Mengurai Relasi Disabilitas dan Seksualitas

Oleh: Nabila May Sweetha (Pelajar SMU, Penulis, dan Aktivis Difabel di Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan/PerDIK)     

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan penting dalam gerakan hak difabel dan gerakan feminisme di Indonesia. Perkembangan tersebut terkait makin kuatnya perhatian untuk membangun koneksi dan interseksi antara isu difabel dan isu-isu dalam feminisme. Harus diakui, selama ini, keduanya masih tampak sebagai isu yang terpisah. Melihat perkembangan terakhir tersebut, sangat penting untuk memanfaatkan semua momen dan event sebagai kesempatan (opportunity) untuk lebih menguatkan relasi antara isu-isu difabel dan isu-isu dalam feminisme, salah satunya, yang paling penting adalah isu seksualitas.

Baru-baru ini, tepatnya pada Sabtu, 28 November 2020, LETSS Talk menghadirkan acara Saturday Nite with LETSS Talk Live on Instagram yang secara khusus menghadirkan tema “Difabel dan Keadilan Gender.” Acara yang disiarkan langsung melalui akun Instagram LETSS Talk ini menampilkan Dr. Ishak Salim, Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) sebagai guest atau narasumber dan Diah Irawaty, salah satu pendiri LETSS Talk, sebagai host. Dalam tulisan ini, saya ingin mengurai poin-poin penting yang muncul dalam diskusi yang diadakan bertepatan dengan Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Berbasis Gender.

“Persoalan terbesar terkait difabel dan seksualitas adalah pendidikan seksualitas bagi anak atau remaja difabel baik di rumah tangga maupun di sekolah, dan hal itu tidak terjadi secara berkesinambungan, dan tidak diurus secara serius,” papar Ishak Salim, yang biasa dipanggil Kak Ichak, membuka perbincangan.

Diah Irawaty dan Ishak Salim pada diskusi “Difabel dan Keadilan Gender” melalui acara Saturday Nite with LETSS Talk LIVE on Instagram, Sabtu, 28 November 2020.

Lebih lanjut, Ishak menjelaskan, “Kurikulum pendidikan seksual bagi anak-anak, khususnya di SMP Luar Biasa, di mana banyak anak-anak sedang menuju usia remaja, belum tersedia. Dalam beberapa kasus, misalnya di SMP Luar Biasa, ketika usia anak-anak mulai baligh dan menjadi remaja, mereka akhirnya mencari sendiri informasi terkait seksualitas dan seks. Mereka mencari tahu sendiri tentang tubuhnya, mencari tahu sendiri tentang bagaimana cara membangun keintiman dengan lawan jenis. Dalam kondisi seperti itu, banyak remaja difabel menjadi keliru arahnya, karena tidak ada pedoman. Tempat untuk bertanya adalah pada teman sendiri, Sementara, teman juga sama tersasarnya dengan yang lain. Jadi dalam konteks itu pengenalan isus-isu seksualitas bisa sangat berpeluang besar menjadi keliru, dan hubungan seks antara sesama difabel bisa terjadi di luar norma-norma sosial yang diakui secara umum.”

Saya merasa senang sekali saat Ishak men-share rekaman diskusinya bersama LETSS Talk ini pada saya. Pembicaraan mengenai seks dan seksualitas dalam kaitannya dengan difabel memang masih jarang dilakukan di ruang-ruang publik. Sementara stigma difabel sebagai kelompok yang dianggap asekual di satu sisi dan hiperseksual di sisi lain masih sangat kuat di masyarakat kita. Belum lagi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap difabel terutama perempuan difabel di samping kurangnya akses infomasi dan komunikasi tentang pendidikan seks dan seksualitas di kalangan difabel membuat persoalan ini semakin kompleks dan berat.

Selama ini masyarakat kita banyak yang mengira difabel sebagai manusia yang memiliki nafsu tinggi, dan suka-suka saja atau masa bodoh saat mereka mendapatkan pelecehan seksual. Anggapan lain yang berkembang adalah difabel tidak mempunya keinginan dan hasrat seksual atau keinginan untuk mempunyai hubungan seksual atau mempunyai hubungan intim seperti non-difabel. Dalam konteks lain, kita juga mendengar banyak teman-teman difabel melakukan hubungan intim dengan difabel lainnya dengan didasari oleh pengetahuan seks dan seksualitas yang sangat kurang, terbatas, tidak memadai, dan bahkan tidak akurat.

Sebenarnya, pengetahuan seks dan seksualitas, seperti yang pernah saya singgung di tulisan-tulisan saya lainnya, bukan hanya minim didapatkan di kalangan difabel. Pendidikan seks dan seksualitas juga minim untuk sebagian besar warga di Indonesia, di sekolah-sekolah umum termasuk sekolah milik pemerintah, apalagi di ruang-ruang publik. Ini berdampak besar pada perkembangan anak-anak yang usianya menuju masa remaja. Seperti yang dikatakan Ishak, hal ini menyebabkan banyak sekali kekeliruan dan kesalahpahaman pada masa anak-anak itu tumbuh menjadi remaja.

Dalam kondisi tidak tahu atau kurang pengetahuan, mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam kasus yang lebih ringan, ketidaktahuan membuat mereka abai terhadap kesetaraaan gender. Akibat seks masih dianggap pembicaraan dan hal tabu di Indonesia, banyak pihak merasa enggan dan canggung untuk membicarakan dan menyampaikan pengetahuan terkait hal tersebut kepada anak-anak. Karenanya, sangat perlu untuk segera memulai upaya yang membuat kita punya akses terhadap pendidikan seks dan seksualitas, khususnya yang menargetkan anak-anak yang sedang bertumbuhmenuju remaja terutama untuk difabel yang memang sangat membutuhkan pengetahuan tersebut.

Dalam diskusi selama satu jam ini, Ishak juga sempat menyinggung betapa banyak difabel, dalam hal ini perempuan, yang akhirnya tidak bisa beraktivitas dengan leluasa karena tidak adanya kesetaraan gender bahkan di rumah atau dalam keluarga mereka. Ada kasus di mana perempuan difabel berkursi roda tidak bisa ikut aktif di kegiatan organisasi sosial karena di rumah, dia menjadi orang satu-satunya yang berkemungkinan untuk mengurus adik-adik dan mengerjakan semua pekerjaan domestik. Ada juga teman Tuli yang tidak diperbolehkan bersekolah hanya karena dia adalah seorang perempuan.

Menurut saya, kasus-kasus semacam ini memang banyak sekali terjadi di kalangan difabel. Sebagai difabel, kami sering dianggap rentan, tidak bisa ke mana-mana dan tidak leluasa melakukan apa-apa di luar rumah sendirian. Sebagai perempuan, kami tambah rentan lagi. Kami dianggap memiliki kewajiban untuk menjaga rumah, mengurusi pekerjaan domestik, dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena toh akan berakhir di dapur juga.

Contoh sederhana seperti di rumah saya. Ibu atau yang saya sering menyebutnya Mamak, memiliki adik perempuan, yang usianya tidak jauh berbeda dengan saya; dia hanya lebih tua dua tahun. Kami sudah seperti saudara, rasanya kami seusia. Setiap hari dia bebas beraktivitas. Setiap ingin keluar rumah, dia diberi izin dengan alasan dia kuliah, perlu mengurus tugas-tugas, dan banyaklah alasan lain terkait kuliah. Adik perempuan mamak tersebut juga perempuan dan Ia diberi izin untuk keluar rumah mengerjakan aktivitas-aktivitasnya. Saya juga perempuan, saya bersekolah, dan aktif di organisasi. Tapi orang tua saya tidak mau peduli itu. Saya dianggap rentan hanya karena saya difabel. Dalam banyak hal, jika ingin melakukan aktivitas di luar rumah, saya harus melalui proses minta izin terlebih dahulu dan mamak lebih sering menggeleng, ketimbang mengijinkan.

Saya tidak tahu alasan mamak. Mungkin saja mamak terlalu khawatir. Mungkin saja mamak merasa kegiatan-kegiatan saya di luar rumah tidak penting. Atau, banyaklah kemungkinan yang tidak mamak beberkan. Pokoknya, saya tidak boleh keluar rumah; ya, saya tidak boleh pergi karena tidak diizinkan.

Satu dua kali saya mau memberontak, mau keluar rumah, meski tidak diizinkan. Saya merasa sudah cukup dewasa untuk memilih mana kegiatan penting dan mana yang kurang atau tidak penting dan tidak berguna bagi saya. Saya pokoknya merasa sudah cukup usia untuk menentukan apa saya ingin keluar rumah atau tidak ingin sekalipun.

Tapi, pemberontakan saya itu tidak ampuh; relasi kuasa antara orang tua dan anak masih kental sekali terjadi di rumah saya. Walaupun saya, dalam hal ini sebagai anak, merasa sudah benar dan cukup dewasa, tetap saja di mata mamak, atau di mata masyarakat, saya yang salah ketika saya memilih jalan yang tidak dipilihkan orang tua. Apalagi dalam posisi saya sebagai perempuan, kedudukan saya menjadi lebih rendah lagi. Orang-orang akan berpikir saya anak perempuan, difabel pula, yang tidak mendengar perkataan orang tua.

“Anak perempuan, kok suka keluar rumah. Kayak perempuan nakal saja,” begitu biasa orang akan bilang. Jika saja orang tua saya mengetahui dan mendapatkan pendidikan seks dan seksualitas, tentang betapa anak perempuan punya hak untuk hidup dan menentukan pilihannya,  betapa pentingnya kesetaraan gender diterapkan dalam membesarkan anak dan betapa rentan dan beresikonya anak perempuan difabel yang tidak mempunyai pengetahuan dan akses pendidikan seks dan seksualitas dan pendidikan mengenai kekerasan seksual, mereka tidak mungkin melarang saya keluar rumah, melarang saya aktif di organisasi, untuk hal yang seharusnya positif untuk saya sendiri.

Lalu, muncul pertanyaan lain dalam benak saya ketika mendengar rekaman diskusi Ishak Salim dan Diah Irawaty di forum LETSS Talk itu: Apa perbedaan antara kerentanan perempuan non-difabel dan kerentanan perempuan difabel dalam hal kesetaraan gender?

“Ketika terjadi ketidakadilan gender bagi difabel, maka itu sangat boleh jadi disebabkan oleh faktor seperti perspektif dan pengetahuan yang menjadi arus-utama, yang membuat aspek gender dan disabilitas itu menjadi hal yang kurang penting. Jadi dua-duanya ini benar-benar kompleks,” ujar Ishak saat menjawab pertanyaan host terkait apa isu utama dari masalah difabel dan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

“Kalau merujuk pada pertanyaan apa yang menjadi isu utamanya, begitu kita masuk ke belantara persoalan ini, setiap hal yang ditemui itu adalah masalah utama,” jawab Ishak tegas. Sebagai perempuan difabel, yang kebetulan sekali memiliki tante kecil yang non-difabel,yang bisa dijadikan cerminan, saya bisa melihat, isu difabel dan gender ini sebagai isu yang sangat berkaitan.

Tante saya juga seorang perempuan, seperti saya; dia hampir seusia dengan saya, dan usianya mungkin saja sama atau bahkan lebih muda dari saya. Tapi sebagai perempuan yang bukan difabel, yang melihat dan dianggap bisa mandiri berkegiatan di luar rumah, tante saya diizinkan ke mana-mana. Urusannya di luar rumah selalu dianggap lebih penting dari pekerjaan domestik keluarga.

Sementara saya, karena saya adalah difabel, meski sedang sekolah dan berorganisasi, orang tua selalu berpikir urusan saya di luar rumah tidak lebih penting dari pekerjaan-pekerjaan di rumah. Setiap kali ingin meminta izin untuk keluar rumah, saya akan gugup sekali, seolah-olah saya ingin bepergian ke tempat-tempat yang salah. Itu karena sejak awal, semenjak saya berusia empat belas tahun saya menjadi buta, orang tua selalu berpikiran bahwa saya tidak bisa menjadi apa-apa atau siapapun.

Mamak mungkin saja masih menaruh harapan pada saya, la sekali-kali memberikan izin. Tapi bapak, yang tumbuh di lingkungan yang benar-benar patriarchal, memiliki anak perempuan saja sudah menjadi beban untuknya. Apalagi anak perempuan yang difabel. Bapak beranggapan bahwa memiliki anak difabel berarti anak tersebut tidak bisa dan tidak boleh keluar rumah sehingga tidak mungkin punya masa depan, dan itu artinya tidak memiliki harapan apa-apa lagi.

“Dalam konteks pergerakan disabilitas/difabilitas, kita sering bertanya; kalau putri-putri Disney itu adalah difabel, masihkah mereka akan ditonton orang-orang? Memang ada persoalan juga dalam hegemoni cara berpikir, atau hegemoni pengetahuan patriarkhal, tentang “kenormalan” misalnya. Sampai sekarang kita juga masih berdebat masalah Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan lain-lain,” ungkap Ishak lebih lanjut.

Begitulah, cantik atau tampan, seringkali direpresentasikan sangat jauh dari perspektif difabel. Saya setuju dengan Ishak, bahwa hal ini terjadi karena dalam buku-buku pelajaran, dalam dongeng semasa kecil hingga sekarang dan di kehidupan lebih luas lagi kita diberikan definisi cantik yang tidak merepresentasikan difabel.

Melangkah ke isu yang lebih kontroversial terkait gender, yaitu isu transgender, homoseksualitas atau yang biasa disebut LGBT, dan sebagainya. Dalam diskusi tersebut disampaikan, semua orang tidak bisa memilih dengan jenis kelamin apa dia terlahir dan gender apa mereka nantinya atau gender apa yang dipilih. Tapi kemudian, ketika dia besar dan memiliki ketertarikan seks pada sesama jenis, dia akan disalahkan.

Saya tidak bisa membahas poin terakhir ini lebih dalam, tapi yang perlu ditegaskan, hubungan isu-isu tersebut dengan isu difabilitas sangat kompleks. Stigma yang melekat pada difabel adalah bahwa difabel, tidak peduli beragama apa, adalah manusia yang suci. Sementara masalah LGBT, dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Lalu, bagaimana jika ada seorang difabel, yang biasanya dianggap suci, ternyata seorang homoseksual? Bagaimana jika ada perempuan difabel yang suka pada teman perempuannya?

Belum banyak orang yang memikirkan masalah ini, bagaimana difabel bisa memilih ketertarikan seksual dan seksualitasnya secara bebas. Cara berpikir ini merupakan cara berpikir yang mainstream dalam masyarakat kita; mungkin banyak orang yang merasa ini tidak penting. Banyak yang berpikir, difabel dan transgender sama sekali tidak bisa disatukan; keduanya adalah dua entitas yang jauh jaraknya, tidak punya keterkaitan. Tapi ini sebenarnya menarik untuk dibahas; sangat perlu orang-orang mulai berpikir untuk memenuhi hak difabel dalam hal memilih ketertarikan atau orientasi seksualnya.

Saya senang dengan diskusi seperti dilakukan LETSS Talk yang menyentuh keterkaitan antara isu difabel dan isu seksualitas. Saya berharap diskusi semacam ini lebih banyak lagi dilakukan agar semakin banyak orang yang sadar bahwa difabel dan gender atau seksualitas adalah hal yang berkaitan. Selain itu, saya juga berharap dengan diskusi ini kawan-kawan difabel juga merasa terpanggil untuk mengambil hak-hak mereka untuk bersuara, memilih jalan hidup, dan atau bahkan memilih ketertarikan seksual dan seksualitasnya secara bebas dan bertanggungjawab[].

Artikel ini sebelumnya diterbitkan di
https://letss-talk.com/mengurai-relasi-disabilitas-dan-seksualitas/ 21 Desember 2021

Media EkspedisiDifabel sudah mendapatkan izin.

Pesan Kemanusiaan Dari Seorang Sineas Otodidak: Sejauh kumelangkah

Oleh: Tim media ekspedisidifabel

Andrea (Dea) dan Salsabila (Salsa) bersahabat sejak kecil. Mereka bertemu di Taman Kanak-kanak untuk difabel netra. Keduanya buta sejak lahir. Di usia lima tahun, Dea dibawa keluarganya pindah dari Jakarta ke Virginia, Amerika. Ibunya mendapat pekerjaan di Amerika dan seiring pencarian masa depan yang lebih baik untuk keluarga, orangtua Dea mencari kesempatan pendidikan yang lebih baik pula untuk putrinya. Sementara Salsa tetap di Indonesia. Jarak membentang, tapi persahabatan keduanya berlanjut.

Film ini mengikuti kisah kedua remaja yang tengah mempersiapkan diri menuju masa dewasa di dua dunia yang sangat berbeda. Di Virginia, Dea bersekolah bersama teman-temannya yang bisa melihat. Sadar perhatian keluarganya yang besar sangat membantunya untuk mendapat banyak akses tapi juga bisa membuatnya tidak mandiri, Dea menantang dirinya. Ketika libur musim panas, ia turut program residensi untuk para remaja difabel visual yang ingin berlatih mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk bisa hidup tanpa banyak mengandalkan bantuan banyak orang.

Di Jakarta, Salsa yang sudah berusia tujuh belas tahun kini tinggal di panti disabilitas sensorik (netra/tuli), terpisah dari orangtuanya yang tinggal di Bekasi. Salsa ingin lebih dekat dengan sekolah dan mendapat akses ke pendidikan inklusi yang sudi menerima murid difabel netra sepertinya untuk bersama belajar dengan murid-murid lain yang non-difabel. Salsa bermimpi menjadi guru matematika, atau apapun itu nanti. Dan dia tahu itu sulit tapi bukan berarti tak mungkin—meski dia harus menyusuri kehidupan keseharian yang tak menunjangnya, serta sistem pendidikan yang terbatas mendukung kebutuhannya sebagai seorang difabel.

Seiring masa dewasa yang menanti keduanya di jalan kehidupan, Dea dan Salsa mencoba mempersiapkan diri untuk mandiri menyongsong masa depan sambil saling menguatkan satu sama lain melalui persahabatan mereka.

Kisah dalam film berjudul ‘Sejauh kumelangkah’ ini disutradarai Ucu Agustin. Film ini merupakan karya terbaru Ucu yang memenangkan kompetisi IF/Then Shorts Pitch South East Asia yang diselenggarakan oleh Tribeca Film Institute dan In-Docs. Film ini pada Desember 2019, memenangkan Piala Citra Kategori Dokumenter Pendek Pada FFI 2019.

Ucu Agustin yang lahir di Sukabumi, merupakan sineas otodidak. Sebelumnya ia pernah menjadi wartawan, penulis, dan kini membagi waktunya antara Washington D.C dan Jakarta, Indonesia.

Selama lebih dari sepuluh tahun Ucu konsisten membuat film-film dokumenter tentang perempuan dan demokrasi di Indonesia. Film-film yang dibuatnya, kerap mengungkap sistem ketidakadilan yang memarjinalkan kelompok paling rentan di masyarakat serta upaya mereka memperjuangkan hak dan penghidupannya, seperti: kisah para korban malpraktik dalam filmnya Konspirasi Hening/Conspiracy of Silence (2010), perempuan yang karena desakan kemiskinan terseret dalam prostitusi dalam Ragat’e Anak/Kompilasi AT STAKE (2008), dan jurnalis yang memperjuangkan hak berserikat dan membuat berita yang sesuai dengan hati nurani alih-alih membikin berita tentang kepentingan politik pemilik media dalam dokumenter Di Balik Frekuensi/Behind The Frequency (2013).

Ucu telah membuat belasan film pendek dan dua film panjang. Film-filmnya telah diputar di Berlinale Film Festival, International Documentary Festival Amsterdam (IDFA), Terres des Femmes, Vesoul Film Festival, Cinema Novo dan banyak festival-festival film internasional lainnya di seluruh dunia.

Film dalam temu inklusi

Mari menonton dan mendiskusikan film ini nanti malam, sekaligus mendiskusikannya. Ini kesempatan baik untuk dapat menontonnya lebih dulu, sebelum di Januari dan Februari tahun depan baru akan ramai diputar.

Event ini sekaligus upaya kita memperingati Hari Disabilitas Internasional, panitia Temu Inklusi menggelar even spesial dengan tajuk kegiatan Renungan Malam HDI berupa Pemutaran dan Diskusi Film “Sejauh Kumelangkah.

Adapun pelaksanaannya akan digelar pada

Rabu, 2 Desember 2020
19.00 – 22.00 WIB

Via zoom
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari pembuat film dan pakar pendidikan. Mereka diantaranya adalah:
1. Ucu Agustin (Sutradara & Produser)
2. Mila K. Kamil (Impact Producer)
3. Dr. Subagyo, M.Si (PSD LPPM UNS Solo)
4. Tolhas Damanik (Wahana Inklusif Indonesia)
Akan dipandu oleh moderator Joni Yulianto tak lain adalah pendiri SIGAB Indonesia dan Rapporteur Dr. Ishak Salim.

Berminat nonton dan diskusi, silahkan daftar dulu di link

*Bit.ly/DiskusiNobarSKM*

Informasi lengkap tentang Diskusi Nobar bisa buka di link *https://temuinklusi.sigab.or.id/2020/?p=3182*

Oh ya, sedikit informasi, film Sejauh Melangkah bisa diakses oleh semua kalangan termasuk difabel netra dan Tuli. Karena menggunakan Audio Description (AD) dan Close Caption (CC). Sehingga diharapkan film ini menjadi referensi untuk produksi film-film lain.

Trailer film: https://www.youtube.com/watch?v=stfU3FZCPz0

Quo Vadis Pendataan Disabilitas Indonesia? Ajakan Mengurai Kerumitan dan Merealisasikannya

Pendahuluan

Data Disabilitas merupakan unsur yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Prinsip No one leave behind atau ‘tak seorangpun tertinggal’ mesti betul-betul menjadi perhatian agar bisa tercapai. Jika tidak, dan kelompok rentan seperti difabel masih tertinggal, maka ungkapan itu hanya akan menjadi buzzword atau ‘tong kosong nyaring bunyinya’ alias ungkapan melompong tak punya arti. Sudah sampai di mana komitmen kita bersama dalam upaya menjadikan data disabilitas nasional sebagai baseline dan pijakan dalam menyusun agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah? Sejauhmana pihak-pihak terkait seperti pemerintah pusat maupun daerah dan unsur non-pemerintah seperti barisan masyarakat sipil, organisasi disabilitas dst menjalankan kewajiban atau fungsinya?

Dalam kebijakan Pemerintah terkait disabilitas, pemerintah Republik Indonesia (RI) telah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas pada 2011 di mana acuan kita adalah UN-CRPD yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 182 negara. Selanjutnya, pada 2016, kebijakan ratifikasi ini diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016 dan sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sebagai turunannya. Pendataan Nasional Disabilitas, merupakan salah satu aspek yang sangat urgen untuk segera dilakukan dan telah diatur dalam pasal 117 UU PD No. 8/2016 yang kemudian menjadi salah satu sasaran strategis dalam PP 70/2019.

Meski telah secara eksplisit diatur dalam Undang-undang, sayangnya saat ini, masih banyak disabilitas yang belum terdata. Hal ini diantaranya dikarenakan mekanisme pendataan yang dimiliki pemerintah belum sampai melakukan penjangkauan pendataan disabilitas dari rumah ke rumah secara menyeluruh.  Masih terdapat difabel yang tidak masuk dalam kriteria PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan penerima bantuan sosial.  Beberapa isu lain terkait dengan tantangan pendataan disabilitas antara lain soal mekanisme pendataan khusus disabilitas, instrumen pendataan, teknis perekaman, proses penggalian informasi di lapangan, bentuk dokumen pendataan, petugas pendata dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan.

Pendataan difabel secara nasional yang dilakukan oleh Pemerintah masih mengalami kendala. Sensus penduduk 2020 yang siklusnya 10 tahunan diharapkan dapat menjangkau seluruh difabel berdasarkan ragam disabilitas dalam Washington group. Pengalaman sebelumnya Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015 menyatakan bahwa jumlah penduduk disabilitas di Indonesia yakni 8,6 % dari total keseluruhan. Besaran data ini belum menggambarkan realitas disabilitas di Indonesia.  Hal ini dikarenakan data SUPAS 2015 hanya merupakan data berisi keterangan mengenai jumlah orang dengan kesulitan tertentu namun belum sepenuhnya menjelaskan data lain yang diharapkan sebagaimana diatur oleh Washington Group on Disability Statistic (WGDS), seperti hubungan antara difabel dengan aksesibilitasnya terhadap layanan-layanan publik.  Sebenarnya, pada 2015/2016, Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai anggota dari WGDS, telah mengujicoba instrumen pendataan disabilitas nasional yang dikeluarkan oleh institusi WGDS ini, dan menyatakan bahwa dari hasil ujicoba tersebut, instrumen pendataan (kuesioner yang terdiri dari 3 buku: buku rumah tangga, buku anak, dan buku dewasa) itu sudah layak digunakan.

Bappenas melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial telah memiliki konsep serta roadmap dalam Pendataan Inklusif Disabilitas yang Terintegrasi dan Aksesibel.  PP no 70/ 2019 pada sasaran strategis Rancangan Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) membahas tentang pendataan inklusif yang menjadi tanggungjawab lintas kementerian yaitu Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik.  Dalam roadmap tersebut Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PNPD) akan diintegrasikan dengan monograf desa sehingga dapat dijadikan input dalam perumuskan kebijakan sekaligus akan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan difabel untuk mendapatkan hak difabel.

Dalam skema roadmap di atas dijelaskan bahwa terdapat 8 tahapan pendataan by name by address bagi difabel yaitu:

  1. Penyesuaian instrument pendataan disabilitas
  2. Penggunaan instrument difabel dalam sistem pendataan
  3. Integrasi SIKS-PPKS dan SIKS-NG
  4. Updating dan perluasan DTKS
  5. Pembuatan sistem dan modul self-report dalam SIKS-PPKS
  6. Diseminasis sistem self report
  7. Penyusunan mekanisme verval system self-report
  8. Ujicoba self-report dan verval self report

Sejalan dengan perbaikan upaya pendataan yang dilakukan pemerintah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendataan masih menjadi persoalan tersendiri.  Untuk itu dirasa penting untuk mempertemukan antara pemangku kebijakan pendataan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendiskusikan tantangan serta strategi pendataan yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam PNPD. 

Oleh karena itu Lokakarya Quo Vadis Pendataan Disabilitas dan Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Indonesia akan menjadi pemantik dalam keterhubungan antara pemerintah dengan OPD untuk mengurai pendataan ini.  Pelaksanaan TEMU INKLUSI IV ini akan menjadi ruang perjumpaan untuk membahas hal tersebut.  Kegiatan ini akan dikolaborasikan antara Program Peduli – Temu Inklusi 4 (SIGAB Indonesia dan Yayasan PerDIK) dan Bappenas.

Tujuan

Tujuan dari Lokakarya ini adalah mendiskusikan, sejauhmana:

  1. Pelaksanaan Kebijakan Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  2. Sejauhmana Implementasi Penyusunan Road map Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  3. persiapan implementasi Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas
  4. pelibatan difabel dalam penyusunan rencana Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  5. Adakah strategi jitu yang akan disepakati untuk mengurai persoalan Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.

Hasil yang Diharapkan

Seminar nasional ini diharapkan dapat menghasilkan:

  1. Kesepahaman bersama mengenai arah Kebijakan Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  2. Kesepahaman bersama mengenai Road map Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  3. Kesepahaman bersama mengenai implementasi Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas
  4. Kesepahaman bersama mengenai pelibatan difabel dalam penyusunan rencana Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.
  5. Kesepahaman bersama mengenai strategi jitu yang akan disepakati untuk mengurai persoalan Pendataan Nasioal Penyandang Disabilitas.

Partisipan

Partisipan acara seminar nasional ini terdiri dari berbagai unsur yang meliputi:

  1. Organisasi Difabel/Disabilitas (DPOs)
  2. Kelompok Disabilitas (KDD, SHG, ODD)
  3. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
  4. Pemerintah Daerah
  5. Pemerintah Desa
  6. Kader dan Fasilitator Desa
  7. Organisasi masyarakat Desa
  8. Akademisi
  9. Lain-lain

Waktu Pelaksanaan
Seminar ini akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin/26 Oktober 2020
Pukul : 09.00 – 11.30 WIB
Media : Zoom Meeting
Register :https://sigab-or-id.zoom.us/meeting/register/tJYrdO6vrjgiGtGP5K8_N37TylmH7cLzRomW

Narasumber dan Penanggap

NoNarasumber Nasional:   Masing-masing narasumber akan memaparkan selama 15 menit terkait Kebijakan, Perkembangan dan Tantangan  Materi:   Paparan Narasumber maksimal 3 slide yang mencakup Kebijakan, Perkembangan, Tantangan  
1.Kementerian SosialPenyelenggaraan Pendataan Penyandang Disabilitas di Seluruh Sektor di Pusat dan Daerah serta Penyusunan Pedoman Data Terpilah
2.Badan Pusat StatistikInstrument Pendataan Nasional Penyandang Disabilitas
3.Kementerian Dalam NegeriIntegrasi Data Kependudukan Penyandang Disabilitas dengan Data Program Perlindungan Sosial
4.Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan KebudayaanKoordinasi dan Integrasi Lintas Kementerian dalam Produksi dan Penggunaan Data Penyandang Disabilitas
 Narasumber Daerah:   Masing-masing narasumber akan menyampaikan selama 15 menit tentang strategi daerah dalam menyiasati persoalan pendataan penyandang disabilitas di daerahMateri   Paparan Narasumber maksimal 3 slide yang mencakup tantangan daerah tentang data penyandang disabilitas, strategi pendataan, rekomendasi perbaikan  
1.Pemerintah Daerah BantaengPraktek Baik Pendataan Penyandang Disabilitas dalam ……
2.Bapeljamkesus DIYStrategi DIY dalam Updating Data Penyandang Disabilitas untuk Program Jaminan Kesehatan Khusus
3.Pelopor Peduli Disabilitas SitubondoKontribusi Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Mengurai Persoalan Pendataan Penyandang Disabilitas di Daerah
4.Pusat Rehabilitasi YAKKUMKemitraan antara Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
 Penanggap:   Masing-masing penanggap akan memberikan tanggapan atas paparan narasumber selama 20 menit untuk mengarahkan pada strategi jitu dalam pendataan penyandang disabilitas yang terintegrasi dan progresif.   
1.SIGAB – Joni YuliantoMemberikan tanggapan dari perspektif gerakan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Sipil
2.Bappenas – Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan SosialMemberikan tanggapan dari perspektif sistem kebijakan pendataan penyandang disabilitas yang lebih komprehensif

MAKASSAR INKLUSI TANPA KORUPSI: Dialog Politik Difabel

Jaringan Organisasi Difabel Kota Makassar dan Dialog Politik dengan Kandidat Walikota/ Wakil Walikota.

Jaringan DPOs kota Makassar memiliki komitmen mewujudkan Makassar kota Inklusif. Memang, pemerintah kota Makassar sebelumnya memiliki slogan Makassar Kota Inklusi, tapi tanpa pelibatan difabel dalam proses menuju tercapainya kondisi itu, akan ditemui sejumlah hambatan. Difabel merupakan warga negara dengan hak politik yang diatur negeri ini.  Untuk itu, partisipasi politik difabel, baik dalam proses perencanaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi pembangunan kota Makassar wajib adanya.

Maka dari itu, menjelang pemilihan kepala daerah atau walikota Makassar pada Desember 2020 mendatang, jaringan DPO kota Makassar bermaksud mengundang seluruh calon walikota dan calon wakil walikota untuk dialog politik: Makassar Inklusi tanpa Korupsi. Kami selama ini aktif dalam proses berkembangnya kota. Bahkan kami juga melakukan sejumlah evaluasi terhadap cara pemerintah kota memenuhi hak-hak warga kota, khususnya difabel kota Makassar.

Dialog politik warga negara dan pemimpin politik kota Makassar masih jarang dilakukan. Pertemuan Ini bukan merupakan ruang bagi kandidat menyampaikan visi dan misinya, melainkan ruang untuk menguji gagasan mereka terkait fenomena disabilitas dan kerentanan difabel di kota Makassar dan mengukur sejauh mana keberpihakan kandidat terhadap warga difabel dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Dialog politik ini punya dua maksud dan satu tujuan, yaitu: Pertama, mempertemukan antara warga kota Makassar yang selama ini menjadi kelompok paling rentan dengan calon-calon walikota/wakil walikota. Kedua, jaringan DPO kota Makassar ingin menyampaikan gagasan politik warga difabel mengenai kondisi kota saat ini dan apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin kota Makassar di masa mendatang.

Adapun tujuan pertemuan ini adalah mendialogkan gagasan politik difabel dengan gagasan politik para kandidat.

Outcome

Hasil yang diharapkan dari dialog ini adalah Tersampaikannya gagasan politik dan kebutuhan warga difabel Makassar dan selarasnya antara visi/ misi kandidat dengan isu-isu Disabilitas

Waktu dan Tempat

Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal            : Selasa, 29 September 2020

Waktu                         : 09.00 WITA – Selesai

Tempat                       : Zoom App

  • Peserta

Peserta dialog politik ini adalah:

  1. Seluruh pengurus DPO kota Makassar dan sejumlah difabel atau keluarga difabel sebagai pemilih di kota Makassar;
  2. Seluruh kandidat walikota dan kandidat wakil walikota kota Makassar
  3. Pihak legislatif dan parpol
  4. Pihak-pihak lain yang terkait, seperti pihak universitas, Media dan NGOs
  • Pelaksana Kegiatan
  • Fasilitator: Abd. Rahman, S.Pd, Ketua Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK)
  • Administrator/ Pengatur lalu lintas zoom: Zakia & Nurhidayat
  • Juru Bahasa Isyarat: Istiana Purnamasari
  • Notulen: Nabila May Sweetha
  • Close Caption:
  • Agenda Kegiatan
WAKTUMATERIPJ
08.00 – 08.30RegistrasiPanitia
08.30 – 08.35PembukaanMC
08.35 – 09.40Sambutan Ketua PerDIKIshak Salim
08.40 – 10.00Dialog PolitikAbd. Rahman
10.00 – 10.30Pemaparan Gagasan PolitikJaringan DPOs
10.30 – 11.30Respon dari Kandidat Calon Walikota dan Wakil WalikotaAbd. Rahman
11.30 – 12.00Penyusunan Rekomendasi dan PenutupanPanitia

Dorong Partisipasi Difabel Dalam Pembangunan Kota, PerDIK dan ICW Gelar Diskusi Publik

Rilis PerDIK, 13-07 2020

Dalam kegiatan Public Hearing di kantor DPRD dan Kantor Bappeda Kota Makassar pada 13 Maret 2020, ‘Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar’ (Koalisi OPD Makassar) menyampaikan pentingnya pelibatan organisasi disabilitas dalam proses perencanaan maupun implementasi rencana pembangunan Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, perlindungan , dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bappeda Kota Makassar menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan akan melibatkan organisasi disabilitas maupun organisasi lainnya yang peduli pada isu disabilitas. Pihak Bappeda juga menyampaikan bahwa RIPD Kota Makassar nantinya diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah yang dalam hal ini difokuskan untuk pencapaian tujuan Makassar sebagai Kota Inklusi.

Untuk itu, usulan-usulan dari pihak Organisasi

Disabilitas menjadi sangat urgen dalam proses perencanaan pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Terkait dengan penyusunan RIPD, pada 10 Maret 2020, Koalisi OPD Kota Makassar telah menyerahkan daftar masukan atau usulan kepada Kepala Bappeda Kota Makassar terkait alokasi anggaran pembangunan kota Makassar untuk tahun anggaran 2021 dan tahun- tahun berikutnya.

Usulan ini merupakan hasil diskusi bersama dan menjadi bagian dari bentuk partisipasi organisasi difabel maupun organisasi peduli difabel dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar.

Adapun koalisi OPD tersebut adalah Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Gerakan Kesejahteraan Tuli/Tuna-rungu Indonesia (GERKATIN Makassar), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, (ITMI) Sulawesi Selatan, Persatuan Tunanetra Indonesia, (Pertuni) Sulawesi Selatan, Gerakan Mahasiswa dan Pelajar untuk Kesetaraan (Gemparkan), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa) Makassar dan Pustakabilitas Indonesia.

Bidang-bidang yang menjadi usulan program pembangunan tersebut mencakup: Bidang Mobilitas dan Fasilitas Umum, Pendidikan (Bidang Infrastruktur dan Bidang Non- Infrastruktur), Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ekonomi, Politik dan kewarganegaraan, Bantuan dan Jaminan Sosial, Informasi dan Komunikasi, Olahraga, Rekreasi dan Kesenian, Hukum dan HAM, Teknologi Tepat Guna, dan Pengurangan Risiko Bencana.

Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan atau Public Hearing tersebut, maka Koalisi OPD Kota Makassar, akan menyelenggarakan Diskusi Publik yang lebih lanjut membahas proses  perencanaan pembangunan (RIPD dan RAD Kota Makassar sebagai Kota Inklusi) yang sedang atau  telah berjalan di jajaran pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini, merupakan kerjasama antara PerDIK sebagai anggota Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan menjadi bagian dari program “Monitoring Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas” 2019/2020.

Diskusi Publik tersebut akan dihelat secara daring melalui aplikasi zoom pada hari Selasa, 14 Juni 2020 dengan bertindak sebagai pemantik diskusi adalah; Kepala Bappeda Kota Makassar, Ibu dr. Andi Hadijah Iriani R, Sp.,THT., M.Si, yang akan berbicara mengenai “Perspektif Disabilitas dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar: Dinamika  Penyusunan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) Kota Makassar. Selain itu, Koalisi juga berharap kesedian ketua DPRD kota Makassar, Bapak Rudianto Lallo, SH, yang akan bercerita mengenai Makassar Kota Inklusi: Strategi dan Dinamika Penganggaran Pembangunan Makassar Menuju Kota Inklusi. Dari kalangan difabel, Nur Syarif Ramadhan, yang merupakan aktivis muda difabel dari PerDIK akan bercerita mengenai Partisipasi dan Sumbangsih Difabel dalam Pembangunan Makassar Menuju Kota Inklusi

Diskusi ini akan dimoderatori oleh Abd. Rahman, Direktur PerDIK yang merupakan difabel Visual. Panitia juga akan menyediakan juru bahasa isyarat, agar jalannya diskusi dapat diakses oleh Tuli.

Koalisi organisasi difabel Makassar berharap agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan proses partisipasi difabel (OPD) dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah kota Makassar dapat terus berlangsung sampai tujuan pembangunan inklusif tercapai dan warga dengan disabilitas mendapatkan hak, harkat dan martabatnya secara manusiawi dan berkelanjutan.[*]

Urgensi Kolaborasi Koalisi Organisasi Disabilitas dan Jurnalis Independen Kota Makassar

Bagi tindakan aktivisme disabilitas yang memiliki target pergerakan berupa transformasi sosial, relasi antara organisasi pergerakan disabilitas dan media massa perlu dijaga. Organisasi disabilitas memiliki agenda mengubah perspektif stigmatik masyarakat terkait disabilitas. Yakni mengubah perspektif berbasis tragedi, derita serta objek amal atau bantuan, menjadi berperspektif kemampuan, subyek bermartabat dan berdaulat. 

Di sisi lain, media massa merupakan institusi yang mampu mengubah perspektif pembaca akan suatu peristiwa dan keberpihakannya untuk menyiapkan informasi yang benar dan adil kepada khalayak luas juga tak dapat diabaikan.

Dalam setahun terakhir, PerDIK bersama sejumlah organisasi disabilitas melakukan analisis dan advokasi anggaran publik pro disabilitas. Kegiatan ini  adalah melakukan peningkatan kapasitas aktivis difabel dalam membaca anggaran publik, melakukan riset persepsi difabel terhadap layanan kesehatan kota makassar, training advokasi serta melakukan kampanye jalanan dan mengajukan sengketa informasi publik ke KIP Sulawesi Selatan.

Selama proses ini berjalan, beberapa persoalan kemudian dihadapi oleh koalisi. Pertama, persoalan data jumlah difabel yang masih berantakan, fasilitas layanan kesehatan yang belum akses atau dapat mengakomodasi difabel dan minimnya alokasi anggaran yang disediakan pemerintah dalam memenuhi hak difabel di kota Makassar.

Selain itu, pemerintah cenderung merahasiakan informasi anggaran kota Makassar terhadap warganya yang difabel. Ini terjadi saat koalisi organisasi disabilitas ingin melakukan analisis anggaran dan meminta data informasi anggaran ke beberapa SKPD, informasi tersebut enggan diberikan.

Sayangnya, anggota dewan  juga cenderung menganggap isu ini tidak terlalu penting. Ini terlihat saat koalisi organisasi disabilitas melakukan public hearing ke anggota  DPR,  Koalisi hanya ditemui oleh satu anggota dewan dari fraksi PKS.

Kami kemudian memikirkan agar Kerja kolobarotif ini diperluas, khususnya dengan Pihak Media, agar  Informasi terkait proses kerja kolaborasi, informasi dari hasil kerja maupun pengetahuan yang diproduksi selama kerja kolaborasi berlangsung dapat direproduksi dan disebarluaskan melalui beragam media: Media Massa Daring maupun Luring.

Untuk itu, kami mengadakan sebuah Media Briefing  pada Kamis, 25 Juni 2020, Pukul 10.00 – 12.30 Wita, bersama Koalisi DPO Kota Makassar dengan disupport pula oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan kawan-kawan Jurnalis kota Makassar. Tentu saja hal ini terbuka untuk umum, utamanya bagi para penggiat isu disabilitas.

Diskusi ini sekaligus meminta pihak media massa memberikan masukan kepada aktivis difabel mengenai strategi perjuangan kemanusiaan berbasis media.(*)

“Pariwisata Sulsel harus akses bagi semua”(Rekomendasi dari PerDIK, 29 Februari 2020.)

Oleh: Ishak Salim

Diskusi mengalun perlahan. Filemon alias Emon menyampaikan pengalaman berwisatanya dengan ‘Bahasa isyarat Makassar’. Ia tak ragu pergi berlibur ke Bali. Baginya, difabel harus berani keluar walau masih banyak tempat tak akses. Kehadiran difabel di area wisata akan menunjukkan bagian mana yang harus dibenahi.

Emon menyampaikan pengalaman berwisatanya dengan ‘Bahasa isyarat Makassar’.

Kerstin, sebagai konsultan aksesibilitas memaparkan bahwa penting mengakomodasi turis difabel di Indonesia. Ada banyak tempat menarik nan indah di Indonesia, dan itu peluang memperkenalkan kepada difabel di Eropa.

“Datanglah ke Indonesia, memang belum standar, tapi ada fasilitas untuk bisa membantu difabel demi kenyamanan berwisata,” ujarnya kepada pihak pengelola wisata maupun turis asing difabel.

Memang begitulah kondisi pariwisata di Indonesia. Ada peraturan terkait hak-hak penyandang disabilitas tapi pemenuhannya masih jauh dari harapan. “Jika di Jerman, kalau ada hotel yang tidak akses, maka pemerintah akan mendendanya,” ujarnya saat seorang aktivis difabel Gowa bertanya bagaimana praktik perhotelan di negaranya.

Kerstin saat menyampaikan pengalaman-nya dalam diskusi tematik di rumah PerDIK

Dari konteks pariwisata di kabupaten Gowa, sayangnya pihak pemerintah tidak memenuhi undangan PerDIK. Dari konfirmasi kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Gowa, katanya telah memberi disposisi ke kepala bidang pariwisata, namun saat direktur PerDIK menghubunginya, aparat tersebut tak datang. Ketidakhadiran pihak pemerintah membuat sulit mengonfirmasi bagaimana kebijakan pariwisata di Gowa. Sepintas memang ada keberpihakan kepada difabel dengan adanya guiding block di di jalan raya Sungguminasa, tapi belum tampak dalam objek wisata.

Menurut ketua PPDI Gowa, ini kesempatan baik untuk membincangkan soal pariwisata yang akses bagi difabel.

“Mari kita merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperjuangkan aksesibilitas ini,” tawarnya kepada peserta diskusi.

Kerstin menyinggung kerja advokasi yang dilakukan oleh jbft di Jakarta. Organisasi ini memperjuangkan aksesibilitas fasilitas publik di kota Jakarta, termasuk transportasi dan infrastrukturnya. Cara kerja Jakarta Barrier Free Tourism ini perlu ditiru.

“Sambil berdemo, kita berwisata juga,” ujar salah satu peserta. Partisipan tertawa. Mungkin menyadari bahwa ternyata banyak aktivis difabel terlalu asyik beradvokasi, mengorganisir diri tapi lupa menikmati rekreasi.

peserta yang mengikuti diskusi dari beranda rumah PerDIK

Diskusi berlangsung pukul 15.30 dan berakhir lewat 17.30. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah hadir. Kegiatan rutin ini masih terus kita upayakan berjalan dengan sederhana.

Oia, special thanks untuk Ida Arianti Said atas solo karirnya menyiapkan dan menyajikan penganan Bakara dan ubi goreng serta teh panas. Padahal biasanya tim konsumsi lebih banyak dari jumlah peserta haha.

Terima kasih juga kepada teman-teman dari PPDI Gowa, NPC Gowa, DC Gowa, Save the children, Gerkatin Makassar, LBH Makassar, Pertuni Sulsel, SLB B Cendrawasih, Gemparkan dll dll.

Kita jumpa di wisata intelektual berikutnya!