungi rumah-rumah keluarga difabel lansia terdampak darurat COVID-19 di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa pada rabu, 20-05-2020. Tujuannya tak lain untuk menyalurkan paket sembako dan sejumlah uang tunai yang telah diamanahkan para donatur ke PerDIK.

Dalam pendistribusian paket sembako gelombang kelima ini, PerDIK bekerjasama dengan dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, Dewan Pengurus Cabang Gerkatin Kota Makassar, Perhimpunan Mandiri Kusta Kabupaten Gowa dan Difabel Community Of Gowa.

Rahman Gusdur, direktur PerDIK menyampaikan bahwa berkat sistem informasi data disabilitas bersama, dengan organisasi disabilitas yang lain seperti PerTUNI, Gerkatin, PerMaTa dan Difabel Community of Gowa, PerDIK menggalang dana publik untuk membantu Keluarga difabel lanjut usia. Gusdur Melanjutkan, untuk pendistribusian gelombang kelima ini, ada 70 keluarga difabel di kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang mereka Sasar.

“Kalau dijumlahkan dengan pendistribusian Sebelum-sebelumnya, Kami sudah menyalurkan paket sembako dan sejumlah uang tunai terhadap 203-an keluarga difabel lansia di Makassar dan Gowa” jelas Gusdur. “Di awal, berdasarkan data yang kami miliki, kami menargetkan 290 difabel lanjut usia akan mendapatkan dukungan pangan utama dan uang tunai. Pencapaian hingga sejauh ini besar kemungkinan kami mencapai target,” lanjut Gusdur di sela-sela distribusi paket sembako di Makassar dan Gowa. Jika merujuk kepada publikasi PerDIK, maka secara berturut-turut PerDIK telah menyalurkan 30 paket pada gelombang pertama, lalu 33 paket, 20 paket, 50 paket dan 70 paket hari ini.

Mengenai donatur, Gusdur menyampaikan bahwa selain berasal dari orang perorangan, PerDIK sejauh ini telah menerima donasi dari beberapa komunitas dan perusahaan. Menurut Gusdur, Perdik mendapat sambutan yang lumayan baik dari masyarakat. Orang-orang baik terus mengirim donasi. Ada yang memberi sumbangan berupa uang, ada pula kawan-kawan yang mengirim barang ke rumah perdik. Teman-teman difabel lain, yang sedang terjepit juga di keadaan siaga covid 19 ini, banyak yang baik hati turut menyumbang.

“Jumat lalu, Kami menerima donasi berupa uang tunai sebesar sebelas juta enam ratus ribu rupiah dari Komunitas Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus Australia, yang telah kami belikan paket sembako dan vitamin. Selain itu, Hari ini juga kami menerima tambahan 20 paket dari Alumni SMANSA Makassar” lanjut Gusdur.

Penggalangan donasi dan penyaluran sudah PerDIK lakukan sejak 25 maret 2020, dan akan PerDIK lakukan hingga 29 Mei nanti, saat respon darurat Covid-19 berakhir.

“Selain Uang, Perdik juga menerima donasi Rempah-rempah dan Rimpang. Semua itu bisa dikemas menjadi bermacam suplemen kesehatan bagi peningkatan daya tahan tubuh orang lanjut usia, khususnya difabel lansia. Kami punya belasan racikan untuk itu,” tutup Gusdur[].