Mengukur Kemampuan JASMANI & ROHANI Calon Kandidat Dalam PEMILU dan PILKADA: Sebuah Perspektif Disabilitas

IMG-20170813-WA0127
Ishak Salim Ketua Badan Pengurus PerDIK

Mengapa Difabel Protes?
SURAT KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 menuai protes dari komunitas difabel di seluruh Indonesia. Keputusan ini terkait Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Di awali dari Kota Makassar, protes komunitas penggiat isu disabilitas kepada Misnah Attas, komisioner KPU Sulsel yang menyatakan bahwa jika seorang bakal calon teridentifikasi memiliki disabilitas-medik, maka pencalonannya dapat dibatalkan dan diganti oleh pihak pengusul.

Continue reading “Mengukur Kemampuan JASMANI & ROHANI Calon Kandidat Dalam PEMILU dan PILKADA: Sebuah Perspektif Disabilitas”

Advertisements

Kontroversi Keputusan KPU terkait “Mampu” Jasmani dan Rohani

Rilis PerDIK 17 Januari 2018.
KPU Angkat Bicara. # Statemennya Dianggap Melukai Difabel, ini Penjelasan KPU # Ini Klarifikasi Misna Atas Protes Penyandang Disabilitas # Soal Disabilitas Medik, Misna Menyadari Ada Kesalahan

Makassar – Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna Attas mengklarifikasi statemennya yang dianggap mendiskreditkan penyandang disabilitas atau difabel dengan statementnya menyebut “disabilitas medik” di sejumlah media.

pemiludifabel
ilustrasi

Continue reading “Kontroversi Keputusan KPU terkait “Mampu” Jasmani dan Rohani”

KPU + (BNN + IDI + HIMPSI) = Difabel Tanpa Hak Politik [?]

Berhati-hatilah,
KPU mengeluarkan Keputusan yang bisa mengancam Hilangnya HAK POLITIK DIFABEL dalam PEMILU Jaman Now di Republik ini. Benarkah?
WARNING KPU
Ya, Keputusan KPU RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pilgub/Pilbup/Pilwali memberi kewenangan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia (HIMPSI) dan Badan Narkotika Nasional untuk memeriksa dan memutuskan setiap Bakal calon Gubernur/Bupati?Walikota berikut para wakilnya sebagai ‘Sehat Jasmani maupun Rohaninya serta bebas dari Narkotika’.

Continue reading “KPU + (BNN + IDI + HIMPSI) = Difabel Tanpa Hak Politik [?]”

Saran Dari Ubud Untuk Seorang Penulis Buta

PERTAMA KALI SAYA MENDENGAR event Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) kira-kira 2014. Saat itu, saya memiliki sejumlah teman penulis yang mengeposkan (posting) di akun media sosialnya masing-masing perihal keikutsertaan mereka di kegiatan tahunan tersebut. Sebagai seorang yang suka menulis dan membaca buku-buku sastra, saya pun mengimpikan, kelak saya akan mengikuti event tersebut.
Continue reading “Saran Dari Ubud Untuk Seorang Penulis Buta”

Difabel Masih Rentan Dalam Proses Hukum

Catatan Dialog Akhir Tahun 2017

Maria Un, ketua HWDI Sulawesi Selatan memaparkan setidaknya 9 kasus yang dihadapi difabel berhadapan dengan hukum di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan di sepanjang 2017. Bersama dengan sejumlah paralegal disabilitas, ia mendampingi difabel maupun keluarga difabel yang menjadi korban dari beragam tindakan pelanggaran pidana. Dari interaksinya terkait dengan sejumlah kebijakan negara, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana peradilan serta budaya hukum baik di tingkat masyarakat maupun APH masih terdapat banyak hambatan dalam upaya memenuhi syarat penegakan hukum yang memanusiakan manusia: melindungi, menghargai dan memenuhi hak maupun kebutuhannya.

WhatsApp Image 2017-12-20 at 21.35.29

 

Continue reading “Difabel Masih Rentan Dalam Proses Hukum”

KPUD Kota Makassar Berpeluang Siapkan Data Akurat Pemilih Difabel 2018

PERGERAKAN DIFABEL INDONESIA UNTUK KESETARAAN (PerDIK) menginisiasi kegiatan Sosialisasi Pemilihan walikota – wakil walikota Makassar 2018 dan upaya mendorong konsolidasi seluruh elemen gerakan difabel kota Makassar guna mendukung terselenggaranya pilwali Makassar akses dan inklusif. Acara yang berlangsung di auditorium Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya ini (Rabu, 20 Desember 2018) dihadiri beberapa organisasi difabel di kota Makassar dan beberapa difabel asal kabupaten Enrekang.

WhatsApp Image 2017-12-20 at 16.27.10 (3)

 

Menurut Abd Rahman, direktur PerDIK Sulsel yang memandu jalannya diskusi, kegiatan ini bukan sekadar memberikan kesempatan pihak KPUD Kota Makassar menyosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilihan walikota/wakil walikota, namun juga untuk memberikan masukan kepada komisioner terkait pentingnya mendesain sistem pemilukada inklusif atau akses bagi semua orang. “Untuk itu, selain poin sosialisasi tahapan pilwali kota Makassar, kami juga ingin agar pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi elemen gerakan difabel di Kota Makassar untuk bersama-sama mengawal dan membantu KPUD Kota Makassar,” ujar Rahman saat membuka sesi sosialisasi.

Continue reading “KPUD Kota Makassar Berpeluang Siapkan Data Akurat Pemilih Difabel 2018”

SUDAHKAH PERANGKAT HUKUM REPUBLIK INI BERLAKU ADIL KEPADA DIFABEL?

TAK SAMPAI DUA BULAN di awal tahun baru 2017 lalu ada dua kabar buruk diberitakan oleh Media Massa terkait difabel di Sulawesi Selatan. Pertama adalah upaya pencabulan kepada difabel komunikasi (bisu-tuli) oleh seorang pria separuh baya di Pasar Terong, Makassar dan pemerkosaan siswi difabel intelektual oleh seorang kepala SLB di Kab. Soppeng.

Kejadian ini merupakan peristiwa memilukan. Difabel sebagai warga negara yang memiliki sejumlah kerentanan menjadi korban kekerasan dari orang-orang yang memanfaatkan kelemahan difabel.

WhatsApp Image 2017-12-18 at 22.40.11

Continue reading “SUDAHKAH PERANGKAT HUKUM REPUBLIK INI BERLAKU ADIL KEPADA DIFABEL?”

Meninjau Kembali PP “Sapu Jagat” Implementasi UU Penyandang Disabilitas

Oleh: Fajri Nursyamsi*

Kebijakan 1 PP “sapu jagat” justru akan semakin memangkas kesempatan untuk menumbuhkan pemahaman dan keberpihakan masing-masing K/L terkait terhadap isu disabilitas.

fajri nursyamsi

PEMERINTAH BERENCANA MEMBENTUK SATU PERATURAN PEMERINTAH (PP) “sapu jagat” untuk melaksanakan 15 ketentuan PP yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Keputusan Pemerintah itu mendapat penolakan dari masyarakat penyandang disabilitas yang berasal dari berbagai organisasi penyandang disabilitas maupun organisasi lain yang aktif dalam advokasi isu disabilitas.
Continue reading “Meninjau Kembali PP “Sapu Jagat” Implementasi UU Penyandang Disabilitas”

Ketika KEMENKUMHAM Membatasi HAM Difabel

Oleh Nur Syarif Ramadhan

20170726_103934

SELAIN TENTU SAJA HUT KEMERDEKAAN RI, hal yang paling banyak dinanti-nanti oleh sebagian besar pemuda-pemudi di Indonesia di Agustus ini adalah dibukanya pendaftaran CPNS oleh pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham). Tak tanggung-tanggung, pemerintah membuka formasi sebanyak 19.210 yang terbagi menjadi 1.864 PNS untuk Mahkamah Agung, 17.962 kursi CPNS untuk kementerian hukum dan HAM, plus jatah Papua sebanyak 301 CPNS. Hal yang membuat kantor polisi belakangan disesaki oleh antrian pemuda-pemudi yang sebelum bertarung di meja ujian, harus berkompetisi terlebih dahulu mengurus SKCK.

Continue reading “Ketika KEMENKUMHAM Membatasi HAM Difabel”

Romansa Seorang Ibu Melawan Diskriminasi Disabilitas

Oleh Nur Syarif Ramadhan

SELAIN PERTAMA KALINYA MENGIKUTI DISKUSI pembahasan peraturan perundang-undangan terkait isu pemenuhan hak-hak difabel di Jogjakarta, saya juga beruntung bisa bertemu dan berdiskusi dengan seorang tokoh difabel yang telah sepuh. Sejak muda ia sudah berjuang untuk mengangkat harkat, martabat dan kesetaraan hidup bagi difabel.

Sebenarnya, saya sudah menemukan namanya dalam daftar peserta yang dikirimkan panitia sehari sebelum acara berlangsung. Saya menduga dia lah orangnya, tetapi saya belum yakin betul, apakah nama itu memang dirinya, atau sosok lain. Ternyata, dugaan itu benar. Dialah Ariani Soekanwo, yang dalam beberapa catatan sejarah lebih sering disebut Ariani Muin. Banyak aktivis difabel—tua maupun muda—mengenalnya sebagai aktivis yang membela hak-hak difabel—ibu Ariani lebih suka menyebut istilah Penyandang Disabilitas.

20170726_214843
Ibu Ariani Soekanwo dan Nur Syarif Ramadhan

Continue reading “Romansa Seorang Ibu Melawan Diskriminasi Disabilitas”