ELTA 2018: Belajar Bahasa Inggris Bagi [Aktivis] Difabel.

“Aktivis gerakan difabel, yang bergerak di ranah akademik maupun pengorganisasian difabel, perlu belajar bahasa Inggris. Bukan sekadar gagah-gagahan, tetapi bahasa ini adalah kunci membuka ‘pintu pengetahuan disabilitas’ yang bisa membawa Anda berkelana nun jauh dan luas di luar sana. Dengan kemampuan berbahasa Inggris, di mana-mana Anda bisa bertemu dengan para ilmuwan disabilitas, aktivis gerakan disabilitas, para pemerhati disabilitas dari berbagai negara yang juga mengandalkan bahasa ini dalam berkomunikasi. Banyak karya riset ditulis dengan bahasa ini, banyak seminar disabilitas berkelas juga memakai bahasa ini. Sebaliknya, dengan kemampuan ini, Anda juga bisa menyampaikan kabar kemajuan atau kemunduran penegakan hak-hak difabel di negeri Anda.”

Kalimat di atas pernah disampaikan oleh pendiri Perdik dalam salah satu obrolan saat kami memutuskan membawa PerDIK menjadi organisasi yang peduli pada urusan literasi disabilitas. Hal ini pulalah yang mendorong saya menuliskan soal ELTA 2018. Ini adalah peluang bagi difabel, khususnya aktivis difabel untuk bisa belajar bahasa inggris yang akses bagi difabel.

Continue reading “ELTA 2018: Belajar Bahasa Inggris Bagi [Aktivis] Difabel.”

Advertisements

Peluang Berwirausaha bagi Difabel Makassar dan sekitarnya

Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) bekerjasama dengan People Systems Consultancy (PSC), yang merupakan perusahaan yang telah dilantik oleh Maybank Foundation untuk melakukan pelatihan kewirausahaan yang dinamakan R.I.S.E (Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship), akan melakukan pelatihan kewirausahaan bagi difabel daksa di Makassar.
psc

Continue reading “Peluang Berwirausaha bagi Difabel Makassar dan sekitarnya”

Saran Dari Ubud Untuk Seorang Penulis Buta

PERTAMA KALI SAYA MENDENGAR event Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) kira-kira 2014. Saat itu, saya memiliki sejumlah teman penulis yang mengeposkan (posting) di akun media sosialnya masing-masing perihal keikutsertaan mereka di kegiatan tahunan tersebut. Sebagai seorang yang suka menulis dan membaca buku-buku sastra, saya pun mengimpikan, kelak saya akan mengikuti event tersebut.
Continue reading “Saran Dari Ubud Untuk Seorang Penulis Buta”

PerDIK Minta Pemutakhiran DPT Sesuai UU Penyandang Disabilitas dan PKPU

Rilis PerDIK, 19 Desember 2017

#Pemuktahiran DPT Difabel Masih Terkendala, PerDIK Siap Kawal KPU

MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Makassar memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atau difabel saat pelaksanaan pencoblosan pemilihan kepada daerah (Pilkada) di Makassar 2018 mendatang.
pemutakhiran data pemilih difabel

Continue reading “PerDIK Minta Pemutakhiran DPT Sesuai UU Penyandang Disabilitas dan PKPU”

Difabel Masih Rentan Dalam Proses Hukum

Catatan Dialog Akhir Tahun 2017

Maria Un, ketua HWDI Sulawesi Selatan memaparkan setidaknya 9 kasus yang dihadapi difabel berhadapan dengan hukum di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan di sepanjang 2017. Bersama dengan sejumlah paralegal disabilitas, ia mendampingi difabel maupun keluarga difabel yang menjadi korban dari beragam tindakan pelanggaran pidana. Dari interaksinya terkait dengan sejumlah kebijakan negara, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana peradilan serta budaya hukum baik di tingkat masyarakat maupun APH masih terdapat banyak hambatan dalam upaya memenuhi syarat penegakan hukum yang memanusiakan manusia: melindungi, menghargai dan memenuhi hak maupun kebutuhannya.

WhatsApp Image 2017-12-20 at 21.35.29

 

Continue reading “Difabel Masih Rentan Dalam Proses Hukum”

KPUD Kota Makassar Berpeluang Siapkan Data Akurat Pemilih Difabel 2018

PERGERAKAN DIFABEL INDONESIA UNTUK KESETARAAN (PerDIK) menginisiasi kegiatan Sosialisasi Pemilihan walikota – wakil walikota Makassar 2018 dan upaya mendorong konsolidasi seluruh elemen gerakan difabel kota Makassar guna mendukung terselenggaranya pilwali Makassar akses dan inklusif. Acara yang berlangsung di auditorium Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya ini (Rabu, 20 Desember 2018) dihadiri beberapa organisasi difabel di kota Makassar dan beberapa difabel asal kabupaten Enrekang.

WhatsApp Image 2017-12-20 at 16.27.10 (3)

 

Menurut Abd Rahman, direktur PerDIK Sulsel yang memandu jalannya diskusi, kegiatan ini bukan sekadar memberikan kesempatan pihak KPUD Kota Makassar menyosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilihan walikota/wakil walikota, namun juga untuk memberikan masukan kepada komisioner terkait pentingnya mendesain sistem pemilukada inklusif atau akses bagi semua orang. “Untuk itu, selain poin sosialisasi tahapan pilwali kota Makassar, kami juga ingin agar pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi elemen gerakan difabel di Kota Makassar untuk bersama-sama mengawal dan membantu KPUD Kota Makassar,” ujar Rahman saat membuka sesi sosialisasi.

Continue reading “KPUD Kota Makassar Berpeluang Siapkan Data Akurat Pemilih Difabel 2018”

Tegakkan hak-hak penyandang disabilitas, DIFABEL harus MERDEKA sepenuhnya!

Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UUPD) yang diterbitkan pemerintah pada April 2016 lalu hingga saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Lalu, bagaimana pemerintah memiliki acuan menerapkan UUPD dan memenuhi hak-hak difabel di Indonesia? Tentu saja pemerintah akan kesulitan menghormati hak-hak tersebut.

Lihat saja peristiwa baru-baru ini, bagaimana Kementerian Hukum  dan HAM hanya menyiapkan 1 formasi CPNS untuk difabel, padahal jumlah yang akan diterima melebihi angka 19 ribu pegawai. UUPD pada pasal 53 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Itu berarti, seharusnya ada 384 formasi khusus yang harus disediakan bagi difabel. Apa artinya ini? Artinya pada tingkat kementerian sekalipun kepedulian memenuhi aturan Penghormatan Hak Difabel masih dengan mudah diacuhkan. Inilah salah satu akibat dari ketiadaan aturan pelaksanaan setingkat PP (Peraturan Pemerintah).

Pada awal Agustus 2017, Kementerian Sosial menginisiasi pertemuan dengan sejumlah organisasi penyandang disabilitas dan aktivis difabel di Yogyakarta. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Bambang Sugeng menyampaikan keinginan kementerian sosial menyatukan saja 15 PP sebagaimana diamanatkan UUPD menjadi cukup 1 PP saja. Kontan saja, seluruh peserta dari perwakilan Organisasi Disabilitas dan Organisasi yang consern pada isu-isu Disabilitas menyampaikan protes yang berujung penolakan mereka atas rencana simplifikasi itu.

Protes tersebut sampai sekarang masih berlangsung. Kemarin, 11 Agustus 2017, atas inisiatif sejumlah aktivis difabel dan dukungan dari Bappenas terjadi pertemuan. Sebelumnya, gerakan menolak PP Sapujagat sudah memutuskan agar gerakan ini menyiapkan 7 draft RPP sebagaimana diinginkan berdiri sendiri (tidak disatukan). Berdasarkan 7 draft RPP itulah, maka gerakan penolakan PP Sapujagat ini kemudian berhasil meyakinkan pihak Bappenas untuk mendorong kementerian/lembaga terkait menyiapkan draft RPP dan menolak hanya satu PP saja.

 

Namun, walaupun Bappenas sudah memberi dukungan, belum tentu kementerian sosial yang selama ini merasa diri sebagai “pemimpin sektor disabilitas” akan menyerahkan atau bahkan mempercayakan kementerian lainnya untuk mengurusi urusan disabilitas. Pun demikian dengan kementerian/lembaga lain selain kemensos belum tentu merasa siap untuk memikul tanggung jawab yang selama ini diemban [secara berlebihan] oleh kemensos. Jadi, dukungan Bappenas—walaupun kita bersyukur akan dukungan tersebut—belumlah cukup kuat untuk membuat gerakan disabilitas ini merasa puas dan Kita Harus Tetap Mendorong agar 7 PP ini disiapkan dan disahkan.

Untuk itu, sebagaimana gerakan disabilitas menolak PP Sapujagat ini telah bergulir, maka kami penggerak gerakan disabilitas di Sulawesi turut serta dalam aksi tersebut dan berjanji akan mengawal proses ini hingga pemerintah memenuhi amanat UU Penyandang Disabilitas demi penghormatan kepada Difabel seadil-adilnya. Mari Jaga dan Lanjutkan Perjuangan Penegakan Hak-Hak Difabel!!!

Pantai Losari Makassar, 13 Agustus 2017

 

KAMI YANG MENOLAK “RPP SAPU JAGAT PENYANDANG DISABILITAS” 

  1. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK SulSel) 08124106722
  2. Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulawesi Selatan (+62 813-4398-3772)
  3. Gerakan Mandiri Difabel Mamuju (Gema Difabel Mamuju) Sulawesi Barat (082 344 717 055)
  4. Ikatan Alumni Ilmu Politik Unhas (+62 811-460-600)
  5. Ikatan Alumni PSBD Wirajaya (+81354886540)
  6. Active Society Institute, AcSI (+62 852-5516-4723)
  7. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI SulSel
  8. DPD HWDI Sulawesi Selatan (+62 853-4188-3630)
  9. DPD Pertuni Sulawesi Selatan (+62 852-5543-2646)
  10. DPC Pertuni Kota Makassar (+62 853-9658-4550)
  11. PerDIK Bulukumba (+62 852-9986-8893)
  12. PerDIK Enrekang (+85398815678)
  13. DPD Pertuni Sulawesi Barat (+62 851-4510-1606)
  14. Aksara Bantaeng (+62 811-4611-799)
  15. Yasmib Sulsel
  16. Aliansi Pemuda Peduli Kemanusiaan Sulawesi Barat, APPK SULBAR (+6285-241-714-198)
  17. Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) Kupang – Nusa Tenggara Timur.

Romansa Seorang Ibu Melawan Diskriminasi Disabilitas

Oleh Nur Syarif Ramadhan

SELAIN PERTAMA KALINYA MENGIKUTI DISKUSI pembahasan peraturan perundang-undangan terkait isu pemenuhan hak-hak difabel di Jogjakarta, saya juga beruntung bisa bertemu dan berdiskusi dengan seorang tokoh difabel yang telah sepuh. Sejak muda ia sudah berjuang untuk mengangkat harkat, martabat dan kesetaraan hidup bagi difabel.

Sebenarnya, saya sudah menemukan namanya dalam daftar peserta yang dikirimkan panitia sehari sebelum acara berlangsung. Saya menduga dia lah orangnya, tetapi saya belum yakin betul, apakah nama itu memang dirinya, atau sosok lain. Ternyata, dugaan itu benar. Dialah Ariani Soekanwo, yang dalam beberapa catatan sejarah lebih sering disebut Ariani Muin. Banyak aktivis difabel—tua maupun muda—mengenalnya sebagai aktivis yang membela hak-hak difabel—ibu Ariani lebih suka menyebut istilah Penyandang Disabilitas.

20170726_214843
Ibu Ariani Soekanwo dan Nur Syarif Ramadhan

Continue reading “Romansa Seorang Ibu Melawan Diskriminasi Disabilitas”

Kisah Seorang Bidan Melawan Stigma

Oleh Agung Prabowo (Peneliti INSIST)

cerebral-palsy-walker

TIDAK BANYAK ORANG TUA SEPERTI ibu Triana. Dia bersemangat menceritakan pengalamannya membesarkan Fafa, buah hatinya yang lahir lima tahun silam. Di tengah kesibukannya sebagai bidan di Desa Proppo, perhatian senantiasa tercurah ke anak laki-lakinya itu. Tidak jarang, ketika suaminya harus dinas di jam yang sama dengan jam kerjanya, anak mereka ikut serta. Saat bertemu dengannya, Aku sedang melakukan sebuah penelitian bertemakan ‘kesehatan’. Ia adalah salah satu informan kunci dalam penelitian ini. Entah karena penasaran atau sekadar basa-basi, aku meminta kepadanya untuk memperkenalkan anaknya.

Continue reading “Kisah Seorang Bidan Melawan Stigma”

Difabel Menolak PP “Sapu Jagat”

20170725_095639.jpg

PEMERINTAH MEMUTUSKAN UNTUK MENGGABUNGKAN 15 ketentuan pembentukan PP yang diamanatkan untuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) menjadi 1 PP saja (PP “sapu jagat”). Keputusan itu untuk pertama kalinya disampaikan kepada publik dalam kegiatan Konsultasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan, di Yogyakarta, 25-28 Juli 2017. Namun begitu, masyarakat penyandang disabilitas (atau difabel, red) yang berasal dari berbagai organisasi penyandang disabilitas dan organisasi lain yang aktif melakukan advokasi dalam isu difabilitas menyatakan penolakannya.

Continue reading “Difabel Menolak PP “Sapu Jagat””