MAKASSAR INKLUSI TANPA KORUPSI: Dialog Politik Difabel

Jaringan Organisasi Difabel Kota Makassar dan Dialog Politik dengan Kandidat Walikota/ Wakil Walikota.

Jaringan DPOs kota Makassar memiliki komitmen mewujudkan Makassar kota Inklusif. Memang, pemerintah kota Makassar sebelumnya memiliki slogan Makassar Kota Inklusi, tapi tanpa pelibatan difabel dalam proses menuju tercapainya kondisi itu, akan ditemui sejumlah hambatan. Difabel merupakan warga negara dengan hak politik yang diatur negeri ini.  Untuk itu, partisipasi politik difabel, baik dalam proses perencanaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi pembangunan kota Makassar wajib adanya.

Maka dari itu, menjelang pemilihan kepala daerah atau walikota Makassar pada Desember 2020 mendatang, jaringan DPO kota Makassar bermaksud mengundang seluruh calon walikota dan calon wakil walikota untuk dialog politik: Makassar Inklusi tanpa Korupsi. Kami selama ini aktif dalam proses berkembangnya kota. Bahkan kami juga melakukan sejumlah evaluasi terhadap cara pemerintah kota memenuhi hak-hak warga kota, khususnya difabel kota Makassar.

Dialog politik warga negara dan pemimpin politik kota Makassar masih jarang dilakukan. Pertemuan Ini bukan merupakan ruang bagi kandidat menyampaikan visi dan misinya, melainkan ruang untuk menguji gagasan mereka terkait fenomena disabilitas dan kerentanan difabel di kota Makassar dan mengukur sejauh mana keberpihakan kandidat terhadap warga difabel dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Dialog politik ini punya dua maksud dan satu tujuan, yaitu: Pertama, mempertemukan antara warga kota Makassar yang selama ini menjadi kelompok paling rentan dengan calon-calon walikota/wakil walikota. Kedua, jaringan DPO kota Makassar ingin menyampaikan gagasan politik warga difabel mengenai kondisi kota saat ini dan apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin kota Makassar di masa mendatang.

Adapun tujuan pertemuan ini adalah mendialogkan gagasan politik difabel dengan gagasan politik para kandidat.

Outcome

Hasil yang diharapkan dari dialog ini adalah Tersampaikannya gagasan politik dan kebutuhan warga difabel Makassar dan selarasnya antara visi/ misi kandidat dengan isu-isu Disabilitas

Waktu dan Tempat

Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal            : Selasa, 29 September 2020

Waktu                         : 09.00 WITA – Selesai

Tempat                       : Zoom App

  • Peserta

Peserta dialog politik ini adalah:

  1. Seluruh pengurus DPO kota Makassar dan sejumlah difabel atau keluarga difabel sebagai pemilih di kota Makassar;
  2. Seluruh kandidat walikota dan kandidat wakil walikota kota Makassar
  3. Pihak legislatif dan parpol
  4. Pihak-pihak lain yang terkait, seperti pihak universitas, Media dan NGOs
  • Pelaksana Kegiatan
  • Fasilitator: Abd. Rahman, S.Pd, Ketua Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK)
  • Administrator/ Pengatur lalu lintas zoom: Zakia & Nurhidayat
  • Juru Bahasa Isyarat: Istiana Purnamasari
  • Notulen: Nabila May Sweetha
  • Close Caption:
  • Agenda Kegiatan
WAKTUMATERIPJ
08.00 – 08.30RegistrasiPanitia
08.30 – 08.35PembukaanMC
08.35 – 09.40Sambutan Ketua PerDIKIshak Salim
08.40 – 10.00Dialog PolitikAbd. Rahman
10.00 – 10.30Pemaparan Gagasan PolitikJaringan DPOs
10.30 – 11.30Respon dari Kandidat Calon Walikota dan Wakil WalikotaAbd. Rahman
11.30 – 12.00Penyusunan Rekomendasi dan PenutupanPanitia

Pak Nadiem, Kami Mau Belajar di Sekolah Umum, bukan SLB!

Oleh Nabila May Sweetha (Penulis dan Aktivis difabel, siswi difabel netra dan masih bersekolah di SMU Makassar).

Pak Menteri, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, bahwa salah satu target utama Kemendikbud adalah memberikan perhatian lebih serius kepada Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal tersebut dikatakannya saat meninjau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul, Yogyakarta pada Kamis 17 September 2020 (Dilansir dari Okezone).

Masih saya lansir dari Okezone, Pak Nadiem sempat berkata begini, “Walaupun SLB itu menangani anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi pedagogi dan metodologi pembelajaran yang dilakukan di SLB bisa menjadi panutan atau sumber inspirasi pembelajaran,” Jumat (18/9/2020).

Pak Nadiem menyatakan bila pembelajaran di SLB pendekatannya lebih personal, tersegmentasi, dan tidak seragam. Sehingga pelaksanaanya disesuaikan dengan kebutuhan minat, bakat, dan kompetensi dari murid.

Sampai di sini, saya mau bertanya pada Pak Nadiem.

Apakah memang pendidikan Sekolah Luar Biasa lebih fokus pada minat dan bakat para pesertanya?

Lalu, mengapa di sekolah-sekolah itu anak-anak hanya diajar memijat, menyanyi, bermusik, dan olahraga? Di SLB difabel intelektual, misalnya. Anak-anak Down Sindrom dan Autisme biasanya diajar keterampilan kecantikan, seperti bagaimana memotong rambut dan mencuci rambut, dengan harapan kelak anak-anak bisa kerja di salon-salon selepasnya lulus sekolah luar biasa. Tapi, apa bapak pernah datang ke salon, lalu mendapati pekerja dengan difabel intelektual? Kalaupun pernah, berapa banyak jumlah mereka yang diperkerjakan di salon-salon? Sementara jumlah SLB yang mengajarkan keterampilan itu seperti menjamur di mana-mana.

Dengan segala hormat, Pak, saya mau bilang bahwa pendidikan luar biasa—yang segregatif—tidak terlalu baik untuk masa depan anak-anak difabel bangsa kita. Mereka diajarkan keterampilan-keterampilan, sementara di luar sana sekolah umum memberikan banyak sekali pengetahuan untuk murid-murid yang dianggap normal. Di Sekolah Luar Biasa, dengan pendidikan keterampilannya, anak-anak tidak bisa bercita-cita tinggi. Hanya ada beberapa pilihan profesi untuk mereka nanti, setelah mereka lulus dari SLB. Profesi yang ditawarkan pun hanya sebatas keterampilan-keterampilan yang pernah diajar saat sekolah di SLB. Sementara, di sekolah umum, anak-anak bisa bebas memilih profesinya. Ada lebih dari lima puluh profesi, atau mungkin lebih yang bisa kita pilih selepas lulus SMA umum.

Pak Menteri, guru-guru di SLB, saya tahu memang mulia hatinya. Mereka menjelma seperti ibu, ayah, dan bahkan saudara bagi anak-anak di SLB. Diperlakukannya anak-anak murid secara penuh kasih sayang, sabar, dan perhatian.

Tapi, Pak, coba tinjau kembali. Apa memang kurikulum SLB benar-benar merdeka?

Saya membayangkan teman-teman saya yang difabel dan sekolah di SLB, belajar keterampilan setiap harinya, memilih keterampilan yang telah disediakan negara.

Tapi, Pak, apa pilihan keterampilan itu cukup?

Saya pernah sekolah di SLB, Pak. Saya dilatih menjadi atlet, pemijat, penyanyi, pemusik, atau ahli komputer. Tapi, satu pun dari keterampilan itu tidak saya minati.

Apa itu membuat saya merdeka, Pak? Jawabannya tidak sama sekali.

Lalu, ada berapa banyak Nabila yang tidak merdeka dalam SLB?

Nabila-Nabila malang, yang tidak ingin menjadi pemijat, olahragawan, pemusik, penyanyi, dan atau bahkan tukang kripik, tapi hanya diajarkan keterampilan-keterampilan itu?

Bapak mau mengembangkan SLB, entah dengan cara membangun lebih banyak lagi SLB atau mengikutkan para guru-guru SLB pelatihan yang akan menambah keterampilan mereka, sementara banyak aktivis di luar sini yang mengharapkan adik-adik kami keluar dari tembok-tembok SLB.

Di SLB kami diajarkan sedikit keterampilan dan pengetahuan umum yang rendah mutunya. Coba tinjau kembali kurikulum SLB, Pak, lalu bapak akan menemukan pelajaran-pelajaran di SMPLB sama mudahnya dengan pelajaran di SD umum, atau pelajaran di SMALB sama mudah dengan pelajaran kelas satu atau dua SMP. Di sekolah umum, anak-anak diajar pengetahuan umum dengan porsi yang cukup, dan dibebaskan pula mengikuti ekstrakulikuler yang mengasah bakat dan atau minatnya.

Lalu, yang manakah yang lebih merdeka?

Pak Nadiem, Anda bilang, pendidikan khusus sangat erat dengan filosofi Merdeka Belajar. Tidak mungkin kita mencapai merdeka belajar tanpa sekolah yang inklusif.

Pendidikan inklusif, Pak, adalah ketika anak-anak bangsa yang difabel itu disatukan dengan anak-anak lainnya. Dari sana baru kita akan membentuk pendidikan yang benar-benar inklusif. Di mana semua anak, tidak peduli dia difabel atau tidak, mendapat pendidikan yang sama. Tidak peduli dia difabel atau tidak, dia akan mendapat pengetahuan yang sama cukupnya. Tidak peduli dia difabel atau tidak, dia tetap mendapat keterampilan yang sama. Sistem akan menyesuaikan dengan kebutuhan Anak dan tidak memisah-misahkan dengan alasan kondisi organ tubuh, mental dan intelektualnya.

Kenapa minat dan bakat difabel selalu tidak jauh-jauh dari musik, menyanyi, memijat, bersalon, dan olahraga?

Kenapa minat dan bakat difabel yang berskolah di SLB, di seluruh Indonesia ini seragam?

Sementara di sekolah umum, anak-anak memiliki banyak pilihan minat bakat. Karate, IT, pencak silat, musik, drama, teater, dance, panjat tebing, PMI, pramuka, basket, voli, tari, sains, English, Jepang, Taek won do, paskib, dan banyak lainnya. Selain itu, anak-anak di sekolah umum juga mendapat pengetahuan yang cukup.

Sementara di SLB?

Dulu saya berpikir bahwa SLB adalah tempat yang tepat bagi difabel, Pak. Di sana kami aman di tengah-tengah guru yang tidak memaksa kami belajar, dan senang karena kami hidup di antara orang-orang yang senasib sepenanggungan.

Selain itu, saya juga memikirkan nasib teman-teman saya yang kekurangan ekonomi, yang tidak bisa pindah sekolah ke sekolah umum yang kadang memerlukan uang agak banyak. Saya juga memikirkan nasib teman-teman saya yang tidak terlalu cepat berpikir, difabel intelektual, bagaimana mereka bisa mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah umum?

Tapi sekarang, setelah saya merasakan kenikmatan pendidikan umum yang lebih berisi, tidak ada lain keinginan saya kecuali mengajak sebanyak mungkin teman-teman saya untuk turut melahap pengetahuan-pengetahuan di sekolah umum. Saya rasa, begitu juga yang dirasakan teman-teman yang sudah bersekolah di sekolah umum.

Banyak sekali aktivis dan lembaga-lembaga yang peduli hak difabel yang terus bersuara dan bergerak, Pak. Kami terus menyuarakan sekolah inklusi, desa inklusi, semuanya yang inklusi. Kami terus berjuang agar bagaimanapun caranya, adik-adik difabel tidak lagi diajari keterampilan yang itu itu saja.

Jadi tolong, Pak, jangan halangi usaha kami dengan cara menguatkan sistem pendidikan luar biasa. Buatlah setiap sekolah membuka pintu bagi difabel dan guru-guru menerima dengan pikiran terbuka, semangat menambah kemampuan, dan mendidik kami dengan merdeka. Inklusif dalam pendidikan adalah proses yang berjalan terus menerus. Berhentilah kalian memisah-misahkan kami bersekolah di SLB dengan prasangka-prasangka yang kalian tidak ingin membuktikan kekeliruannya[].

Foto Nabila (Paling kiri) bersama teman-temannya di di SMU N 11 Makassar
Keterangan Foto utama (Atas): Saat Nabila bersama Ketua Pertuni Pusat, Ibu Aria Idrawati.

Makassar, 19 September 2020

Kritik Atas Kripik, Krupuk dan Panti Pijat Tunanetra Yang Mengindonesia

Nabila May Sweetha (Penulis dan aktivis difabel PerDIK)

Saya awalnya tidak tahu dari mana asal ide menjadi tukang kripik atau krupuk dan tukang pijat itu berasal, sebelum mendapati kutipan berikut di sebuah skripsi, yang membuat saya tahu kenapa banyak panti pijat tunanetra di seluruh Indonesia.

“Memang andalan disini itu ya pijet mbak, selain karena tenaganya dibutuhkan, juga ya saya kira ini memang pelatihan yang sesuai untuk penerima manfaat,” ungkap pelatih dalam Balai Rehabilitasi Sosial Distrarastra Pemalang. II

“Tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan pijat, yang identik dengan tunanetra ini memberikan peluang pada penyandang tunet (tunanetra). Melalui pelatihan memberikan keuntungan bagi tunet. Itu lumayan besar hasilnya mbak, sekali pijat biasanya Rp. 25.000/jam, misalnya satu hari bisa mendapat 4 pasien, dia bisa memperoleh seratus ribu. Bandingkan dengan tukang batu, dia dapet delapan puluh ribu dengan waktu 8 jam kerja”. (Wawancara dengan Bapak Adji HP, 48 tahun, Kasi rehabilitasi Penyandang Cacat, tanggal 2 Agustus 2011)

Pada kutipan di atas, Bapak Adji HP membandingkan tunanetra dengan tukang batu. Kenapa harus dibandingkan dengan tukang batu? Coba kita bandingkan dengan profesi lainnya, Finance Manager., contohnya, mendapatkan Rp 13.200.000 perbulannya. Atau Guru PNS Golongan IV, yang mendapatkan gaji Rp 2.899.500 perbulannya, belum termasuk tunjangan dan lama masa kerja. Atau notaker, yang digaji sekurang-kurangnya 500 persatu kali kegiatan berdurasi tiga sampai empat jam. Kenapa harus tukang batu?

Jadi fixnya, difabel netra banyak yang menjadi tukang pijat karena begitulah memang mereka dilatih oleh guru-guru di SLB. Kenapa coba para guru-guru di SLB ini, mengajarkan dari tahun ke tahun hanya keterampilan itu itu saja? Kenapa mereka tidak kreatif dalam memberikan keterampilan untuk murid-muridnya? Mungkin, ini kemungkinan saja, karena mereka kiranya ya orang buta bisa kerja mijat saja.

Ini kemudian membuat stigma terbentuk di masyarakat, bahwa tunanetra keahliannya hanya mijat. Ketika kemudian ada anak yang baru lahir dengan kondisi mata yang tidak melihat, orang-orang di sekelilingnya pasti langsung berpendapat bahwa kelak anak itu akan jadi tukang pijat.

skrinsut pencarian informasi tukang kerupuk netra di google

Bagaimana dengan tukang kripik? Siapa penggagas awal profesi jualan keliling untuk tunanetra itu? Yang ini saya belum tahu. Yang jelas, hampir di seluruh Indonesia orang buta kebanyakan kerjanya jualan kripik keliling. Pertanyaannya, kenapa semua harus menjual kripik?

Menurut pengamatan saya, kebanyakan orang yang beli kripik dari tunanetra yang keliling menjajahkan jualannya bukan membeli karena mau, tapi karena kasihan. Banyak juga teman-teman yang menjadikan jualan sebagai kedok dari niatnya untuk dikasihani. Biasa orang akan membeli lalu tidak mengambil kembalian, atau bahkan banyak juga yang tidak membeli tapi memberikan uang secara cuma-cuma. Bedanya sama mengemis apa?

Tukang kripik dan tukang pijat pilihan atau tuntutan?

Menjadi tukang pijat memang menguntungkan, tidak menyulitkan, dan bagus. Saya bilang bagus, karena kita memijat orang lalu dibayar, tidak makan uang hasil belas kasih. Tapi, selama masih ada pekerjaan lain, kenapa harus jadi tukang pijat? Sedangkan menjadi tukang kripik, kalau tidak terpaksa-paksa amat, kenapa memilih profesi itu? Masih banyak pekerjaan di luar sana yang bisa difabel netra tekuni, selain dari mengundang rasa kasihan dari masyarakat. Apa kita tidak malu, selamanya dicap sebagai tukang kripik, yang kelihatannya di masyarakat seperti pengemis?

Saya tahu sekali, tulisan kali ini akan mengundang amarah teman-teman. Tapi, ayolah. Saya menulis untuk menyadarkan kalian. Tidak selamanya, loh, kita harus menjalani kedua profesi itu. Masih banyak pekerjaan lain yang lebih mengangkat martabat kita sebagai difabel penglihatan. Kita Difabel netra tidak seharusnya menjalani profesi-profesi yang membuat masyarakat

luas semakin menaruh rasa kasihan pada kaum tunanetra.

Ada lagi beberapa profesi yang nyaris menjadi pekerjaan paling diminati tunanetra. Penyanyi, pemusik, dan olahragawan. Ini mungkin karena lagi-lagi, di SLB anak-anak tunanetra kebanyakan dilatih keterampilan ini. Lalu ketika ada anak buta yang bisa menyanyi, orang di sekitarnya akan kagum dengan dia, la berkata, “Kasihannya, buta tapi bisa menyanyi.”

Duh, emang orang buta tidak bisa menyanyi? Mereka menyanyi juga dengan mulut, bukan dengan mata. Pikiran bahwa difabel tidak bisa melakukan apa-apalah yang menuntun orang banyak merasa kagum jika ada tunanetra yang bisa menyanyi, mengetik, atau jalan sendiri sekalipun. Padahal, ketika masyarakat memandang difabel sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya, tidak akan istimewa lagi orang buta yang bisa main piano.

Sebenarnya difabel netra bisa berdaya di banyak bidang juga, bisa bekerja apapun sesuai keinginannya. Tinggal kuliah di jurusan yang diminati, lalu setelah lulus bisa kerja sesuai kemampuan. Masalahnya, masih sedikit difabel netra yang mau kuliah! Alasan mereka pun bermacam-macam. Ada karena masalah ekonomi, masalah tidak lulus pendaftaran di universitas pilihan, masalah larangan dari keluarga, sampai masalah malas. Jadi maklumlah kalau akhirnya memutuskan untuk menjadi pemijat atau tukang kripik. Tapi, sampai kapan mau begini?

Saya sesekali menulis, menjadi note taker, transkriptor dan mendapat uang. Saya bekerja dengan senang hati, bahagia, dan perasaan berguna. Bagaimana dengan kalian? Apa dengan profesi pemijat kalian merasa berharga? Apa dengan profesi pedagang kripik keliling, kalian tidak malu?`

Makassar, 16 September 2020

KOLABORASI DPO DAN KPU KOTA MAKASSAR: Difabel Memilih dengan Independen dan KPU Siapkan Akomodasi Layak dan Akses

Oleh Nur Syarif Ramadhan (Peneliti PerDIK)

Dalam kontes pemilu, setuju atau tidak, adalah kontes warga negara untuk berpolitik. Kenapa difabel penting untuk ikut serta dalam proses berpolitik? Karena politik itu mempengaruhi pikiran banyak orang. Seperti dalam pemilihan kepala daerah, dalam hal ini wali kota dan Bupati itu akan menjadi penentu bagaimana pemerintah menjalankan fungsihnya dalam satu periode mendatang.

Dosen prodi ilmu politik Universitas Teknologi Sulawesi (UTS), Ishak Salim, dalam diskusi inklusif pilkada Makassar yang diselenggarakan oleh Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) dan Komisi Pemilihan Umum kota Makassar (02-09-2020), menyampaikan bahwa, selama ini, banyak praktik pencacatan dilakukan lembaga layanan publik terhadap difabel. Ini terjadi karena banyaknya desain-desain sosial yang dibuat negara yang dibuat tidak ramah difabel.

Dalam konteks pemilihan umum misalnya, Ishak mencontohkan bahwa tidak tersedianya template bagi difabel visual/penglihatan merupakan bentuk pencacatan yang dilakukan penyelenggara pemilu karena menidakmampukan pemilih buta untuk menyalurkan haknya sebagaimana asas kepemiluan. begitupula dengan tidak tersedianya ram atau bidang miring bagi pengguna kursi roda, ataukah juru bahasa isyarat bagi Tuli.

Aspek lain dimana difabel masih belum banyak dilirik yakni hak untuk dipilih dalam pemilu. Dalam penyelenggaran pesta demokrasi yang lalu-lalu, masih sangat jarang ditemui sosok difabel yang menjadi kontestan.

“Dalam beberapa contoh kasus itu sudah lumayan tampak, di mana ada beberapa kawan difabel yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Bahkan salah satu yang mendapat suara ttertinggi lalu adalah Andi Takdir, di Bone, itu mendapatkan suara yang cukup signifikan walaupun masih kalah.” Papar Ishak.

Komisioner KPU Makassar, Endang menyampaikan bahwa untuk menciptakan pemilukada yang inklusif, KPU tentu tidak bisa bekerja sendiri. dia menyatakan perlu kolaborasi antara penyelenggara pemilu beserta sejumlah organisasi difabel, mengingat beragamnya kebutuhan tiap-tiap ragam difabel yang perlu diakomodasi.

“maka dari itu, kami dalam hal ini KPU sangat terbuka dengan saran-saran ataupun masukan dari teman-teman demi terwujudnya pemilukada kota Makassar Inklusif 2020.” jelas Endang.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum yang baru, Haidir, yang juga turut serta dalam diskusi tersebet, yang lembaganya mempunyai pengalaman dalam melakukan pengawasan pemilukada, berharap agar baik pelaksana pemilu maupun organisasi difabel, dapat aktif saling mengingatkan apabila ada temuan-temuan yang didapatkan selama proses pemilukada ini berlangsung.

“Sangat baik sebenarnya jika ada difabel yang bisa ikut partisipasi baik itu dalam rekrutmen panitia pelaksana pemilu, dan KPU harus mengakomodasi itu.” jelas Haidir.

Dari organisasi Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin Sulawesi Selatan), Ramla mengungkapkan kalau dia siap membantu KPU khususnya dalam mengakomodasi hak Tuli dalam pemilu. Kelompok Tuli merupakan salah satu komunitas yang termasuk sulit memperoleh kepemiluan yang aksesibel. Maka dari itu, mereka siap dihubungi apabila misalnya KPU butuh bantuan dalam hal juru bahasa isyarat.

Rahman Gusdur dari PerDIK menyampaikan kalau PerDIK akan selalu memantau proses pilkada kota Makassar 2020, dan akan selalu menyuarakan jika dalam prosesnya nanti, terdapat banyak pelanggaran yang menghambat partisipasi pemilih difabel saat akan menyalurkan hak pilihnya. Rahman menyampaikan bahwa diskusi hari itu telah memberikan masukan yang kaya bagi penyelenggara pemilu, tinggal sekarang apakah KPU mau menjalankannya atau tidak[*]

Tomy Satria dan Pembelaannya Pada Kelompok Rentan

Oleh: Ishak Salim

Saya harusnya ada di tengah-tengah massa yang mengantarnya mendaftar untuk pencalonannya sebagai bupati Bulukumba siang tadi. Tapi tak memungkinkan, padahal saya sedang berada di kampungnya, di Tanete. Saya pikir ia akan maklum dengan ketidakhadiran ini. Sehari sebelumnya saya bahkan tak jua bertemu saat ia datang ke aula kantor kecamatan membuka acara pendidikan singkat membangun desa inklusi untuk 14 desa di kecamatan Bulukumpa. Ya, pagi saat ia hadir saya harus mencari tempat dengan sinyal internet yang bagus untuk sebuah diskusi dengan beberapa aktivis pergerakan difabel.

Sejak ia memutuskan memasuki gelanggang politik elektoral, dan ia berhasil terpilih menjadi anggota dewan bahkan menjadi wakil ketua DPRD Bulukumba, saya dkk di PerDIK segera menemuinya. Apa lagi kalau bukan mendiskusikan kepentingan warga difabel di Bulukumba. Tidak sulit bagi kami menyampaikan gagasan dan mudah pula bagi Tomy untuk mengerti betapa urgen mendudukkan kepentingan difabel yang selama ini di belakang dikedepankan dan menampakkan apa yang selama ini tak nampak dalam perbincangan pembangunan. Saat itu gagasan menyiapkan peraturan daerah perlindungan difabel menjadi salah satu prioritasnya. Berkat dorongan kawan-kawan pergerakan difabel baik di Bulukumba seperti PPDI Bulukumba, PerMaTa Bulukumba,  komunitas Tuli maupun organisasi masyarakat sipil pro isu difabel akhirnya perda ini disahkan.

Kami tak cuma membincangkan soal regulasi disabilitas, tapi juga sejumlah rencana program untuk memberdayakan dan memandirikan difabel. Tomy mengingatkan agar kerja pemberdayaan dilakukan dengan model pengorganisasian rakyat, langsung ke jantung hatinya. Saat itu kami memutuskan memulai di satu desa, Kambuno.

Di desa ini, seorang kawan dekat tinggal dan mengorganisir petani dan banyak membantu pemerintah desa merancang sistem informasi desa dan berdasarkan data hasil sensus penduduk desa merencanakan banyak hal. Kami dari PerDIK Sulsel menjadikan markasnya yang berupa laboratorium sekaligus home stay. Setiap kami ke desa ini, nyaris selalu kami bertemu juga dengan Tomy, dan seperti menjadi ciri khasnya yang santai tapi bisa diajak mengobrol serius dan memberi dukungan atas rencana-rencana baru.

Salah satu rencana itu adalah saat kami kemudian bersama-sama mengupayakan agar even dua tahunan nasional yakni temu difabel se-Indonesia bisa diadakan di desa Kambuno. Ia ke Yogyakarta saat itu dan menghadiri temu inklusi ke 3 di Gunung Kidul kala itu, 2018. Saat itulah, dalam satu kesempatan penting, ia mendeklarasikan kesiapannya mengadakan temu inklusi di Bulukumba, yang seharusnya dilaksanakan pada 13-16 Juli 2020. Sayang, pandemik covid kemudian terjadi dan membuat kegiatan nasional ini tertunda.

Ada banyak rencana, tapi tak semua bisa diwujudkan. Posisi sebagai wakil bupati membuatnya tak mudah leluasa menentukan dan menjalankan keputusan. Ia pernah menyampaikan kondisi itu dan kami lalu memilih tetap fokus dengan kerja-kerja kecil memperjuangkan hak difabel.

Siang tadi, saat sesi istirahat, dalam kelas saya membuka Facebook dan menemukan link-link kutipan video, poster, meme, dll mengenai proses pendaftarannya. Orang yang hadir dalam acara itu memberitahukan kepada saya bahwa jumlah massa lebih dua puluh ribu orang. Saya menonton video itu dan memang benar ribuan orang memenuhi jalan-jalan utama.

Kami masih punya banyak kerjaan untuk mengedepankan pemenuhan hak-hak difabel, memajukan kajian-kajian difabilitas, mendorong desa-desa menerapkan konsep desa inklusi yang saat ini telah berjalan rintisannya, memberdayakan difabel, mengurangi hambatan-hambatan fisik dan pikiran-pikiran keliru mengenai difabel, mengedepankan pendidikan anak-anak difabel di sekolah-sekolah yang menjelma menjadi lebih inklusif dan menyiapkan peluang-peluang kerja yang adil bagi difabel dan kemudian harapan yang masih terus kukuh membela kelompok-kelompok rentan lainnya di kabupaten tercinta ini.

Selamat berjuang sappo! Tetaplah teguh untuk mempraktikkan berpolitik secara benar, seperti sejak mahasiswa kita lakukan dan akan tetap seperti itu di hari-hari selanjutnya.

Menang!

Belajar Desa inklusi sampai di negeri Panrita Lopi.

Oleh: Ishak Salim

Teman-teman PerDIK Sulsel sedang di kecamatan Bulukumpa, kabupaten Bulukumba. Julukan kabupaten ini Panrita Lopi atau ahli pembuat perahu. Ya, lambangnya kabupatennya saja adalah perahu Phinisi yang legendaris itu. Tapi kami bukan berada di pesisir, melainkan di wilayah perbukitan dan petani di sini sedang panen cengkih.

Ya, Tanete, nama kampung utama di bulukumpa melimpah bunga cengkih. Jumlah desanya adalah empat belas. Kami mendesain sebuah belajar bersama tentang desa inklusi di mana setiap desa kami undang perangkat desa, kader desa dan difabel untuk turut belajar bersama-sama.

Kami membagi dua angkatan atau tujuh desa perangkatannya. Setiap angkatan ada 25 orang atau 3-4 orang perdesa. Beberapa peserta adalah Tuli dan kami menyediakan juru bahasa isyarat Bulukumba yang masih belajar. Sehari sebelum sekolah singkat ini kami buka, kami memutuskan melakukan asesmen bagi peserta Tuli.

Ya, kami perlu tau, apakah peserta Tuli ini bisa bahasa isyarat, bisindo atau sibi atau hanya bahasa ibu. Apakah mereka bisa membaca atau menulis. Hasilnya tak satupun bisa bahasa isyarat, tak satupun tau sistem isyarat dan bahkan tak tau baca tulis. Tapi mereka dipilih desanya untuk ikut. Kami putuskan tetap mencobanya. Tugas kami menyediakan juru bahasa isyarat sebagai akomodasi yang layak yang harus tersedia. Lagi pula, kami ingin tunjukkan bahwa ada cara lain mendidik Tuli berkomukasi dan belajar. Kami yakin bahwa harus dimulai untuk menunjukkan cara berbeda.

Hasilnya, semua peserta, dari dua angkatan (pagi dan siang) sangat bersyukur bisa mengikuti sesi belajar ini dan melihat langsung bagaimana bahasa isyarat menjadi bahasa komunikasi yang memungkinkan dipakai dan lebih dari itu, mereka bisa mencoba belajar abjad bahasa isyarat. Bukan hanya itu, kami juga menunjukkan bagaimana difabel visual menggunakan hape dan laptop dan bagaimana notulen kami yang sama sekali tak melihat lancar mengetik. Sampai-sampai seorang difabel dari Bulukumba terkagum-kagum melihatnya mengetik tiada henti saat narasumber mengisi sesi belajar.

Desa inklusi bukan impian, ia adalah proses meruntuhkan pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan pengabaian terhadap difabel yang telah berlangsung bertahun-tahun. Pikiran berkarat dan terus-menerus membebalkan diri tanpa interupsi betapa praktik itu meminggirkan dan merentankan banyak difabel. Beginilah cara kami mengolesi pikiran berkarat itu dengan pengetahuan yang bak minyak peluntur korosi. Kami memperkenalkan gagasan baru, praktik baik, dan siapapun bisa meniru atau mencobanya dengan cara sama tapi rasa yang berbeda.

Kepada teman-teman di 14 desa di Bulukumba, selamat belajar dan semoga kalian bisa menjadi pelopor, pendobrak, dan pencetus gagasan dan praktik inklusif yang menghargai hak-hak asasi kemanusiaan yang kita yakini bersama.

Masih ada 3 hari kawan-kawan!

eh ada videonya loh dari DailyMochii, yuk nonton!

Terima kasih DailyMochii

Dibalik Kontroversi Regulasi Komisi Nasional Disabilitas di Indonesia

Antoni Tsaputra dan Thushara Dibley, 27 Agustus, 2020

Pada 8 Juni 2020, Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo mengesahkan Peraturan Presiden No. 68 (2020) tentang Komisi Nasional Disabilitas. Di bawah Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang berbasis hak, Undang-Undang No. 8 (2016), Komisi Nasional Disabilitas (KND) seharusnya menjadi lembaga independen yang memantau, mengevaluasi dan mengadvokasi pemenuhan hak-hak difabel atau penyandang disabilitas di Indonesia. Aktivis difabel telah berupaya melobi dan mendiskusikan agar isu disabilitas dikelola oleh banyak kementerian karena, menurut kerangka kerja berbasis hak, disabilitas adalah masalah multi-sektoral. Dibutuhkan sumber daya dan komitmen dari berbagai kementerian/lembaga untuk membuat perubahan demi memastikan terjadinya partisipasi penuh difabel dalam masyarakat.

Namun, Perpres menempatkan sekretariat KND di bawah Kementerian Sosial (Kemensos), kementerian yang sejak lama bertanggung jawab menangani masalah disabilitas. Penempatan KND di dalam Kementerian Sosial menegaskan kembali gagasan lama bahwa disabilitas hanyalah masalah kesejahteraan sosial.

Tanggapan dari Aktivis difabel terhadap keputusan ini beragam. Beberapa secara aktif menentangnya, dengan alasan bahwa berada di bawah Kementerian Sosial akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan kemandirian KND. Yang lain menyambut baik bahwa pemerintah akhirnya mengambil tindakan, dan berpendapat bahwa kritik perlu ditahan sampai KND memiliki staf dan beroperasi sepenuhnya.

Di satu sisi, perbedaan pendapat tersebut dapat diartikan sebagai tanda bahwa gerakan difabel Indonesia terpecah dan tidak mampu mengkompromikan suatu isu kebijakan yang penting bagi konstituennya. Namun di sisi lain, ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut terdiri dari suara-suara dinamis dan beragam, yang semuanya memiliki tempat dalam perdebatan seputar bagaimana undang-undang disabilitas harus diterapkan.

Kontra

Dalam dua minggu setelah Perpres dikeluarkan, sekelompok Aktivis difabel melayangkan petisi. Petisi yang ditandatangani oleh 161 organisasi penyandang disabilitas ini ditulis oleh Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas. Mereka menuntut Presiden Jokowi merevisi ketentuan yang akan menghambat kinerja KND. Koalisi juga mengusulkan penundaan implementasi perpres hingga dibuat amandemen yang mencerminkan aspirasi penyandang disabilitas. Kelompok Kerja kemudian mengajukan uji material (Judicial Review) atas peraturan presiden tersebut ke Mahkamah Agung.

Pokja tersebut terdiri dari para pegiat difabel terkemuka dari beberapa organisasi penyandang disabilitas pusat seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJSI), Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Disabilitas), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dan Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin). Kelompok Kerja ini memainkan peran sentral baik dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Disabilitas No. 8 (2016).

Kritik terkuat Kelompok Kerja terhadap peraturan tersebut terkait dengan independensi KND. Visi mereka tentang KND adalah menjadi lembaga hak asasi manusia nasional yang benar-benar independen seperti Komisi Nasional Perempuan atau Komisi Nasional Anak. Kemungkinan lain yang direncanakan oleh Kelompok Kerja adalah menempatkan sekretariat KND di dalam Komisi Hak Asasi Manusia yang ada. Pokja juga menilai jika sekretariat harus ditempatkan di bawah kementerian, maka kementerian koordinator atau kementerian lain seperti Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian Hukum dan HAM akan lebih tepat.

Dalam forum publik yang diadakan pada 30 Juni 2020, seorang pejabat tinggi Kementerian Sosial, yang juga penyandang disabilitas, berpendapat bahwa keprihatinan Pokja atas independensi KND tidak berdasar karena komisi tersebut bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dia menegaskan, sekretariat yang hanya menjalankan fungsi penunjang administratif akan dikoordinir oleh Kementerian Sosial di tempat tersendiri. Dia bersikeras bahwa Kementerian Sosial tidak akan pernah mengganggu independensi KND. Kepastian tersebut diulangi oleh Menteri Sosial yang juga melanjutkan bahwa kementerian telah mengikuti amanat undang-undang disabilitas nasional dalam menyusun peraturan presiden, khususnya dalam berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya termasuk kelompok disabilitas.

Pokja tidak yakin dengan argumen ini. Dalam pandangan mereka, peran sekretariat lebih dari sekedar administrasi. Sekretariat kemungkinan akan memainkan peran strategis dalam menentukan anggaran KND dan menjaga independensi dan netralitasnya terhadap organisasi pemerintah lainnya. Pokja berpendapat bahwa mengandalkan dukungan pejabat tinggi Kementerian Sosial untuk kemandirian KND tidak akan realistis mengingat tingkat pergantian pejabat publik yang tinggi di Indonesia.

Pada saat yang sama, peraturan presiden memberikan peran dominan kepada Kementerian Sosial dalam operasional KND. Dalam struktur yang diusulkan, Kementerian Sosial akan memainkan peran kunci dalam tugas-tugas seperti mengangkat kepala sekretariat, merumuskan struktur organisasi sekretariat, membentuk panitia seleksi untuk komisioner, dan mengusulkan nama-nama calon komisioner pertama kepada presiden. Padahal Kementerian Sosial dimaksudkan sebagai salah satu organisasi pemerintah yang diawasi KND.

Masalah lain yang disoroti oleh Pokja dalam petisi tersebut adalah kurangnya konsultasi dengan organisasi disabilitas selama perumusan peraturan tersebut, dan fakta bahwa peraturan tersebut hanya mengalokasikan 4 dari 7 kursi komisaris untuk penyandang disabilitas. Di tahun 2017, di akhir 2019 dan awal tahun 2020 lalu, Kelompok Kerja menyuarakan keprihatinan yang sama terkait dengan draf peraturan tersebut. Kekhawatiran yang disuarakan oleh Pokja dalam petisi tersebut karenanya menggemakan isu yang secara konsisten diangkat sejak 2017, ketika ada tanda-tanda pemerintah akan menggabungkan semua peraturan pelaksana terkait UU Disabilitas Nasional menjadi satu peraturan pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Para Aktivis difabel mengejek rencana ini sebagai “PP Sapu Jagat”. Saat itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berjanji akan mempertimbangkan dan meninjau kembali keprihatinan Pokja tersebut. Tapi mereka tidak mendapat kabar hingga peraturan presiden tentang KND selesai—yang masih bermasalah.

Pro

Kelompok disabilitas lainnya telah menyatakan dukungan mereka terhadap peraturan presiden sementara juga mengakui bahwa peraturan tersebut mungkin tidak sepenuhnya mengakomodasi suara dari semua organisasi dan kelompok disabilitas. Misalnya, Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyerukan agar semua cabangnya segera menerima Perpres 24 Juni itu. Senada dengan itu, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Yayasan PerDIK) menilai revisi Perpres tidak mendesak.

Anggota PerDIK berpendapat bahwa kinerja KND akan bergantung pada orang yang menjalankannya dan dukungan yang mereka peroleh dari komunitas disabilitas Indonesia. Menurut PerDIK, KND hanyalah salah satu sarana untuk memastikan realisasi atau pemenuhan hak difabel di Indonesia tetapi hal penting lain adalah komisi ini perlu dan membutuhkan dukungan total dari gerakan difabel di seluruh Indonesia dan masyarakat difabel di akar rumput agar berhasil. PerDIK berpendapat bahwa energi Aktivis difabel sebaiknya diarahkan untuk memastikan KND bekerja efektif dan komprehensif dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan UU disabilitas nasional.

Pandangan pragmatis serupa diambil oleh Bahrul Fuad, seorang Aktivis difabel terkemuka yang saat ini bekerja untuk Komisi Nasional Perempuan. Dia setuju bahwa Komisi Hak Asasi Manusia yang ada bisa memasukkan masalah disabilitas ke dalam mandatnya. Namun, dia menyarankan bahwa mengingat pemerintah telah menawarkan platform untuk KND, para aktivis harus fokus pada kampanye terpadu untuk memastikan bahwa pendukung gerakan disabilitas terwakili sebagai komisioner.

Menemukan kesamaan

Tampaknya ada perpecahan dalam gerakan hak-hak difabel di Indonesia tentang bagaimana menanggapi peraturan presiden tentang KND. Namun, menyuarakan perbedaan ini merupakan hal positif dari gerakan tersebut. Liputan media tentang tuntutan Pokja untuk KND independen, menunjukkan bahwa pemerintah harus menganggap serius pembentukan komisi yang ditunggu ini. Secara kritis, ada area penting yakni kesamaan. Semua kelompok penyandang disabilitas menginginkan komisi disabilitas yang kuat dan representatif yang akan memiliki pengaruh kuat dalam mengubah kebijakan dan praktik terkait perlakuan terhadap difabel di Indonesia. Apapun bentuk akhirnya, KND perlu memperkuat area kesepakatan ini dan menyediakan forum terbuka untuk mengevaluasi secara kritis cara terbaik dalam mewujudkan hak-hak difabel[].

*Tulisan diterjemahkan Ishak Salim, PerDIK, dari https://www.newmandala.org/the-controversial-dawn-of-the-indonesian-national-disability-commission/ atas sepengetahuan penulis artikel, Antoni Tsaputra.

Difabel dalam respon Covid19 inklusif

Tim PerDIK

foto peserta saat zoom (foto koleksi Andi Arfan, Gerkatin)

Sulawesi Selatan masih zona merah, warga masih harus hati-hati. Penjelasan gubernur, baik melalui asisten satu maupun koordinator satgas duta wisata covid menjelaskan bahwa pemerintah berupaya sebaik mungkin. Penjelasan seperti ini perlu diapresiasi di tengah informasi berbeda yang beredar di medsos.

Suara difabel, yang disampaikan Jaringan DPO Respon Covid-19 Inklusif dan 3 DPO di Sulawesi Selatan: Gerkatin, Pertuni dan PerMaTa menunjukan adanya kekhawatiran yang lain. Penyampaian ini dilakukan pada Webinar Regional Sulawesi Selatan oleh Jaringan DPO Respon Covid-19 Inklusif dan didukung oleh AIPJ2 region Sulsel/Makassar pada 25 Agustus 2020 melalui Zoom.

Hj. Ramlah ketua Gerkatin Sulsel dengan baik menggambarkan bagaimana Tuli berusaha survive di saat pandemi. Ia memakai bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan ucapannya lancar keluar dari mulut juru bahasa isyarat. Sekretaris Pertuni Sulsel, Ismail mengabarkan kekhawatiran yang lain dari sisi aksesibilitas media persebaran informasi Covid19. Suara dari hapenya selalu terdengar setiap ia berpindah slide. Ia pengguna aplikasi screen reader dan itu membuatnya bisa membuat dan mempresentasikan slide ke khalayak, kemarin dalam webinar. Terakhir, dari Bulukumba, sekretaris PerMaTa Sulsel, Ardiansyah melaporkan hasil penjangkauan mereka ke ratusan oypmk (kusta) di desa-desa 4 kabupaten kota.

Suara difabel penting didengarkan pemerintah. Selama ini, keberpihakan masih lemah dan baru hadir jika disuarakan difabel. Perhatian pemerintah belum sistemik, belum merekat pada kebijakan dan birokrasi mereka. Tata kelola negara inklusif masih jauh, mungkin tak cukup dengan perjuangan selama satu atau dua generasi. Tapi kita yang bersuara hari ini adalah kita yang berada di depan dan tak menyerah sampai waktunya tenaga sudah lemah dan tulisan tak lagi bisa diterakan.

Go inklusi, Sulawesi Selatan!

Silakan tonton webkusi di sini

Lomba Menulis “Remaja dan Pendidikan Seks dan Seksualitas”

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Seksual Dunia, 4 September 2020, LETSS TalK didukung oleh Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) mengadakan Lomba Menulis bagi remaja dengan tema: “Remaja dan Pendidikan Seks dan Seksualitas”

LETSS Talk berharap, lomba ini akan menjadi proses “belajar” bagi para remaja tentang seks dan seksualitas, dan terutama menjadi media belajar untuk mendorong “perubahan” mindset dan sikap terkait seks dan seksualitas dari sikap tertutup ke sikap yang lebih terbuka.

Kategori 1 SMP
Kategori 2 SMU

Ketentuan Lomba:

  1. Terbuka bagi semua pelajar SMP dan SMU termasuk remaja difabel.
  2. Peserta tidak dipungut biaya
  3. Tulisan dikirim melalui email LETSS Talk: letsstalksexuality@gmail.com
  4. Tulisan dikirim paling lambat 31 Agustus 2020
  5. Pengumuman akan dilakukan bertepatan dengan Hari Kesehatan Seksual Dunia 2020 pada 4 September 2020

Ketentuan Tulisan:

  1. Tema Tulisan “Remaja dan Pendidikan Seks dan Seksualitas”
  2. Panjang tulisan 1500 sampai 3000 kata
  3. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
  4. Ditulis dengan spasi ganda (double space)
  5. Diberi judul
  6. Diberi tanda halaman
  7. Menuliskan nama penulis, nama sekolah penulis, foto penulis dan alamat tinggal penulis di atas
    tulisan
  8. Semua tulisan yang masuk bisa digunakan untuk kepentingan kampanye LETSS Talk

Hadiah: Untuk semua kategori akan ditentukan 3 pemenang
Pemenang Pertama: Uang Tunai Rp. 500.000 dan piagam penghargaan
Pemenang Kedua: Rp. 400.000 dan piagam penghargaan
Pemenang Ketiga: Rp. 300.000 dan piagam penghargaan
Tulisan para pemenang akan dimuat di fan page Facebook LETSS Talk dan di blog PerDIK

Mohon bantuan teman-teman untuk menyebarkan informasi Lomba Menulis ini.

Terima kasih!

LETSS Talk; Let’s Talk about SEX n SEXUALITIES
(Kegiatan ini turut didukung Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau PerDIK)

Jangan lupa,
Like Fan Page: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020/
Follow Instagram:
https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/
Follow Twitter : https://twitter.com/LetsstalkS

Kerja Inklusi di Tengah Pandemi COVID-19

Sunarman Sukamto (Staf Ahli Kepresidenan, Aktivis Difabel)

Sebelum pandemi Covid-19, kerja-kerja inklusi tidak mudah dilakukan. Berbagai hambatan dan tantangan terbentang mulai dari mindset dan paradigma, hambatan budaya, struktural, komunikasi dan lingkungan. Hambatan-hambatan itu belum sepenuhnya bisa diatasi bersama oleh aktor pembangunan, baik di kalangan rights holders sendiri, duty bearers termasuk supporters. Untungnya, dalam pergerakan kesetaraan hak difabel, tidak pernah terputus generasi dari satu dekade ke dekade berikutnya dengan segala dinamika isu mainstream seperti hak asasi manusia, demokratisasi, good governance, ketahanan sosial, reformasi hukum dan birokrasi, anti korupsi dan ketangguhan menghadapi bencana.

Bersama menguatnya isu-isu tersebut, isu terkait difabel dan difabilitas dalam satu dekade terakhir ,secara perlahan sudah mulai menguat sebagai perspektif (mainstreaming) dalam pembangunan (inklusi), baik di tingkat penyusunan sampai monitoring kebijakan. Dalam dinamika itu, difabel mulai merebut ruang-ruang publik dan masuk ke dalam posisi-posisi penting dan startegis, baik di level lokal, nasional bahkan internasional. Secara sadar, walaupun belum sepenuhnya terkonsolidasi, sudah terjadi peningkatan posisi dan peran difabel dalam pembangunan—yang diharapkan inklusif.

Tiba-tiba terjadi pandemi Covid-19 di awal 2020.  Pemerintah Indonesia segera me-refocusing penganggaran pembangunan demi menangani pandemi beserta dampak sosial ekonominya. Namun, karena para pembuat kebijakan yang merespon pandemi dan menangani dampaknya masih belum berperspektif inklusi-difabilitas, membuat proses penanganan pandemi menempatkan difabel yang terpara sebagai pihak paling rentang terabaikan. Untungnya, pergerakan kesetaraan hak difabel sebelum Covid-19 sudah cukup terkondisi dengan banyaknya jaringan lokal dan nasional yang aktif berbagi situasi kondisi, pengalaman, pengetahuan dan cita-cita pergerakan. Menyadari bahwa kebijakan, penyelenggaraan dan monitoring respon Covid-19 dan dampaknya belum inklusif difabilitas, maka jaringan difabel langsung bersuara dan menggagas berbagai inisiatif dalam rangka melakukan advokasi berbasis fakta atau bukti bahwa difabel terpapar dan terdampak Covid 19.

Salah satunya inisitaif tersebut adalah melakukan “rapid assessment” dampak Covid-19 terhadap difabel. Proses dan desain Asesmen Cepat ini telah memperkuat konsolidasi gerakan difabel dari berbagai daerah dari Aceh sampai Papua. Selain itu, konsolidasi juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan karakter para pegiat hak difabel dari berbagai daerah.  Dengan demikian, transformasi sosial dapat digerakkan terkhusus melalui platform dijital dan forum virtual. Ini merupakan investasi bernilai, bahkan bersejarah dalam membuka cakrawala baru bagi konsolidasi pergerakan dan menyamakan visi gerakan bukan saja untuk advokasi di tengah pandemi covid-19, tetapi juga untuk jangka menengah dan panjang. Hasil dari Asesmen Cepat inipun sangat kaya dan laporan disusun sangat terstruktur. Inisiatif ini penting dan bermakna untuk kerja-kerja inklusi di masa pandemi Covid-19 dan sesudahnya. Apresiasi yang tulus untuk inisiator dan semua pihak yang telah terlibat dalam rapid assessment dampak Covid-19 terhadap difabel[].