Dorong Partisipasi Difabel Dalam Pembangunan Kota, PerDIK dan ICW Gelar Diskusi Publik

Rilis PerDIK, 13-07 2020

Dalam kegiatan Public Hearing di kantor DPRD dan Kantor Bappeda Kota Makassar pada 13 Maret 2020, ‘Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar’ (Koalisi OPD Makassar) menyampaikan pentingnya pelibatan organisasi disabilitas dalam proses perencanaan maupun implementasi rencana pembangunan Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, perlindungan , dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bappeda Kota Makassar menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan akan melibatkan organisasi disabilitas maupun organisasi lainnya yang peduli pada isu disabilitas. Pihak Bappeda juga menyampaikan bahwa RIPD Kota Makassar nantinya diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah yang dalam hal ini difokuskan untuk pencapaian tujuan Makassar sebagai Kota Inklusi.

Untuk itu, usulan-usulan dari pihak Organisasi

Disabilitas menjadi sangat urgen dalam proses perencanaan pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Terkait dengan penyusunan RIPD, pada 10 Maret 2020, Koalisi OPD Kota Makassar telah menyerahkan daftar masukan atau usulan kepada Kepala Bappeda Kota Makassar terkait alokasi anggaran pembangunan kota Makassar untuk tahun anggaran 2021 dan tahun- tahun berikutnya.

Usulan ini merupakan hasil diskusi bersama dan menjadi bagian dari bentuk partisipasi organisasi difabel maupun organisasi peduli difabel dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar.

Adapun koalisi OPD tersebut adalah Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Gerakan Kesejahteraan Tuli/Tuna-rungu Indonesia (GERKATIN Makassar), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, (ITMI) Sulawesi Selatan, Persatuan Tunanetra Indonesia, (Pertuni) Sulawesi Selatan, Gerakan Mahasiswa dan Pelajar untuk Kesetaraan (Gemparkan), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa) Makassar dan Pustakabilitas Indonesia.

Bidang-bidang yang menjadi usulan program pembangunan tersebut mencakup: Bidang Mobilitas dan Fasilitas Umum, Pendidikan (Bidang Infrastruktur dan Bidang Non- Infrastruktur), Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ekonomi, Politik dan kewarganegaraan, Bantuan dan Jaminan Sosial, Informasi dan Komunikasi, Olahraga, Rekreasi dan Kesenian, Hukum dan HAM, Teknologi Tepat Guna, dan Pengurangan Risiko Bencana.

Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan atau Public Hearing tersebut, maka Koalisi OPD Kota Makassar, akan menyelenggarakan Diskusi Publik yang lebih lanjut membahas proses  perencanaan pembangunan (RIPD dan RAD Kota Makassar sebagai Kota Inklusi) yang sedang atau  telah berjalan di jajaran pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini, merupakan kerjasama antara PerDIK sebagai anggota Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan menjadi bagian dari program “Monitoring Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas” 2019/2020.

Diskusi Publik tersebut akan dihelat secara daring melalui aplikasi zoom pada hari Selasa, 14 Juni 2020 dengan bertindak sebagai pemantik diskusi adalah; Kepala Bappeda Kota Makassar, Ibu dr. Andi Hadijah Iriani R, Sp.,THT., M.Si, yang akan berbicara mengenai “Perspektif Disabilitas dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar: Dinamika  Penyusunan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) Kota Makassar. Selain itu, Koalisi juga berharap kesedian ketua DPRD kota Makassar, Bapak Rudianto Lallo, SH, yang akan bercerita mengenai Makassar Kota Inklusi: Strategi dan Dinamika Penganggaran Pembangunan Makassar Menuju Kota Inklusi. Dari kalangan difabel, Nur Syarif Ramadhan, yang merupakan aktivis muda difabel dari PerDIK akan bercerita mengenai Partisipasi dan Sumbangsih Difabel dalam Pembangunan Makassar Menuju Kota Inklusi

Diskusi ini akan dimoderatori oleh Abd. Rahman, Direktur PerDIK yang merupakan difabel Visual. Panitia juga akan menyediakan juru bahasa isyarat, agar jalannya diskusi dapat diakses oleh Tuli.

Koalisi organisasi difabel Makassar berharap agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan proses partisipasi difabel (OPD) dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah kota Makassar dapat terus berlangsung sampai tujuan pembangunan inklusif tercapai dan warga dengan disabilitas mendapatkan hak, harkat dan martabatnya secara manusiawi dan berkelanjutan.[*]

Urgensi Kolaborasi Koalisi Organisasi Disabilitas dan Jurnalis Independen Kota Makassar

Bagi tindakan aktivisme disabilitas yang memiliki target pergerakan berupa transformasi sosial, relasi antara organisasi pergerakan disabilitas dan media massa perlu dijaga. Organisasi disabilitas memiliki agenda mengubah perspektif stigmatik masyarakat terkait disabilitas. Yakni mengubah perspektif berbasis tragedi, derita serta objek amal atau bantuan, menjadi berperspektif kemampuan, subyek bermartabat dan berdaulat. 

Di sisi lain, media massa merupakan institusi yang mampu mengubah perspektif pembaca akan suatu peristiwa dan keberpihakannya untuk menyiapkan informasi yang benar dan adil kepada khalayak luas juga tak dapat diabaikan.

Dalam setahun terakhir, PerDIK bersama sejumlah organisasi disabilitas melakukan analisis dan advokasi anggaran publik pro disabilitas. Kegiatan ini  adalah melakukan peningkatan kapasitas aktivis difabel dalam membaca anggaran publik, melakukan riset persepsi difabel terhadap layanan kesehatan kota makassar, training advokasi serta melakukan kampanye jalanan dan mengajukan sengketa informasi publik ke KIP Sulawesi Selatan.

Selama proses ini berjalan, beberapa persoalan kemudian dihadapi oleh koalisi. Pertama, persoalan data jumlah difabel yang masih berantakan, fasilitas layanan kesehatan yang belum akses atau dapat mengakomodasi difabel dan minimnya alokasi anggaran yang disediakan pemerintah dalam memenuhi hak difabel di kota Makassar.

Selain itu, pemerintah cenderung merahasiakan informasi anggaran kota Makassar terhadap warganya yang difabel. Ini terjadi saat koalisi organisasi disabilitas ingin melakukan analisis anggaran dan meminta data informasi anggaran ke beberapa SKPD, informasi tersebut enggan diberikan.

Sayangnya, anggota dewan  juga cenderung menganggap isu ini tidak terlalu penting. Ini terlihat saat koalisi organisasi disabilitas melakukan public hearing ke anggota  DPR,  Koalisi hanya ditemui oleh satu anggota dewan dari fraksi PKS.

Kami kemudian memikirkan agar Kerja kolobarotif ini diperluas, khususnya dengan Pihak Media, agar  Informasi terkait proses kerja kolaborasi, informasi dari hasil kerja maupun pengetahuan yang diproduksi selama kerja kolaborasi berlangsung dapat direproduksi dan disebarluaskan melalui beragam media: Media Massa Daring maupun Luring.

Untuk itu, kami mengadakan sebuah Media Briefing  pada Kamis, 25 Juni 2020, Pukul 10.00 – 12.30 Wita, bersama Koalisi DPO Kota Makassar dengan disupport pula oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan kawan-kawan Jurnalis kota Makassar. Tentu saja hal ini terbuka untuk umum, utamanya bagi para penggiat isu disabilitas.

Diskusi ini sekaligus meminta pihak media massa memberikan masukan kepada aktivis difabel mengenai strategi perjuangan kemanusiaan berbasis media.(*)

“Pariwisata Sulsel harus akses bagi semua”(Rekomendasi dari PerDIK, 29 Februari 2020.)

Oleh: Ishak Salim

Diskusi mengalun perlahan. Filemon alias Emon menyampaikan pengalaman berwisatanya dengan ‘Bahasa isyarat Makassar’. Ia tak ragu pergi berlibur ke Bali. Baginya, difabel harus berani keluar walau masih banyak tempat tak akses. Kehadiran difabel di area wisata akan menunjukkan bagian mana yang harus dibenahi.

Emon menyampaikan pengalaman berwisatanya dengan ‘Bahasa isyarat Makassar’.

Kerstin, sebagai konsultan aksesibilitas memaparkan bahwa penting mengakomodasi turis difabel di Indonesia. Ada banyak tempat menarik nan indah di Indonesia, dan itu peluang memperkenalkan kepada difabel di Eropa.

“Datanglah ke Indonesia, memang belum standar, tapi ada fasilitas untuk bisa membantu difabel demi kenyamanan berwisata,” ujarnya kepada pihak pengelola wisata maupun turis asing difabel.

Memang begitulah kondisi pariwisata di Indonesia. Ada peraturan terkait hak-hak penyandang disabilitas tapi pemenuhannya masih jauh dari harapan. “Jika di Jerman, kalau ada hotel yang tidak akses, maka pemerintah akan mendendanya,” ujarnya saat seorang aktivis difabel Gowa bertanya bagaimana praktik perhotelan di negaranya.

Kerstin saat menyampaikan pengalaman-nya dalam diskusi tematik di rumah PerDIK

Dari konteks pariwisata di kabupaten Gowa, sayangnya pihak pemerintah tidak memenuhi undangan PerDIK. Dari konfirmasi kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Gowa, katanya telah memberi disposisi ke kepala bidang pariwisata, namun saat direktur PerDIK menghubunginya, aparat tersebut tak datang. Ketidakhadiran pihak pemerintah membuat sulit mengonfirmasi bagaimana kebijakan pariwisata di Gowa. Sepintas memang ada keberpihakan kepada difabel dengan adanya guiding block di di jalan raya Sungguminasa, tapi belum tampak dalam objek wisata.

Menurut ketua PPDI Gowa, ini kesempatan baik untuk membincangkan soal pariwisata yang akses bagi difabel.

“Mari kita merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperjuangkan aksesibilitas ini,” tawarnya kepada peserta diskusi.

Kerstin menyinggung kerja advokasi yang dilakukan oleh jbft di Jakarta. Organisasi ini memperjuangkan aksesibilitas fasilitas publik di kota Jakarta, termasuk transportasi dan infrastrukturnya. Cara kerja Jakarta Barrier Free Tourism ini perlu ditiru.

“Sambil berdemo, kita berwisata juga,” ujar salah satu peserta. Partisipan tertawa. Mungkin menyadari bahwa ternyata banyak aktivis difabel terlalu asyik beradvokasi, mengorganisir diri tapi lupa menikmati rekreasi.

peserta yang mengikuti diskusi dari beranda rumah PerDIK

Diskusi berlangsung pukul 15.30 dan berakhir lewat 17.30. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah hadir. Kegiatan rutin ini masih terus kita upayakan berjalan dengan sederhana.

Oia, special thanks untuk Ida Arianti Said atas solo karirnya menyiapkan dan menyajikan penganan Bakara dan ubi goreng serta teh panas. Padahal biasanya tim konsumsi lebih banyak dari jumlah peserta haha.

Terima kasih juga kepada teman-teman dari PPDI Gowa, NPC Gowa, DC Gowa, Save the children, Gerkatin Makassar, LBH Makassar, Pertuni Sulsel, SLB B Cendrawasih, Gemparkan dll dll.

Kita jumpa di wisata intelektual berikutnya!